Dokumen ini membahas komitmen perusahaan dalam menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik secara konsisten dan berkelanjutan untuk menjaga kelangsungan bisnis dan kepercayaan pemangku kepentingan. Perusahaan berupaya menerapkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, dan kesetaraan dalam struktur tata kelola yang terdiri atas RUPS, Dewan Komisaris

1. Petra Vitara Wimar
55117120007
Tugas Sebelum UAS
KOMITMEN PELAKSANAAN KEBIJAKAN
TATA KELOLA PERUSAHAAN (GCG)
Perseroan memandang bahwa implementasi penerapan prinsip-prinsip
Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) yang
selanjutnya disingkat “GCG”, merupakan hal yang mutlak diperlukan bagi
kelangsungan usaha Perseroan. Untuk itulah Perseroan berupaya menerapkan
prinsip-prinsip GCG secara bertahap dan berkelanjutan.
Manfaat penerapan prinsip-prinsip GCG selain menjaga kelangsungan
usaha juga menjaga kepercayaan para pemangku kepentingan dan menumbuhkan
integritas Perseroan. Perusahaan terus berupaya mengikuti perkembangan praktik
prinsip GCG yang terbaik, selain mengikuti regulasi yang sudah ditetapkan oleh
pihak berwenang.
Penerapan prinsip-prinsip GCG secara konsisten dan berkesinambungan
merupakan komitmen Perseroan dalam pengelolaan perusahaan dengan menjaga
kepentingan pemegang saham maupun pemangku kepentingan lainnya. Dengan
melakukan praktik GCG secara konsisten dan berkesinambungan akan
meningkatkan kinerja Perseroan dengan terciptanya proses pengambilan
keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi operasional Perseroan serta
peningkatkan pelayanan kepada stakeholders.
Perusahaan berkomitmen untuk menyempurnakan penerapan Tata Kelola
Perusahaan dengan terus melakukan pengkajian, pengembangan Pedoman Tata
Kelola Perusahaan dan penyempurnaan pada struktur tata kelola, proses dan
pelaporan.
Penerapan Asas GCG

2. Pelaksanaan GCG di Perseroan dijalankan dengan senantiasa
memperhatikan prinsip yang mendasari pelaksanaan GCG yang meliputi
keterbukaan informasi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, dan
kesetaraan & kewajaran. Seluruh unsur di dalam sosialisasi Perseroan dilibatkan,
mulai dari tahap persiapan, internalisasi, implementasi, hingga evaluasi.
Untuk melaksanakan hal tersebut, telah dilakukan penyempurnaan pada
struktur tata kelola, proses dan pelaporan. Sesuai dengan Undang-Undang No. 40
tahun 2007 Bab I Pasal 1 Mengenai Ketentuan Umum Pasal 1, Organ Perusahaan
terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham, Dewan Komisaris, dan Direksi. Di
lingkungan Perseroan, struktur dimaksud adalah:
1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
2. Dewan Komisaris
3. Direksi
4. Komite-Komite di bawah Dewan Komisaris
5. Sekretaris Perusahaan
Keterbukaan Informasi
Prinsip transparansi merupakan salah satu pedoman bagi Perseroan dalam
menyediakan akses yang sama kepada seluruh pemegang saham dan pemangku
kepentingan untuk memperoleh informasi mengenai Perseroan.
Akuntabilitas
Penerapan prinsip akuntabilitas di organisasi Perseroan merupakan hal
yang mutlak dan berada di bawah pengawasan Komite Audit. Tujuan penerapan
prinsip tersebut adalah untuk memastikan bahwa profesionalisme merupakan
dasar dari seluruh pelaksanaan kegiatan operasional. Selain itu, hal ini bertujuan
untuk menunjukan bahwa Perseroan mematuhi peraturan yang berlaku dalam
menjalankan bisnisnya. Dengan begitu, Perseroan mendapatkan kepercayaan
penuh baik dari publik, pemegang saham serta seluruh pemangku kepentingan.
Pertanggungjawaban

3. Salah satu pelaksanaan prinsip pertanggungjawaban dalam tubuh
Perseroan adalah pengambilan keputusan yang didasari oleh sikap adil dan
bertanggung jawab terhadap pencapaian tujuan dari tiap kebijakan dan tindakan
yang diambil. Hal ini sesuai dengan filosofi Perseroan yang menegaskan bahwa
setiap tindakan harus didasari standar tertinggi untuk membangun dan memelihara
kepercayaan para pemangku kepentingan serta selalu bertindak sesuai prinsip
kehati-hatian guna melindungi aset serta kepentingan Perseroan dan para
pemangku kepentingan.
Independensi
Penerapan prinsip independensi ini penting dalam organisasi Perseroan,
terutama dalam setiap pengambilan keputusan. Prinsip independensi yang
dimaksud terutama dalam hal memastikan tidak adanya intervensi dan benturan
kepentingan dari pihak manapun terhadap keputusan ataupun kebijakan yang
diambil Perseroan terkait kegiatan operasional dan aksi korporasi tertentu.
Perseroan menunjuk Komisaris Independen untuk mengawasi pelaksanaan prinsip
ini di lingkungan perusahaan.
Kesetaraan dan Kewajaran
Perseroan menegakkan prinsip kesetaraan dan kewajaran di lingkungan
perusahaan untuk memastikan bahwa setiap karyawan, pemasok maupun
pemangku kepentingan lainnya mendapat perlakuan yang sama sesuai hak dan
kewajibannya. Penerapan GCG diharapkan dapat menjadi landasan usaha yang
kuat untuk mewujudkan pertumbuhan usaha yang berkelanjutan. Untuk itu,
sosialisasi mengenai pelaksanaan prinsip GCG senantiasa dilakukan secara
menyeluruh kepada seluruh SDM Perseroan mulai dari jajaran Dewan Komisaris,
Direksi hingga staf, agar setiap individu mengetahui tugas, fungsi dan tanggung
jawabnya sebagaimana dituangkan dalam Anggaran Dasar Perseroan.