Prof. Dr. Hapzi Ali, CMA Universitas Mercu Buana (Mercu Buana University), Jakarta Indonesia

1. HUKUM BISNIS DAN LINGKUNGAN
Digna Adya Pratiwi (Mahasiswa Universitas Mercu Buana Jakarta)
Prof. Dr. Hapzi Ali, Ir, CMA, MM, MPM (Dosen Pengampu)
Anti Monopoli dan Persaingan Bisnis Tidak sehat
Anti Monopoli dan Persaingan Bisnis Tidak sehat
Menurut UU nomor 5 tahun 1999 pasal 1 butir 1 UU Antimonopoli, Monopoli adalah
penguasaan atas produksi dan pemasaran barang atas penggunaan jasa tertentu oleh suatu
pelaku usaha atau suatu kelompok usaha.
Dalam UU nomor 5 tahun 1999 pasal 1 butir 6 UU Antimonopoli,’Persaingan curang (tidak
sehat) adalah persaingan antara pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan
pemasaran barang / jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau
menghambat persaingan usaha’.
Asas dan Tujuan Anti Monopoli
Dalam melakukan usaha di Indonesia, pelaku usaha harus berasaskan demokrasi ekonomi
dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan umum dan pelaku usaha. Adapun
tujuan Anti Monopoli :
- Menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai
salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat
- Mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang
sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi
pelaku usaha besar,pelaku usaha menegah dan pelaku usaha kecil
- Mencegah praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan
pelaku usaha
- Terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha
Kegiatan yang dilarang dalam anti monopoli
1. Monopoli
Monopoli adalah pengadaan barang dagangan tertentu sekurang-kurangnya sepertiganya
dikuasai oleh satu orang atau kelompok sehingga harganya dapat dikendalikan.
2. Monopsoni
Monopsoni adalah keadaan pasar yang tidak seimbang dan dikuasai oleh seorang pembeli;
oligopsoni yang terbatas pada seorang pembeli.
3. Penguasaan pasar
Penguasaan pasar merupakan proses, cara, atau perbuatan menguasai pasar yang berupa:
- Menolak dan atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan
usaha yang sama pada pasar bersangkutan

2. - Menghalangi konsumen untuk melakukan hubungan dengan pelaku usaha pesaing
pada pasar bersangkutan
- Melakukan praktik diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu
4. Persengkongkolan
Persekongkolan berarti bersepakat melakukan kecurangan. Ada beberapa bentuk
persekongkolan yang dilarang oleh UU Nomor 5 Th. 1999 dalam Pasal 22 sampai Pasal 24,
yaitu sbb:
Dilarang melakukan persekongkolan dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan
pemenang tender sehingga mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat
Dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mendapat informasi kegiatan usaha
pesaingnya yang diklasifikasikan rahasia perusahaan
5. Posisi Dominan
Pasal 1 angka 4 UU No.5 Th.1999 menyebutkan bahwa posisi dominan merupakan keadaan
pelaku usaha yang tidak adanya pesaing yang berarti di pasar dalam kaitan dengan pangsa
pasar yang dikuasai atau pelaku usaha mempunyai posisi tertinggi diantara pesaingnya di
pasar bersangkutan dalam kaitan dengan kemampuan keuangan , akses pada pasokan,
penjualan, dan menyesuaikan pasokan dan permintaan barang atau jasa tertentu.
6. Jabatan rangkap
Seseorang yang menduduki jabatan direksi atau komisaris suatu perusahaan dilarang
merangkap menjadi direksi atau komisaris perusahaan lain pada waktu yang bersamaan
apabila:
- Berada dalam pasar bersangkutan yang sama
- Memiliki keterkaitan yang erat dalam bidang dan atau jenis usaha
- Secara bersama dapat menguasai pangsa pasar barang dan atau jasa tertentu yang
dapat menimbulkan praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat.
7. Pemilikan saham
Pelaku usaha dilarang memiliki saham mayoritas pada beberapa perusahaan sejenis,
melakukan kegiatan usaha dalam bidang sama pada pasar bersangkutan yang sama, atau
mendirikan beberapa perusahaan yang sama bila kepemilikan tersebut mengakibatkan
persentase penguasaan pasar yang dapat dikatakan menggunakan posisi dominan (UU Nomor
5 Tahun 1999 Pasal 27).
8. Penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan
Dalam menjalankan perusahaan, pelaku usaha yang berbadan hukum maupun yang bukan
berbadan hukum, yang menjalankan perusahaan bersifat tetap dan terus-menerus dengan

3. tujuan mencari laba, secara tegas dilarang melakukan tindakan penggabungan , peleburan,
dan pengambilalihan yang berakibat praktik monopoli dan persaingan tidak sehat (UU
Nomor 5 Tahun 1999 Pasal 28).
Hanya penggabungan yang bersifat vertikal yang dapat dilakukan sesuai dengan UU Nomor 5
Tahun 1999 Pasal 14.
Perjanjian yang dilarang dalam UU No.5/1999 tersebut adalah perjanjian dalam bentuk
sebagai berikut :
1. Oligopoli 6. Trust
2. Penetapan harga 7. Oligopsoni
3. Pembagian wilayah 8. Integrasi vertikal
4. Pemboikotan 9. Perjanjian tertutup
5. Kartel 10. Perjanjian dengan pihak luar negeri
Sanksi dalam Antimonopoli dan Persaingan Usaha
Sanksi administrasi
Sanksi ini dapat berupa penetapan pembatasan perjanjian, pemberhentian integrasi vertikal,
perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan posisi dominan, penetapan pembatalan
atas penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan badan usaha, penetapan pembayaran
ganti rugi, penetapan denda serendah-rendahnya satu milyar rupiah atau setinggi-tingginya 25
milyar rupiah.
Sanksi pidana pokok dan tambahan
Sanksi ini dimungkinkan bila pelaku usaha melanggar integrasi vertikal, perjanjian dengan
pihak luar negeri, melakukan monopoli, monopsoni, penguasaan pasar, posisi dominan,
pemilikan saham, penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan dikenakan denda minimal
25 milyar rupiah dan setinggi-tingginya seratus milyar rupiah, sedangkan untuk pelanggaran
mengenai penetapan harga, perjanjian tertutup, penguasaan pasar dan persekongkolan,
jabatan rangkap dikenakan denda minimal lima milyar rupiah dan maksimal 25 milyar
rupiah.
Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran berat dikenakan pidana tambahan sesuai dengan
Pasal 10 KUH Pidana berupa:
- Pencabutan izin usaha
- Larangan kepada pelaku usaha yang telah terbukti melakukan pelanggaran terhadap
undang-undang ini untuk menduduki jabatan direksi atau komisaris minimal dua
tahun dan maksimal lima tahun

4. - Penghentian kegiatan atau tindakan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian
pada pihak lain.
Implementasi Anti Monopoli dan Persaingan Bisnis Tidak sehat : Kasus 4 Perusahaan
Pelayaran atas monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dalam jasa freight container
rute Surabaya-Ambon.
Komisi Pengawas Persaingan Usaha RI memutuskan empat perusahaaan pelayaran
yang sebelumnya dijadikan terlapor, yakni PT Tanto Intim Line, PT Pelayaran Tempuran
Emas Tbk, PT Meratus Line, dan PT Salam Pasific Indonesia Lines telah melanggar
persaingan usaha. Harry Agustanto Ketua Majelis Komisi pada acara pembacaan putusan di
Kantor KPPU di Surabaya menyebutkan empat perusahaan itu terbukti secara sah dan
meyakinkan melanggar Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.
Oleh karena itu, menghukum PT Tanto Intim Line untuk membayar denda sebesar
Rp7,1 miliar yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda
pelanggaran di bidang persaingan usaha. Selain itu, juga menghukum PT Pelayaran
Tempuran Emas untuk membayar denda sebesar Rp5,6 miliar yang juga harus disetor ke Kas
Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha.
Berikutnya, menghukum PT Meratus Line untuk juga membayar denda sebesar Rp6,5
miliar yang harus disetor ke Kas Negara, dan PT Salam Pasific Indonesia Lines untuk
membayar denda sebesar Rp1,4 miliar. "Kami juga meminta mereka untuk menghentikan
perilaku penyesuaian tarif freight container sebagaimana dimaksud Pasal 47 ayat (2) huruf c
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, dan melaporkan serta menyerahkan salinan bukti
pembayaran denda ke KPPU," katanya, seperti dilansir Antara.
Sebelumnya, empat perusahaan pelayaran itu diduga melakukan pelanggaran Pasal 5
Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan
Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam Industri Jasa Freight Container (Uang Tambang) pada
Rute Surabaya Menuju Ambon oleh 4 Perusahaan Pelayaran, sesuai laporan yang masuk ke
KPPU. Dalam pembacaan putusan sidang yang dibacakan oleh Ketua Majelis Komisi Harry
Agustanto, serta Anggota Majelis Komisi, masing-masing perusahaan dikenakan hukuman
denda dan harus menghentikan perilaku penyesuaian tarif alias harus mengembalikan tarif
seperti semula.
Daftar Pustaka :
Peni Widarti, 2019. https://ekonomi.bisnis.com/read/20190523/98/926679/4-perusahaan-
pelayaran-divonis-denda-sampai-rp7-miliar-oleh-kppu, (30 Mei 2019, jam 14.35)
Dwi Yuli, 2019. https://kelanakota.suarasurabaya.net/news/2019/221277-KPPU:-Empat-
Perusahaan-Pelayaran-Melanggar-Persaingan-Usaha, (30 Mei 2019, jam 14.45)

5. Ahmad Riyadi,
https://www.academia.edu/7231490/MAKALAH_ANTI_MONOPOLI_DAN_PERSAINGAN_CURANG_A,
(30 Mei 2019, jam 12.56)
Hapzi Ali, Modul 9 HBL, Anti Monopoli dan Persaingan Bisnis Tidak sehat (30 Mei 2019, jam 13.00)
Odhebora, 2011. https://odebhora.wordpress.com/2011/05/17/anti-monopoli-dan-persaingan-
tidak-sehat/ (30 Mei 2019, jam 13.05)