PENGERTIAN MONOPOLI Dalam UU No. 5 Tahun 1999 Pengertian monopoli adalah suatu bentuk penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku atau satu kelompok pelaku usaha PENGERTIAN PRAKTEK MONOPOLI dalam UU no. 5 Tahun 1999 UU No. 5 Tahun 1999 juga mengatur tentang praktek monopoli yang pengertiannya sebagai berikut. “Praktek monopoli adalah suatu pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasanya produksi dan pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum.” PENGERTIAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT “Persaingan antarpelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.”

1. Fakultas Program Studi Tatap Muka Kode MK Disusun Oleh Dosen Pengampu
FEB S1.Akuntansi
10
F041700009 Maghfira Arsyfa Ganivy
Abstract Kompetensi
Mampu menjelaskan tentang definisi
dan peran hak kekayaan intelektual
sesuai peraturan yang berlaku
Mampu menjelaskan definisi dan peran
hak kekayaan intelektual serta berbagai
isu yang timbul dari hak merk dagang
MODULPERKULIAHAN
Hukum Bisnis dan Lingkungan
Anti Monopoli dan Persaingan
Bisnis Tidak Sehat
Modul Standar untuk
digunakan dalam Perkuliahan
di Universitas Mercu Buana
Prof. Dr Hapzi Ali, CMA

2. ‘18 Hukum Bisnis dan Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Maghfira Arsyfa Ganivy http://www.mercubuana.ac.id
KATA PENGANTAR
Puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kami dapat
menyelesaikan makalah ini dengan tepat waktu.
Dalam penyusunannya, penulis memperoleh banyak bantuan dari berbagai pihak, untuk itu penulis
mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah mebantu.
Kami menyadari sekali, di dalam penyusunan makalah ini masih jauh dari kesempurnaan serta
banyak kekurangnya, baik dari segi tata bahasa maupun dalam hal isi dalam makalah ini sendiri,
untuk itu besar harapan kami jika ada kritik dan saran yang membangun untuk lebih
menyempurnakan makalah ini dilain waktu. Harapan yang paling besar dari penyusunan makalah
ini ialah, mudah-mudahan apa yang kami susun penuh manfaat, baik untuk pribadi, teman-teman,
serta orang lain yang ingin mengambil atau menyempurnakan lagi atau mengambil hikmah dari
makalah ini sebagai tambahan referensi yang telah ada.
Jakarta, 24 Mei 2018
Penulis

3. ‘18 Hukum Bisnis dan Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Maghfira Arsyfa Ganivy http://www.mercubuana.ac.id
A. Pengertian Anti Monopoli & Persaingan Usaha Tidak Sehat
PENGERTIAN MONOPOLI Dalam UU No. 5 Tahun 1999
Pengertian monopoli adalah suatu bentuk penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau
penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku atau satu kelompok pelaku usaha
PENGERTIAN PRAKTEK MONOPOLI dalam UU no. 5 Tahun 1999
UU No. 5 Tahun 1999 juga mengatur tentang praktek monopoli yang pengertiannya sebagai berikut.
“Praktek monopoli adalah suatu pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang
mengakibatkan dikuasanya produksi dan pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga
menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum.”
PENGERTIAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT
“Persaingan antarpelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau
jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.”
Kegiatan Yang Dilarang
Dalam UU No.5/1999,kegiatan yang dilarang diatur dalam pasal 17 sampai dengan pasal 24. Undang
undang ini tidak memberikan defenisi kegiatan,seperti halnya perjanjian. Namun demikian, dari kata
“kegiatan” kita dapat menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan kegiatan disini adalah
aktivitas,tindakan secara sepihak. Bila dalam perjanjian yang dilarang merupakan perbuatan hukum dua
pihak maka dalam kegiatan yang dilarang adalah merupakan perbuatan hukum sepihak. Adapun kegiatan
kegiatan yang dilarang tersebut yaitu:
1. Monopoli
Pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang
dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
2. Pelaku usaha patut diduga atau dianggap melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran
barang dan atau jasa sebagaimana maksud dalam ayat (1) apabila: Barang dan atau jasa yang bersangkutan
belum ada subtitusinya;
3. Mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat masuk dalam persaingan dan atau jasa yang sama; atau,

4. ‘18 Hukum Bisnis dan Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Maghfira Arsyfa Ganivy http://www.mercubuana.ac.id
4. Satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50 % (lima puluh persen)
pasangsa pasar atau jenis barang atau jasa tertentu.
2. Monopsoni
Adalah situasi pasar dimana hanya ada satu pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha yang menguasai
pangsa pasar yang besar yang bertindak sebagai pembeli tunggal,sementara pelaku usaha atau kelompok
pelaku usaha yang bertindak sebagai penjual jumlahnya banyak.
Pasal 28 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mengatur tentang larangan praktik monopsoni, yaitu
sebagai berikut.
1. Pelaku usaha dilarang melakukan menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal atas
barang dan atau jasa dalam pasar bersangkutan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan
atau persaingan usaha tidak sehat.
2. Pelaku usaha patut diduga atau dianggap menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha
menguasai 50% (lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.
3. Penguasaan pasar
Di dalam UU no.5/1999 Pasal 19,bahwa kegiatan yang dilarang dilakukan pelaku usaha yang dapat
mengakibatkan terjadinya penguasaan pasar yang merupakan praktik monopoli atau persaingan usaha tidak
sehat yaitu :
- Menolak dan atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama
pada pasar yang bersangkutan;
- Menghalangi konsumen atau pelanggan pelaku usaha pesaingnya untuk tidak melakukan hubungan
usaha dengan pelaku usaha pesaingnya;
- Membatasi peredaran dan atau penjualan barang dan atau jasa pada pasar bersangkutan;
- Melakukan praktik diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu.
4. Persekongkolan

5. ‘18 Hukum Bisnis dan Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Maghfira Arsyfa Ganivy http://www.mercubuana.ac.id
Adalah bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk
menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol (pasal 1 angka 8 UU
No.5/1999).
5. Posisi Dominan
Artinya pengaruhnya sangat kuat, dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999
menyebutkan posisi dominan merupakan suatu keadaan dimana pelaku usaha tidak mempunyai pesaing
yang berarti di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan pangsa yang dikuasai atau pelaku usaha
mempunyai posisi tertinggi diantara pesaingnya di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan kemampuan
keuangan, kemampuan akses pada pasokan, penjualan, serta kemampuan untuk menyesuaikan pasokan dan
permintaan barang atau jasa tertentu.
Mengenai pengaturan suatu pelaku usaha menggunakan posisi dominan dituangkan dalam Pasal 25 ayat (1)
dan (2). Pelaku usaha dapat dikategorikan menggunakan posisi dominan apabila memenuhi kriteria sebagai
berikut.
1. Menetapkan syarat-syarat perdagangan dengan tujuan untuk mencegah dan atau menghalangi konsumen
memperoleh barang dan atau jasa yang bersaing, baik dari segi harga maupun kualitas.
2. Membatasi pasar dan pengembangan teknologi atau menghambat palaku usaha lain yang berpotensi
menjadi pesaing untuk memasuki pasar bersangkutan.
6. Jabatan Rangkap
Dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dikatakan bahwa seorang yang menduduki jabatan
sebagai direksi atau komisaris dari suatu perusahaan, pada waktu yang bersamaan dilarang merangkap
menjadi direksi atau komisaris pada perusahaan lain.
7. Pemilikan Saham
Berdasarkan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dikatakan bahwa pelaku usaha dilarang
memiliki saham mayoritas pada beberapa perusahaan sejenis, melakukan kegiatan usaha dalam bidang
sama pada saat bersangkutan yang sama atau mendirikan beberapa perusahaan yang sama.

6. ‘18 Hukum Bisnis dan Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Maghfira Arsyfa Ganivy http://www.mercubuana.ac.id
B. Implementasi
Persaingan Usaha Tidak Sehat: Asal Mula Kasus Aqua vs. Le Minerale
Persaingan produsen air minum dalam kemasan (AMDK) khusunya di wilayah Jabodetabek
tengah ramai dengan kasus yang menyeret penguasa pasar PT Tirta Investama (terlapor I) dan
distributornya, PT Balina Agung Perkasa (terlapor II).
Perkaranya tengah bergulir di Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang terdaftar dengan
nomor perkara No.22/KPPU-L/2016. Bagaimana sebenarnya asal-mula kasus Aqua vs. Le
Minerale ini?
Dalam kasus ini produsen Aqua PT Tirta Investama diduga melanggar tiga pasal sekaligus, yaitu
Pasal 15 ayat (3), Pasal 19 dan Pasal 25 UU No. 5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan
Persaingan Usaha Tidak Sehat.
“Aqua dituduh melarang outlet di Jabetabek untuk menjual produk Le Minerale. Hal itu tertuang
dalam surat perjanjian yang harus disepakati oleh pedagang outlet. Pedagang ini yang ramai-ramai
melapor ke KPPU,” ujar Direktur Penindakan KPPU Gopprera Panggabean.
Perkara ini bermula dari laporan para pedagang ritel maupun eceran ke Kantor KPPU pada
September 2016. Pedagang mengaku dihalangi oleh pihak PT Tirta Investama untuk menjual
produk Le Minerale yang diproduksi PT Tirta Fresindo Jaya (Mayora Group).
Salah satu klasul perjanjian ritel menyebutkan, apabila pedagang menjual produk Le Minerale
maka statusnya akan diturunkan dari star outlet (SO) menjadi wholesaler(eceran).
Atas perbuatan itu, PT Tirta Fresindo Jaya ini melayangkan somasi terbuka terhadap PT Tirta
Investama di surat kabar pada 1 Oktober 2017. Somasi ini selanjutnya ditanggapi oleh otoritas
persaingan usaha. KPPU mengendus praktik persaingan usaha tidak sehat dalam industri AMDK.
Dari sidang-sidang diKPPU diketahui bahwa tim investigator setidaknya memiliki tiga bukti.
Salah satu bukti yang dimiliki tim investigator yakni bukti komunikasi berupa e-mail.
Investigator mengaku menemukan komunikasi dua arah antara terlapor I dan II, yang saling
dikirim melalui alamat e-mail kantor.

7. ‘18 Hukum Bisnis dan Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Maghfira Arsyfa Ganivy http://www.mercubuana.ac.id
E-mail yang ditemukan tim investigator berjudul "Degradasi Star Outlet (SO) Menjadi
Wholesaler." E-mail itu berisi sanksi yang diterapkan oleh terlapor II kepada pedagang SO.
Bahkan, terlapor II disebut telah mengeksekusi sanksi tersebut kepada salah satu SO.
Menanggapi tuduhan itu kubu PT Tirta Investasma melalui kuasa hukumnya, Rikrik Rizkiyana
dari kantor hukum Assegaf Hamzah & Partners, mengatakan Aqua berbisnis sesuai undang-
undang.
Diakui memang ada hubungan antara perseroan dengan terlapor II berupa prinsipal dan ditributor.
Namun, Aqua tidak pernah bersepakat menghambat kompetitor lain untuk bersaing di pasar yang
sama.
Sistem distribusi Tirta Investasma menganut sistem jual putus kepada distributor, sehingga ketika
perusahaan menjual produk ke distributor independen, proses setelahnya bukan menjadi domain
Aqua.
Sementara itu kubu PT Balina Agung Perkasa, distributor Aqua, menganggap e-mailkantor juga
dapat digunakan untuk kepentingan pribadi, sehingga bukti surat elektronik tentang klausul
penurunan level pedagang merupakan pertanggungjawaban pribadi.
Kuasa hukum PT Balina Agung Perkasa Ketut Widya mengatakan tugasnya distributor adalah
menjual produk, dan tidak seperti apa yang dituduhkan lewat temuan surat elektronik. Menurutnya,
di perusahaan penggunaan e-mail kantor juga dapat dimungkinkan untuk kepentingan pribadi.
Terkait dengan degradasi grosir besar menjadi wholesaler, kata Ketut, akibat kesalahan internal,
bukan karena menjual produk Le Minerale.
Perkara ini masih terus berlanjut. Terakhir, Senin (10/7/2017), adalah agenda mendengar saksi dari
kubu PT Tirta Fresindo Jaya yang diwakili National Sales Manager PT Inbisco Niagatama Semesta
Carol Mario Sampouw. PT Inbisco Niagatama merupakan perusahaan yang mendistribusikan
produk Mayora, termasuk Le Minerale.

8. ‘18 Hukum Bisnis dan Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Maghfira Arsyfa Ganivy http://www.mercubuana.ac.id
Daftar Pustaka
Sari Deliana , dkk . 2017 . “Persaingan Usaha Tidak Sehat: Asal Mula Kasus Aqua vs. Le
Minerale” . (http://kabar24.bisnis.com/read/20170711/16/670224/persaingan-usaha-tidak-
sehat-asal-mula-kasus-aqua-vs.-le-minerale diakses pada 24 Mei 2018)
Arus Akbar Silondae, SH., LL.M., dan Wirawan B. Ilyas, SE., SH., Msi., MH. "Pokok-Pokok
Hukum Bisnis", Salemba Empat Publisher, 2011.
Richard Burton S, SH, "Aspek Hukum dalam Bisnis", Reneka Cipta, Jakarta, 2007.
R. Goenawan Oetomo, SH., MBA., "Pengantar Hukum Perburuhan & Hukum Perburuhan di
Indonesia", Grhadhika Press Publisher, Jakarta,2004.
Supriadi, SH., M.Hum, "Hukum Lingkungandi Indonesia" Sinar Grafika,2013.