materi hukum bisnis hukum persaingan usaha

1. UNIVERSITAS ESA UNGGUL
FAKULTAS EKONOMI
Program Sarjana (S-1)
Sesi VIII
Hukum Antimonopoli & Persaingan Usaha

2. Hukum Bisnis Sesi VIII
Hukum Antimonopoli & Persaingan Usaha
 Pasal 1 butir 1 UU Antimonopoli memberikan pengertian bahwa
monopoli adalah penguasaan atas produksi dan/atau pemasaran
barang dan/atau atas penggunaan jasa tertentu oleh suatu pelaku
usaha atau satu kelompok usaha ;
 Pengertian monopoli berkaitan erat dgn istilah praktek monopoli
yaitu pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku
usaha yg mengakibatkan dikuasainya produksi dan/atau pemasaran
atas barang dan atau jasa tertentu sehinggta menimbulkan
persaingan usaha tdk sehat dan dapat merugikan kepentingan
umum.
Asas Dan Tujuan Hukum Anti monopoli dan Persaingan Usaha.
Asas  pelaku usaha di Indonesia dalam menjalankan kegiatan
usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dgn memperhatikan

3. Hukum Bisnis Sesi VIII
Tujuan
Hukum anti monopoli dan persaingan usaha diciptakan untuk :
1.Menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi
nasional sebagai salah satu upaya utk meningkatkan kesejahteraan
rakyat ;
2.Mewujudkan iklim usaha yg kondusif melalui pengaturan
persaingan usaha yg sehat sehingga menjamin adanya kepastian
kesempatan berusaha yg sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha
menengah dan pelaku usaha kecil ;
3.Mencegah praktek monopoli dan atau persaingan usaha tdk sehat yg
ditimbulkan oleh pelaku usaha ;
4.Terciptanya efektivitasnya dan efisiensi dalam kegiatan usaha.
Perjanjian Yang Dilarang
Salah satu hal yg diatur dalam UU anti monopoli adalah dilarangnya

4. Hukum Bisnis Sesi VIII
Lebih lanjut, perjanjian yg dilarang dalam hukum anti monopoli
adalah perjanjian yg terjadi atau mengakibatkan praktek monopoli
dan persaingan usaha tdk sehat yg meliputi sbg berikut :
OLIGOPOLI.
Karakteristik barang yg biasanya diperdagangkan di pasar oligopoli
antara lain :
1. Barang yg diperdagangkan biasanya lebih homogen misalnya
bensin, minyak mentah, tenaga listrik, batu bara, pupuk dan baja ;
2. Hanya sedikit perusahaan dalam industri ;
3. Pengambilan keputusan yg saling memengaruhi ;
4. Kompentensi non harga
 Secara sederhana dapat disimpulkan bahwa oligopoli adalah monopoli oleh
beberapa pelaku usaha. Oligopoli dapat juga diartikan sbg kondisi ekonomi ketika
hanya ada beberapa perusahaan yg menjual barang atau produk yg sama atau
standar. Lebih lanjut oligopoli di definisikan sbg keadaan pasar yg produsen

5. Hukum Bisnis Sesi VIII
 Penetapan harga
Perjanjian penetapan harga yg dilarang dalam UU anti monopoli
meliputi 4 jenis perjanjian yaitu 1) penetapan harga , 2) diskriminasi
harga, 3) perjanjian atau penetapan harga di bawah harga pasar atau
jual rugi, 4) pengaturan harga jual kembali.
Perjanjian Pembagian Wilayah Pemasaran Atau Alokasi Pasar
Pasal 9 UU Antimonopoli mengatur bahwa pelaku usaha dilarang
membuat perjanjian dgn pelaku usaha pesaingnya yg bertujuan utk
membagi wilayah pemasaran atau alokasi pemasaran atau lokasi
pasar terhadap barang atau jasa sehingga dapat mengakibatkan
terjadinya praktek monopoli.
Ketentuan ini dimaksudkan sbg upaya utk menghindarkan terjadinya
kasus2 kartel secara khusus di daerah tertentu. Adanya pembagian
wilayah akan menghilangkan kemungkinan bagi pasar lain utk
memilih jasa yg ditawarkan di pasar tersebut. Dengan kata lain

6. Hukum Bisnis Sesi VIII
Perjanjian Pemboikotan
 Perjanjian pemboikotan merupakan salah satu bentuk strategi yg
dilakukan di antara pelaku usaha utk mengusir pelaku usaha lain
dari pasar yg sama ;
 Selain itu, perjanjian ini dapat juga digunakan utk mencegah
pelaku usaha yg berpotensi menjadi pesaing utk masuk ke dalam
pasar yg sama yg kemudian pasar tersebut dpt terjaga hanya utk
kepentingan pelaku usaha yg terlibat dalam perjanjian
pemboikotan tersebut ;
 Dengan terusirnya pelaku usaha pesaing dan tdk dapat masuknya
pelaku usaha yg berpotensi menjadi pesaing ke dalam pasar yg
sama, akan berakibat terhadap semakin menurunya tingkat
persaingan dan kemudian membuat pelaku usaha yg ada di dalam
pasar melakukan praktik2 yg anti persaingan seperti melakukan
praktik penetapan harga, pembagian wilayah

7. Hukum Bisnis Sesi VIII
Ada 2 macam perjanjian pemboikotan yg dilarang dalam pasal 10 UU
Antimonopoli sehubungan dgn perjanjian pemboikotan sbg berikut :
1.Perjanjian yg dapat menghalangi pelaku usaha lain (pihak ketiga) utk
melakukan usaha yg sama, baik utk bertujuan pasar dalam negeri
maupun pasar luar negeri ;
2.Perjanjian utk menolak dalam menjual setiap barang dan/atau jasa
dari pelaku usaha lain (pihak ketiga) sehingga perbuatan tersebut :
a. Merugikan atau dapat di duga akan merugikan pelaku usaha lain ;
b. Membatasi pelaku usaha lain dalam menjual atau membeli setiap
dan/atau jasa dari pasar yg bersangkutan.
Perjanjian Kartel
Perjanjian Kartel di atur dalam pasar 11 UU anti monopoli :
“Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dgn pelaku usaha
pesaingnya yg bermaksud utk memengaruhi harga dgn mengatur
produksi dan/atau pemasaran suatu barang dan atau jasa, yg dapat
mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan

8. Hukum Bisnis Sesi VIII
Perjanjian kartel merupakan salah satu perjanjian yg kerap kali terjadi
dalam praktek monopoli. Secara sederhana kartel adalah perjanjian
satu pelaku usaha dgn pelaku usaha pesaingnya utk menghilangkan
persaingan diantara keduanya. Dengan kata lain kartel adalah kerja
sama dari produsen2 tertentu yg bertujuan utk mengawasi produksi,
penjualan serta harga utk melakukan monopoli terhadap komoditas
atau industri tertentu.
KEGIATAN YANG DILARANG
Monopoli
Monopoli merupakan masalah yg menjadi perhatian utama dalam setiap
pembahasan pembentukan hukum persaingan usaha. Monopoli itu
sendiri sebenarnya bukan merupakan suatu kejahatan atau bertentangan
dgn hukum apabila ia diperoleh dgn cara2 yang adil dan tdk melanggar
hukum. Olrh karena itu, monopoli belum tentu dilarang oleh hukum
persaingan usaha. Yang dilarang justru adalah perbuatan2 dari
perusahaan yg mempunyai monopoli utk menggunakan kekuatannya di
pasar bersangkutan yg biasa dsbt praktek monopoli. Sebuah

9. Hukum Bisnis Sesi VIII
Mematikan perusahaan lain dan pelaku usaha tersebut telah
melakukannya atau mempunyai tujuan utk melakukannya atau
mempunyai tujuan utk melakukannya
Pengertian monopoli secara umum adalah apabila pelaku usaha
(penjual) yg ternyata adalah satu2 nya penjual bagi produk barang dan
jasa tertentu dan pada pasar tersebut tdk terdapat produk subsitusi
(pengganti). Akan tetapi, perkembangan zaman maka jumlah satu
kurang relevan dgn kondisi riil di lapangan. Hal ini karena ternyata
banyak usaha industri yg terdiri atas lebih dari satu perusahaan
mempunyai perilaku seperti monopoli.
Pemusatan ekonomi adalah pengusaan yg nyata atas suatu pasar
barang atau jasa tertentu oleh satu atau lebih pelaku usaha yg dgn
penguasaan itu pelaku usaha tersebut daoat menentukan harga barang
atau jasa. Sementara itu, persaingan usaha dalam menjalankan
kegiatan produksi dan/atau pemasaran barang atau jasa dilakukan dgn
tdk jujur atau melawan hukum serta dpt menghambat persaingan

10. Hukum Bisnis Sesi VIII
 Penguasaan Pasar
Penguasaan pasar atau dgn kata lain menjadi penguasa di pasar
merupakam keinginan dari hampir semua pelaku usaha. Hal ini
karena penguasaan pasar yg cukup besar memiliki korelas positif
dgn tingkat keuntungan yg mungkin dpt diperoleh oleh pelaku
usaha. Utk memperoleh penguasaan pasar, pelaku usaha kadang
kala melakukan tindakan2 yg bertentangan dgn hukum. Apabila
hal ini terjadi maka mungkin saja akan berhadapan dgn para
penegak hukum karena melanggar ketentuan2 yg ada dalam UU.
Persekongkolan Tender
Yang dimaksud dgn persekongkolan tender dalam Pasal 22 UU
Antimonopoli adalah persekongkolan antara pelaku usaha dgn
pihak lain dalam penentuan pemenang tender yakni melalui
pengajuan utk menawarkan harga utk pengadaan barang atau jasa2
tertentu.

11. Hukum Bisnis Sesi VIII
Dalam pelaksanaan penawaran tender, tujuan utama yg ingin
dicapai adalah memberikan kesempatan yg seimbang utk semua
penawar sehingga menghasilkan harga yg paling mudah dgn
keluaran yg optimal dan hasil guna ;
Diakui bahwa harga murah bukanlah semata2 ukuran yg
menentukan kemenangan dalam pengadaan barang dan/atau jasa ;
Melalui mekanisme penawaran tender, sedapat mungkin
dihindarkan kesempatan utk melakukan konspirasi di antara para
pesaing atau penawar dgn penyelenggara lelang ;
Dalam Pasal 3 Keppres No 80 Tahun 2003 yg mengatur tentang
pedoman pelaksaanaan pengadaan barang dan jasa Pemerintah
disebutkan pula bahwa dalam rangka pengadaan barang dan/atau
jasa wajib diterapkan berbagai prinsip antara lain efisiensi, efektif,
terbuka dan bersaing, transparan, adil/tdk diskriminatif serta
akuntabel

12. Hukum Bisnis Sesi VIII
Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) & Penegakan Hukum
Persaingan Di Indonesia
Untuk mengawasi pelaksanaan UU Antimonopoli dibentuklah
sebuah komisi. Pembentukan ini di dasarkan pada pasal 34 UU
Antimonopoli yg mengintruksikan bahwa pembentukan susunan
organisasi, tugsa dan fungsi komisi ditetapkan melalui Keppre.
Komisi ini kemudian dibentuk berdasarkan Keppres No 75 Tahun
1999 dan diberi nama Komisi Pengawas Persaingan Usaha ;
Berdasarkan Keppres tersebut, penegakan hukum antimonopoli dan
persaingan usaha berada dalam kewenangan KPPU. Namun
demikian, tdk berarti tdk ada lembaga yg berwenang utk menangani
perkara monopoli dan persaingan usaha. Pengadilan Negeri (PN)
dan Mahkamah Agung (MA) juga diberikan kewenangan utk
menyelesaikan masalah tsb ;
Pengadilan Negeri diberikan kewenangan utk menangani keberatan

13. Hukum Bisnis Sesi VIII
Tugas & Wewenang KPPU.
Pasal 35 UU Antimonopoli menentukan bahwa tugas2 KPPU adalah :
1. Melakukan penilaian terhadap perjanjian yg dapat mengakibatkan
terjadinya praktek monopoli ;
2. Melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha dan/atau tindakan
pelaku usaha yg dapat mengakibatkan praktek monopoli ;
3. Melakukan penilaian terhadap ada atau tdk adanya
penyalahgunaan posisi dominan yg dapat mengakibatkan
terjadinya praktek monopoli ;
4. Memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan
pemerintah yg berkaitan dgn praktek monopoli ;
5. Memberikan laporan berkala atas hasil kerja komisi kepada
Presiden dan DPR

14. Hukum Bisnis Sesi VIII
KPPU juga diberikan wewenang utk melakukan hal2 sbg berikut :
1. Menerima laporan dari masayarakt dan/atau dari pelaku usaha ttg
dugaan terjadinya praktek monopoli ;
2. Melakukan penelitian ttg dugaan adanya kegiatan usaha dan/atau
tindakan pelaku usaha yg dapat mengakibatkan terjadinya praktek
monopoli ;
3. Melakukan penyelidikan dan/atau pemeriksaan terhadap kasus
dugaan adanya praktek monopoli ;
4. Menyimpulkan hasil penyidikan dan/atau pemeriksaan tentang
ada atau tdknya praktek monopoli ;
5. Memanggil pelaku usaha yg diduga telah melakukan pelanggaran
ketentuan UU antimonopoli ;
6. Memutuskan dan menetapkan ada atau tdk adanya kerugian di
pihak pelaku usaha lain dan masyarakat ;

15. Hukum Bisnis Sesi VIII
7. Memberitahukan putusan komisi kpd para pelaku usaha yg diduga
melakukan praktek monopoli ;
8. Menjatuhkan sanksi berupa tindakan adminitrasif kepada pelaku
usaha yg melanggar ketentuan UU antimonopoli.
 Jadi KPPU berwenang dalam melakukan penelitian dan
penyelidikan dan akhirnya memutuskan apakah pelaku
usahatertentu telah melanggar UU Anti monopoli atau tdk. Pelaku
Usaha yg merasa keberatan terhadap putusan KPPU tersebut
diberikan kesempatan selama 14 hari setelah menerima
pemberitahuan putusan tersebut utk mengajukan keberatan ke
pengadilan negeri ;
 KPPU harus mementingkan kepentingan umum daro pada
kepentingan perorangan dalam menangani dugaan pelanggaran
hukum anti monopoli