Dokumen tersebut membahas tentang anti monopoli dan persaingan bisnis tidak sehat. Secara ringkas, dokumen menjelaskan bahwa Komisi Pengawas Persaingan Usaha menyatakan produsen air minum Aqua dan distributor terbukti melakukan persaingan bisnis tidak sehat terhadap produsen air minum Le Minerale dengan melarang toko-toko menjual produk pesaing dan menurunkan status distributor yang menjual produk pesaing. Dokumen ini juga menjelask

1. HUKUM BISNIS DAN
LINGKUNGAN
Anti Monopoli dan Persaingan Bisnis
Tidak sehat
Fakultas Program Studi Tatap Muka Kode MK Disusun Oleh
Ekonomi dan Bisnis AKUNTANSI
10
1A2323EL JIHAN NABILAH EKAYONO PUTRI
(43217010065)
Abstract Kompetensi
Anti Monopoli dan Persaingan
Bisnis Tidak sehat
Mahasiswa harus dapat menjelaskan
tentang Anti Monopoli dan
Persaingan Bisnis Tidak sehat

2. ‘18
2 Hukum Bisnis dan Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Disusun Oleh: Jihan Nabilah Ekayono Putri http://www.mercubuana.ac.id
DAFTAR ISI
• Jelaskan menurut pakar dan atau Undang-unndang yang
berlaku di Indonesia tentang : Anti Monopoli dan Persaingan
Bisnis Tidak sehat

3. ‘18
3 Hukum Bisnis dan Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Disusun Oleh: Jihan Nabilah Ekayono Putri http://www.mercubuana.ac.id
ANTI MONOPOLI DAN PERSAINGAN TIDAK SEHAT
• Anti Monopoli dan Persaingan Bisnis Tidak sehat
Sebelum dikeluarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, sebenarnya pengaturan
mengenai persaingan usaha tidak sehat didasarkan pada Pasal 1365 KUH Perdata
mengenai perbuatan melawan hukum dan Pasal 382 bis KUH Pidana.
“Barang siapa untuk mendapatkan, melangsungkan atau memperluas hasil perdagangan atau
perusahaan milik sendiri atau orang lain, melakukan perbuatan curang untuk menyesatkan
khalayak umum atau seseorang tertentu, diancam karena persaingan curang dengan pidana
penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak tiga belas ribu
lima ratus ribu rupiah”
Dengan demikian, dari rumusan Pasal 382 bis KUH Pidana terlihat bahwa seseorang
dapat dikenakan sanksi pidana atas tindakan “persaingan curang” dan harus
memenuhi beberapa kriteria, sebagai berikut :
1. Adanya tindakan tertentu yang dikategorikan sebagai persaingan curang.
2. Perbuatan persaingan curang itu dilakukan dalam rangka mendapatkan,
melangsungkan, dan memperluas hasil dagangan, atau perusahaan
3. Perusahaan yang diuntungkan karena persaingan curang tersebut baik perusahaan si
pelaku maupun perusahaan lain.
4. Perbuatan pidana persaingan curang dilakukan dengan cara menyesatkan khalayak
umum atau orang tertentu.
5. Akibat dari perbuatan persaingan curang tersebut telah menimbulkan kerugian bagi
konkurennya dari orang lain yang diuntungkan dengan perbuatan si pelaku.
Undang-Undang Anti Monopoli No 5 Tahun 1999 memberi arti kepada monopolis sebagai
suatu penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa
tertentu oleh satu pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha (pasal 1 ayat (1) Undang-undagn
Anti Monopoli ). Sementara yang dimaksud dengan “praktek monopoli” adalah suatu
pemusatan kekuatan ekonomi oleh salah satu atau lebih pelaku yang mengakibatkan
dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga
menimbulkan suatu persaingan usaha secara tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan
umum. Sesuai dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Anti Monopoli.

4. ‘18
4 Hukum Bisnis dan Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Disusun Oleh: Jihan Nabilah Ekayono Putri http://www.mercubuana.ac.id
Secara etimologi, kata “monopoli” berasal dari kata Yunani ‘Monos’ yang berarti sendiri dan
‘Polein’ yang berarti penjual. Dari akar kata tersebut secara sederhana orang lantas memberi
pengertian monoopli sebagai suatu kondisi dimana hanya ada satu penjual yang menawarkan
(supply) suatu barang atau jasa tertentu.
Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad) dalam konteks perdata diatur dalam Pasal
1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau Burgerlijk Wetboek (“BW”), dalam Buku
III BW, pada bagian “Tentang perikatan-perikatan yang dilahirkan demi Undang-Undang”,
yang berbunyi:
“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain,
mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti
kerugian tersebut.”
Menurut Rosa Agustina, dalam bukunya Perbuatan Melawan Hukum, terbitan Pasca Sarjana
FH Universitas Indonesia (2003), hal. 117, dalam menentukan suatu perbuatan dapat
dikualifisir sebagai melawan hukum, diperlukan 4 syarat:
1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku
2. Bertentangan dengan hak subjektif orang lain
3. Bertentangan dengan kesusilaan
4. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian.
Sedangkan, dalam konteks hukum pidana, menurut pendapat dari Satochid Kartanegara,
“melawan hukum” (Wederrechtelijk) dalam hukum pidana dibedakan menjadi:
1. Wederrechtelijk formil, yaitu apabila sesuatu perbuatan dilarang dan diancam
dengan hukuman oleh undang-undang.
2. Wederrechtelijk Materiil, yaitu sesuatu perbuatan “mungkin” wederrechtelijk,
walaupun tidak dengan tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-
undang. Melainkan juga asas-asas umum yang terdapat di dalam lapangan hukum
(algemen beginsel).
Lebih lanjut, Schaffmeister, sebagaimana dikutip oleh Andi Hamzah dalam
bukunya Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia, hal. 168, berpendapat bahwa “melawan
hukum” yang tercantum di dalam rumusan delik yang menjadi bagian inti delik sebagai
“melawan hukum secara khusus” (contohPasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana/KUHP), sedangkan “melawan hukum” sebagai unsur yang tidak disebut dalam rumusan
delik tetapi menjadi dasar untuk menjatuhkan pidana sebagai “melawan hukum secara umum”
(contoh Pasal 351 KUHP).
MONOPOLI
Pengertian Praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat menurut UU no.5 Tahun
1999 tentang Praktek monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih
pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan
atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat
merugikankepentingan umum.

5. ‘18
5 Hukum Bisnis dan Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Disusun Oleh: Jihan Nabilah Ekayono Putri http://www.mercubuana.ac.id
Undang-Undang Anti Monopoli No 5 Tahun 1999 memberi arti kepada monopolis sebagai
suatu penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa
tertentu oleh satu pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha (pasal 1 ayat (1) Undang-undagn
Anti Monopoli .
Sementara yang dimaksud dengan “praktek monopoli” adalah suatu pemusatan kekuatan
ekonomi oleh salah satu atau lebih pelaku yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau
pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan suatu persaingan usaha
secara tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum Sesuai dalam Pasal 1 ayat (2)
Undang-Undang Anti Monopoli.
OLIGOPOLI
pasar di mana penawaran satu jenis barang dikuasai oleh beberapa perusahaan. Umumnya
jumlah perusahaanlebihdariduatetapikurangdarisepuluh.
Dalam pasar oligopoli, setiap perusahaan memposisikan dirinya sebagai bagian yang terikat
dengan permainan pasar, di mana keuntungan yang mereka dapatkan tergantung dari tindak-
tanduk pesaing mereka. Sehingga semua usaha promosi, pengenalan produk baru, perubahan
harga, dan sebagainya dilakukan dengan tujuan untuk menjauhkan konsumen dari pesaing
mereka.
Dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1999, oligopoli dikelompokkan ke dalam kategori
perjanjian yang dilarang, padahal umumnya oligopoli terjadi melalui keterkaitan reaksi,
khususnya pada barang-barang yang bersifat homogen atau identik dengan kartel, sehingga
ketentuan yang mengatur mengenai oligopoli ini sebagiknya digabung dengan ketentuan yang
mengatur mengenai kartel
Isi UU No.5 Tahun 1999 tentang pasar oligopoli :
BAB III
PERJANJIAN YANG DILARANG
Bagian Pertama
Oligopoli
Pasal 4
(1) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk secara
bersamasama melakukan penguasaan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa
yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha
tidak sehat.
(2) Pelaku usaha patut diduga atau dianggap secara bersama-sama melakukan
penguasaan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa, sebagaimana dimaksud
ayat (1), apabila 2 (dua) atau 3 (tiga) pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha
menguasai lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) pangsa pasar satu jenis barang atau
jasa tertentu.

6. ‘18
6 Hukum Bisnis dan Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Disusun Oleh: Jihan Nabilah Ekayono Putri http://www.mercubuana.ac.id
Bagian Kedua
Penetapan Harga
Pasal 5
(1) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk
menetapkan harga atas suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen
atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama.
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalaim ayat (1) tidak berlaku bagi:
a. suatu perjanjian yang dibuat dalam suatu usaha patungan; atau
b. suatu perjanjian yang didasarkan undang-undang yang berlaku.
Pasal 6
Pelaku usaha dilarang membuat rperjanjian yang mengakibatkan pembeli yang satu harus
membayar dengan harga yang berbeda dari harga yang harus dibayar oleh pembeli lain untuk
barang dan atau jasa yang sama.
Pasal 7
Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk
menetapkan harga di bawah harga pasar, yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan
usaha tidak sehat.
Pasal 8
Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang memuat
persyaratan bahwa penerima barang dan atau jasa tidak akan menjual atau memasok
kembali barang dan atau jasa yang diterimanya, dengan harga yang lebih rendah daripada harga
yang telah diperjanjikan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak
sehat.

7. ‘18
7 Hukum Bisnis dan Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Disusun Oleh: Jihan Nabilah Ekayono Putri http://www.mercubuana.ac.id
Perang Dagang Vs Le Minerale, KPPU: Produsen Aqua
Terbukti Jalankan Persaingan Bisnis Tidak Sehat
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)
menyatakan produsen air minum dalam kemasan (AMDK) merek Aqua, PT Tirta Investama
(TIV) dan PT Balina Agung Perkasa (BAP) selaku distributor, terbukti melakukan persaingan
usaha tidak sehat.
"Menyatakan kedua terlapor (TIV dan BAP) terbukti secara sah dan meyakinkan
melanggar Pasal 15 ayat (3) huruf b dan Pasal 19 huruf a dan b Undang-Undang Nomor
5 Tahun 1999," ungkap ketua majelis komisi Kurnia Sya'ranie, Selasa (19/12/2017).
Persaingan usaha yang tidak sehat ini berawal dari somasi yang dilayangkan PT Tirta Fresindo
Jaya, produsen AMDK Le Minerale, kepada Aqua pada Oktober 2016.
Saat itu, Le Minerale menyampaikan temuan di lapangan, Aqua dan distributornya bekerja
sama untuk melarang sejumlah toko menjual Le Minerale.
Diduga, Aqua dan distributornya mangancam hendak menurunkan status dan fasilitas
alias degregasi, dari semula star outlet (SO) menjadi wholeseller (WO) eceran terhadap
pedagang yang menjual Le Mineralle.
Selanjutnya, KPPU mengumpulkan alat bukti pelanggaran yang dilakukan oleh produsen Aqua
tersebut. Menurut KPPU dalam kasus dugaan pelanggaran UU Monopoli ini, pihaknya telah
memiliki lebih dari dua alat bukti.Sehingga menurut KPPU, tindakan tersebut seakan
menghalangi pelaku usaha lain di dunia usaha AMDK. Terlebih degradasi tersebut
menyebabkan, sang agen mendapatkan harga 3% lebih mahal.
Perbandingannya, bagi star outlet harga yang dikenakan sebesar Rp 37.000 per karton untuk
ukuran 600 ml, sementara bagi whole seller dikenakan harga Rp 39.350 per karton.
Sekadar tahu saja, pangsa pasar Le Minerale di 2015 terus menanjak. Tapi sejak adanya
pemberitahuan yang dilakukan BAP pada September 2016 menyebabkan pangsa pasar Le
Minerale terlihat stagnan. Sementara, Aqua masih menjadi pemimpin pasar di setiap tahun.
Berdasarkan data dari Goldman Sachs 2015, Aqua setidaknya menguasai pangsa pasar hingga
46,7% bisnis AMDK. Diikuti Club 4% (Indofood), 2 Tang (PT Tang Mas) 2,8%, Oasis (PT
Santa Rosa Indonesia) 1,8%, Super O2 (Garuda Food) 1,7% , dan Prima (Sosro) 1,4% . Dalam
persidangan pun terbukti komunikasi yang dilakukan Aqua dengan BAP itu masing-masing
menggunakan email pribadi perusahaan.
Dengan demikian, secara resmi ini merupakan tindakan yang dilakukan oleh perusahaan.
Apalagi, BAP merupakan distributor yang hanya menjual merek Aqua saja di 12 wilayah,
Babelan, Bekasi, Cikarang, Cikampek, dan Pulo Gadung.

8. ‘18
8 Hukum Bisnis dan Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Disusun Oleh: Jihan Nabilah Ekayono Putri http://www.mercubuana.ac.id
Temuan 4 Email
Sebelumnya, Tim investigator Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) setidaknya
memiliki bukti empat surat elektronik (email) terkait degradasi Start Outlet dari PT Tirta
Investama, produsen Aqua.
Salah satu investor KPPU Helmi Nurjamil mengatakan, keempat email tersebut setidaknya
dilakukan para karyawan PT Tirta Investama (TIV) dan PT Balina Agung Perkasa (BAP),
distributor TIV, melalui alamat email pribadi kantor masing-masing.
Email pertama dikirim pada 16 Mei 2016 oleh Nursamsu selaku Kepala Penjualan PT BAP
kepada Sulistiyo Pramono, Key Account Executive (KAE) Jakarta 2 PT TIV dengan subjek
degradasi SO menjadi Wholeseller (WO). Email tersebut juga dikirimkan (cc) kepada
Hironimus Suhari, Branch Manager PT BAP.
"Pada pokoknya email tersebut menyatakan permasalahan penjualan Le Minarele, karena
pertimbangannya toko Chun-Chun memutuskan untuk lebih memilih menjadi SO Le
Minerale," ungkap Helmi, Selasa (12/9).
Kesimpulan :
Dari pembahasan dapat disimpulkan bahwa produsen air minum dalam kemasan (AMDK)
merek Aqua, PT Tirta Investama dan PT Balina Agung Perkasa selaku distributor telah
melakukan tindakan monopoli, yang menyebabkan kerugian pada masyarakat. Tindakan PT
Tirta Investama dan PT Balina Agung Perkasa ini telah melanggar Undang-undang Republik
Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha
Tidak Sehat.
Tanggapan :
Dari Kasus tersebut saya menanggapi bahwa undang-undang larangan praktik monopoli
dan persaingan usaha tidak sehat itu perlu karena kita tidak ingin perekonomian negara ini
hanya dikuasai oleh segelintir orang atau pengusaha yang memiliki pangsa pasar yang
monopolistis dan persaingan tidak sehat lainnya. Dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha
(KPPU) sebagai lembaga yang mengawasi tentang persainagn usaha harus tegas terhadap
perusahaan-perusahan besar ataupun kecil yang melakukan tindakan monopoli, supaya tidak
terjadi kesenjangan sosial yang amat dalam antara penduduk Indonesia.

9. ‘18
9 Hukum Bisnis dan Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Disusun Oleh: Jihan Nabilah Ekayono Putri http://www.mercubuana.ac.id
Daftar Pustaka
Kartika Sari, Elsi., Simangunsong, Advendi. 2007. Hukum Dalam Ekonomi. Jakarta: PT. Gramedia
Widiasarana Indonesia. http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5142a15699512/perbuatan-
melawan-hukum-dalam-hukum-perdata-dan-hukum-pidana (Diakses 24 Mei 2018,07.20)
Febrian,Gabriell.2013 http://gabriellfebrian.blogspot.co.id/2013/05/uu-anti-monopoli-dan-
oligopoli.html (Diakses 24 Mei 2018,07.11)
Tribunnews.com.2017. http://www.tribunnews.com/bisnis/2017/12/19/kppu-perang-dagang-
vs-le-minerale-produsen-aqua-terbukti-jalankan-persaingan-bisnis-tidak-sehat
https://ginayuputri.wordpress.com/2016/06/14/contoh-kasus-persekongkolan-dan-persaingan-
pasar-tidak-sehat/ (Diakses 24 Mei 2018,07.30)