OK

1. BUSINESS ETHIC AND GOOD
GOVERNANCE
Tugas Minggu ke -14
Business Ethics : Corporate Governance
Aprilia Safitri -55118110131
Dosen Pengampu : Prof. Dr. Hapzi Ali, Ir, MM, CMA,MPM
Pascasarjana Program Studi Magister Manajemen
UNIVERSITAS MERCUBUANA-JAKARTA
2019

2. Jawablah Quiz minggu ini dengan baik dan benar:
Apa yang dapat saudara resemekan tentang Corporate Governance
Jawabannya dapat di tambah dari sumber lain yang relevan
Selamat menjawab Quiz minggu ini.
Corporate Governance
Krisis ekonomi yang melanda Indonesia yang terjadi pada pertengahan tahun 1997
salah satunya diakibatkan lemahnya penerapan dan praktik-praktik dari Corporate
Governance (Jhonson dkk, 2000).
Untuk mengatasi kelemahan-kelemahan tersebut perusaahaan perlu memiliki sistem
pengelolaan perusahaan yang baik, yang mampu memberikan perlindungan efektif kepada
para pemegang saham dan pihak kreditur. Sehingga pemegang saham dan kreditur dapat
meyakinkan dirinya akan perolehan keuntungan investasinya dengan wajar dan bernilai tinggi.
Selain itu juga harus dapat menjamin terpenuhinya kepentingan karyawan serta perusahaan
itu sendiri.
Dalam upaya mengatasi kelemahan-kelemahan tersebut, maka para pelaku bisnis
indonesia menyepakati penerapan Good Corporate Governanve (GCG) suatu sistem
pengelolaan perusahaan yang baik. Hal ini sesuai dengan penandatangan perjanjian Letter of
Intent (LOI) dengan IMF tahun 1998, yang salah satu isinya adalah pencantuman jadwal
perbaikan pengelolaan perusahaaan di Indonesia (Sri Sulistyanto, 2003). Melalui penerapan
dan pelaksanaan Corporate Governance didalam perusaahn diharapkan : (1) perusahaan
mampu meningkatkan kinerjanya melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang
lebih baik, meningkatkan efisiensi operasional perusahaan, serta mampu meningkatkan
pelayanannya kepada stakeholder, (2) perusahaan lebih mudah memperoleh dana pembiayaan
yang lebih murah sehingga dapat meningkatkan Corporate Value, (3) mampu meningkatkan
kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya diIndonesia dan (4) pemegang saham
akan merasa puas dengan kinerja perusahaan sekaligus akan meningkatkan shareholder dan
dividen.
Mekanisme Corporate Governance merupakan satu aturan main, prosedur dan
hubungan yang jelas antar pihak yang mengambil keputusan dengan pihak yang melakukan
kontrol/pengawasan terhadap keputusan tersebut. Ada beberapa mekanisme yang sering
digunakan dalam berbagai penelitian mengenai Corporate Governance, diantaranya
kepemilikan Institusional, kepemilikan Manajerial, keberadaan Dewan Komisaris, Dewan
Direksi, Komite Audit, Financial Literacy dan ukuran perusahaan.
Salah satu prasayarat implementasi Good Corporate Governance (GCG) diperusahaan
publik Indonesia adalah keberadaan Komite Audit didalam organisasi perusahaan. Komite audit
ditetapkan dalam surat keputusan dari Bapepam No : KEP - 41 / PM / 2003 tanggal 22
Desember 2003 pasal 2 tetang Emiten / Emitten atau perusahaan publik wajib memiliki Komite
Audit.
Definisi Corporate Governance (CG) sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Negara
BUMN No.117/2002, adalah:
“Suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ BUMN untuk meningkatkan
keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham
dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan stokeholder lainnya,
berlandaskan peraturan perundangan dan nilai-nilai etika”(2002).
Prinsip DasarGood Corporate Governance (GCG)
Setiap perusahaan harus memastikan bahwa asas GCG diterapkan pada setiap aspek
bisnis dan di semua jajaran perusahaan. Asas GCG yaitu tansparansi, akuntabilitas,
responsibilitas, independensi serta kesetaraan dan kewajaran diperlukan untuk mencapai
kinerja yang berkesinambungan dengan tetap memperhatikan pemangku kepentingan.

3. 1. Transparansi (Transparency)
Prinsip Dasar
Untuk menjaga obyektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus
menyediakaninformasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan
dipahamioleh pemangku kepentingan. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk
mengungkapkantidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan,
tetapijuga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, krediturdan
pemangku kepentingan lainnya.
Pedoman Pokok Pelaksanaan
a. Perusahaan harus menyediakan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan
dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh pemangkukepentingan sesuai dengan
haknya.
b. Informasi harus diungkapkan, tetapi tidak terbatas pada, visi, misi,sasaran usaha dan strategi
perusahaan, kondisi keuangan, susunan dan kompensasipengurus, pemegang saham
pengendali, kepemilikan saham oleh anggota Direksidan anggota Dewan Komisaris beserta
anggota keluarganya dalam perusahaan danperusahaan lainnya, sistem manajemen risiko,
sistem pengawasan dan pengendalian internal, sistem dan pelaksanaan GCG serta tingkat
kepatuhannya, dan kejadianpenting yang dapat mempengaruhi kondisi perusahaan.
c. Prinsip keterbukaan yang dianut oleh perusahaan tidak mengurangi kewajibanuntuk
memenuhi ketentuan kerahasiaan perusahaan sesuai dengan peraturanperundang-undangan,
rahasia jabatan, dan hak-hak pribadi.
d. Kebijakan perusahaan harus tertulis dan secara proporsional dikomunikasikankepada
pemangku kepentingan.
2. Akuntabilitas (Accountability)
Prinsip Dasar
Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan
danwajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai
dengankepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang
sahamdan pemangku kepentingan lain. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang
diperlukanuntuk mencapai kinerja yang berkesinambungan.
Pedoman Pokok Pelaksanaan
a. Perusahaan harus menetapkan rincian tugas dan tanggung jawab masing-masingorgan
perusahaan dan semua karyawan secara jelas dan selaras dengan visi, misi,nilai-nilai
perusahaan (corporate values), dan strategi perusahaan.
b. Perusahaan harus meyakini bahwa semua organ perusahaan dan semua karyawanmempunyai
kemampuan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan perannyadalam pelaksanaan GCG.
c. Perusahaan harus memastikan adanya sistem pengendalian internal yang efektifdalam
pengelolaan perusahaan.
d. Perusahaan harus memiliki ukuran kinerja untuk semua jajaran perusahaan yangkonsisten
dengan sasaran usaha perusahaan, serta memiliki sistem penghargaandan sanksi (reward and
punishment system).
e. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, setiap organ perusahaandan semua
karyawan harus berpegang pada etika bisnis dan pedoman perilaku (code of conduct) yang
telah disepakati.
3. Responsibilitas (Responsibility)
Prinsip Dasar
Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta
melaksanakantanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat
terpeliharakesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan
sebagaigood corporate citizen.
Pedoman Pokok Pelaksanaan

4. a. Organ perusahaan harus berpegang pada prinsip kehati-hatian dan memastikankepatuhan
terhadap peraturan perundang-undangan, anggaran dasar dan peraturanperusahaan (by-laws).
b. Perusahaan harus melaksanakan tanggung jawab sosial dengan antara lain peduliterhadap
masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama di sekitar perusahaandengan membuat
perencanaan dan pelaksanaan yang memadai.
4. Independensi (Independency)
Prinsip Dasar
Untuk melancarkan pelaksanaan asas GCG, perusahaan harus dikelola
secaraindependen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi
dantidak dapat diintervensi oleh pihak lain.
Pedoman Pokok Pelaksanaan
a. Masing-masing organ perusahaan harus menghindari terjadinya dominasi olehpihak
manapun, tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu, bebas dari
benturankepentingan (conflict of interest) dan dari segala pengaruh atau tekanan,
sehinggapengambilan keputusan dapat dilakukan secara obyektif.
b. Masing-masing organ perusahaan harus melaksanakan fungsi dan tugasnyasesuai dengan
anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan, tidaksaling mendominasi dan atau
melempar tanggung jawab antara satu denganyang lain.
5. Kewajaran dan Kesetaraan (Fairness)
Prinsip Dasar
Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa
memperhatikankepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya
berdasarkanasas kewajaran dan kesetaraan.
Pedoman Pokok Pelaksanaan
a. Perusahaan harus memberikan kesempatan kepada pemangku kepentinganuntuk
memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentinganperusahaan serta
membuka akses terhadap informasi sesuai dengan prinsiptransparansi dalam lingkup
kedudukan masing-masing.
b. Perusahaan harus memberikan perlakuan yang setara dan wajar kepadapemangku
kepentingan sesuai dengan manfaat dan kontribusi yang diberikankepada perusahaan.
c. Perusahaan harus memberikan kesempatan yang sama dalam penerimaankaryawan, berkarir
dan melaksanakan tugasnya secara profesional tanpamembedakan suku, agama, ras,
golongan, gender, dan kondisi fisik.
Manfaat Good Corporate Governance
Dengan melaksanakan Corporate Governance, menurut Forum of Corporate
Governance in Indonesia (FCGI) ada beberapa manfaat yang diperoleh, antara lain:
1. Meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang
lebih baik, meningkatkan efisiensi operasional perusahaan, serta lebih meningkatkan
pelayanan kepada stakeholder.
2. Mempermudah diperolehnya dana pembiayaan yang lebih murah dan tidak rigid (karena
faktor kepercayaan) yang pada akhirnya akan meningkatkan corporate value.
3. Mengembalikan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia,
4. Pemegang saham akan puas dengan kinerja perusahaan karena sekaligus akan
meningkatkan shareholder Value dan deviden.
Good Corporate Governance mempunyai lima macam tujuan utama, yaitu:
a) Melindungi hak dan kepentingan pemegang saham.
b) Melindungi hak dan kepentingan para anggota the stakeholders non pemegang saham.
c) Meningkatkan nilai perusahaan dan para pemegang saham.
d) Meningkatkan efisiensi dan efektifitas kerja Dewan Pengurus atau Board of Directors dan
manajemen perusahaan, dan
e) Meningkatkan mutu hubungan Board of Directors dengan manajemen senior perusahaan.

5. Penerapan Good Corporate Governance dilingkungan BUMN dan BUMD mempunyai
tujuan sesuai KEPMEN BUMN M-MBU/2002 tanggal 1 Agustus 2001 pada pasal 4 yaitu:
a) Memaksimalkan nilai BUMN dengan cara meningkatkan prinsip keterbukaan, akuntabilitas,
dapat dipercaya, bertanggung jawab, dan adil agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat,
baik secara nasional maupun internasional.
b) Mendorong pengelolaan BUMN secara profesional, transparan dan efisiensi, serta
memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ.
c) Mendorong agar organ dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai
moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta
kesadaran akan adanya tanggungjawab sosial BUMN terhadap stakeholders maupun
kelestarian lingkungan di sekitar BUMN.
d) Meningkatkan kontribusi BUMN dalam perekonomian nasional.
e) Meningkatkan iklim investasi nasional.
f) Mensukseskan program privatisasi.
Pihak yang Berperan Dalam Good Corporate Governance
Pengelolaaan perusahaan (Corporate Governance) itu sendiri dapat didefinisikan secara luas
dan terbatas.Secara terbatas, istilah tersebut berkaitan dengan hubungan antara Manajer,
Direktur, dan Pemegang Saham.Sedangkan secara luas istilah pengelolaan perusahaan dapat
meliputi kombinasi hukum, peraturan, aturan pendaftaran dan praktik pribadi yang
meningkatkan perusahaan menarik modal masuk, memiliki kinerja yang efisien, menghasilkan
keuntungan, serta memenuhi harapan masyarakat secara umum dan sekaligus kewajiban
hukum.Keberadaan organ-organ tambahan tersebut memiliki fungsi dan tanggung jawab yang
berkaitan dengan pelaksanaan Good Corporate Governance(GCG).
9 Implementasi Penilaian Good Corporate Governance (GCG)
Implementasi GCG pada sebuah perusahaan akan berdampak positif bagi kelangsungan
perusahaan. Dampak positif tersebut antara lain dipercaya investor. Sistem tata kelola
perusahaan yang baik merupakan merupakan jalinan keterkaitan antar stakeholder perusahaan
yang digunakan untuk meningkatkan strategi perusahaan.
Penilaian Implementasi GCG adalah sebagai berikut:
1. Hak Pemegang Saham
Hak dan kewajiban pemegang saham, efektifitas perusahaan dalam melindungi hak-hak semua
pemegang saham, agar pemegang saham dapat melaksanakannya berdasarkan prosedur yang
benar yang ditetapkan oleh perseroan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
2. Kebijakan Corporate Governance
Struktur dan pengaturan Direksi dan Komisaris.Kemampuan Komisaris secara independen
untuk menilai kinerja manajemen dan membuat manajemen bertanggung jawab terhadap
pemegang saham dan para pihak pemegang kepentingan (Stakeholder).
3. Praktek Corporate Governance
Praktek penerapan GCG merupakan sistem pengelolaan yang didasarkan atas prinsip-prinsip
transparansi, akuntabilitas, independensi, pertanggung jawaban dan kewajaran. Dalam
prakteknya prinsip-prinsip GCG yang baik ini perlu dibangun dan dikembangkan secara
bertahap. Perusahaan harus membangun sistem dan pedoman GCG yang akan
dikembangkannya. Demikian juga dengan para karyawan, mereka perlu memahami dan
diberikan bekal pengetahuan tentang prinsip-prinsip GCG yang baik yang akan dijalankan
perusahaan.
4. Penyingkapan (Disclosure)

6. Terhadap kebijakan dan Praktek-praktek tertentu Disclosure: ketelitian dan ketepatan waktu
perusahaan menyingkap kedudukan keuangan. Keadaan perusahaan dan prospek-prospeknya,
dan informasi non-keuangan lain, serta kemungkinan investor prospektif memperoleh
informasi tersebut. Penyingkapan informasi non-keuangan meliputi susunan kepemilikan
perusahaan, corporate governance dan pedoman etika lainnya, yang seharusnya diketahui
umum.
5. Audit
Pada prinsipnya audit merupakan kegiatan yang membandingkan kondisi yang ada dengan
kriteria yang telah ditetapkan. Kondisi yang dimaksud di sini merupakan keadaan yang
seharusnya dapat digunakan oleh auditor sebagai pedoman untuk mengevaluasi informasi
dalam lingkup akuntansi dan keuangan, istilah audit dikenal dengan nama auditing.
IMPLEMENTASI TATA KELOLA PERUSAHAAN DI INDONESIA
Sebagian besar pemimpin perusahaan di Indonesia menganggap keberadaan tata kelola
perusahaan (corporate governance) sebagai hambatan yang harus dipatuhi. Tata kelola
perusahaan tidak dianggap sebagai peraturan yang maksimal untuk mencegah risiko dan
bencana, melainkan hanya suatu formalitas yang membutuhkan biaya besar. Anggapan
tersebut muncul karena biasanya pelatihan dan penerapan tata kelola perusahaan memang
menghabiskan banyak biaya. Prosesnya pun terbilang panjang dan penerapannya belum tentu
sesuai dengan budaya perusahaan. Hal tersebut tentunya sangat disayangkan, karena tata
kelola perusahaan yang dijalankan sesuai prosedur berfungsi sebagai salah satu parameter
untuk menilai kinerja organisasi.
Salah satu contoh tata kelola perusahaan yang mengikat di tanah air adalah Otoritas Jasa
Keuangan (OJK) yang mengatur perusahaan-perusahaan keuangan terdaftar. Selain aturan
keuangan yang diawasi OJK, ada pula tata kelola perusahaan bersifat keras dan lunak lainnya
yang berlaku sepanjang tahun. Setiap tahun, lembaga tata kelola perusahaan di Indonesia akan
memberikan penghargaan terhadap perusahaan tertentu. Dari 20 penghargaan yang diberikan,
setengahnya diperoleh bank populer yang tata kelola perusahaannya diberlakukan secara
ketat. Bank yang berhasil memperoleh penghargaan tersebut yaitu BCA, CIMB Niaga, Mandiri,
Danamon, Maybank, BRI, BTN, OCBC NISP, BNI, dan BTPN. Sementara sisanya didapatkan oleh
perusahaan lain di bidang komunikasi, otomotif, dan retail yang juga dianggap sukses
memberlakukan tata kelola perusahaan.
Penerapan Tata Kelola Perusahaan di Indonesia
Penelitian menunjukkan bahwa praktik tata kelola perusahaan yang efektif terbukti mampu
meminimalkan modal, menurunkan risiko, dan mempengaruhi nilai kinerja perusahaan secara
positif. Namun, ada pula perusahaan yang berusaha meminimalkan tata kelola perusahaan
yang ketat dan melengkapinya dengan peraturan yang sudah disempurnakan sesuai budaya
perusahaan. Hal tersebut bertujuan untuk menarik minat investor asing, seperti halnya yang
sering dilakukan oleh perusahaan-perusahaan Korea Selatan. Meskipun tidak memberlakukan
tata kelola perusahaan secara ketat, perusahaan-perusahaan Korea Selatan terbukti mampu
memikat minat investor secara maksimal.
Efektivitas praktik tata kelola perusahaan sangat bervariasi, tergantung dari keistimewaan
konstitusional dan budaya masing-masing negara. Ruang lingkup yang mencakup bidang
hukum, sistem pemerintahan, fungsi dewan direksi, dan struktur organisasi memegang
peranan penting dalam tata kelola perusahaan Indonesia. Sehingga tata kelola perusahaan
Indonesia memiliki tujuan yang khas. Salah satunya adalah prinsip ekonomi dinamis untuk
memajukan kesejahteraan seluruh kalangan masyarakat. Penerapan tata kelola perusahaan di
tanah air diharapkan mampu memajukan taraf hidup ratusan juta masyarakat dari berbagai
kalangan ekonomi. Sehingga keuntungan yang diperoleh perusahaan tidak hanya bermanfaat
untuk pihak tertentu, melainkan juga berperan penting untuk kesejahteraan hidup banyak
orang yang terlibat di perusahaan tersebut.

7. Tata kelola perusahaan yang kualitasnya rendah dapat diindikasikan oleh tingkat korupsi yang
tinggi dan transparansi pengelolaan keuangan yang minim. Jika mayoritas perusahaan di suatu
negara memiliki indikasi tersebut, kemungkinan besar investor akan enggan bekerja sama dan
menanamkan modal. Sebaliknya, proses tata kelola perusahaan yang baik justru akan menarik
minat investor untuk melakukan ekspansi bisnis atau sekadar berinvestasi. Kini, perusahaan-
perusahaan Indonesia yang tata kelolanya kurang baik mulai berbenah diri demi memikat
investor dan meningkatkan daya saing. Pertumbuhan ekonomi global yang pesat memang
menuntut setiap perusahaan untuk terus memperbaiki kekurangan dari segi internal maupun
eksternal.
Kendati demikian, mematuhi beberapa variabel tata kelola perusahaan saja belum cukup untuk
mengamankan iklim investasi secara berkelanjutan. Data yang diperoleh dari The Indonesian
Journal of Leadership, Policy, and World Affairs menyatakan bahwa kepercayaan internasional
bisa diraih dengan membatasi transaksi secara ketat. Ada bentuk-bentuk transaksi yang harus
dibatasi dan dilarang demi mengamankan investasi berkelanjutan.
Keberadaan auditor terpercaya bisa berperan sebagai pihak ketiga yang menjadi perantara
hubungan investor dan perusahaan. Sehingga investor benar-benar yakin bahwa reputasi tata
kelola perusahaan memang berkualitas baik. Auditor akan bekerja secara independen untuk
memeriksa dan memberikan laporan keuangan tentang suatu perusahaan. Kualitas tim auditor
yang kredibel dapat mempengaruhi kondisi finansial perusahaan-perusahaan di Indonesia
secara positif.
Tata kelola perusahaan juga tak lepas dari peran kepemimpinan dewan (pengawas dan
eksekutif). Proses kepemimpinan harus disesuaikan dengan perkembangan zaman dan diuji
seiring dengan berjalannya waktu. Kepemimpinan yang bertanggung jawab dan dilakukan
berdasarkan prinsip tata kelola perusahaan akan terus membuka peluang investasi. Karena
para investor tentu lebih mudah mempercayai perusahaan yang memiliki integritas dan minim
gejolak kepemimpinan. Konflik-konflik internal harus diminimalkan demi memaksimalkan
upaya penerapan tata kelola perusahaan secara menyeluruh.
Oleh sebab itu, penerapan tata kelola perusahaan harus disesuaikan dengan karakteristik
kelembagaan dan organisasi di Indonesia. Sehingga perusahaan-perusahaan Indonesia mampu
meningkatkan keunggulan demi menghadapi persaingan ekonomi global yang ketat. Hingga
saat ini, perusahaan-perusahaan di tanah air masih terus berbenah diri dalam proses
implementasi tata kelola perusahaan demi menaati tata kelola perusahaan secara lebih efektif
di masa mendatang.
Daftar Pustaka
Husna. Radiatul. 2019. Corporate Governance.
https://www.academia.edu/31988641/CORPORATE_GOVERNANCE . Jakarta. Diakses pada tanggal
6 Juli 2019.
Johnson, S., Boone, P., Breach, A. Friedman, E. 2000.Corporate Governance in the Asian
Financial Crisis. Journal of Financial Economics, 58: 141-186.
Sulistyanto, H. Sri. 2008. “Manajemen Laba, Teori dan Model Empiris. Jakarta:
Grasindo.