Corporate governance dapat didefinisikan sebagai proses dan struktur yang diterapkan dalam menjalankan perusahaan, dengan tujuan akhir meningkatkan nilai/keuntungan pemegang saham (shareholders) dengan sedapat mungkin tetap memperhatikan kepentingan semua pihak yang terkait (stakeholders). Pengertian stakeholders ini dapat di bagi dua yaitu stakeholders utama (primary) dan kedua (secondary). Stakeholders utama yaitu para pemegang saham dan investor, karyawan dan manajer, pelanggan, pemasok, rekanan bisnis, serta masyarakat setempat. Stakeholders kedua yaitu pemerintah, masyarakat umum (khususnya yang kepentingannya terkait dengan perusahaan), institusi-institusi umum, lembaga-lembaga swadaya masyarakat (NGO), media, akademisi, kelompok asosiasi bisnis, dan pesaing.

1. IMPLEMENTASI GOOD CORPORATE GOVERNANCE
Petra Vitara Wimar, ST 1)
, Prof. Dr. Ir. Hapzi Ali, MM, CMA 2)
1) Penulis Pertama
Email : petravitarawimar@gmail.com
2) Dosen Pengampu
A. Pengertian Corporate Government
Tata Kelola Perusahaan (corporate governance) adalah rangkaian
proses, kebiasaan, kebijakan, aturan, dan institusi yang memengaruhi
pengarahan, pengelolaan, serta pengontrolan suatu perusahaan atau
korporasi. Tata kelola perusahaan juga mencakup hubungan antara para
pemangku kepentingan (stakeholder) yang terlibat serta tujuan
pengelolaan perusahaan. Pihak-pihak utama dalam tata kelola
perusahaan adalah pemegang saham, manajemen, dan dewan direksi.
Pemangku kepentingan lainnya termasuk karyawan, pemasok, pelanggan,
bank dan kreditor lain, regulator, lingkungan, serta masyarakat luas.
Tata kelola perusahaan adalah suatu subjek yang memiliki banyak
aspek. Salah satu topik utama dalam tata kelola perusahaan adalah
menyangkut masalah akuntabilitas dan tanggung jawab mandat,
khususnya implementasi pedoman dan mekanisme untuk memastikan
perilaku yang baik dan melindungi kepentingan pemegang saham. Fokus
utama lain adalah efisiensi ekonomi yang menyatakan bahwa sistem tata
kelola perusahaan harus ditujukan untuk mengoptimalisasi hasil ekonomi,
dengan penekanan kuat pada kesejahteraan para pemegang saham. Ada
pula sisi lain yang merupakan subjek dari tata kelola perusahaan, seperti
sudut pandang pemangku kepentingan, yang menuntut perhatian dan
akuntabilitas lebih terhadap pihak-pihak lain selain pemegang saham,
misalnya karyawan atau lingkungan.
Perhatian terhadap praktik tata kelola perusahaan di perusahaan
modern telah meningkat akhir-akhir ini, terutama sejak keruntuhan

2. perusahaan-perusahaan besar AS seperti Enron Corporation dan
Worldcom. Di Indonesia, perhatian pemerintah terhadap masalah ini
diwujudkan dengan didirikannya Komite Nasional Kebijakan Governance
(KNKG) pada akhir tahun 2004.
Corporate governance dapat didefinisikan sebagai proses dan struktur
yang diterapkan dalam menjalankan perusahaan, dengan tujuan akhir
meningkatkan nilai/keuntungan pemegang saham (shareholders) dengan
sedapat mungkin tetap memperhatikan kepentingan semua pihak yang
terkait (stakeholders). Pengertian stakeholders ini dapat di bagi dua yaitu
stakeholders utama (primary) dan kedua (secondary). Stakeholders utama
yaitu para pemegang saham dan investor, karyawan dan manajer,
pelanggan, pemasok, rekanan bisnis, serta masyarakat setempat.
Stakeholders kedua yaitu pemerintah, masyarakat umum (khususnya
yang kepentingannya terkait dengan perusahaan), institusi-institusi umum,
lembaga-lembaga swadaya masyarakat (NGO), media, akademisi,
kelompok asosiasi bisnis, dan pesaing.
Corporate governance merupakan salah satu konsep yang dapat
dipergunakan dalam meningkatkan efisiensi ekonomis, yang meliputi
serangkaian hubungan antara manajemen perusahaan, dewan direksi,
para pemegang saham dan pemangku kepentingan perusahaan lainnya.
Corporate governance juga memberikan suatu struktur yang memfasilitasi
penentuan sasaran-sasaran dari suatu perusahaan, dan sebagai sarana
untuk menentukan teknik monitoring kinerja. Watts (2003) menyatakan
bahwa salah satu cara yang di gunakan untuk memonitor masalah kontrak
dan membatasi perilaku opportunistic manajemen adalah corporate
governance.
Shleifer dan Vishny (1997) menyatakan bahwa corporate governance
yang merupakan konsep yang didasarkan pada teori keagenan,
diharapkan bisa berfungsi sebagai alat untuk memberikan keyakinan
kepada para investor bahwa mereka akan menerima return atas dana
yang telah mereka investasikan. Corporate governance berkaitan dengan

3. bagaimana para investor yakin bahwa manajer akan memberikan
keuntungan bagi mereka, yakin bahwa manajer tidak akan
mencuri/menggelapkan atau menginvestasikan ke dalam proyek-proyek
yang tidak menguntungkan berkaitan dengan dana/kapital yang telah
ditanamkan oleh investor, dan berkaitan dengan bagaimana para investor
mengontrol para manajer. Dengan kata lain corporate governance
diharapkan dapat berfungsi untuk menekan atau menurunkan biaya
keagenan (agency cost).
Berkaitan dengan masalah keagenan, corporate governance yang
merupakan konsep yang didasarkan pada teori keagenan, diharapkan
bisa berfungsi sebagai alat untuk memberikan keyakinan kepada para
investor bahwa mereka akan menerima return atas dana yang telah
mereka investasikan. Dengan kata lain corporate governance diarahkan
untuk mengurangi asimetri informasi antara principal dan agent yang pada
akhirnya dapat menurunkan tindakan manajemen laba (Ujiyanto dan
Bambang, 2007).
Corporate governance merupakan kunci sukses perusahaan dalam
mengelola perusahaan sehingga laporan keuangan yang dihasilkan
terjamin kualitasnya. Tata kelola perusahaan yang baik mencerminkan
apakah perusahaan tersebut, dalam hal ini manajemen, sehat dan
transparan sehingga diharapkan dapat menekan aktivitas perekayasaan
kinerja yang mengakibatkan laporan keuangan tidak menggambarkan nilai
sesungguhnya.
Istilah Corporate Governance atau CG sering digunakan dalam
pengelolaan suatu perusahaan. Corporate Governance (CG) dianggap
sebagai hal yang sangat penting, karena menjadi salah satu mekanisme
yang dilakukan dalam upaya manajemen laba. Penerapan CG ditujukan
untuk meminimalisir manajemen yang dianggap tidak efektif dan tidak
efisien sehingga berpotensi merugikan pihak lain.
Kemunculan istilah corporate governance digawangi oleh Cadbury
pada tahun 1992. Pada awalnya, Cadbury Committee mendefinisikan

4. corporate governance sebagai suatu paket kebijakan yang memuat uraian
hubungan antara para pemegang saham, manajer, kreditur, pemerintah,
pekerja dan stakaholders lain, baik secara internal maupun eksternal,
sebagai suatu bentuk tanggung jawab.
Pengertian corporate governance juga disampaikan oleh Monk dan
Minow (2001), yang dituliskan oleh Nuryaman (2008: 3), berupa
mekanisme pengendalian dalam mengatur dan mengelola perusahaan
dengan tujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan akuntabilitas
perusahaan, dengan harapan untuk bisa mewujudkan shareholders value.
Pengendalian yang dimaksud di sini diarahkan pada pengawasan perilaku
manajer supaya tindakannya dapat bermanfaat bagi perusahaan dan
pemiliknya.
CG sendiri pada dasarnya menyangkut hal -hal terkait siapa dan
mengapa, atau bisa diuraikan sebagai ; siapa (who) yang seharusnya
mengendalikan jalannya kegiatan korporasi, dan mengapa (why) harus
dilakukan pengendalian terhadap jalannya kegiatan korporasi tersebut.
Kaen (2003) dalam Siallagan dan Machfoedz (2006: 4)
mengungkapkan bahwa kata “siapa” yang dimaksud dalam hal ini adalah
para pemegang saham, sedangkan “mengapa” adalah terkait hubungan
antara pemegang saham dengan berbagai pihak yang berkepentingan
terhadap perusahaan.
Corporate governance menjadi konsep yang diajukan dengan tujuan
untuk meningkatkan kinerja perusahaan melalui monitoring kinerja
manajemen, serta menjamin akuntabilitas manajemen terhadap
stakeholder dengan didasarkan pada kerangka peraturan.
Jadi, tujuan penerapan konsep corporate governance adalah guna
mencapai pengelolaan perusahaan yang lebih transparan bagi semua
pengguna laporan keuangannya. Apabila konsep ini diterapkan dengan
baik, maka pertumbuhan ekonomi diharapkan dapat terus mengalami
peningkatan bersamaan dengan transparansi pengelolaan perusahaan
yang semakin baik.

5. Hingga pada akhirnya, dapat tercipta kondisi yang menguntungkan
berbagai pihak. Dari konsep inilah, penerapan corporate governance yang
baik dipercaya mampu meningkatkan nilai perusahaan.
B. Manfaat Corporate Govenrment
Beberapa manfaat yang dapat diperoleh dengan dilaksanakannya
corporate governance berdasarkan Forum for Coporate Governance in
Indonesia (FCGI) (2001:4), antara lain :
1) Meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses
pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi
operasional perusahaan serta lebih meningkatkan pelayanan
kepada stakeholders.
2) Mempermudah diperolehnya dana pembiayaan yang lebih murah
dan tidak rigid (karena faktor kepercayaan) yang pada akhirnya
akan meningkatkan corporate value.
3) Mengembalikan kepercayaan investor untuk menanamkan
modalnya di Indonesia.
4) Pemegang saham akan merasa puas dengan kinerja perusahaan
karena sekaligus akan meningkatkan shareholder’s value dan
dividen. Khusus bagi BUMN akan dapat membantu penerimaan
bagi APBN terutama dari hasil privatisasi.Hingga saat ini masih
ditemui definisi yang bermacam-macam tentang Good Corporate
Governance atau GCG.
Namun umumnya mempunyai maksud dan pengertian yang sama.
Forum for Corporate Governance in Indonesia atau FCGI (2000) dalam
publikasi yang pertamanya mempergunakan definisi Cadbury Committee,
yaitu: Seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang
saham,pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah,
karyawan serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya
yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata

6. lain suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan.
Disamping itu FCGI juga menjelaskan, bahwa tujuan dari Corporate
Governance adalah untuk menciptakan nilai tambah bagi semua pihak
yang berkepentingan (stakeholders).
C. Good Corporate Government
Tujuan penerapan good corporate governance secara khusus adalah
untuk menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan.
Pihak-pihak tersebut meliputi pihak internal perusahaan seperti dewan
direksi, dewan komisaris, karyawan, dan juga pihak eksternal perusahaan
meliputi investor kreditur, pemerintah, masyarakat, dan pihak-pihak lain
yang berkepentingan (stakeholders) (Arifin, 2005).
Meskipun penerapan GCG adalah hal penting bagi perusahaan mana
pun di dunia, namun dalam penerapannya tidak selalu sama. Di setiap
negara, penerapan GCG dapat berbeda. Perbedaan implementasi GCG
dipengaruhi oleh sistem ekonomi, hukum, struktur kepemilikan, serta
sosial dan budaya.
Good Corporate Governance juga dapat menjadi jalan dalam upaya
mengeliminasi upaya rekayasa manajemen. Dengan adanya pembuatan
peraturan tentang keharusan bagi perusahaan untuk mengungkapkan
informasi tertentu secara wajib (mandated disclosure) dan sukarela
(voluntary disclosure), maka diharapkan kualitas laporan keuangan yang
dipublikasikan dapat lebih baik dan transparan (Sulistyanto, 2008).
Pelajaran yang dapat diambil dari lanjutan krisis ekonomi yang terjadi
saat ini adalah bahwa prinsip-prinsip good corporate governance harus
selalu diterapkan secara sungguh-sungguh. Hanya dengan langkah itu
kita bisa mengharapkan perbaikan kinerja internal perusahaan, juga agar
pada gilirannya perekonomian nasional secara keseluruhan bisa keluar
dari kungkungan masalah ekonomi yang sudah menyerupai lingkaran
setan yang mengaburkan pangkal masalah dan ujung solusi.

7. Kehadiran peran swasta sebagai motor penggerak perekonomian
merupakan suatu keniscayaan di tengah peran pemerintah yang semakin
terbatas, terutama karena keterbatasan dana (APBN) untuk mendorong
perekonomian maupun keterbatasan dalam pilihan-pilihan kebijakan
dalam pengelolaan perekonomian nasional.
Oleh sebab itu, masalah good corporate governance sebetulnya bukan
hanya masalah bagaimana meningkatkan laba perusahaan, meningkatkan
nilai saham di bursa dan memberikan deviden yang sebesar-besarnya
kepada shareholders, melainkan bagaimana perusahaan tersebut bisa
memberikan kontribusi bisa memberikan kontribusi positif dan membina
hubungan baik dengan para stakeholders.
Dalam konteks Indonesia saat ini, agenda good corporate governance
menjadi lebih relevan dan teramat penting sebab tidak seperti di negara-
negara maju, di Indonesia masih begitu banyak perusahaan besar milik
negara yang biasa disebut BUMN atau Badan Usaha Milik Negara.
Peran dominan perusahaan-perusahaan swasta dan BUMN dalam
menentukan arah maju-mundurnya perekonomian Indonesia menjadi
indikasi bahwa peranan good corporate governance tidak bisa lagi
diabaikan. Perusahaan-perusahaan berskala besar sangat mempengaruhi
kinerja perekonomian nasional karena mereka memberikan kontribusi
yang besar terhadap penciptaan nilai tambah, penyerapan tenaga kerja,
dan terkait dengan sektor lain serta aliran arus modal yang melintasi batas
negara.
Hal tersebut sudah terbukti dengan terjadinya krisis ekonomi yang
dipicu krisis mata uang di Indonesia dan di Asia sejak Juli 1997. Krisis
pada dasarnya disebabkan oleh kemelut utang jangka pendek
perusahaan-perusahaan besar yang lantas mengakibatkan goncangan
pada kurs mata uang dan selanjutnya berdampak pada instabilitas
perekonomian. Kemelut utang di berbagai perusahaan swasta besar itu
sendiri pada intinya bersumber pada bad corporate governance.

8. Pengelolaan perusahaan di masa itu tidak didasarkan pada prinsip-prinsip
yang memperhatikan kepentingan shareholders dan stakeholders.
Kontrol manajemen dilakukan dengan jalan pengawasan yang
diarahkan pada perilaku manajer, agar dapat dinilai apakah tindakannya
bermanfaat bagi perusahaan (pemilik) atau bagi manajer sendiri. Hal inilah
yan kemudian juga memunculkan istilah Good Corporate Governance
(GCG).
Momentum pengenalan GCG dimulai setelah pembentukan Komite
Nasional Kebijakan Governance (KNKG) oleh pemerintah. Di tahun 2000,
KNKG lalu mengeluarkan Pedoman Umum Good Corporate Governance
Indonesia yang kemudian direvisi pada tahun 2006.
Di dalam pedoman tersebut, termuat peraturan yang menyebutkan
bahwa setiap perusahaan harus membuat pernyataan yang menyangkut
kesesuaian penerapan GCG dengan pedoman yang telah dikeluarkan
oleh KNKG dalam laporan tahunannya. Artinya, setiap perusahaan harus
sudah mampu menerapkan prinsip GCG ini.
D. Implementasi Good Corporate Government
Secara umum, implementasi good corporate governance dipercaya
dapat meningkatkan kinerja atau nilai perusahaan (Siallagan, 2006).
Konsep good corporate governance sendiri mulai diperkenalkan di
Indonesia sejak tahun 1999.
Penerapan mekanisme good corporate governance ditujukan untuk
mengurangi terjadinya agency problem pada titik terendah. Hal ini seperti
yang diungkapkan Jensen dan Meckling (1976) dalam teori agensi-nya,
yang menyatakan bahwa agency problem dapat muncul karena adanya
perbedaan kepentingan antara pemilik perusahaan (Principal) dengan
manajemen (Agent).
Al-Faki (2006) juga mengajukan pendapatnya yang menyatakan
bahwa agar dapat memunculkan keselarasan pemilik perusahaan dan

9. manajemen, dibutuhkan adanya transparansi dari pihak manajemen
terhadap pemilik perusahaan, serta adanya keadilan bagi stakeholders
lain. Implementasi Good Corporate Governance dapat dilakukan melalui
beberapa cara seperti membangun kesetaraan, transparasi, akuntabilitas,
dan responsibilitas dalam mengelola perusahaan.
Hanya saja, perlu diketahui bahwa penerapan mekanisme ini secara
konseptual dianggap dapat menjadi penghambat bagi aktivitas
manajemen laba. Karenanya, perusahaan yang menerapkan prinsip Good
Corporate Governance secara konsisten harus meningkatkan kualitas
laporan keuangan dan disertai menurunkan tingkat manajemen labanya.
Ketika perusahaan menerapkan good corporate governance, kebijakan
dividen dan hutang dalam upaya meningkatkan nilai perusahaan akan
lebih kuat hasilnya (Jensen & Meckling, 1976). Hal ini dapat dilihat pada
saat manajer melakukan pengambilan keputusan dalam hal kebijakan-
kebijakan perusahaan, seperti dalam hal leverage, dividen, kompensasi
dan lainnya.
Ketika mengambil kebijakan tersebut, maka pihak manajer (agen) akan
berusaha memenuhi tujuan prinsipal dari perusahaan, yaitu kemakmuran
pemegang saham dan nilai perusahaan. Hal ini berarti perilaku
oportunistik agen dapat diminimalisasi dengan adanya penerapan good
corporate governance.
Membawa perusahaan menjadi lebih baik adalah tugas dari setiap
elemen perusahaan, terutama dari pihak manajemen. Tentunya, setiap
perusahaan memiliki visi dan misi untuk selalu menjadi lebih baik. Adanya
keinginan untuk menjadi lebih baik inilah yang kemudian memunculkan
kajian tentang Corporate Governance atau pun Good Corporate
Governance.

10. E. Prinsip Good Corporate Government
Implementasi Good corporate governance menganut beberapa prinsip.
Menurut Organization for Economic Cooperation and Development
(OECD) dalam Indra dan Ivan (2006:68), prinsip dasar GCG ada 4.
Berikut adalah 4 prinsip GCG :
1) Transparansi
Organisasi yang dikelola dengan mekanisme corporate
governance, harus mendasarkan pengelolaan perusahaan pada
prinsip transparan. Artinya, setiap tindakan pengambilan keputusan
terkait harus diketahui oleh semua pihak.
2) Akuntabilitas
Akuntabilitas artinya pengelolaan perusahaan yang dilakukan
manajemen harus seimbang. Semua pihak yang terkait harus
terlibat dalam kegiatan pengelolaan perusahaan.
3) Kewajaran (fairness)
Dalam corporate governance, dianut prinsip kewajaran, yang di
dalamnya memuat angka-angka akuntansi seperti dalam laporan
keuangan perusahaan.
4) Tanggung Jawab
Tanggung jawab berarti segala tindakan dan keputusan yang
diambil dalam rangka penentuan kebijakan perusahaan, harus
dapat dipertanggungjawabkan.

11. Jakarta, CNN Indonesia -- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong penerapan
tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance/GCG) oleh
perusahaan di Indonesia. Pasalnya, penerapan GCG di Indonesia saat ini realif
tertinggal dibandingkan negara-negara di kawasan ASEAN.
Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso mengungkapkan, hanya dua
emiten dari Indonesia yang masuk dalam daftar 50 Emiten Terbaik dalam Praktik
GCG di ASEAN dalam ajang penganugerahan ASEAN Corporate Governance
Awards 2015 yang diselenggarakan oleh ASEAN Capital Markets Forum
(ACMF) di Manila, Filipina. Kedua emiten tersebut yaitu PT Bank Danamon Tbk
dan PT Bank CIMB Niaga Tbk.
"Pencapaian [Indonesia] ini tentu masih tertinggal jauh dari Thailand yang mampu
menempatkan 23 emiten, Filipina 11 emiten, Singapura delapan emiten dan
Malaysia enam emiten. Besar harapan saya bahwa akan banyak lagi emiten-
emiten Indonesia yang mampu menembus Top 50 ASEAN Companies pada ajang
ASEAN Corporate Governance Awards berikutnya," tutur Wimboh dalam acara
Penghargaan Laporan Tahunan (Annual Report Award/ARA) 2016 di Gedung
Dhanapala, Selasa malam (19/9).
Wimboh mengungkapkan penerapan GCG yang baik adalah aspek utama untuk
membangun fundamental perusahaan yang kokoh. Menurut Wimboh, kinerja
keuangan perusahaan tidak akan berkelanjutan bila tidak dilandasi oleh praktik-
praktik tata kelola yang baik.
Selain itu, ia menilai laporan tahunan yang didukung GCG akan meningkatkan
transparansi dan akuntabilitas publik, yang pada gilirannya akan meningkatkan
kepercayaan investor.
Meningkatnya kepercayaan investor, kata Wimboh, pada akhirnya bisa
mendongkrak investasi baik dari investor dalam negeri maupun investor asing

12. melalui beragam produk pasar modal di Indonesia maupun melalui investasi
langsung.
"Masuknya dana baik dari investor lokal maupun asing tentu harus dikelola
dengan prinsip tata kelola yang baik dan secara transaparan dilaporkan dalam
laporan tahunan," ujarnya.
Sebagai bentuk apresiasi regulator terhadap penyajian laporan keuangan yang
mencerminkan prinsip GCG, semalam sejumlah perusahaan mendapatkan
perhargaan ARA 2016. PT Aneka Tambang (Persero) Tbk (Antam) menyabet
gelar Juara I kategori BUMN Non Keuangan Listed sekaligus Juara Umum ARA
2016.
Penilaian dilakukan berdasarkan data publik terhadap 314 perusahaan di
Indonesia untuk mengukur keterbukaan informasi laporan tahunan yang sesuai
dengan ketentuan dan pedoman yang berlaku dan disajikan secara relevan dan
wajar.
Dafar Pustaka
Pustaka Utama:
1) Fernando, A. C. (2012). Business Ethics and Corporate
Governance, Second Edition. india. Pearson.
Pendukung:
2) LoRusso, James Dennis. (2017). Spirituality, Corporate Culture,
and American Business: The Neoliberal Ethic and the Spirit of
Global Capital (Critiquing Religion: Discourse, Culture, Power),
London. Bloomsbury .
3) Hapzi Ali, 2016. Modul BE & GG, Univeristas Mercu Buana.
4) Sumber Lain yang Relevan dengan RPS