UU No. 5/1999 mengatur persaingan usaha dan larangan praktik monopoli. Dokumen menjelaskan tujuan, kegiatan dan perjanjian yang dilarang serta pengertian kunci seperti pelaku usaha, monopoli, dan posisi dominan. KPPU menyatakan Aqua dan distributor melakukan praktik monopoli dan dihukum denda Rp 13 miliar dan Rp 6 miliar.

1. ANTI MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA
• Sebelum dikeluarkan UU No. 5 /1999, diatur: a. Pasal 1365 KUH Perdata mengenai Perbuatan
Melawan Hukum, b. Pasal 382 bis KUH Pidana mengenai Persaingan Curang. (Academia)
• Tujuan UU No. 5/1999, agar mewujudkan iklim usaha yang kondusif, sehinggga menjamin adanya
kepastian kesempatan berusaha antara pelaku usaha besar, menengah dan kecil.
• Kegiatan yang dilarang oleh UU No. 5/1999 a. Monopoli f. Jabatan Rangkap b. Monopsoni g. Pemilikan
Saham c. Penguasaan Pasar h. Penggabungan, Peleburan dan Pengambil- d. Persengkongkolan alihan. e.
Posisi Dominan (Pandu, 2015.)
• Perjanjian yang dilarang dalam UU No. 5/1999 yaitu:
a. Oligopoli g. Integrasi Vertikal
b. Penetepan Harga h. Perjanjian Tertutup
c. Pembagian Wilayah i. Perjanjian dengan Pihak Luar Negeri
d. Pemboikotan j. Trust
e. Kartel f. Oligopsoni
• Hal-hal yang diperkecualikan dalam UU No. 5/1999, adalah:
a. berkaitan dengan Hak atas Kekayaan Intelektual,
b. berkaitan dengan Waralaba,
c. penetapan standar teknis produk barang,
d. dalam rangka keagenan yang isinya tidak memuat ketentuan dengan harga yang diperjanjikan,
e. perjanjian kerja sama dalam penelitian,
f. perjanjian internasional yang tela diratifikasi oleh pemerintah
• Untuk mengawasi jalannya suatu perusahan agar tidak terjadi persaingan usaha, maka oleh
pemerintah di bentuk Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU).
• Tugas dari KPPU antara lain adalah:
a. Melakukan penelitian tentang dugaan adanya kegiatan usaha dan/atau tindakan pelaku usaha yang
dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat,

2. b. Menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan
undang-undang ini.
• Bagi pelaku usaha yang melanggar UU No. 5/1999, dapat dikenakan sanksi administarsi dan sanksi
pidana baik pokok maupun tambahan
PENGERTIAN PELAKU USAHA
Pelaku usaha dalam UU No. 5 Tahun 1999 didefinisikan sebagai berikut.
“setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan
hukum, yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan usaha dalam wilayah hukum negara
Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan berbagai
kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.”
PENGERTIAN MONOPOLI
Dalam UU No. 5 Tahun 1999, pengertian monopoli secara singkat didefinisikan sebagai berikut.
“suatu bentuk penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau penggunaan jasa
tertentu oleh satu pelaku atau satu kelompok pelaku usaha”
PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN TIDAK SEHAT
Selain definisi monopoli dan persaingan, UU No. 5 Tahun 1999 mengatur tentang praktek monopoli yang
pengertiannya sebagai berikut.
“Praktek monopoli adalah suatu pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang
mengakibatkan dikuasanya produksi dan pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga
menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum
Dari definisi tersebut dapat dicermati bahwa suatu praktik monopoli tersebut harus dibuktikan adanya
unsur mengakibatkan persaingan tidak sehat dan merugikan kepentingan umum. Sedangkan pengertian
persaingan usaha tidak sehat diartikan sebagai berikut.
“Persaingan antarpelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan
atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan
usaha.”
KEGIATAN YANG DILARANG MONOPOLI
Pelaku usaha dilarang melakukan praktek monopoli karena akan menimbulkan persaingan tidak sehat,
mengendalikan harga seenaknya yang akhirnya kepentingan konsumen akan terabaikan. Persoalannya
adalah kapan suatu pelaku usaha dapat dikategorikan melakukan monopoli. Undang-undang Nomor 5
Tahun 1999 merumuskan beberapa kriteria sebagai berikut:

3. 1. Pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa
yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
2. Pelaku usaha patut diduga atau dianggap melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran
barang dan atau jasa sebagaimana maksud dalam ayat (1) apabila: Barang dan atau jasa yang
bersangkutan belum ada subtitusinya;
3. Mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat masuk dalam persaingan dan atau jasa yang sama.
4. Satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50 % (lima puluh persen)
pasangsa pasar atau jenis barang atau jasa tertentu. (Shella academia.)
MONOPSONI
Pasal 28 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mengatur tentang larangan praktik monopsoni, yaitu
sebagai berikut.
1. Pelaku usaha dilarang melakukan persekongkolan dengan pihak lain untuk mengatur dan atau
menentukan pemenang tender sehingga mengakibatkan terjadi persaingan tidak sehat.
2. Pelaku usaha bersekongkol dengan pihak lain untuk mendapat informasi kegiatan usaha pesaingnya
yang diklasifikasikan rahasia perusahaan.
3. Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk menghambat produksi dan
ataupemasaran barang dan atau jasa pelaku usaha pesaingnya dengan maksud agar barang dan atau
jasa yang ditawarkan atau dipasok dipasar bersangkutan menjadi berkurang, baik baik dari jumlah,
kualitas, maupun kecepatan waktu yang di persyaratkan.
POSISI DOMINAN
Pergertian posisi dominan dapat dilihat dalam Pasal 1 angka 4 yang menyebutkan bahwa posisi dominan
adalah keadaan di mana pelaku usaha tidak mempunyai pesaing yang berarti di pasar bersangkutan
dalam kaitan dengan pangsa pasar yang dikuasai, atau pelaku usaha mempunyai posisi tertinggi di
antara pesaingnya di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan kemampuan keuangan, kemampuan
akses pada pasokan atau penjualan, serta kemampuan untuk menyesuaikan pasokan atau permintaan
barang dan jasa tertentu Mengenai pengaturan suatu pelaku usaha menggunakan posisi dominan
dituangkan dalam Pasal 25 ayat (1) dan (2). Pelaku usaha dapat dikategorikan menggunakan posisi
dominan apabila memenuhi kriteria sebagai berikut.
1. Menetapkan syarat-syarat perdagangan dengan tujuan untuk mencegah dan atau menghalangi
konsumen memperoleh barang dan atau jasa yang bersaing, baik dari segi harga maupun kualitas.
2. Membatasi pasar dan pengembangan teknologi atau menghambat palaku usaha lain yang berpotensi
menjadi pesaing untuk memasuki pasar bersangkutan.
PERSAINGAN BISNIS TIDAK SEHAT

4. UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN
PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT.
Materi yang Terkandung dalam UU No.5 Tahun 1999
• Perjanjian yang dilarang
• Kegiatan yang dilarang
• Posisi dominan
• Komisi Pengawas Persaingan Usaha
• Penegakan hukum
• ketentuan-ketentuan lain
Prinsip Umum dlm Hukum Persaingan Usaha
1. Rule of Reason (ROR) dan Per se (Ps)
• ROR : untuk melihat apakah suatu perbuatan yang dituduhkan melanggar hukum peraingan usaha,
maka harus dilihat adakah akibat dari satu perbuatan yg melanggar hukum persaingan itu telah terjadi
(Pasal 4 ayat 1)
• Ps : rumusan mengenai perbuatan tertentu yang dilarang sudah dapat terbukti tanpa harus
menunjukan akibat atau kerugian yang nyata terhadap persaingan (Pasal 6)
2. Pendekatan Struktur Pasar (SP) dan Tingkah Laku (TL)
• SP: penguasan pasar oleh pelaku usaha menjadi ukuran/bahan analisis apakah Pelaku Usaha melangar
hukum persaingan (merger & monopolis)
• TL: Pelaku Usaha tidak dilarang menjadi besar sepanjang posisinya tidak mengakibatkan terjadinya
monopoli atau persaingan usaha
PERJANJIAN YANG DILARANG
• Oligopoli (ps.4)
• Penetapan Harga(ps. 5-8)
• Pembagian wilayah (ps.9)
• Pemboikotan (ps.10)
• Kartel (ps.11)
• Trust (ps.12)

5. • Oligopsoni (ps.13)
• Integrasi vertikal (ps.14)
• Perjanjian tertutup (ps.15)
• Perjanjian dengan pihak luar negeri (ps.16)
Oligopoli
Penguasaan produksi (PASAL 14) Contoh: dulu, produksi dari tepung terigu dikuasai penuh oleh
bogasari, sehingga produsen mie instant hanya bisa mendapatkan stock dari bogasari ü Pemasaran
barang atau jasa contoh: barag berupa teh botol, tidak boleh hanya dikuasai oleh perusahaan sosro saja,
tapi perusahaan lain juga bisa memproduksi jenis barang tersebit ü Menguasai >75% pangsa pasar satu
jenis barang atau jasa tertentu.
Penetapan Harga (pasal 5-8)
Pada pasar yang sama dengan pesaing, kecuali pada usaha patungan. contoh : pedagang baju di tanah
abang menetapkan harga lebih rendah dibandingkan pedagang lainnya di Tanah Abang.
Pembagian wilayah (pasal 9)
Membuat perjanjian dengan pesaing untuk pemasaran/alokasi pasar barang/jasa.
Pemboikotan (pasal 10)
Membuat perjanjian dengan pesaing untuk menghalangi pesaing yang melakukan usaha yang sama
untuk pasar dalam/luar negeri .
Kartel (pasal 11)
Membuat perjanjian dengan pesaing untuk mempengaruhi harga dengan mengatur
produksi/pemasaran.
TRUST (pasal 12)
Membentuk gabungan perusahaan (masingmasing perusahaan tetap eksis) yang bertujuan mengontrol
produksi barang/jasa.
Oligopsoni (pasal 13)
Menguasai pembelian/pasokan agar dapat mengendalikan harga barang/jasa.
Integrasi vertikal (pasal 14)

6. Menguasai produksi sejumlah produk yang termasuk dalam rangkaian produksi barang/jasa tertentu
yang merupakan hasil pengolahan atau proses lanjutan langsung/tidak langsung yang merugikan
masyarakat.
Perjanjian tertutup (pasal 15)
Penerima barang hanya akan memasok/tidak memasok kembali kepada pihak tertentu.
Perjanjian dengan pihak luar negeri (pasal 16)
Perjanjian yang mengakibatkan terjadinya praktek monopoli persaingan usaha tidak sehat.
KEGIATAN YANG DILARANG
• Monopoli (ps.17)
• Monopsoni (ps.18)
• Penguasaan pasar (ps.19-21)
• Persekongkolan (ps. 22-24)
MONOPOLI (Pasal 17)
Penguasaan produksi/pemasaran barang/jasa yang belum ada substitusinya, pelaku usaha lain yang
tidak dapat masuk, menguasai lebih dari 50% pangsa pasar.
MONOPSONI (Pasal 18)
Menguasai pasokan atau pembelian barang/jasa tertentu yang menguasai lebih dari 50% pangsa pasar
satu jenis barang/jasa tertentu.
PENGUASAAN PASAR (Pasal 19-21)
• Menghalangi pelaku usaha tertentu melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar tertentu
•Menghalangi konsumen dari pesaing untuk tidak melakukan hubungan usaha dengan pesaing tersebut
• Membatasi peredaran/penjualan barang/jasa pada pasar tertentu PENGUASAAN PASAR (cont.) (Pasal
19-21)
• Melakukan praktik diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu
• Melakukan pemasokan barang/jasa dengan cara jualrugi atau menetapkan harga yang sangat rendah
untuk menyingkirkan atau mematikan usaha pesaing di pasar tertentu
• Melakukan kecurangan dalam menetapkan biaya produksi dan biaya lainnya yang menjadi bagian dari
komponen harga barang/jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.

7. PERSEKONGKOLAN (Pasal 22-24)
• Untuk mengatur/menentukan pemenang tender
• Untuk mendapatkan informasi kegiatan usaha pesaingnya (rahasia perusahaan)
• Untuk menghambat produksi atau pemasaran barang/jasa dari pesaingnya agar berkurang jumlah,
kualitas, dan tidak tepat waktu.
Sumber :
Pandu, 2015. https://pandubudimulya.wordpress.com/2015/06/11/anti-monopoli-dan-persaingan-
usaha-tidak-sehat/
Shella academia.
https://www.academia.edu/12094227/ANTIMONOPOLI_DAN_PERSAINGAN_TIDAK_SEHAT
MODUL HUKUM BISNIS DAN LINGKUNGAN
Aqua Dinyatakan KPPU Melakukan Praktik Monopoli
TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menyatakan produsen Aqua, PT Tirta
Investama, dan distributornya, PT Balina Agung Perkasa, bersalah dalam kasus praktik monopoli dan
persaingan tidak sehat. Aqua dihukum dengan Rp 13 miliar dan Balina dihukum Rp 6 miliar.
Putusan tersebut dibacakan pada sidang perkara Nomor 22/KPPU-I/2016 tentang Dugaan Pelanggaran
Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Pada Dugaan Pelanggaran Pasal 15 ayat (3) huruf b dan
Pasal 19 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang dilakukan oleh Terlapor I dan
Terlapor II dalam produk AMDK. Pada putusannya, Majelis Komisi menilai tindakan anti persaingan itu
diduga terjadi pada tahun 2016 di wilayah jangkauan distribusi satu pemasaran Terlapor II dalam
pemasaran produk yang meliputi, Cikampek (Karawang, Jawa Barat), Cikarang, Babelan, Bekasi (Jabar),
Pulo Gadung, Sunter, Prumpung, Kiwi, Lemah Abang, Rawa Girang (DKI Jakarta), Cibubur, Cimanggis
(Depok), atau setidaknya wilayah lain yang termasuk jangkauan dari Terlapor II. (Bisnis tempo,2014.)
Majelis komisi dalam pertimbangannya, menyatakan terlapor I (Tirta Investama) dan II (Balina Agung)
memenuhi seluruh unsur pelanggaran Undang-Undang No. 5 / 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli
dan Persaingan Tidak Sehat.
Peneliti dari Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI, Sularsi, menyebutkan praktik monopoli
usaha yang dilakukan oleh Aqua tersebut yang lebih dirugikan adalah dari sisi konsumen. "Sebenarnya

8. kerugian langsung dirasakan oleh konsumen. Misalnya kerugian dari sisi harga, terus kerugian dari sisi
hak pilih produk," ujar Sularsi.
Menurut Sularsi, konsumen bisa saja melakukan tuntutan perdata jika merasa dirugikan. Sebab, saat
terjadi sebuah monopoli persidangan usaha, konsumen jadi tidak dapat memilih produk lain. "Kalau ada
kompetisi kan berarti harga juga kompetitif, kemudian konsumen punya pilihan lain," katanya.
Di sisi lain, Sularsi menilai denda yang ditetapkan KPPU kepada Aqua telah diatur dalam UU Persaingan
Usaha. Hal itu, termasuk dalam pertimbangan KPPU. "Dalam UU persaingan usaha ada batas maksimum
untuk denda itu," ucapnya.
Ketua Majelis Komisi Kurnia Sya'ranie mengatakan PT Tirta Investama dan PT Balina Agung Perkasa
terbukti menghalangi pelaku usaha lain untuk menjual produknya.
Dengan terhalangnya akses distribusi produk, majelis komisi juga menilai adanya keterbatasan akses
konsumen untuk memilih produk air minum dalam kemasan.
"Berdasarkan fakta-fakta yang ada, terlapor I dan II terbukti secara sah melakukan pelanggaran Pasal 15
ayat (3) huruf b dan Pasal 19 huruf a dan b," tuturnya dalam amar putusan. Atas putusan tersebut,
Komisi juga menjatuhkan denda administrasi kepada kedua terlapor. (Bisnis tempo, 2014.)
Untuk PT Tirta Investama diwajibkan membayar denda Rp13,84 miliar, sementara PT Balina Agung
membayar Rp6,29 miliar kepada kas negara.
Perkara ini berawal dari larangan oleh karyawan distributor Aqua, PT Balina Agung kepada para
pedagang ritel menjual produk merek Le Minerale besutan PT Tirta Fresindo Jaya. Salah satu klasul
perjanjian ritel menyebutkan, apabila pedagang menjual produk Le Minerale maka statusnya akan
diturunkan dari star outlet (SO) menjadi whole seller (eceran).
PT Tirta Fresindo, anak usaha Mayora Grup, melayangkan somasi terbuka terhadap PT Tirta Investama
di surat kabar pada 1 Oktober 2017. Somasi ini selanjutnya ditanggapi oleh otoritas persaingan usaha.
KPPU menilai ada praktik persaingan usaha tidak sehat dalam industri air minum dalam kemasan yang
diduga dilakukan Aqua, sehingga digelar sidang.
Kesimpulan:
Produk minuman air mineral dalam kemasan (AMDK) dengan merek Aqua yang diproduksi oleh PT Tirta
Investama (TIV) dinyatakan bersalah oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) lantaran
telah melakukan praktek monopoli atau persaingan usaha yang tak sehat. Selain itu pihak perusahaan
distributor Aqua yakni PT Balina Agung Perkasa (BAP) juga dikenai pasal serupa dari KPPU. Atas
perbuatannya, kedua perusahaan tersebut dikenai denda yang cukup berat.
Majelis Komisi merekomendasikan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia untuk melakukan
pengawasan terhadap pelaku usaha distributor dan keagenan. Dengan begitu agar dalam melaksanakan

9. bisnis atau aktivitasnya itu harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yangberlaku
di Kemendag dan prinsip persaingan usaha yang sehat.
Kemudian terhadap Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia untuk melakukan pengawasan
kepada Terlapor I dan Terlapor II dalam pelaksanaan peraturan kepegawaian, agar juga sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Sumber:
Bisnis tempo,2014. https://bisnis.tempo.co/read/1043621/aqua-didenda-13-m-dinyatakan-kppu-
melakukan-praktik-monopoli
Bisnis tempo, 2014. https://bisnis.tempo.co/read/1043949/aqua-didenda-rp-13-m-ylki-konsumen-yang-
lebih-dirugikan
http://www.aktual.com/gegara-ini-aqua-didenda-kppu-sebesar-rp138-miliar/