Dokumen tersebut merupakan tugas akhir semester yang membahas penerapan Good Corporate Governance pada PT Perusahaan Gas Negara Tbk. Ringkasannya adalah sebagai berikut: Dokumen tersebut membahas latar belakang perlunya penerapan GCG di PGN untuk meningkatkan kinerja perusahaan, tujuan penerapan GCG, dasar hukum, ruang lingkup penerapan, visi misi dan budaya perusahaan PGN.

1. TUGAS UJIAN AKHIR SEMESTER
BUSSINESS ETHICS & GOOD GOVERNANCE
DOSEN PENGAMPU : PROF. DR. Ir. HAPZI ALI, MM, CMA
PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE PADA
PT. PERUSAHAAN GAS NEGARA PERSERO Tbk.
OLEH :
EKA YULIANTO
NIM : 55116120133
SEKOLAH PASCASARJANA
PROGRAM MAGISTER MANAJEMEN
UNIVERSITAS MERCUBUANA
2017

2. PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE PADA
PT. PERUSAHAAN GAS NEGARA PERSERO Tbk.
ABSTRAK
Dalam Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. Kep–117/M-MBU/2002
tentang GCG di BUMN bahwa GCG diartikan sebagai suatu proses dan struktur yang
digunakan oleh Organ Perseroan untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas
Perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap
memperhatikan kepentingan Stakeholders lainnya, berlandaskan peraturan perundang-
undangan dan nilai etika.
PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk, disingkat PGN sebagai salah satu BUMN
terkemuka menganggap perlu untuk berpartisipasi dalam proses pemulihan kondisi
perekonomian nasional tersebut dengan berupaya merumuskan dan menerapkan prinsip-
prinsip pengelolaan perusahaan yang baik.
Guna menjamin keberhasilan penerapan GCG dalam arti yang sebenarnya, tentunya
dibutuhkan waktu, kesungguhan dan komitmen kuat semua pihak di lingkungan PGN untuk
menjalankannya. Penerapan pelaksanaan prinsip GCG secara optimal akan mampu
mendorong peningkatan kinerja Perusahaan yang ada, dan pada gilirannya memberikan value
creation semua pihak yang terkait dengan bisnis PGN.
PENDAHULUAN
Latar Belakang
Salah satu penyebab terjadinya krisis perekonomian pada tahun 1998 adalah karena
banyak perusahaan di Indonesia tidak menjalankan prinsip-prinsip Pengelolaan Perusahaan
yang Baik (Good Corporate Governance). Hal ini tampak dari maraknya praktek-praktek
pengelolaan keuangan perusahaan secara tidak sehat. BUMN sebagai salah satu pilar
perekonomian Indonesia harus menjadi pelopor implementasi Good Corporate Governance
(GCG). BUMN berkewajiban untuk ikut serta memulihkan kondisi tersebut ke arah yang
lebih baik. PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk, disingkat PGN sebagai salah satu
BUMN terkemuka menganggap perlu untuk berpartisipasi dalam proses pemulihan kondisi
perekonomian nasional tersebut dengan berupaya merumuskan dan menerapkan prinsip-
prinsip pengelolaan perusahaan yang baik.
Disadari bahwa untuk meningkatkan kinerja, Perusahaan perlu menyusun pedoman
pengelolaan yang diterapkan secara taat azas (consistent) sehingga semua nilai yang dimiliki
pihak-pihak yang berkepentingan atas Perusahaan dapat didayagunakan secara optimal dan
menghasilkan pola hubungan ekonomis yang menguntungkan. Hubungan yang harmonis itu
akan memudahkan penentuan arah pengembangan dan kinerja Perusahaan serta berjalannya

3. fungsi-fungsi pengambilan keputusan, pengendalian operasi dan pengawasan terhadap
pengelolaan Perusahaan secara baik. Dengan perbaikan hubungan kerja tersebut akan dapat
diupayakan peningkatan Manajemen Perusahaan.
Pengelolaan Perusahaan berdasarkan prinsip GCG pada dasarnya merupakan upaya
untuk menjadikan GCG sebagai kaidah dan pedoman bagi pengelolaan Perusahaan dalam
mengelola Manajemen Perusahaan. Penerapan prinsip-prinsip GCG saat ini sangat diperlukan
agar Perusahaan dapat bertahan dan tangguh dalam menghadapi persaingan yang semakin
ketat. Good Corporate Governance diharapkan merupakan sarana untuk menjadikan
Perusahaan secara lebih baik antara lain dengan menghambat praktek-praktek korupsi, kolusi
dan nepotisme, meningkatkan disiplin anggaran, mendayagunakan pengawasan dan
mendorong efesiensi pengelolaan Perusahaan. Penerapan GCG di PGN sangat penting artinya
karena secara langsung akan memberikan arahan yang jelas untuk memungkinkan
pengambilan keputusan secara bertanggung jawab dan memungkinkan pengelolaan PGN
secara lebih amanah sehingga dapat meningkatkan kepercayaan dari mitra usaha.
Dalam Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. Kep–117/M-MBU/2002
tentang GCG di BUMN bahwa GCG diartikan sebagai suatu proses dan struktur yang
digunakan oleh Organ Perseroan untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas
Perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap
memperhatikan kepentingan Stakeholders lainnya, berlandaskan peraturan perundang-
undangan dan nilai etika. GCG merupakan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan
antara Dewan Komisaris dengan Direksi serta pelaksanaan RUPS yang dilakukan sebagai alat
pertanggungjawaban mereka terhadap Stakeholders lainnya. Pelaksanaan GCG membutuhkan
pengelolaan manajemen Perusahaan yang mengatur hubungan antara Direksi dengan organ-
organ yang ada dibawahnya termasuk Pekerja sebagai pelaksana dalam Perusahaan
sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perusahaan.
Tujuan Penerapan GCG
Implementasi penerapan Good Corporate Governance di PGN bertujuan untuk:
a) Mengendalikan dan mengarahkan hubungan antara Shareholders ( RUPS ), Dewan
Komisaris, Direksi, Pekerja, Pemasok, Rekanan, Kreditor, Pemerintah, serta Masyarakat
dan Lingkungan;
b) Mendorong dan mendukung pengembangan PGN, Pengelolan Sumberdaya dan
Pengelolaan Resiko secara lebih terencana;
c) Meningkatkan pertanggungjawaban pengelolaan PGN kepada Pemegang Saham dan
Stakeholders lainnya;
d) Sebagai titik tolak perbaikan budaya kerja PGN ke arah yang lebih baik;
e) Meningkatkan kontribusi PGN dalam perekonomian nasional;
f) Mencapai Visi dan Misi di PGN;
g) Menciptakan keamanan dan kesehatan lingkungan kerja;
h) Profesionalisme sumberdaya manusia dan budaya perusahaan melalui penerapan
manajemen mutu.
Dasar Hukum Pelaksanaan
Dalam melaksanakanpenerapan Good Corporate Governance di PT. Perusahaan Gas
Negara Tbk ini mengacu pada:
a) Undang-undang, diantaranya adalah:

4.  UU Nomor 1 Tahun 1995 tentang perusahaan terbatas,
 UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN,
 UU Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal,
 UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Gas Bumi;
b) Keputusan Menteri BUMN, diantaranya adalah:
 Kepmen No. Kep-117/M-MBU/2002 tentang penerapan praktek GCG pada BUMN,
 Kepmen No. Kep-100/MBU/2002 tentang penilaian tingkat kesehatan BUMN,
 Kepmen No. Kep-101/MBU/2002 tentang penyusunan RKAP,
 Kepmen No. Kep-102/MBU/2002 tentang penyusunan RJP,
 Kepmen No. Kep-103/MBU/2002 tentang pembentukan Komite Audit bagi BUMN;
c) Ketentuan-ketentuan Bapepam dan BEJ seperti:
 Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-41/PM/2003 tentang pembentukan dan
pedoman pelaksanaan kerja Komite Audit,
 Keputusan Direksi PT. Bursa Efek Jakarta Nomor Kep-305/BEJ/07-2004 tentang
peraturan Nomor I-A tentang pencatatan saham dan efek bersifat ekuitas selain
saham yang diterbitkan oleh perusahaan tercatat;
d) Anggaran Dasar Perusahaan;
e) Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang tercantum dalam risalah RUPS.
Ruang Lingkup Penerapan
Ruang lingkup implementasi dan penerapan good corporate governance ini dilakukan
oleh:
a) Pemegang Saham PGN;
b) Dewan Komisaris PGN;
c) Direksi PGN;
d) Direktur Utama Perusahaan selaku Kuasa Pemegang Saham Anak Perusahaan.
e) Direksi atau pekerja atau orang yang ditunjuk Direksi PGN yang ditugaskan untuk
melaksanakan kegiatan pembinaan, pengawasan dan pengelolaan PGN.
Visi Dan Misi Perusahaan
Visi PT Perusahaan Gas Negara Persero Tbk adalah :
“Menjadi perusahaan publik terkemuka di bidang penyedia energi gas bumi.”
PT. Perusahaan Gas Negara Persero Tbk mempunya misi sebagai berikut :
“Meningkatkan pemanfaatan gas bumi bagi kepentingan industri, komersial dan rumah
tangga melalui jaringan pipa transmisi, moda transportasi lain, jaringan pipa distribusi dan
kegiatan niaga serta usaha lain yang mendukung pemanfaatan gas bumi.”
Budaya Perusahaan
PT. Perusahaan Gas Negara ( Persero ) Tbk telah merumuskan budaya perusahaan
yang diringkas dengan istilah SMILE. Budaya SMILE membentuk komitmen yang kuat dan
mendorong keberhasilan implementasi budaya perusahaan sesuai dengan tujuan perusahan.
Budaya SMILE berarti mendorong setiap nurani individu untuk senantiasa senyum dan
ramah dalam menjalankan setiap tugas perusahaan.

5. Keramahan dalam konsep SMILE bermakna luas, bukan saja kerelaan berkorban
untuk kemajuan perusahaan melalui pelayanan yang sebaik-baiknya terhadap Stakeholders,
tetapi juga menunjukkan keramahan kepada lingkungan dalam pengelolaan gas bumi yang
didistribusikan PGN kepada masyarakat luas.
“SMILE” sebagai budaya perusahaan PGN dapat diuraikan sebagai berikut :
S = Satisfaction (Memuaskan)
Seluruh jajaran PGN berupaya memuaskan Stakeholders yang terdiri dari: Pelanggan,
Pemasok, Mitra Usaha, Media Massa, Pekerja, Pemerintah, Masyarakat dan Pemegang
Saham.
M = Morale (Semangat Juang)
Nilai-nilai yang harus dimiliki setiap pekerja yang dilakukan atas kesadaran sendiri
terdiri dari: disiplin, loyalitas korporat, kerjasama, serta saling percaya dan saling
menghargai.
I = Integrity (Integritas)
Sikap kerja yang harus diterapkan di Perusahaan, yakni: memiliki komitmen yang
tinggi untuk bekerja dengan dasar integritas, kejujuran dan etika; mampu mengendalikan diri,
menolak komisi, suap, menghindari manipulasi, korupsi dan menolak pemberian apapun
yang dapat merusak moral, mengganggu pekerjaan serta merugikan perusahaan; dan
memelihara dan mengembangkan penerapan sistem manajemen mutu secara efektif.
L = Leadership (Kepemimpinan)
Menetapkan kepemimpinan yang berkualitas dengan mengutamakan keteladanan dan
keadilan; senantiasa memberikan kesempatan kepada setiap pekerja yang berkualitas secara
efektif untuk mengembangkan diri secara optimal dalam mempersiapkan pemimpin masa
depan yang mampu melaksanakan kepemimpinan sehari-hari; mengantisipasi perubahan; dan
menjadi kunci keberhasilan bagi tumbuh kembangnya Budaya Perusahaan dan sikap kerja
karena pimpinan adalah panutan dalam cara berfikir dan bertindak bagi seluruh bawahannya.
E = Enterpreneurship (Kewirausahaan)
Kewirausahaan merupakan jiwa wirausaha yang sudah melekat dalam setiap pribadi
pekerja yang memiliki motivasi yang tinggi, yakni mampu bekerja secara mandiri, bekerja
keras, tekun dan ulet, disiplin, berdaya guna, menepati janji dan mempunyai jiwa untuk selalu
bersemangat untuk maju dan terus mengembangkan potensinya; dan percaya diri, peka, teliti,
dan taktis memanfaatkan peluang di tengah-tengah makin ketatnya persaingan usaha.

6. TINJAUAN PUSTAKA
Reformasi birokrasi di Indonesia intinya adalah melakukan perubahan tata laksana
pembangunan menuju pemerintahan yang baik (good govenance). Kepemerintahan yang baik
ditandai antara lain dengan tingginya tingkat kinerja, adanya akuntabilitas publik,
transparansi, efisiensi, efektivitas, bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Untuk mendukung terwujudnya kepemerintahan yang baik tentunya diperlukan
adanya sistem pengukuran kinerja yang baik. Sistem pengukuran kinerja ini akan
mengintegrasikan proses peningkatan kinerja melalui tahap mulai perencanaan sampai dengan
evaluasi capaiannya. Sistem pengukuran kinerja yang baik akan bermanfaat untuk berbagai
hal diantaranya dapat digunakan untuk menerapkan sistem reward and punishment,
mengevaluasi efisiensi, efektivitas, dan ekonomis program dan kegiatan, meningkatkan
kinerja, dan lain-lain.
Selain itu, dengan diterbitkan paket undang-undang di bidang keuangan negara (UU
Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara, dan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan
dan Tanggung Jawab Keuangan Negara) terdapat perubahan orientasi dalam menjalankan
pemerintahan. Perubahan orientasi tersebut adalah pemerintahan dijalankan berorientasi pada
hasil (result oriented goverment), bukan pada pada input (lebih spesifik anggaran). Program
dan kegiatan pemerintahan harus mengacu pada hasil yang akan dicapai. Untuk menjalankan
program dan kegiatan tersebut baru disusun anggaran yang dibutuhkan.
Untuk mendukung pelaksanaan sistem pengukuran kinerja ini, pemerintah telah
membuat sistem pengukuran kinerja dengan nama sistem akuntabilitas kinerja instansi
pemerintah (SAKIP). Peraturan yang menjadi awal penerapan sistem pengukuran kinerja ini
adalah Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah. Inpres ini menyatakan, dalam rangka lebih meningkatkan pelaksanaan
pemerintahan yang lebih berdaya guna, bersih dan bertanggung jawab dipandang perlu
adanya pelaporan kinerja instansi pemerintah. Pelaporan akuntabilitas kinerja instansi
pemerintah ini dimaksudkan untuk mengetahui kemampuan pemerintah dalam pencapaian
visi, misi, dan tujuan organisasi. Selanjutnya peraturan terkait SAKIP tersebut terus dilakukan
perbaikan dalam rangka penyempurnaan atas kelemahan yang masih ada.
1. Prinsip-prinsip Pokok Good and Clean Governance
Untuk merealisasikan pemerintahan yang profesional dan akuntabel yang
bersandar pada prinsip-prinsip good governance. Lembaga Administrasi Negara (LAN)
merumuskan sembilan aspek fundamental (asas) dalam good governance yang harus
diperhatikan, yiatu:
a) Partisipasi (Participation)
b) Penegakan hukum (rule of law)
c) Transparansi (transparency)
d) Responsif (responsive)
e) Oreintasi kesepakatan (consensus orientation)
f) Kesetaraan (equity)
g) Efektivitas (effectiveness) dan efisiensi (efficiency)
h) Akuntabilitas (accountability)
i) Visi strategis (strategic vision)

7. 1. Partisipasi
Asas partisipasi adalah bentuk keikutsertaan warga masyarakat dalam
pengambilan keputusan, baik langsung maupun melalui lembaga perwakilan yang sah
yang mewakili kepentingan mereka. Untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam
seluruh aspek pembangunan, termasuk dalam sektor-sektor kehidupan sosial lainnya
selain kegiatan politik, maka regulasi birokrasi harus diminimalisasi.
2. Penegakan Hukum
Asas penegakan hukum adalah pengelolaan pemerintahan yang profesional
harus didukung oleh penegakan hukum yang berwibawa. Sehubungan dengan hal
tersebut, realisasi wujud good and clean governance, harus diimbangi dengan
komitmen pemerintah untuk menegakkan hukum yang mengandung unsur-unsur
sebagai berikut:
a. Supremasi hukum, yakni setiap tindakan unsur-unsur kekuasaan negara, dan
peluang partisipasi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
didasarkan pada hukum dan aturan yang jelas dan tegas, dan dijamin
pelaksanaannya secara benar serta independen. Supremasi hukum akan menjamin
tidak terjadinya tindakan pemerintah atas dasar diskresi (tindakan sepihak
berdasarkan pada kewenangan yang dimilikinya).
b. Kepastian hukum, bahwa setiap kehidupan berbangsa bernegara diatur oleh hukum
yang jelas dan pasti, tidak duplikatif dan tidak bertentangan antara suku dengan
lainnya.
c. Hukum yang responsif, yakni aturan-aturan hukum disusun berdasarkan aspirasi
masyarakat luas, dan mampu mengakomodasi berbagai kebutuhan publik secara
adil.
d. Penegakan hukum yang konsisten dan nondiskriminatif, yakni penegakan hukum
berlaku untuk semua orang tanpa pandang bulu. Untuk itu, diperlukan penegak
hukum yang memiliki integritas moral dan bertanggung jawan terhadap kebenaran
hukum.
e. Independensi peradilan, yakni peradilan yang independen bebas dari pengaruh
penguasa atau kekuatan lainnya.
3. Transparansi
Asas transparansi adalah unsur lain yang menopang terwujudnya good and
clean governance. Akibat tidak adanya prinsip transparan ini, Indonesia telah
terjerembab de dalam kubangan korupsi yang sangat parah. Dalam pengelolaan negara
terdapat delapan unsur yang harus dilakukan secara transparan, yaitu:
a. Penetapan posisi, jabatan, atau kedudukan.
b. Kekayaan pejabat politik.
c. Pemberian penghargaan.
d. Penetapan kebijakan yang terkait dengan pencerahan kehidupan.
e. Kesehatan.
f. Moralitas para pejabat dan aparatur pelayanan publik.
g. Keamanan dan ketertiban.
h. Kebijakan strategis untuk pencerahan kehidupan masyarakat.
Dalam hal penetapan posisi jabatan publik harus dilakukan melalui mekanisme
test and proper test (uji kelayakan) yang dilakukan oleh lembaga-lembaga independen

8. yang dilakukan oleh lembaga legislatif maupun komisi independen, seperti komisi
yudisial, kepolisian dan pajak.
4. Responsif
Asas responsif adalah dalam pelaksanaan prinsip-prinsip good and clean
governance bahwa pemerintah harus tanggap terhadap persoalan-persoalan
masyarakat. Sesuai dengan asas responsif, setiap unsur pemerintah harus memiliki dua
etika, yakni etika individual dan sosial. Kualifikasi etika individual menuntut
pelaksana birokrasi pemerintah agar memiliki kriteria kapabilitas dan layolitas
profesional. Adapun etik sosial menuntut mereka agar memiliki sensitivitas terhadap
berbagai kebutuhan publik.
5. Konsensus
Asas konsensus adalah bahwa keputusan apa pun harus dilakukan melalui
proses musyawarah melalui konsensus. Cara pengambilan keputusan konsensus, selain
dapat memuaskan semua pihak atau sebagian besar pihak, cara ini akan mengikat
sebagian besar komponen yang bermusyawarah dan memiliki kekuatan memaksa
terhadap semua yang terlibat untuk melaksanakan keputusan tersebut.
Semakin banyak yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan secara
partisipatif, maka akan semakin banyak aspirasi dan kebutuhan masyarakat yang
terwakili. Semakin banyak yang melakukan pengawasan serta kontrol terhadap
kebijakan-kebijakan umum, maka akan semakin tinggi tingkat kehati-hatiannya, dan
akuntabilitas pelaksanaannya dapat semakin dipertanggungjawabkan.
6. Kesetaraan
Asas kesetaraan adalah kesamaan dalam perlakuan dan pelayanan publik. Asas
kesetaraan ini mengharuskan setiap pelaksanaan pemerintah untuk bersikap dan
berperilaku adil dalam hal pelayanan publik tanpa mengenal perbedaan keyakinan,
suku, jenis kelamin, dan kelas sosial.
7. Efektivitas dan efisiensi
Kriteria efektivitas biasanya diukur dengan parameter produk yang dapat
menjangkau sebesar-besarnya kepentingan masyarakat dari berbagai kelompok dan
lapisan sosial. adapun, asas efisiensi umumnya diukur dengan rasionalitas biaya
pembangunan untuk memenuhi kebutuhan semua masyarakat. Semakin kecil biaya
yang terpakai untuk kepentingan yang terbesar, maka pemerintahan tersebut termasuk
dalam kategori pemerintahan yang efisien.
8. Akuntabilitas
Asas akuntabilitas adalah pertanggungjawaban pejabat publik terhadap
masyakarat yang memberinya kewenangan untuk mengurusi kepentingan mereka.
Setiap pejabat publik dituntut untuk mempertanggungjawabkan semua kebijakan,
perbuatan, moral, maupun netralitas sikapnya terhadap masyarakat. Inilah yang
dituntut dalam asas akuntabilitas dalam upaya menuju pemerintahan yang bersih dan
berwibawa.
9. Visi Strategis
Visi strategis adalah pandangan-pandangan strategis untuk menghadapi masa
yang akan datang. Kualifikasi ini menjadi penting dalam rangka realisasi good and
clean governance.

9. 2. Good and Clean Governance dan Kontrol Sosial
Partisipasi masyarakat merupakan salah satu tujuan sari implementasi good and
clean governance. Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih berdasarkan
prinsip-prinsip pokok good and clean governance, setidaknya dapat dilakukan melalui
pelaksanaan prioritas program, yakni:
1. Penguatan fungsi dan peran lembaga perwakilan.
2. Kemandirian lembaga peradilan.
3. Profesionalitas dan integritas aparatur pemerintah.
4. Penguatan partisipasi Masyarakat Madani.
5. Peningkatan kesejahteraan rakyat dalam kerangka otonomi daerah.
Lahirnya UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah telah memberikan
kewenangan pada daerah untuk melakukan pengelolaan dan memajukan masyakarat
dalam politik, ekonomi, sosial, dan budaya dalam kerangka menjaga keutuhan NKRI.
Pencapaian tingkat kesejahteraan dapat diwujudkan secara lebih cepat yang pada akhirnya
akan mendorong kemandirian masyarakat.
3. Korupsi Penghambat Utama Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
Tindakan penyalahgunaan Anggaran Pembangunan dan Biaya Daerah (APBD)
yang dilakukan oleh pemda dan anggota legislatif (DPRD) oleh sejumlah lembaga, seakan
belum cukup untuk mengikis tindakan korupsi di kalangan pejabat negara. Menurut Badan
Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), korupsi merupakan tindakan yang
merugikan kepentingan umum dan masyarakat luas demi keuntungan pribadi atau
kelompok tertentu.
Menurut data Indeks Persepsi Korupsi 2011 yang dilansir oleh situs resmi
Transparansi Internasional, dalam hal persepsi publik terhadap korupsi sektor publik
Indonesia masuk urutan ke-100 dunia dengan skor rendah (3). Sementara di antara negara-
negara di kawasan Asia Pasifik-Indonesia bertandang di urutan ke-20.
4. Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik dan Kinerja Birokrasi Pelayanan Publik
Pelayanan publik kepada masyarakat bisa diberikan secara cuma-cuma ataupun
disertai dengan pembayaran. Pelayanan publik yang bersifat cuma-cuma sebenarnya
merupakan kompensasi dari pajak yang telah dibayar oleh masyarakat itu sendiri. Adapun,
pemberian pelayanan publik yang disertai dengan penarikan bayaran, penentuan tarifnya
didasarkan pada harga pasar ataupun didasarkan menurut harga yang paling terjangkau
bukan berdasarkan ketentuan sepihak aparat atau instansi pemerintah.
Ada beberapa alasan mengapa pelayanan publik menjadi titik strategis untuk
memulai pengembangan dan penerapan good and clean governance di Indonesia, yaitu:
1. Pelayanan publik selama ini menjadi area di mana negara yang diwakili pemerintah
berinteraksi dengan lembaga nonpemerintah. Keberhasilan dalam pelayanan publik
akan mendorong tingginya dukungan masyarakat terhadap kerja birokrasi.
2. Pelayanan publik adalah wilayah di mana berbagai aspek good and clean governance
bisa diartikulasikan secara lebih mudah.
3. Pelayanan publik melibatkan kepentingan semua unsur governance, yaitu pemerintah,
maysarakat, dan mekanisme pasar.
Kinerja birokrasi adalah ukuran kuantitatif dan kualitif yang menggambarkan
tingkat pencapaian sasaran atau tujuan yang telah didtetapkan dengan memperhitungkan
elemen-elemen indikator sebagai berikut:

10. 1. Indikator masukan adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar birokrasi mampu
menghasilkan produknya, baik barang atau jasa, yang meliputi sumber daya manusia,
informasi, kebijakan, dan sebagainya.
2. Indikator proses, yaitu sesuatu yang berkaitan dengan proses pekerjaan berkaitan
dengan kesesuaian anatar perencanaan dengan pelaksanaan yang diharapkan langsung
dicapai dari suatu kegiatan yang berupa fisik ataupun nonfisik.
3. Indikator produk, yaitu sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan
yang berupa fisik ataupun nonfisik.
4. Indikator hasil adalah segala sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan
kegiatan.
5. Indikator manfaat adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan
kegiatan.
6. Indikator dampak adalah pengaruh yang ditimbulkan, baik positif maupun negatif
pada setiap tingkatan indikator berdasarkan asumsi yang telah ditetapkan.
METODE
Metode yang digunakan dalam penulisan makalah ini adalah metode penelitian
deskriptif, yaitu metode yang membicarakan beberapa kemungkinan untuk memecahkan
masalah aktual dengan jalan mengumpulkan data, menyusun atau mengklasifikasinya,
menganalisis, dan menginterpretasikannya. Analisis yang penulis gunakan tidak semata-mata
menguraikan, melainkan juga memberikan pemahaman dan penjelasan secukupnya.
Adapun data-data yang penulis dapatkan untuk menyusun makalah ini bersumber dari
buku-buku yang relevan, jurnal maupun artikel-artikel dari internet dan sebagainya.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Pelaksanaan dan penerapan nilai-nilai kaidah good corporate governance yang
diterapkan oleh PT. PGN Persero Tbk. dilaksanakan sebagai berikut :
1. Hubungan Antar Organ Perseroan
PGN meyakini bahwa hubungan antar Organ Perseroan yang terdiri atas Rapat Umum
Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris, dan Direksi sangat berpengaruh pada
penerapan GCG. Oleh karena itu PGN dengan tegas memisahkan fungsi, peranan serta
tanggung jawab masing-masing sesuai peraturan perundangan yang berlaku. PGN senantiasa
mengusahakan hubungan kerja yang harmonis antara Organ-organ Perseroan.
PGN akan mendorong Organ Perseroan agar dalam membuat keputusan dan
menjalankan tindakan dilandasi nilai etika bisnis dan kepatuhan terhadap peraturan
perundang-undangan yang berlaku serta kesadaran akan adanya tanggung jawab sosial
Perusahaan terhadap pihak-pihak yang berkepentingan.

11. 2. Rapat Umum Pemegang Saham
Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan Organ Perseroan yang tertinggi
yang memiliki segala wewenang yang tidak diberikan kepada Dewan Komisaris atau Direksi
dalam batas yang ditentukan dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundangan yang
terkait. RUPS berhak untuk memperoleh seluruh keterangan dan meminta
pertanggungjawaban dari Dewan Komisaris dan Direksi yang berkaitan dengan pengelolaan
Perusahaan.
PGN menyelenggarakan dua jenis RUPS yaitu RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa.
RUPS Tahunan diselenggarakan satu kali setahun masing-masing untuk membahas Laporan
Tahunan yang diajukan oleh Direksi mengenai keadaan dan jalannya Perusahaan, hasil yang
telah dicapai, perkiraan mengenai perkembangan Perseroan di masa yang akan datang,
kegiatan utama Perusahaan dan perubahannya selama tahun buku serta rincian masalah yang
timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan Perusahaan. RUPS Luar Biasa
diadakan bilamana diperlukan untuk membahas berbagai agenda seperti perubahan
Anggaran Dasar, pengangkatan dan pemberhentian angota Dewan Komisaris dan / atau
Direksi serta agenda-agenda lain yang dianggap perlu. RUPS dapat dilangsungkan apabila
kehadiran Pemegang Saham memenuhi kuorum sebagaimana ketentuan Anggaran Dasar dan
Peraturan Perundangan yang berlaku.
PGN membuat notulen atau risalah rapat dari segala sesuatu yang dibicarakan dan
diputuskan dalam RUPS yang ditandatangani oleh Ketua Rapat dan salah seorang peserta
rapat yang ditunjuk oleh RUPS. Penandatanganan ini tidak perlu apabila notulen atau risalah
rapat tersebut dibuat dengan Berita Acara Notaris.
3. Dewan Komisaris
Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang diangkat melalui RUPS yang bertugas
untuk melakukan pengawasan serta memberikan masukan atas kebijakan Direksi dalam
menjalankan kepengurusan Perusahaan. Dewan Komisaris akan selalu mematuhi Anggaran
Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3.1 Hak dan Wewenang Dewan Komisaris
3.1.1. Hak-hak Dewan Komisaris
 Dewan Komisaris berhak memperoleh akses atas informasi Perusahaan secara tepat
waktu dan lengkap;
 Para Anggota Dewan Komisaris baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri setiap
waktu berhak memasuki bangunan-bangunan dan halaman-halaman atau tempat-tempat
lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perusahaan dan berhak memeriksa
buku-buku, surat-surat bukti, persediaan barang-barang, memeriksa dan mencocokkan
keadaan uang kas untuk keperluan verifikasi dan lain-lain surat berharga serta
mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi;
 Para Anggota Dewan Komisaris berhak menanyakan dan meminta penjelasan tentang
segala hal kepada Direksi dan Direksi wajib memberikan penjelasan;
 Dewan Komisaris dengan suara terbanyak berhak memberhentikan untuk sementara
waktu seorang atau lebih Anggota Direksi, jika mereka bertindak bertentangan dengan
Anggaran Dasar Perusahaan atau melalaikan kewajibannya, atau terdapat alasan
mendesak bagi Perusahaan;

12.  Dewan Komisaris dapat meminta bantuan tenaga ahli dalam melaksanakan tugasnya
untuk jangka waktu terbatas atas beban Perusahaan, atau bila di perlukan dapat
membentuk komite-komite sesuai dengan kebutuhan;
 Setiap Anggota Dewan Komisaris berhak untuk menerima honorarium dan tunjangan
lain termasuk santunan purna jabatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang
jumlahnya ditetapkan oleh RUPS;
 Dewan Komisaris berhak mendapatkan sarana dan fasilitas Perusahaan sesuai dengan
hasil penetapan RUPS yang penyediaannya disesuaikan dengan kondisi keuangan
Perusahaan, azas kepatutan dan kewajaran serta tidak bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
3.1.2. Wewenang Dewan Komisaris
a. Dewan Komisaris memiliki wewenang untuk menyetujui atau menolak rencana dari
Direksi untuk:
 Menerima pinjaman jangka panjang dari Bank atau Lembaga Keuangan lain,
 Memberikan pinjaman jangka panjang atas nama Perusahaan,
 Melepaskan atau menjual barang tidak bergerak milik Perseroan yang melebihi
jumlah tertentu yang ditentukan oleh Rapat Komisaris,
 Mengadakan kontrak manajemen yang berlaku untuk jangka waktu lebih dari 3
(tiga) tahun,
 Menetapkan struktur organisasi 1 (satu) tingkat di bawah Direksi,
 Mengambil bagian baik sebagian atau seluruhnya atau ikut serta dalam perseroan
atau badan-badan lain atau mendirikan perusahaan baru,
 Tidak menagih lagi piutang macet yang telah dihapusbukukan yang jumlahnya dari
waktu ke waktu ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham;
b. Dewan Komisaris memiliki wewenang untuk memasuki bangunan dan halaman atau
tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh PT Perusahaan Gas Negara
(Persero) Tbk;
c. Dewan Komisaris memiliki wewenang untuk memeriksa semua pembukuan, surat dan
alat bukti lainnya, persediaan barang, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas
(untuk keperluan verifikasi) dan lain-lain surat berharga;
d. Dewan Komisaris memiliki wewenang untuk mengetahui segala tindakan yang telah
dijalankan oleh Direksi dan meminta penjelasan, dalam hal demikian Direksi wajib
untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan;
e. Dewan Komisaris memiliki wewenang untuk memberhentikan untuk sementara waktu
seorang atau lebih Direktur dari jabatannya, apabila Direktur tersebut bertindak
bertentangan dengan Anggaran Dasar PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk dan
peraturan perundang-undangan yang berlaku atau melalaikan kewajibannya atau
terdapat alasan yang mendesak bagi Perseroan. Pemberhentian sementara itu
diberitahukan kepada yang bersangkutan disertai dengan alasan dari tindakan tersebut.
3.2. Komite Dewan Komisaris
Dewan Komisaris dapat membentuk komite-komite sesuai dengan kebutuhan
Perusahaan dan dengan tetap mempertimbangkan efektivitas komite tersebut dalam
mendukung kinerja Perusahaan. Komite-komite yang dapat dibentuk Dewan Komisaris

13. adalah: Komite Audit, Komite Nominasi, Komite Remunerasi, Komite GCG, Komite
Asuransi dan ResikoUsaha dan komite lainnya.
 Komite Audit
Komite Audit bertugas membantu Dewan Komisaris dalam memastikan efektivitas
sistem pengendalian internal dan efektivitas pelaksanaan tugas auditor eksternal.
 Komite Nominasi
Komite Nominasi bertugas menyusun kriteria seleksi dan prosedur nominasi bagi
anggota Dewan Komisaris, Direksi dan pejabat satu level di bawah Direksi,
mengevaluasi Sistem Penilaian Pekerja dan memberikan rekomendasi tentang jumlah
Anggota Dewan Komisaris dan Direksi.
 Komite Remunerasi
Komite Remunerasi bertugas menyusun sistem penggajian dan pemberian tunjangan
bagi Dewan Komisaris, Direksi, dan Pejabat satu level di bawah Direksi serta
rekomendasi tentang :
a. Penilaian terhadap sistem remunerasi bagi Dewan Komisaris, Direksi dan Pekerja
tersebut;
b. Sistem pensiun;
c. Sistem kompensasi serta manfaat lainnya dalam hal perampingan atau
rasionalisasi pekerja.
 Komite Good Corporate Governance
Komite Good Corporate Governance bertugas membantu Dewan Komisaris dalam
memantau dan memberikan rekomendasi implementasi GCG di Perusahaan.
 Komite Asuransi dan Resiko Usaha
Komite ini bertugas melakukan penilaian secara berkala tentang resiko Perusahaan dan
memberikan Perusahaan dan memberikan rekomendasi tentang manajemen resiko
serta jenis dan jumlah asuransi yang ditutup oleh perusahaan dalam hubungannya
dengan resiko usaha.
3.3. Tugas dan Kewajiban Dewan Komisaris
Dewan Komisaris mempunyai tugas dan kewajiban untuk :
a. Selalu tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Anggaran
Dasar Perusahaan dan keputusan RUPS;
b. Beri’tikad baik dan dengan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan
dan usaha perusahaan;
c. Melakukan tugas pengawasan terhadap kebijakan Direksi dalam melaksanakan
pengurusan Perusahaan termasuk pelaksanaan Rencana Jangka Panjang Perusahaan,
Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan serta ketentuan - ketentuan Anggaran Dasar
dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham dan peraturan perundang - undangan;
d. Memberi nasihat kepada Direksi dalam melaksanakan pengurusan Perusahaan;
e. Memberikan pendapat dan saran kepada Direksi dan segenap jajarannya berkaitan dengan
pengelolaan operasional perusahaan;

14. f. Memberikan pendapat dan saran kepada Direksi dan segenap jajarannya berkaitan dengan
penyusunan Visi, Misi serta rencana-rencana strategis perusahaan lainnya baik untuk
jangka pendek maupun jangka panjang;
g. Memberikan pendapat dan saran kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai
Rencana Jangka Panjang dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang di usulkan
Direksi;
h. Melakukan penelitian dan penelaahan atas laporan-laporan dari Direksi dan segenap
jajarannya, terutama yang berkaitan dengan tugas–tugas spesifik yang telah diputuskan
bersama;
i. Meneliti dan menelaah laporan–laporan dari komite-komite yang ada di bawah Dewan
Komisaris;
j. Mengikuti perkembangan kegiatan PGN baik dari informasi internal yang disediakan
oleh Perseroan maupun dari informasi eksternal yang berasal dari media maupun dari
sumber lainnya;
k. Menghadiri rapat kerja / koordinasi dengan Direksi dan segenap jajarannya;
l. Melakukan usaha untuk memastikan bahwa Direksi dan jajarannya telah mematuhi
ketentuan perundang-undangan serta peraturan lainnya dalam mengelola perusahaan;
m. Menyusun rencana kerja Dewan Komisaris untuk periode tahun berjalan;
n. Melakukan self assesment atas kinerja Dewan Komisaris secara periodik;
o. Memantau efektivitas praktik Good Corporate Governance.
3.4. Komposisi dan Ketentuan Jabatan
3.4.1. Komposisi Dewan Komisaris
a. Dewan Komisaris terdiri dari sekurang-sekurangnya 2 (dua) orang Anggota Dewan
Komisaris, dimana salah satunya menjabat sebagai Komisaris Utama;
b. Dewan Komisaris PGN selain dituntut dalam pengambilan putusan secara efektif, tepat
dan cepat, juga harus dapat bertindak secara independen terhadap Direksi. Agar tujuan
tersebut tercapai, maka diperlukan Komisaris Independen dengan jumlah paling sedikit
30 % (tiga puluh persen) dari Anggota Dewan Komisaris;
c. Apabila Perusahaan tidak mempunyai seorangpun Anggota Dewan Komisaris, maka
dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah terjadi lowongan, harus
diselenggarakan RUPS untuk mengangkat Anggota Dewan Komisaris baru;
d. Selama jabatan tersebut lowong dan penggantinya belum ada atau belum memangku
jabatannya maka salah seorang Anggota Dewan Komisaris lainnya yang ditunjuk oleh
Rapat Dewan Komisaris menjalankan pekerjaan Anggota Dewan Komisaris tersebut
dengan kekuasaan dan wewenang yang sama;
e. Jika pada suatu waktu oleh sebab apapun Perseroan tidak mempunyai seorang pun
anggota Dewan Komisaris, maka untuk sementara waktu Pemegang Saham yang
memiliki saham paling banyak menjalankan pekerjaan Dewan Komisaris sesuai dengan
Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan kewajiban
selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kalender sejak terjadinya lowongan, harus
diselenggarakan RUPS untuk mengangkat Dewan Komisaris yang baru;
f. Terhadap individu yang dicalonkan sebagai calon Anggota Dewan Komisaris, maka
kepada yang bersangkutan dilakukan proses penilaian kemampuan dan kepatutan (fit and
proper test) oleh Komite Nominasi dan/atau oleh Pemegang Saham;
g. Para calon Anggota Dewan Komisaris yang telah lulus penilaian kemampuan dan
kepatutan akan diajukan dalam RUPS berikut untuk diangkat;

15. h. Masa jabatan Anggota Dewan Komisaris berlaku sejak tanggal yang ditentukan dalam
Rapat Umum Pemegang Saham dimana Anggota Dewan Komisaris tersebut diangkat dan
berakhir pada saat penutupan Rapat Umum Pemegang Saham tahunan yang ke-5 (lima)
setelah Anggota Dewan Komisaris tersebut memangku jabatan sebagai Anggota Dewan
Komisaris.
3.4.2. Masa Jabatan Dewan Komisaris:
a. Anggota Dewan Komisaris dapat diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham sejak
tanggal yang ditentukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham dan berakhir pada saat
penutupan Rapat Umum Pemegang Saham tahunan yang ke-5 (kelima) setelah tanggal
pengangkatannya.
b. Masa jabatan Dewan Komisaris berakhir jika:
 Masa jabatan yang bersangkutan berakhir,
 Yang bersangkutan berhenti sebelum masa jabatan berakhir karena pengunduran diri,
 Dinyatakan pailit atau berada dibawah pengampuan oleh pengadilan,
 Tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
 Meninggal dunia,
 Diberhentikan oleh RUPS.
3.5. Rapat dewan Komisaris
a. Rapat Dewan Komisaris adalah rapat yang diselenggarakan oleh Dewan Komisaris;
b. Rapat Dewan Komisaris terdiri dari Rapat Internal Dewan Komisaris dan Rapat Dewan
Komisaris bersama Direksi;
c. Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan di tempat kedudukan perusahaan atau tempat
kegiatan usaha perusahaan atau di tempat lain di wilayah Republik Indonesia yang
ditetapkan oleh Dewan Komisaris.
3.6. Program Pengenalan bagi Anggota Dewan Komisaris Baru dan Peningkatan kapabilitas
Dewan komisaris.
Perusahaan menyelenggarakan program pengenalan bagi Anggota Dewan Komisaris
yang baru diangkat agar Anggota Dewan Komisaris tersebut dapat bekerja dengan baik untuk
kepentingan Perusahaan. Program pengenalan tersebut dapat berupa presentasi, pertemuan,
kunjungan ke fasilitas Perusahaan atau program lainnya. Komisaris Utama bertanggung
jawab terhadap penyelenggaraan program ini.
Program Pengenalan yang diberikan kepada Anggota Dewan Komisaris antara lain :
a. Pelaksanaan prinsip-prinsip GCG oleh Perusahaan;
b. Gambaran mengenai Perusahaan berkaitan dengan tujuan, sifat, lingkup kegiatan, kinerja
keuangan dan operasi, strategi, rencana usaha jangka pendek dan jangka panjang, posisi
kompetitif, resiko dan masalah-masalah strategis lainnya;
c. Keterangan berkaitan dengan kewenangan yang didelegasikan kepada Organ Perseroan,
audit internal dan eksternal, sistem dan kebijakan pengendalian internal serta Komite
Audit;
d. Keterangan mengenai tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi;

16. e. Team building dengan menyertakan seluruh Anggota Dewan Komisaris, baik yang baru
menjabat maupun yang pernah menjabat sebelumnya.
Perusahaan akan memfasilitasi program pengenalan tersebut. Perusahaan juga akan
memfasilitasi program peningkatan kapabilitas dewan komisaris sesuai dengan kemampuan
dan kebutuhan perusahaan.
3.7. Kinerja Dewan Komisaris
Kinerja Dewan Komisaris dan Anggota Dewan Komisaris akan dievaluasi oleh
Pemegang Saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham. Secara umum kinerja Dewan
Komisaris ditentukan berdasarkan tugas dan kewajiban yang tercantum dalam peraturan
perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Perseroan maupun amanat Pemegang
Saham. Kriteria evaluasi formal disampaikan secara terbuka kepada Anggota Dewan
Komisaris sejak tanggal pengangkatannya.
Hasil evaluasi kinerja individu anggota Dewan Komisaris dapat digunakan sebagai :
a. Dasar pemberian remunerasi dan insentif lainnya bagi masing-masing individu Anggota
Dewan Komisaris.
b. Bahan pertimbangan bagi pemegang saham untuk memberhentikan di tengah masa
jabatan individu Anggota Dewan Komisaris tersebut.
c. Sarana penilaian efektifitas Dewan Komisaris dan dasar pembebasan dari tanggung jawab
(acquit et de charge).
4. Direksi
Direksi merupakan Organ Perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan
Perusahaan untuk kepentingan dan tujuan Perusahaan dengan itikad baik dan penuh tanggung
jawab yang ditujukan semata-mata untuk kepentingan Perusahaan. Direksi PGN akan
memperhatikan kepentingan Pemegang Saham dan Stakeholders lainnya dengan mematuhi
peraturan perundangan yang berlaku dan praktek terbaik Good Corporate Governance.
4.1. Hak Dan Wewenang Direksi
4.1.1. Direksi berhak untuk:
a. Mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan;
b. Melakukan segala tindakan dan perbuatan, baik mengenai pengurusan maupun pemilikan,
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
c. Mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan dengan sejumlah
pembatasan-pembatasan;
d. Menetapkan kebijakan dalam memimpin dan mengurus Perusahaan;
e. Mengatur ketentuan-ketentuan tentang kepegawaian termasuk penetapan gaji, pensiun
atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi para pekerja perseroan berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku dan keputusan Rapat Umum Pemegang
Saham;
f. Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi untuk mewakili Perseroan di dalam dan di luar
pengadilan kepada seseorang atau beberapa orang Direktur yang khusus ditunjuk untuk
itu atau kepada seorang atau beberapa orang pekerja Perseroan baik sendiri maupun
bersama–sama atau kepada orang lain;

17. g. Menjalankan tindakan-tindakan lainnya, baik mengenai pengurusan maupun mengenai
pemilikan kekayaan Perseroan, sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam
Anggaran Dasar dan yang ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku;
h. Menerima gaji berikut tunjangan lain dan atau fasilitas, termasuk santunan purna jabatan
yang jumlahnya ditetapkan oleh RUPS;
i. Menggunakan sarana dan fasilitas Perseroan untuk kegiatan yang berhubungan dengan
kepentingan Perseroan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan
Perseroan;
j. Mempergunakan saran profesional.
4.1.2. Direksi berwenang untuk:
a. Menolak mendaftarkan pemindahan hak atas saham dalam daftar pemegang saham
apabila pemindahan tersebut tidak memenuhi ketentuan dalam Anggaran Dasar PT
Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk;
b. Melakukan perbuatan-perbuatan dibawah ini setelah mendapatkan persetujuan dari
Dewan Komisaris, yaitu:
 Menerima pinjaman jangka panjang dari bank atau lembaga keuangan lain,
 Memberikan pinjaman jangka panjang atas nama Perseroan,
 Melepaskan atau menjual barang tidak bergerak milik Perseroan yang melebihi
jumlah tertentu yang ditentukan oleh Rapat Komisaris,
 Mengadakan kontrak manajemen yang berlaku untuk jangka waktu lebih dari 3 (tiga)
tahun,
 Menetapkan struktur organisasi 1 (satu) tingkat dibawah Direksi,
 Mengambil bagian baik sebagian atau seluruhnya atau ikut serta dalam perseroan
atau badan-badan lain atau mendirikan perusahaan baru,
 Perbuatan untuk tidak menagih lagi piutang macet yang telah dihapusbukukan yang
jumlahnya dari waktu ke waktu ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham;
c. Direksi berwenang melakukan perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak
atau menjadikan jaminan utang seluruh atau 50% (lima puluh persen) harta kekayaan
Perseroan dalam satu tahun buku, baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang
berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain setelah mendapatkan persetujuan
dari RUPS.
4.2. Tugas dan Kewajiban Direksi
4.2.1 Tugas direksi adalah :
a. Memimpin dan mengurus Perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan dan
senantiasa berusaha meningkatkan efisiensi dan efektifitas Perusahaan;
b. Memelihara dan mengurus kekayaan Perusahaan;
4.2.2. Kewajiban Direksi adalah:
a. Mengusahakan dan menjamin terlaksananya usaha dan kegiatan Perusahaan sesuai
dengan tujuan dan kegiatan usahanya;
b. Menyiapkan rencana kerja dan anggaran tahunan Perusahaan;
c. Menyiapkan rencana jangka panjang Perusahaan, untuk mendapatkan pengesahan Dewan
Komisaris;
d. Mengadakan dan memelihara pembukuan, administrasi Perusahaan sesuai dengan
kelaziman yang berlaku bagi suatu Perusahaan;

18. e. Menyusun sistem akuntansi berdasarkan prinsip pengendalian intern, terutama pemisahan
fungsi pengurusan, pencatatan, penyimpanan dan pengawasan;
f. Memberikan pertanggungjawaban dan segala keterangan tentang keadaan dan jalannya
Perusahaan berupa laporan kegiatan Perusahaan termasuk laporan keuangan, laporan
tahunan, serta laporan berkala lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang
berlaku;
g. Menyiapkan susunan organisasi Perusahaan lengkap dengan perincian tugasnya.
4.3. Komposisi dan ketentuan jabatan
a. Perusahaan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari sekurangnya 2 (dua)
Direktur dan seorang diantaranya menjabat sebagai Direktur Utama;
b. Pembagian tugas dan wewenang setiap Direktur ditetapkan oleh RUPS dan oleh RUPS
dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkannya;
c. Apabila oleh suatu sebab jabatan Direktur lowong, maka dalam waktu paling lambat 60
(enam puluh) hari setelah terjadi lowongan, harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi
lowongan tersebut. Selama jabatan tersebut lowong dan penggantinya belum ada atau
belum memangku jabatannya, maka salah seorang Direktur lainnya yang ditunjuk Dewan
Komisaris, menjalankan pekerjaan Direktur yang lowong tersebut dengan kekuasaan dan
wewenang yang sama;
d. Apabila Perusahaan tidak mempunyai seorangpun Direktur, maka untuk sementara
Dewan Komisaris berkewajiban menjalankan pekerjaan Direksi, dengan kewajiban dalam
waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah terjadi lowongan, untuk memanggil
RUPS guna mengisi lowongan tersebut;
e. Terhadap individu yang dicalonkan sebagai calon Direktur, maka kepada yang
bersangkutan dilakukan proses penilaian kemampuan dan kepatutan (fit and proper test)
yang dilaksanakan oleh Komite Nominasi dan/atau Pemegang Saham;
f. Para calon Direktur yang telah lulus penilaian kemampuan dan kepatutan akan diajukan
kepada RUPS untuk diangkat. Sebelum diangkat oleh RUPS sebagai Direktur, para calon
yang telah lulus wajib menandatangani kontrak manajemen;
g. Masa jabatan Direktur adalah sejak tanggal yang ditentukan dalam Rapat Umum
Pemegang Saham dimana Direktur tersebut diangkat dan berakhir pada penutupan Rapat
Umum Pemegang Saham Tahunan yang ke-5 (lima) setelah Direktur tersebut memangku
jabatan sebagai anggota Direksi dengan mengikuti seluruh ketentuan lain mengenai
periodisasi jabatan sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
4.4. Rapat Direksi
Rapat Direksi adalah rapat yang diselenggarakan oleh Direksi dan setiap Direktur
yang hadir dan atau diwakili berhak memberikan suaranya dalam rapat tersebut.
Rapat Direksi dibedakan atas :
a. Rapat yang diagendakan, yaitu rapat yang memerlukan keputusan baik bersifat strategis
maupun operasional; atau rapat yang bersifat wacana.
b. Rapat yang tidak diagendakan adalah rapat yang berupa on paper. Hal ini dilakukan
apabila ada kebutuhan notaris atau pihak lain, yang secara prinsip mensyaratkan adanya
persetujuan seluruh Anggota Direksi. Rapat Direksi dapat diadakan di tempat kedudukan
Perseroan atau ditempat lain dalam wilayah Republik Indonesia.

19. 4.5. Program Pengenalan bagi Direktur Baru dan Peningkatan Kapabilitas Direksi
Perusahaan memberikan program pengenalan bagi Direktur yang baru diangkat.
Program pengenalan dimaksudkan agar Direksi dapat bekerja dengan baik dan tercipta kerja
sama tim untuk kepentingan memajukan perusahaan. Program pengenalan yang diberikan
dapat berupa presentasi, pertemuan, kunjungan ke fasilitas Perusahaan atau program lainnya.
Direktur utama bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan program ini. Program
pengenalan yang diberikan kepada Direksi antara lain :
a. Pelaksanaan prinsip-prinsip GCG oleh Perusahaan;
b. Gambaran mengenai Perusahaan berkaitan dengan tujuan, sifat, lingkup kegiatan, kinerja
keuangan dan operasi, strategi, rencana usaha jangka pendek dan jangka panjang, posisi
kompetitif, resiko dan masalah-masalah strategis lainnya;
c. Keterangan berkaitan dengan kewenangan yang didelegasikan, audit internal dan
eksternal, sistem dan kebijakan pengendalian internal serta Komite Audit;
d. Keterangan mengenai tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi;
e. Team building dengan menyertakan seluruh Direktur, baik yang baru menjabat maupun
yang pernah menjabat sebelumnya;
Perusahaan akan memfasilitasi program pengenalan yang dimaksudkan. Perusahaan
juga akan memfasilitasi peningkatan kapabilitas Direksi melalui pendidikan dan training
sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan Perusahaan.
Pokok-Pokok Kebijakan Perusahaan
1. Hubungan Dengan Pemegang Saham
PGN dalam hubungannya dengan Pemegang Saham wajib menjamin hak-hak
Pemegang Saham untuk:
a. Mengadakan RUPS dengan ketentuan sebagai berikut:
 Menghadiri dan memberikan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
yang diadakan oleh Perusahaan tanpa terkecuali baik hadir secara langsung ataupun
dengan surat kuasa untuk menghadiri rapat,
 Mengeluarkan suara dengan ketentuan satu saham satu suara atas setiap informasi
ataupun keputusan yang dihasilkan dalam rapat RUPS,
 Mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) melalui
permintaan tertulis yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari
jumlah seluruh saham yang dikeluarkan,
 Mengadakan RUPS setelah mendapatkan ijin dari ketua pengadilan negeri bilamana
Direksi dan atau Dewan Komisaris Perusahaan lalai mengadakan RUPS dimaksud;
b. Memperoleh data Perusahaan secara tepat waktu dan akurat tentang informasi yang
bersifat insidentil maupun berkala, sehingga Pemegang Saham dapat ikut serta
memberikan pendapat dan menentukan tindakan-tindakan, serta keputusan-keputusan
mengenai perubahan-perubahan yang mendasar yang terjadi pada Perusahaan;
c. Mendapatkan perlakuan yang sama (equal treatment) terhadap semua Pemegang Saham
baik Pemegang Saham minoritas, asing maupun Pemegang Saham Mayoritas;
d. Menerima pembagian dari keuntungan dalam bentuk dividen ataupun bentuk keuntungan
lainnya sebanding dengan jumlah saham yang dimiliki.
2. Standar Akuntansi
PGN memiliki kebijakan untuk menyelenggarakan sistem akuntansi yang secara
akurat merefleksikan setiap transaksi keuangan dan perubahan aset yang terjadi. PGN

20. menjamin bahwa hanya transaksi keuangan yang riil saja yang dicatat. PGN selalu
memastikan semua kebijakan dan peraturan yang terkait dengan akuntansi merujuk pada
Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan.
Laporan Keuangan Perusahaan selalu memuat Neraca Keuangan, Laporan Laba Rugi,
Laporan Penggunaan Dana dari Penerbitan Saham, Laporan Perubahan Ekuitas dan Laporan
Arus Kas serta catatan atas Laporan Keuangan. PGN akan mengungkapkan dalam Laporan
Keuangan Perusahaan berbagai informasi yang relevan bagi pengguna laporan keuangan
sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Sistem Pengendalian Internal
Dalam rangka membantu Direktur Utama, Satuan Pengawas Intern melaksanakan
pemeriksaan intern dan pemeriksaan operasional.Tugas dan tanggung jawab Satuan Pengawas
Intern adalah sebagai berikut :
a. Mengamankan harta / asset Perusahaan dari indikasi penyimpangan dalam arti fungsi
audit intern yang efektif dapat menghalangi perbuatan yang tidak semestinya oleh
manajemen;
b. Merencanakan dan melaksanakan tugas pemeriksaan sesuai dengan maksud dan tujuan
serta waktu yang telah ditetapkan;
c. Menjaga kerahasiaan dan mengamankan semua berkas setiap materi pemeriksaan yang
telah dilakukan;
d. Mengevaluasi, menganalisa dan membuktikan kebenaran informasi guna mendukung
hasil pemeriksaaan;
e. Melakukan kajian terhadap investasi Perusahaan khususnya sejauh mana aspek
pengelolaan resiko telah dilakukan oleh unit kerja yang bersangkutan;
f. Menilai sistem pengendalian manajemen, apakah Prosedur Operasional Standar masih
efektif di semua bidang yaitu : Keuangan, Pengusahaan, Pengembangan, Umum dan
Sekretaris Perusahaan;
g. Melakukan penilaian tentang sistem pengendalian informasi untuk membuktikan apakah
informasi perusahaan yang penting terjamin keamanannya.
Satuan Pengawas Intern tidak mempunyai kewenangan dan tanggung jawab atas
aktivitas yang diaudit, namun memberikan kontribusi dalam memantau aktivitas Perusahaan.
Pemantauan adalah proses penentuan kualitas kinerja pengendalian intern sepanjang waktu
yang dilaksanakan melalui kegiatan yang berlangsung secara terus menerus.
4. Auditor Eksternal
Auditor Eksternal bertanggung jawab untuk memberikan pendapat secara independen
dan objektif mengenai kewajaran, ketaat-azasan, kesesuaian laporan keuangan perusahaan
dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang
berlaku. Auditor Eksternal bertanggung jawab kepada RUPS dan harus bebas dari pengaruh
Dewan Komisaris, Direksi dan pihak-pihak yang berkepentingan di Perusahaan. Auditor
Eksternal melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan dan semua catatan akuntansi
serta data penunjang lainnya untuk memastikan ketaat-azasan, kewajaran dan kesesuaian
dengan Standar Akuntansi dan Keuangan Indonesia. Auditor Eksternal menginformasikan
kepada Perusahaan melalui Komite Audit bila menemukan kejadian yang tidak sesuai dengan
perundang-undangan yang berlaku.
Komite Audit mengajukan usul calon Auditor Eksternal melalui Dewan Komisaris
kepada Pemegang Saham. Usulan tersebut harus dilengkapi dengan alasan pencalonan dan
besarnya honorarium yang diusulkan untuk Auditor Eksternal tersebut. Auditor Eksternal
yang diusulkan haruslah bebas dari pengaruh Dewan Komisaris, Direksi dan pihak-pihak
yang berkepentingan di perusahaan. Pemegang Saham dalam RUPS menetapkan penunjukan

21. Auditor Eksternal untuk proses audit laporan keuangan untuk tahun berikutnya.
5. Manajemen Resiko
PGN menyadari bahwa penanganan Manajemen Resiko penting dilakukan. Untuk
meminimumkan resiko, baik yang bersifat internal maupun eksternal yang mungkin timbul
dilingkungan PGN, dilakukan tujuh tahap antara lain :
a. Menetapkan konteks;
b. Identifikasi resiko;
c. Analisa resiko;
d. Evaluasi resiko;
e. Perlakuan resiko;
f. Komunikasi dan konsultasi;
g. Pemantauan dan peninjauan.
Upaya penanganan Manajemen Resiko sebagaimana yang diuraikan disini dapat
berhasil bilamana seluruh jajaran di lingkungan PGN menerapkan secara benar uraian yang
terdapat dalam Manual Manajemen Resiko.
6. Manajemen Mutu
PGN menyadari bahwa Pengembangan Manajemen Mutu sangat diperlukan guna
memastikan efektivitas standar mutu yang dijalankan Perusahaan sesuai dengan standar mutu
yang ditetapkan oleh Perusahaan. Standar mutu akan senantiasa dijaga melalui audit mutu
serta adanya evaluasi pencapaian sasaran mutu pada setiap unit Perusahaan.
7. Hubungan Dengan Pelanggan Dan Mitra Usaha
PGN dalam hal pelayanan kepada pelanggan akan tetap memenuhi komitmen dari segi
perhatian, harga yang dapat dipertanggungjawabkan, kualitas, waktu dan keamanan yang
setara sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku. Perusahaan akan memberikan informasi
dan melakukan berbagai aktivitas sosialisasi kepada pelanggan mengenai berbagai hak
pelayanan yang diperoleh pelanggan secara konsisten dan merata dengan media yang dapat
diakses oleh pelanggan.
Dalam hal bekerja sama dengan mitra usaha, Perusahaan menuangkan semua
kesepakatan dalam suatu dokumen tertulis yang disusun berdasarkan prinsip saling
menguntungkan dan i’tikad baik.
8. Sistem Pemasaran
PGN menyadari bahwa dengan dibukanya pasar akan menimbulkan persaingan yang
semakin ketat di dalam bisnis transmisi dan distribusi gas. Oleh sebab itu berbagai
penyesuaian diperlukan Perusahaan. Penyesuaian dilakukan terhadap struktur organisasi
Perusahaan yang menjadi semakin mandiri dengan dibentuknya SBU dan Distrik, serta
didukung pekerja yang memiliki kompetensi tinggi.
9. Hubungan Dengan Pemasok Gas
Sebagai perusahaan distribusi dan transmisi gas, PGN menyadari bisnis perusahaan
sangat terkait dengan ketersediaan pasokan gas dari para pemasok gas. Oleh karena itu,
Perusahaan senantiasa melakukan upaya untuk menjalin kerja sama dengan pemasok gas
bumi demi ketersediaan gas baik untuk sektor industri, komersial maupun masyarakat pada
umumnya.

22. Perusahaan mempunyai komitmen yang kuat untuk bekerja sama dengan pemasok gas
serta bertanggung jawab dan menjunjung tinggi etika bisnis dengan cara:
 Menggunakan cara-cara yang legal dan etis dalam berhubungan dengan calon pemasok
baik dalam proses negosiasi maupun setelah disepakatinya kerja sama;
 Senantiasa menghormati dan mematuhi semua ketentuan yang ada dalam kontrak
perjanjian kerja sama yang telah disepakati.
10. Sistem Pengadaan Barang Dan Jasa
PGN menyadari bahwa dalam melaksanakan kegiatan usahanya perusahaan harus
menjaga terciptanya persaingan yang sehat sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku. Untuk kegiatan operasional, perusahaan perlu mengadakan kerjasama dengan
pihak luar seperti dalam hal pengadaan barang dan jasa yang dalam prakteknya harus
memenuhi beberapa hal, yakni:
a. Dalam pengadaan barang dan jasa melalui tender harus diadakan secara terbuka,
transparan dan dapat dipertanggung jawabkan dengan melibatkan calon pemasok yang
memiliki reputasi baik;
b. Tidak diperbolehkan mengadakan kerjasama dengan pemasok yang masih mempunyai
hubungan keluarga dengan pengambil keputusan untuk menghindari benturan
kepentingan;
c. Setiap kesepakatan yang diadakan antara pemasok dengan perusahaan harus dibuat secara
tertulis sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
11. Hubungan Dengan Pekerja
PGN dalam melaksanakan hubungan kerja dengan pekerja akan selalu menghormati
hak azasi manusia secara universal serta hak dan kewajiban pekerja berdasarkan kesepakatan
kerja bersama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. PGN menyadari dalam hal
mempekerjakan, menetapkan besarnya gaji, memberikan pelatihan, menetapkan jenjang karir
serta menentukan persyaratan kerja lainnya, tidak boleh bersikap diskriminatif terhadap latar
belakang etnik seseorang, agama, jenis kelamin, usia, cacat tubuh yang dipunyai seseorang
dalam pekerjaan yang tidak memerlukan perlakuan khusus, atau keadaan khusus lainnya yang
dilindungi oleh peraturan perundang-undangan. Pembedaan berlaku jika untuk bidang
pekerjaan tertentu membahayakan keselamatan kerja dan perusahaan.
PGN akan menyediakan lingkungan kerja yang bebas dari segala bentuk tekanan
(pelecehan) yang mungkin timbul sebagai akibat perbedaan watak, kepribadian, dan latar
belakang kebudayaan seseorang.
12. Etika Pekerja
PGN menyadari bahwa pekerja merupakan salah satu unsur penting dalam mencapai
tujuan perusahaan. Setiap pekerja wajib untuk selalu melaksanakan pekerjaan dengan penuh
kejujuran, konsepsional, kreatif, tangguh serta bertanggung jawab sesuai kebijakan dan
peraturan perusahaan. Setiap pekerja akan selalu melaksanakan aktivitas bisnis perusahaan
yang menjadi tanggung jawabnya dengan strandar etika yang telah ditetapkan. Penerapan
budaya kerja sebagai sistem nilai yang dianut oleh seluruh jajaran dilingkungan PGN
dilandasi oleh 5 (lima) azas “SMILE”, yaitu: Satisfaction, Morale, Integrity, Leadership dan
Enterpreneurship.

23. 13. Kesehatan Dan Keselamatan Kerja
PGN wajib memastikan bahwa seluruh asset yang dikelola berupa fasilitas utama
maupun penunjang memenuhi persyaratan kesehatan dan keselamatan kerja sebagaimana
diatur di dalam perundang-undangan yang berlaku. Perusahaan akan memastikan bahwa
perusahaan akan:
a. Senantiasa menyediakan lingkungan yang sehat;
b. Senantiasa meningkatkan prosedur Standard Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan
Lingkungan (SK3L);
c. Mendorong semua unit melakukan SK3L dengan konsisten;
d. Menjamin tersedianya peralatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan yang
memadai.
14. Lingkungan
Seluruh jajaran PGN memiliki kepedulian dan komitmen yang tinggi terhadap upaya
pelestarian lingkungan di sekitar wilayah usahanya dan bertekad membangun kemitraan dan
lingkungan masyarakat sebagai wujud tanggung jawab sosial perusahaan.
15. Hubungan Dengan Masyarakat
Seluruh jajaran PGN dalam berinteraksi dengan masyarakat akan turut serta
memelihara lingkungan hidup yang bersih dan sehat. Sebagai wujud dari tanggung jawab
sosial, perusahaan akan senantiasa membangun dan membina hubungan yang harmonis
dengan masyarakat di sekitar tempat kegiatan perusahaan.
16. Keterlibatan Dalam Politik
PGN mengakui hak setiap Pekerja untuk menyalurkan aspirasi politik. Oleh karena itu
Perusahaan tidak akan memaksakan atau membatasi hak individu untuk menyalurkan aspirasi
politik. Keputusan yang diambil oleh seorang pekerja PGN untuk mengkontribusikan waktu,
uang atau sumber daya pribadinya bagi aktivitas politik merupakan pilihan dan resiko pekerja
PGN secara pribadi. PGN melarang pemberian sumbangan dalam bentuk apapun kepada
partai politik diluar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
17. Benturan Kepentingan
Seluruh jajaran PGN harus menghindari segala situasi yang dapat menimbulkan
benturan kepentingan pribadi dan kepentingan Perusahaan. Seluruh jajaran PGN dalam
melakukan transaksi dengan pelanggan, pemasok, kontraktor, atau pesaing yang sudah ada
atau yang potensial, akan senantiasa melakukan yang terbaik bagi perusahaan tanpa
memperhatikan keuntungan pribadi. PGN wajib memberitahukan dengan segera dan sejelas-
jelasnya kepada seluruh jajaran mengenai situasi apapun yang dapat menimbulkan benturan
kepentingan.
18. Pernyataan Palsu Dan Klaim Palsu
Seluruh jajaran PGN akan senantiasa membuat pernyataan yang akurat dan klaim yang
benar kepada pihak internal atau eksternal. Hal ini mencakup setiap pernyataan lisan dan
tertulis yang disampaikan kepada pihak eksternal, atau yang digunakan oleh perusahaan.
19. Pemberian Dan Penerimaan Hadiah
PGN akan menetapkan kebijakan bagi seluruh jajarannya untuk tidak menerima
hadiah dalam bentuk apapun dari pihak manapun apabila nilai hadiah tersebut melampaui
batas yang akan ditetapkan perusahaan. Pemberian hadiah kepada pihak lain dalam

24. hubungannya dengan upaya bisnis harus senantiasa berlandaskan tata cara yang etis dan
dalam jumlah yang wajar. PGN dalam memberikan bantuan (donasi) untuk kepentingan amal
dapat dibenarkan sepanjang sesuai peraturan dan ketentuan perundang-undangan yang
berlaku.
20. Hubungan Dengan Pejabat Negara
PGN dalam berinteraksi dengan regulator dan lembaga-lembaga lain yang berkaitan
dengan usaha Perusahaan akan senantiasa menjalin hubungan yang harmonis dan konstruktif
atas dasar kejujuran dan saling menghormati dengan mengutamakan kepentingan umum.
21. Informasi Orang Dalam
PGN menyadari bahwa segala bentuk informasi yang sensitif bagi pasar modal yang
belum diperbolehkan seperti rencana pengambilalihan / penggabungan usaha dan pembelian
saham atau informasi lainnya, tidak boleh digunakan / diungkapkan secara terselubung untuk
melakukan transaksi atas aktivitas tersebut.
22. Keterbukaan Dan Kerahasiaan Informasi
PGN dalam melakukan penentuan klasifikasi informasi akan senantiasa berdasarkan
kepada peraturan dan ketentuan yang berlaku bagi BUMN. Informasi yang bersifat non
rahasia dimungkinkan untuk dipublikasikan dan dapat diakses oleh masyarakat melalui sarana
dan fasilitas yang cukup dan memadai yang memungkinkan masyarakat sebagai Stakeholder
dapat mengakses informasi tersebut dengan mudah tanpa dikenakan biaya apapun.
Informasi yang bersifat non rahasia harus segera diberitahukan kepada Stakeholders
jika berkenaan dengan proses pengambilan keputusan yang cepat yang dilakukan oleh
perusahaan. PGN tidak akan mempublikasikan informasi yang bersifat rahasia dan informasi
yang belum dapat diakses oleh masyarakat.
Seluruh jajaran PGN tidak akan melakukan tindakan maupun perbuatan yang dapat
menimbulkan kerugian bagi Perusahaan sebagai akibat kebocoran informasi sebagian atau
seluruhnya kepada pihak luar termasuk ; mitra kerja, rekanan jasa kontraktor termasuk sub
jasa kontraktor, rekanan jasa konsultan, termasuk sub jasa konsultan. Pekerja dilarang untuk
mengungkapkan, menyebarluaskan sebagian atau seluruh informasi rahasia yang berhubungan
dengan proyek jasa konsultasi, intellectual right, patent right dan business plan Perusahaan
secara tidak sah tanpa adanya persetujuan tertulis dari pihak Perusahaan. Pelanggaran dan
penyimpangan atas ketersediaan, kerahasiaan dan keterbukaan informasi akan dikenakan
sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi Perusahaan.
23. Sosialisasi, Implementasi Dan Evaluasi
PGN akan melakukan sosialisasi, implementasi dan evaluasi panduan GCG yang akan
dilakukan oleh tim khusus yang dibentuk untuk maksud tersebut. Tim tersebut diketuai oleh
pejabat yang ditunjuk oleh Direksi.
24. Pelaporan Pelanggaran Terhadap Panduan Good Corporate Governance
PGN memberikan kesempatan kepada setiap pekerja untuk dapat menyampaikan
laporan mengenai dugaan mengenai pelanggaran terhadap Panduan GCG ini kepada
Perusahaan secara pribadi, melalui surat, telepon, e-mail serta media lain. PGN mengharuskan
setiap pelapor mengungkapkan identitas dengan jelas. PGN akan memberikan penghargaan
yang sesuai kepada pelapor, apabila pelanggaran yang dilaporkan memang benar terjadi.

25. PGN akan menjaga kerahasiaan pelapor kecuali apabila :
a. Diperlukan dalam kaitan dengan laporan atau penyidikan yang dilakukan oleh Pemerintah;
b. Sejalan dengan kepentingan Perusahaan dan sejalan dengan tujuan GCG Code ini;
c. Diperlukan oleh Bidang Hukum untuk mempertahankan posisi Perusahaan didepan hukum.
KESIMPULAN
Penerapan Good Corporate Governance diharapkan akan dapat mewujudkan
pengelolaan usaha yang dijalankan secara lebih baik dalam hal transparansi, kemandirian,
akuntabilitas, pertanggungjawaban dan kewajaran. Dalam bisnis modern menjadi yang
terbaik dan memenangi persaingan adalah sesutau yang mutlak harus dilakukan, namun
demikian tetap harus dilakukan secara fair dan bertanggung jawab
Usaha yang dijalankan secara tidak sehat, tanpa mengindahkan nilai-nilai etika dan
tanggung jawab dari para pengelolanya dengan cepat akan menimbulkan masalah yang serius.
Diantaranya adalah “hilangnya kepercayaan” dari masyarakat. Dalam bisnis pelayanan yang
sarat dengan persaingan kepercayaan dari masyarakat akan kita peroleh apabila PGN mampu
memberikan pelayanan prima dan memuaskan pelanggan. Dengan demikian kepercayaan
yang diberikan oleh seluruh Stakeholders wajib dijaga dengan sebaik-baiknya apabila PGN
berkeinginan untuk berjaya di bidang usaha penyedia energi gas bumi.
Penerapan GCG secara konsisten dan tegas telah menjadi suatu keharusan hampir
seluruh perusahaan kelas dunia. Terbukti pula bahwa perusahaan kelas dunia yang
mengabaikan prinsip tersebut mengalami nasib yang memprihatinkan. Bagi PGN Panduan
Tatakelola Perusahaan bukanlah satu-satunya “tools”, selanjutnya, bersama-sama dengan
Pedoman Budaya Perusahaan, yaitu kristalisasi dari semua elemen budaya asli Perusahaan,
diharapkan dapat saling mengisi dan melengkapi satu sama lain. Dengan dua perangkat
tersebut apabila dijalankan dengan kesadaran tinggi dari pengelola PGN, mulai dari level
tertinggi sampai dengan level terendah, kiranya mampu menjadikan PGN lebih baik, yaitu
sebagai BUMN yang berhasil meningkatkan value creation stakeholders, meningkatkan
kontribusi dalam konteks perekonomian nasional, meningkatkan iklim investasi serta bersih
dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).
Guna menjamin keberhasilan penerapan GCG dalam arti yang sebenarnya, tentunya
dibutuhkan waktu, kesungguhan dan komitmen kuat semua pihak di lingkungan PGN untuk
menjalankannya. Hal-hal berikut ini perlu mendapatkan perhatian semua pihak agar tujuan
penerapan GCG dapat tercapai, yaitu :
a. Menerapkan GCG secara konsisten dan atau menjadikan GCG sebagai landasan
operasional;
b. Menjadikan setiap individu sebagai motor penggerak penerapan GCG;
c. Mensosialisasikan GCG secara berkesinambungan di seluruh tingkatan satuan kerja;
d. Memaksimalkan nilai perusahaan dengan cara menjunjung tinggi prinsip-prinsip GCG;
e. Mendorong pengelolaan perusahaan secara profesional, transparan dan efisien dengan
memberdayakan fungsi dan kemandirian Organ Perseroan.

26. Dengan demikian penerapan pelaksanaan prinsip GCG secara optimal akan mampu
mendorong peningkatan kinerja Perusahaan yang ada, dan pada gilirannya memberikan value
creation semua pihak yang terkait dengan bisnis PGN.
Penerapan pelaksanaan prinsip GCG di PT. PGN Persero Tbk. Telah berjalan dengan
baik terbukti berbagai macam penghargaan yang telah berhasil diraih oleh PT. PGN Persero
Tbk. Pada tahun 2016 dan 2017 diantaranya adalah :
1. Best of CEO Commitment on Human Capital Development untuk Dirut PGN Hendi Prio
Santoso.
2. Indonesia Good Corporate Governance (GCG) Awards Economic Review dengan
predikat Sangat Baik (A)
3. Sustainable Finance Award Kategori Pasar Modal dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
4. Best Overall Sustainability Report Award
5. Best Sustainability Report kategori Energi
6. ASEAN Occupational Safety and Health Network (ASEAN-OSHNET) tidak pernah
terjadi kecelakaan kerja (zero accident)
7. Top CSR 2017 dalam “Nawacita 7”
8. Top Leader dalam “CSR Commitment”
9. Dan penghargaan lainnya
DAFTAR PUSTAKA
Hindri Asmoko .2014. http://www.bppk.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel/150-artikel-
keuangan-umum/19817-evaluasi-sistem-pengukuran-kinerja-pemerintah-pusat-di-
indonesia . (27 Mei 2017, 09.25)
Irma Riyanti.2014. https://www.academia.edu/12579920/Tata_Kelola_Pemerintahan_
Yang_Baik_Dan_Bersih. (27 Mei 2017, 13.00)
PT. PGN Persero Tbk. 2010. http://infopgn.com/gallery/pedoman tata kelola perusahaan yang
baik.pdf (10 Juni 2017, 10.05)
Yona Ramadhani.2010. https://www.academia.edu/9966363/Tata Kelola Pemerintahan yang
Baik dan Bersih_good_and_clean governance_ (27 Mei 2017, 11.05)