1) Dokumen tersebut membahas tentang hukum anti monopoli dan persaingan bisnis tidak sehat di Indonesia. 2) Kegiatan dan perjanjian yang dilarang dalam undang-undang anti monopoli meliputi monopoli, kartel, penetapan harga, dan penguasaan pasar. 3) Kasus contoh penyalahgunaan posisi dominan oleh perusahaan Telkomsel di Indonesia.

1. HUKUM BISNIS DAN
LINGKUNGAN
Anti Monopoli dan Persaingan Bisnis
Tidak sehat
Fakultas Program Studi Tatap Muka Kode MK Disusun Oleh
Ekonomi dan Bisnis AKUNTANSI
10
1A2323EL MEI IKA D SIHOMBING (43217010188)
Abstract Kompetensi
Anti Monopoli dan Persaingan
Bisnis Tidak sehat
harus dapat mendefinisikan Hak
Monopoli dan memahami larangan
terhadap praktik Anti Monopoli dan
Persaingan Usaha Tidak Sehat.

2. ‘18
2 Hukum Bisnis dan Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Disusun Oleh: Jihan Nabilah Ekayono Putri http://www.mercubuana.ac.id
DAFTAR ISI
Pengertian anti monopoli
Menurut UU nomor 5 tahun 1999 pasal 1 butir 1 UU Antimonopoli, Monopoliadalah
penguasaan atas produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau atas penggunaan
jasa tertentu oleh suatu pelaku usaha atau suatu kelompok usaha. Persaingan
usaha tidak sehat (curang) adalah suatu persaingan antara pelaku usaha dalam
menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang atau jasa dilakukan
dengan cara melawan hukumatau menghambat persaingan usaha.
Dalam UU nomor 5 tahun 1999 pasal 1 butir 6 UU Antimonopoli,’Persaingan curang
(tidak sehat ) adalah persaingan antara pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan
produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa yang dilakukan dengan cara
tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha’.
Asas dan Tujuan Anti monopoli dan Persaingan Usaha
Asas
Pelaku usaha di Indonesia dalam menjalankan kegiatan usahanya berasaskan
demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan
pelaku usaha dan kepentingan umum.
Tujuan
Undang-Undang (UU) persaingan usaha adalah Undang-undang No. 5 Tahun 1999
tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU
No.5/1999) yang bertujuan untuk memelihara pasar kompetitif dari pengaruh
kesepakatan dan konspirasi yang cenderung mengurangi dan atau menghilangkan
persaingan. Kepedulian utama dari UU persaingan usaha adalah promoting
competition dan memperkuat kedaulatan konsumen.
Kegiatan yang dilarang dalam anti monopoli
Dalam UU No.5/1999,kegiatan yang dilarang diatur dalam pasal 17 sampai dengan
pasal 24. Undang undang ini tidak memberikan defenisi kegiatan,seperti halnya
perjanjian. Namun demikian, dari kata “kegiatan” kita dapat menyimpulkan bahwa
yang dimaksud dengan kegiatan disini adalah aktivitas,tindakan secara sepihak. Bila

3. ‘18
3 Hukum Bisnis dan Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Disusun Oleh: Jihan Nabilah Ekayono Putri http://www.mercubuana.ac.id
dalam perjanjian yang dilarang merupakan perbuatan hukum dua pihak maka dalam
kegiatan yang dilarang adalah merupakan perbuatan hukum sepihak.
Adapun kegiatan kegiatan yang dilarang tersebut yaitu :
1) Monopoli
Adalah penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas
penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha
2) Monopsoni
Adalah situasi pasar dimana hanya ada satu pelaku usaha atau kelompok pelaku
usaha yang menguasai pangsa pasar yang besar yang bertindak sebagai pembeli
tunggal,sementara pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha yang bertindak
sebagai penjual jumlahnya banyak.
3) Penguasaan pasar
Di dalam UU no.5/1999 Pasal 19,bahwa kegiatan yang dilarang dilakukan pelaku
usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya penguasaan pasar yang merupakan
praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat yaitu :
menolak dan atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan
usaha yang sama pada pasar yang bersangkutan;
menghalangi konsumen atau pelanggan pelaku usaha pesaingnya untuk tidak
melakukan hubungan usaha dengan pelaku usaha pesaingnya;
membatasi peredaran dan atau penjualan barang dan atau jasa pada pasar
bersangkutan;
melakukan praktik diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu.
4) Persekongkolan
Adalah bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha
lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku
usaha yang bersekongkol (pasal 1 angka 8 UU No.5/1999).
5) Posisi Dominan
Artinya pengaruhnya sangat kuat, dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1999 menyebutkan posisi dominan merupakan suatu keadaan dimana pelaku
usaha tidak mempunyai pesaing yang berarti di pasar bersangkutan dalam kaitan
dengan pangsa yang dikuasai atau pelaku usaha mempunyai posisi tertinggi
diantara pesaingnya di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan kemampuan
keuangan, kemampuan akses pada pasokan, penjualan, serta kemampuan untuk
menyesuaikan pasokan dan permintaan barang atau jasa tertentu.
6) Jabatan Rangkap
Dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dikatakan bahwa seorang
yang menduduki jabatan sebagai direksi atau komisaris dari suatu perusahaan, pada
waktu yang bersamaan dilarang merangkap menjadi direksi atau komisaris pada
perusahaan lain.

4. ‘18
4 Hukum Bisnis dan Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Disusun Oleh: Jihan Nabilah Ekayono Putri http://www.mercubuana.ac.id
7) Pemilikan Saham
Berdasarkan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dikatakan bahwa
pelaku usaha dilarang memiliki saham mayoritas pada beberapa perusahaan
sejenis, melakukan kegiatan usaha dalam bidang sama pada saat bersangkutan
yang sama atau mendirikan beberapa perusahaan yang sama.
8) Penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan
Dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, mengatakan bahwa pelaku
usaha yang berbadan hukum maupun yang bukan berbadan hukum yang
menjalankan perusahaan bersifat tetap dan terus menerus dengan tujuan mencari
keuntungan.
Perjanjian yang dilarang dalam Antimonopoli dan Persaingan Usaha
Perjanjian yang dilarang dalam UU No.5/1999 tersebut adalah perjanjian dalam
bentuk sebagai berikut :
Oligopoli
Penetapan harga
Pembagian wilayah
Pemboikotan
Kartel
Trust
Oligopsoni
Integrasi vertikal
Perjanjian tertutup
Perjanjian dengan pihak luar negeri
Hal-hal yang Dikecualikan dalam UU Anti Monopoli
Hal-hal yang dilarang oleh Undang-Undang Anti Monopoli adalah sebagai berikut :
Perjanjian-perjanjian tertentu yang berdampak tidak baik untuk persaingan pasar,
yang terdiri dari:
(a) Oligopoli
(b) Penetapan harga
(c) Pembagian wilayah
(d) Pemboikotan
(e) Kartel
(f) Trust
(g) Oligopsoni

5. ‘18
5 Hukum Bisnis dan Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Disusun Oleh: Jihan Nabilah Ekayono Putri http://www.mercubuana.ac.id
(h) Integrasi vertical
(i) Perjanjian tertutup
(j) Perjanjian dengan pihak luar negeri
Kegiatan-kegiatan tertentu yang berdampak tidak baik untuk persaingan pasar, yang
meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
(a) Monopoli
(b) Monopsoni
(c) Penguasaan pasar
(d) Persekongkolan
Posisi dominan, yang meliputi :
(a) Pencegahan konsumen untuk memperoleh barang atau jasa yang bersaing
(b) Pembatasan pasar dan pengembangan teknologi
(c) Menghambat pesaing untuk bisa masuk pasar
(d) Jabatan rangkap
(e) Pemilikan saham
(f) Merger, akuisisi, konsolidasi
Komisi Pengawasan Persaingan Usaha
Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) adalah sebuah lembaga independen
di Indonesia yang dibentuk untuk memenuhi amanat Undang-Undang no. 5 tahun
1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
Sanksi dalam Antimonopoli dan Persaingan Usaha
Pasal 36 UU Anti Monopoli, salah satu wewenang KPPU adalah melakukan
penelitian, penyelidikan dan menyimpulkan hasil penyelidikan mengenai ada
tidaknya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Masih di pasal
yang sama, KPPU juga berwenanng menjatuhkan sanksi administratif kepada
pelaku usaha yang melanggar UU Anti Monopoli. Apa saja yang termasuk dalam
sanksi administratif diatur dalam Pasal 47 Ayat (2) UU Anti Monopoli. Meski KPPU
hanya diberikan kewenangan menjatuhkan sanksi administratif, UU Anti Monopoli
juga mengatur mengenai sanksi pidana. Pasal 48 menyebutkan mengenai pidana
pokok. Sementara pidana tambahan dijelaskan dalam Pasal 49.

6. ‘18
6 Hukum Bisnis dan Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Disusun Oleh: Jihan Nabilah Ekayono Putri http://www.mercubuana.ac.id
Implementasi : Anti Monopoli dan Persaingan Bisnis Tidak Sehat
Penyalahgunaan Posisi Dominan Kasus Temasek Holdings Pte. Ltd.
Sebuah perusahaan Holding Company berasal dari Singapura yaitu Temasek
Holdings Pte. Ltd. yang mengelola dana investasi sebesar US$ 108 Miliar atau
sekitar Seribu triliun rupiah diduga melakukan struktur kepemilikan silang atas
saham dua perusahaan jasa seluler Indonesia yaitu Telkomsel dan Indosat. Dugaan
tersebut telah berlangsung mulai dari tahun 2002 dan baru diangkat ke sidang
Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) pada tahun 2006. Adapun pihak-pihak
yang menjadi terlapor dalam kasus dugaan pelanggaran tersebut adalah :
1. Temasek Holdings Pte. Ltd.
2. Singapore Technologies Telemedia Pte. Ltd.
3. STT Communications Ltd.
4. Asia Mobile Holding Company Pte. Ltd.
5. Asia Mobile Holdings Pte. Ltd.
6. Indonesia Communications Limited.
7. Indonesia Communications Pte. Ltd.
8. Singapore Telecommunications Ltd.
9. Singapore Telecom Mobile Pte. Ltd.
10. PT. Telekomunikasi Selular.
Kasus ini berkaitan dengan Telkomsel yang menyalahgunakan posisi dominannya
untuk membatasi pasar dan pengembangan teknologi sehingga melanggar pasal 25
ayat (1) huruf b UU No 5 Tahun 1999.
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan (LHPL) Tim Pemeriksa pada
pokoknya menyatakan telah terjadi hambatan interkoneksi yang dilakukan oleh
Telkomsel sesuai dengan
bukti:
A. Tuduhan Pertama : Kepemilikan Silang dan Saham Mayoritas
Bukti tuduhan terhadap Temasek dimuat dalam point ke 46 pada bagian dugaan
pelanggaran dalam Putusan KPPU. Berdasarkan fakta yang diperoleh, Temasek
melalui anak perusahaannya memiliki 35% saham dengan hak suara di Telkomsel,
hak untuk menominasikan direksi dan komisaris, dan kewenangan untuk
menentukan arah kebijakan perusahaan terutamadalam hal persetujuan anggaran
melalui Capex Committee dan kemampuan untukmemveto putusan RUPS (negative
control) dalam hal perubahan Anggaran Dasar, buy back saham perusahaan,
penggabungan, peleburan, pengambilalihan,pembubaran dan likuidasi perusahaan.

7. ‘18
7 Hukum Bisnis dan Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Disusun Oleh: Jihan Nabilah Ekayono Putri http://www.mercubuana.ac.id
B. Tuduhan Kedua : Kepemimpinan Harga (Price leadership) oleh Telkomsel
Sehingga Menyebabkan Pemasangan Tarif yang Tinggi. KPPU berpendapat bahwa
kepemilikan silang Temasek terhadap Indosat dan Telkomsel telah berpengaruh
negatif terhadap kondisi persaingan di pasar relevan. Sehubungan dengan hal ini,
KPPU mengklaim sejumlah hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
1. Klaim bahwa pasar relevan itu terkonsentrasi tinggi dan terus bertambah dalam
beberapa waktu terakhir.
2. Variasi dari klaim mengenai kinerja keuangan Telkomsel yang baik.
3. Klaim bahwa kinerja Indosat tidak baik sejak akuisis saham oleh ICL/ICPL.
4. Klaim yang menyatakan bahwa Telkomsel telah menyebabkan buruknya kinerja
Indosat.
5. Klaim bahwa pasar dikarakteristikan dengan dilakukannya price leadership oleh
Telkomsel.
6. Klaim bahwa tarif Telkomsel itu berlebihan.
7. Klaim bahwa ketiadaan dugaan “kepemilikan silang”, maka situasi persaingan
didalam pasar akan lebih baik.
C. Tuduhan Ketiga : Penyalahgunaan Posisi Dominan.
Bila dikaitkan dengan industri seluler Indonesia, Telkomsel merupakan first mover
dalam industri ini, karena merupakan pemain yang paling lama, memiliki posisi
dominan, dan pembangunan infrastruktur yang paling luas. Hal ini diperjelas dengan
data perbandingan jumlah BTS seluler, dimana Telkomsel memiliki BTS yang paling
tinggi, jauh diatas pesaingnya. Adanya jangka waktu lama upaya new entrant
tersebut akan membuat first mover memiliki posisi dominan dengan market power
yang mudah digunakan untuk mengakumulasi monopolis profit. Telkomsel juga
dianggap memperlambat pembangunan BTS milik Indosat.
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa cross-ownership yang terjadi pada
industri jasa seluler semakin menjauhkan industri tersebut sehat dan kompetitif
karena melemahkan persaingan Indosat sebagai closest rival terhadap Telkomsel
sebagai dominan player.
Sebelum menganalisa pemenuhan unsur pasal 25 ayat (1) huruf b, Majelis Komisi
terlebih dahulu
mengurai pendekatan analisa terhadap pasal 25 yaitu menurut Majelis Komisi
analisa terhadap

8. ‘18
8 Hukum Bisnis dan Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Disusun Oleh: Jihan Nabilah Ekayono Putri http://www.mercubuana.ac.id
pasal 25 dapat dilakukan secara per se rule maupun rule of reason. Penggunaan
pendekatan
per se rule adalah pendekatan minimalist karena dari segi rumusannya pasal 25
tidak tercantum
salah satu dari dua kalimat yaitu "dapat menimbulkan praktik monopoli‟ dan
"persaingan usaha tidak sehat‟.
Penggunaan pendekatan rule of reason adalah pendekatan maximalist. Perspektif
ini mendasarkan pada asumsi bahwa kebijakan pelaku usaha seperti tercantum
dalam ayat (1) huruf a, b, atau c belum
tentu dapat menimbulkan dampak negatif terhadap persaingan. Untuk itu perlu
dibuktikan bahwa kebijakan pelaku usaha dimaksud menimbulkan atau berpontensi
menimbulkan dampak negatif. Dalam perkara ini, Majelis Komisi menggunakan
perspektif maximalist yaitu rule of reason.
Dari beberapa asumsi diatas, selanjutnya KPPU berdasarkan Putusan Perkara
Nomor 07/KPPU-L/2007 mengeluarkan putusan sebagai berikut :
Menyatakan bahwa Temasek Holdings, Pte. Ltd. bersama-sama dengan Singapore
Technologies Telemedia Pte. Ltd., STT Communications Ltd., Asia Mobile Holding
Company Pte. Ltd, Asia Mobile Holdings Pte. Ltd., Indonesia Communication
Limited, Indonesia Communication Pte. Ltd., Singapore Telecommunications Ltd.,
dan Singapore Telecom Mobile Pte. Ltd terbukti secara sah dan meyakinkan
melanggar Pasal 27 huruf a UU No 5 Tahun 1999;
- Menyatakan bahwa PT. Telekomunikasi Selular terbukti secara sah dan
meyakinkan melanggar Pasal 17 ayat (1) UU No 5 Tahun 1999;
- Menyatakan bahwa PT. Telekomunikasi Selular tidak terbukti melanggar Pasal 25
ayat (1) huruf b UU No 5 Tahun 1999;
Memerintahkan kepada Temasek Holdings, Pte. Ltd., bersama-sama Singapore
Technologies Telemedia Pte. Ltd., STT Communications Ltd., Asia Mobile Holding
Company Pte. Ltd, Asia Mobile Holdings Pte. Ltd., Indonesia Communication
Limited, Indonesia Communication Pte. Ltd., Singapore Telecommunications Ltd.,
dan Singapore Telecom Mobile Pte. Ltd untuk menghentikan tindakan kepemilikan
saham di PT. Telekomunikasi Selular dan PT.Indosat, Tbk. dengan cara melepas
seluruh kepemilikan sahamnya di salah satu perusahaan yaitu PT. Telekomunikasi
Selular atau PT.Indosat, Tbk. Dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak
putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap.

9. ‘18
9 Hukum Bisnis dan Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Disusun Oleh: Jihan Nabilah Ekayono Putri http://www.mercubuana.ac.id
Memerintahkan kepada Temasek Holdings, Pte. Ltd., bersama-sama Singapore
Technologies Telemedia Pte. Ltd., STT Communications Ltd., Asia Mobile Holding
Company Pte. Ltd, Asia Mobile Holdings Pte. Ltd., Indonesia Communication
Limited, Indonesia Communication Pte. Ltd., Singapore Telecommunications Ltd.,
dan Singapore Telecom Mobile Pte. Ltd untuk memutuskan perusahaan yang akan
dilepas kepemilikan sahamnya serta melepaskan hak suara dan hak untuk
mengangkat direksi dan komisaris pada salah satu perusahaan yang akan dilepas
yaitu PT. Telekomunikasi Selular atau PT.Indosat, Tbk. sampai dengan dilepasnya
saham secara keseluruhan sebagaimana diperintahkan.
Pelepasan kepemilikan saham sebagaimana dimaksud pada diktum no.4 dilakukan
dengan syarat sebagai berikut:
a. untuk masing-masing pembeli dibatasi maksimal 5% dari total saham yang
dilepas;
b. pembeli tidak boleh terasosiasi dengan Temasek Holdings, Pte. Ltd. maupun
pembeli lain dalam bentuk apa pun.
Menghukum Temasek Holdings, Pte. Ltd., Singapore Technologies Telemedia Pte.
Ltd., STT Communications Ltd., Asia Mobile Holding Company Pte. Ltd, bAsia
Mobile Holdings Pte. Ltd., Indonesia Communication Limited, Indonesia
Communication Pte. Ltd., Singapore Telecommunications Ltd., dan Singapore
Telecom Mobile Pte. Ltd masing-masing membayar denda sebesar
Rp.25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) yang harus disetor ke Kas
Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan
usaha Departemen Perdagangan Sekretariat Jenderal Satuan Kerja Komisi
Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan
423491 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha)
Memerintahkan PT. Telekomunikasi Selular untuk menghentikan praktek pengenaan
tarif tinggi dan menurunkan tarif layanan selular sekurangkurangnya sebesar 15%
(lima belas persen) dari tarif yang berlaku pada tanggal dibacakannya putusan ini.
Menghukum PT. Telekomunikasi Selular membayar denda sebesar
Rp.25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) yang harus disetor ke Kas
Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan
usaha Departemen Perdagangan Sekretariat Jenderal Satuan Kerja Komisi
Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan
423491 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha).

10. ‘18
10 Hukum Bisnis dan Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Disusun Oleh: Jihan Nabilah Ekayono Putri http://www.mercubuana.ac.id
Daftar Pustaka
http://naufalalfatih.wordpress.com/2012/10/10/anti-monopoli-dan-persaingan-tidak-
sehat/
http://gabrielsebastian100.blogspot.com/2013/07/anti-monopoli-dan-persaingan-
usaha.html
https://www.academia.edu/7231490/MAKALAH_ANTI_MONOPOLI_DAN_PERSAIN
GAN_CURANG_A
Penyalahgunaan Posisi Dominan Kasus Temasek Holdings Pte. Ltd :
http://idilvictor.blogspot.co.id/2008/11/persaingan-usaha.html
Sebelum menganalisa pemenuhan unsur pasal 25 ayat (1) huruf b, Majelis Komisi
terlebih dahulu
mengurai pendekatan analisa terhadap pasal 25 yaitu menurut Majelis Komisi
analisa terhadap
pasal 25 dapat dilakukan secara per se rule maupun rule of reason :
http://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/2888/4/T2_322010007_BAB%20III.
pdf