ANTI MONOPOLI DAN PERSAINGAN BISNIS TIDAK SEHAT

1. Modul ke:
Fakultas
Program Studi
HUKUM BISNIS DAN
LINGKUNGAN
Dosen pengampu : Hapzi, Prof. Dr. MM
10Fakultas
Ekonomi&Bisnis
Akuntansi
Nama Mahasiswa : Febry Dian Utami Saragih (43217010076)
ANTI MONOPOLI DAN PERSAINGAN
BISNIS TIDAK SEHAT

2. PENGERTIAN ANTI MONOPOLI DAN PERSAINGAN TIDAK SEHAT
Secara etimologi, kata “monopoli” berasal dari kata
Yunani ‘Monos’ yang berarti sendiri dan ‘Polein’ yang
berarti penjual. Dari akar kata tersebut secara
sederhana orang lantas memberi pengertian monopoli
sebagai suatu kondisi dimana hanya ada satu penjual
yang menawarkan (supply) suatu barang atau jasa
tertentu. (Arie Siswanto:2002).

3. DEFENISI MENURUT AHLI
Pengertian monopoli tersebut dapat diartikan sebagai suatu
keistimewaan (hak istimewa) atau keuntungan tertentu yang didapat
oleh satu atau lebih orang atau perusahaan, karena adanya hak ekslusif
(atau kekuasaan) untuk menjalankan suatu bidang usaha tertentu atau
perdagangan, menghasilkan barang atau jasa tertentu, atau
mengendalikan penjualan keseluruhan produksi atau komoditas barang
atau jasa tertentu. Bentuk dari stuktur pasar yang mana satu atau hanya
beberapa perusahaan yang mendominasi keseluruhan penjualan atas
suatu barang atau jasa. Berbeda dari definisi yang diberikan dalam
Undang-Undang yang secara langsung menunjuk pada penguasaan
pasar, dalam Black’s Law Dictionary, Penekanan lebih diberikan pada
adanya suatu hak istimewa (priviledge) yang menghapuskan persaingan
bebas, yang tentu pada akhirnya juga akan menciptakan penguasaan
pasar.

4. ASAS DAN TUJUAN MONOPOLI DAN PERSAINGAN TIDAK SEHAT
Dalam melakukan usaha di Indonesia, pelaku usaha harus berasaskan
demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara
kepentingan umum dan pelaku usaha. Sementara itu tujuan Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah sbb:
• Menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi
nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan
rakyat.
• Mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan
usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan
berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, menengah, dan kecil.
• Mencegah praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang
ditimbulkan oleh pelaku usaha.
• Menciptakan efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.

5. KEGIATAN YANG DILARANG DALAM MONOPOLI
Dalam UU No.5 Tahun 1999,kegiatan yang dilarang diatur
dalam pasal 17 sampai dengan pasal 24. Undang undang
ini tidak memberikan defenisi kegiatan,seperti halnya
perjanjian. Namun demikian, dari kata “kegiatan” kita dapat
menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan kegiatan
disini adalah aktivitas,tindakan secara sepihak. Bila dalam
perjanjian yang dilarang merupakan perbuatan hukum dua
pihak maka dalam kegiatan yang dilarang adalah
merupakan perbuatan hukum sepihak.

6. Adapun kegiatan kegiatan yang dilarang tersebut yaitu :
1. Monopoli
2. Monopsoni
3. Penguasaan pasar
4. Persengkongkolan
5. Posisi Dominan
6. Jabatan rangkap
7. Pemilikan saham
8. Penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan

7. 1. Oligopoli
2. Penetapan harga
3. Pembagian wilayah
4. Pemboikotan
5. Kartel
6. Trust
7. Oligopsoni
8. Integrasi vertikal
9. Perjanjian tertutup
10.Perjanjian dengan pihak luar negeri
PERJANJIAN YANG DILARANG DALAM MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA

8. HAL - HAL YANG DIKECUALIKAN DALAM MONOPOLI
Di dalam Undang-Undang Anti Monopoli Nomor 5 Tahun 1999,terdapat hal-hal yang
dikecualikan,yaitu
Pasal 50
• Perbuatan dan atau perjanjian yang bertujuan melaksanakan peraturan perundang-undangan
yang berlaku;
• Perjanjian yang berkaitan dengan hak atas kekayaan intelektual seperti lisensi, paten, merek
dagang, hak cipta, desain produk industri, rangkaian elektronik terpadu, dan rahasia dagang,
serta perjanjian yang berkaitan dengan waralaba;
• Perjanjian penetapan standar teknis produk barang dan atau jasa yang tidak mengekang dan
atau menghalangi persaingan;
• Perjanjian dalam rangka keagenan yang isinya tidak memuat ketentuan untuk memasok
kembali barang dan atau jasa dengan harga yang lebih rendah daripada harga yang telah
diperjanjikan;
• Perjanjian kerja sama penelitian untuk peningkatan atau perbaikan standar hidup masyarakat
luas;
• Perjanjian internasional yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia;
• Perjanjian dan atau perbuatan yang bertujuan untuk ekspor yang tidak mengganggu kebutuhan
dan atau pasokan pasar dalam negeri;
• Pelaku usaha yang tergolong dalam usaha kecil;
• Kegiatan usaha koperasi yang secara khusus bertujuan untuk melayani anggotanya.

9. Pasal 51
Monopoli dan atau pemusatan kegiatan yang berkaitan
dengan produksi dan atau pemasaran barang dan atau
jasa yang menguasai hajat hidup orang banyak serta
cabang-cabang produksi yang penting bagi negara diatur
dengan undang-undang dan diselenggarakan oleh
Badan Usaha Milik Negara dan atau badan atau lembaga
yang dibentuk atau ditunjuk oleh Pemerintah

10. KOMISI PENGAWASAN PERSAIANGAN USAHA
Keberadaan KPPU diharapkan menjamin hal-hal berikut di masyarakat:
• Konsumen tidak lagi menjadi korban posisi produsen sebagai price taker.
• Keragaman produk dan harga dapat memudahkan konsumen menentukan
pilihan.
• Efisiensi alokasi sumber daya alam.
• Konsumen tidak lagi diperdaya dengan harga tinggi tetapi kualitas
seadanya, yang lazim ditemui pada pasar monopoli.
• Kebutuhan konsumen dapat dipenuhi karena produsen telah meningkatkan
kualitas dan layanannya.
• Menjadikan harga barang dan jasa ideal, secara kualitas maupun biaya
produksi.
• Membuka pasar sehingga kesempatan bagi pelaku usaha menjadi lebih
banyak.
• Menciptakan inovasi dalam perusahaan.

11. SANKSI DALAM MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA
Pasal 48
• Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 4, Pasal 9 sampai dengan Pasal 14,
Pasal 16 sampai dengan Pasal 19, Pasal 25, Pasal 27, dan Pasal 28
diancam pidana denda serendah-rendahnya Rp 25.000.000.000 (dua puluh
lima miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp100.000.000.000 (seratus miliar
rupiah), atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 6 (enam)
bulan.
• Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 5 sampai dengan Pasal 8, Pasal 15,
Pasal 20 sampai dengan Pasal 24, dan Pasal 26 Undang-Undang ini
diancam pidana denda serendah-rendahnya Rp5.000.000.000 (lima miliar
rupiah) dan setinggi-tingginya Rp25.000.000.000 (dua puluh lima miliar
rupiah), atau pidana penjara pengganti denda selama-lamanya 5 (lima)
bulan.
• Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 41 Undang-undang ini diancam
pidana denda serendah-rendahnya Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dan
setinggi-tingginya Rp5.000.000.000 (lima miliar rupiah), atau pidana
kurungan pengganti denda selama-lamanya 3 (tiga) bulan.

12. Pasal 49
Dengan menunjuk ketentuan Pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum
Pidana, terhadap pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 48 dapat
dijatuhkan pidana tambahan berupa:
• Pencabutan izin usaha; atau
• Larangan kepada pelaku usaha yang telah terbukti melakukan
pelanggaran terhadap undang-undang ini untuk menduduki jabatan
direksi atau komisaris sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan
selama-lamanya 5 (lima) tahun; atau
• Penghentian kegiatan atau tindakan tertentu yang menyebabkan
timbulnya kerugian pada pihak lain.

13. DAFTAR PUSTAKA
http://www.landasanteori.com/2015/10/penge
rtian-monopoli-perdagangan.html
http://www.bragazul.com/2014/12/makalah-
anti-monopoli-dan-persaingan.html

14. Terima Kasih