1. Dokumen tersebut membahas implementasi tata kelola perusahaan yang baik di PT Pos Indonesia (Persero), mencakup struktur organisasi dan pedoman yang mendukung penerapan prinsip-prinsip GCG seperti transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, dan kewajaran. 2. Dokumen tersebut juga menjelaskan peran dewan komisaris, direksi, sekretaris perusahaan, satuan pengawasan internal, serta komite

1. Fariz adlan
55116120101

2.  Salah satu upaya untuk meningkatkan kinerja suatu
perusahaan/organisasi adalah dengan cara
menerapkan Good Corporate Governance (GCG).
Penerapan Good Corporate Governance (GCG)
merupakan pedoman bagi Dewan Komisaris dan
Direksi dalam membuat keputusan dan menjalankan
tindakan dengan dilandasi moral yang tinggi,
kepatuhan kepada peraturan perundang-undangan
yang berlaku serta kesadaran akan adanya tanggung
jawab sosial perseroan terhadap pihak yang
berkepentingan (stakeholders) secara konsisten

3. 1. Memaksimalkan nilai Perusahaan agar memiliki daya saing
yang kuat, baik secara nasional maupun internasional,
sehingga mampu mempertahankan keberadaannya dan hidup
berkelanjutan untuk mencapai maksud dan tujuan Perusahaan;
2. Mendorong pengelolaan Perusahaan secara profesional, efisien
dan efektif, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan
kemandirian Organ Perusahaan;
3. Mendorong agar manajemen Perusahaan dalam membuat
keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral
yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-
udangan, serta kesadaran akan adanya tanggung jawab sosial
Perusahaan terhadap stakeholders maupun kelestarian
lingkungan di sekitar Perusahaan;
4. Meningkatkan kontribusi Perusahaan terhadap perekonomian
nasional;
5. Meningkatkan iklim yang kondusif bagi perkembangan nilai
investasi Perusahaan

4. Implementasi Good Corporate Governance Perusahaan telah menghasilkan hal-hal penting sebagai
berikut :
1. Keputusan Direksi PT Pos Indonesia (Persero) Nomor : KD. 52/DIRUT/0909 Tanggal 9 September
2009 tentang Tata Cara Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Lingkungan
PT Pos Indonesia (Persero).
2. Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT Pos Indonesia (Persero) Nomor:
288/Dekom/0714 dan Nomor: KD. 44 /DIRUT/0714 tanggal 01 Juli 2014 tentang Panduan
Penerapan Good Corporate Governance di PT Pos Indonesia (Persero).
3. Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT Pos Indonesia (Persero) Nomor:
357/Dekom/0914 dan Nomor: KD. 63 /DIRUT/0914 tanggal 02 September 2014 tentang Board
Manual PT Pos Indonesia (Persero).
4. Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT Pos Indonesia (Persero) Nomor:
439/Dekom/1014 dan Nomor: KD. 85 /DIRUT/1014 tanggal 29 Oktober 2014 tentang Pedoman
Etika Bisnis dan Tata Perilaku (code of conduct) Insan Pos Indonesia.
5. Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT Pos Indonesia (Persero) Nomor:
451/Dekom/1114 dan Nomor: KD. 87 /DIRUT/1114 tanggal 06 November 2014 tentang
Pedoman Pengendalian Gratifikasi di PT Pos Indonesia (Persero).
6. Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT Pos Indonesia (Persero) Nomor:
125/Dekom/0415 dan Nomor: KD. 35 /DIRUT/0415 tanggal 24 April 2015 tentang Whistle
Blowing System di PT Pos Indonesia (Persero).
7. Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT Pos Indonesia (Persero) Nomor:
326/Dekom/1015 dan Nomor: KD. 86 /DIRUT/1015 tanggal 30 Oktober 2015 tentang Pedoman
Penanganan Benturan Kepentingan di PT Pos Indonesia (Persero).

5. 1. Visi PT Pos Indonesia (Persero) adalah :
menjadi raksasa logistik pos dari Timur
atau
To be the postal logistics giant from East
2. Misi PT Pos Indonesia (Persero) adalah :
• Menjadi aset yang berguna bagi bangsa dan negara.
• Menjadi tempat berkarya yang menyenangkan.
• Menjadi pilihan yang terbaik bagi para pelanggan.
• Senantiasa berjuang untuk memberi yang lebih baik bagi
bangsa,negara, pelanggan, karyawan, masyarakat serta pemegang saham.
Atau
• To be a valuable asset for the nation and people.
• To be joyful place of work.
• To be the best choice for the customers.
• Constanly striving to provide a better service for the nation, its
people,our customer, employees, the society and shareholder

6.  1. Dalam melaksanakan misi Perusahaan, Insan
Pos Indonesia menjunjung nilai-nilai CINTA POS
yang menjadi koridor dalam menjalankan bisnis
untuk melakukan sesuatu yang bermartabat,
menyumbangkan tenaga dan pikiran demi
mewujudkan tujuan Perusahaan;
 2. Dalam melaksanakan pekerjaan, seluruh
Insan Pos Indonesia melaksanakannya atas dasar
“cinta”, baik kepada pelanggan dan mitra kerja,
rekan kerja, atasan, bawahan, serta masyarakat
umum;
 3. CINTA POS merupakan akronim yang
mempunyai makna sebagai berikut :

7.  Customer Orientation
 Kami memberikan pelayanan terbaik dengan sepenuh hati;
 Integrity
 Kami bekerja dengan jujur, sesuai aturan, dan dapat dipercaya;
 Networking
 Kami membangun hubungan yang berkesinambungan dengan pemangku
kepentingan untuk kemajuan bersama ;
 Teamwork
 Kami bekerjasama dan saling mendukung untuk memberikan pelayanan prima;
 Accountable
 Kami bekerja dengan penuh tanggung jawab, bersih, dan transparan;
 Professional
 Kami bekerja dengan menjunjung tinggi keahlian dan etika profesi;
 Optimistic
 Kami bertindak dengan penuh keyakinan untuk memberikan hasil maksimal dalam
membangun masa depan;
 Spiritual
 Kami bekerja dengan tulus dan ikhlas demi kehidupan yang lebih baik.


8.  DEWAN KOMISARIS
 Dewan Komisaris berfungsi mengawasi tindakan Direksi serta
berwenang dalam memberikan nasehat kepada Direksi sesuai
dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan
yang berlaku. Selain itu Dewan Komisaris harus pula memantau
efektifitas praktek good corporate governance yang diterapkan
Perusahaan. Dalam menunjang pelaksanakan tugasnya Dewan
Komisaris dapat mempertimbangkan untuk membentuk Komite-
Komite. Adapun anggota Komisaris terdiri dari 6 orang, yaitu :
 • Hasnul Suhaimi, Komisaris Utama
 • Karyono Supomo, Anggota Komisaris
 • Bobby Hamzar Rafinus, Anggota Komisaris
 • Deddy Syarif Usman, Anggota Komisaris
 • Mudhofir Khamid, Anggota Komisaris
 • Heri Purnomo, Anggota Komisaris

9.  KOMITE DI BAWAH DEWAN KOMISARIS
 Komite Audit dan Komite Pemantau Manajemen Risiko Usaha dan
Investasi (KPMRUI)
 Dewan Komisaris dalam memastikan efektifitas sistem pengendalian
intern dan efektifitas pelaksanaan tugas eksternal auditor dan internal
auditor menugaskan Komite Audit untuk melakukan pemantauan berkala
dengan memanfaatkan laporan hasil pengujian oleh Satuan Pengawasan
Internal (SPI). Komite Audit dan Komite Pemantau Manajemen Risiko
Usaha dan Investasi (KPMRUI), anggotanya terdiri dari :
 Komite Audit :
 • Karyono Supomo, Komisaris independen/Ketua Komite Audit
 • Achmad M M Jogasara, Anggota Komite Audit
 • Maria Ulpah, Anggota Komite Audit
 Komite Pemantau Manajemen Risiko Usaha dan Investasi (KPMRUI) :
 • Bobby Hamzar Rafinus, Anggota Dewan Komisaris / Ketua KPMRUI
 • Mahfud Sholihin, Anggota KPMRUI
 • Syaiful, Anggota KPMRUI

10.  DIREKSI
 Direksi dalam melaksanakan tugasnya harus mematuhi
Anggaran Dasar Perusahaan dan peraturan perundang-
undangan yang berlaku dan mempertanggungjawabkan
pelaksanaan tugasnya kepada Pemegang Saham. Direksi
terdiri atas enam Direktur, termasuk Direktur Utama dan
tiga anggota Direksi berasal dari kalangan di luar
Perusahaan. Adapun anggota Direksi tersebut terdiri dari :
 • Gilarsi W Setijono, Direktur Utama
 • Eddi Santosa, Direktur Keuangan
 • Agus F Handoyo, Direktur Surat dan Paket
 • Ira Puspadewi, Direktur Ritel dan Sumber Daya
 • Charles Sitorus, Direktur Teknologi
 • Noer Fajrieansyah, Direktur Hubungan Stratejik dan
Kelembagaan

11.  SEKRETARIS PERUSAHAAN
 Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab kepada Direksi yang bertugas
sebagai pejabat penghubung (liaison officer) dan menatausahakan serta
menyimpan dokumen Perusahaan, termasuk risalah Rapat Direksi
maupun Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Sekretaris Perusahaan
juga harus memastikan bahwa Perusahaan mematuhi peraturan tentang
persyaratan keterbukaan yang berlaku.
 Bagian Good Corporate Governance dan Manajemen Resiko merupakan
salah satu bagian di bawah Sekretaris Perusahaan yang berfungsi
mengendalikan implementasi Good Corporate Governance, termasuk
Internal Control System dan Risk Management, dan sebagai liaison
officer dalam penerapan Good Corporate Governance untuk menjamin
praktek-praktek pengelolaan Perusahaan secara baik, benar, transparan
dan profesional.
 SATUAN PENGAWASAN INTERNAL (SPI)
 Satuan Pengawasan Internal membantu Direksi untuk melakukan
pengujian secara periodik atas penerapan prinsip-prinsip Good
Corporate Governance dan efektifitas kegiatan melalui penilaian yang
independen

12.  1. Transparansi (Transparancy), adalah keterbukaan dalam
mengemukakan informasi materil dan relevan mengenai Perusahaan.
 2. Akuntabilitas (Accountability), adalah kejelasan fungsi, pelaksanaan
dan pertanggungjawaban masing-masing Organ dan seluruh jajaran
Perusahaan sehingga pengelolaan Perusahaan terlaksana secara efisien
dan efektif.
 3. Pertanggungjawaban (Responsibility), adalah kesesuaian di dalam
pengelolaan Perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang
berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.
 4. Kemandirian (Independency), adalah suatu keadaan di mana
Perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan
pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip
korporasi yang sehat.
 5. Kewajaran (Fairness), adalah keadilan dan kesetaraan di dalam
memenuhi hak-hak pemangku kepentingan (stakeholders) yang timbul
berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

13.  a. Perusahaan menerapkan standar etika dalam melakukan seluruh aktivitas bisnis berdasarkan prinsip¬-
prinsip Good Corporate Governance yang termaktub dalam kebijakan Perusahaan. Perusahaan menjalankan
operasional bisnis dengan lingkup kegiatan bisnis utama di bidang pelayanan jasa pos dan optimalisasi
pemanfaatan sumber daya yang dimiliki antara lain meliputi : (1) Layanan Komunikasi Tertulis dan/atau Surat
Elektronik; (2) Layanan Paket; (3) Layanan Logistik; (4) Layanan Transaksi Keuangan; (5) Layanan Keagenan Pos;
(6) Usaha Jasa Titipan; (7) Layanan Giropos; (8) Layanan lain Penunjang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Utama.
 b. Seluruh unit kerja di Kantor Pusat, Kantor Regional, Kantor Unit Pelaksana Teknis diwajibkan untuk
melakukan sosialisasi Pedoman Etika Bisnis dan Tata Perilaku ini untuk mempertahankan kejujuran, integritas
dan keadilan dalam seluruh aktivitas bisnis di lingkungan kerja masing¬-masing;
 c. Perusahaan melarang seluruh jajaran Perusahaan yang terdiri Dewan Komisaris, Direksi, Regional, seluruh
Unit Pelaksana Teknis serta pihak terkait melakukan transaksi yang bertentangan dengan hukum dan prinsip¬-
prinsip Good Corporate Governance;
 d. Perusahaan menerapkan fungsi pengawasan menggunakan audit berdasarkan norma dan peraturan yang
benar dan berlaku umum serta senantiasa mengupayakan agar pelanggaran atas norma-¬norma dan peraturan
yang berlaku dapat dikenai sanksi sesuai ketentuan, baik administrasi maupun hukum. Setiap unit kerja
berkewajiban untuk senantiasa menindaklanjuti setiap temuan hasil audit yang disampaikan oleh fungsi
pengawasan internal/eksternal;
 e. Kebijakan Perusahaan dalam menjaga integritas dalam aktivitas bisnis dan pekerja antara lain :
 a) Seluruh individu dan atau organ Perusahaan senantiasa wajib patuh terhadap hukum dan peraturan yang
berlaku di mana pun operasional Perusahaan dijalankan;
 b) Perusahaan senantiasa mengupayakan perolehan informasi melalui cara¬-cara yang sah dan menyimpan
serta menggunakannya sesuai dengan prinsip-prinsip etika bisnis yang berlaku;
 c) Perusahaan menghindari tindakan ilegal, penggunaan praktik yang tidak fair dan perilaku curang dalam
meraih laba;
 d) Segenap jajaran Perusahaan harus mengutamakan kepentingan Perusahaan dan menghindari benturan
kepentingan.

14.  ETIKA PERUSAHAAN DENGAN PEMEGANG SAHAM
 ETIKA PERUSAHAAN DENGAN KARYAWAN (
HUBUNGAN INDUSTRIAL)
 ETIKA PERUSAHAAN DENGAN KONSUMEN
 ETIKA PERUSAHAAN DENGAN PESAING
 ETIKA PERUSAHAAN DENGAN PENYEDIA BARANG DAN
JASA/REKANAN
 ETIKA PERUSAHAAN DALAM SISTEM PENGADAAN DAN
KONTRAK PEKERJAAN
 ETIKA PERUSAHAAN DALAM SISTEM PENGADAAN DAN
KONTRAK PEKERJAAN
 ETIKA PERUSAHAAN DENGAN KREDITUR/INVESTOR
 ETIKA PERUSAHAAN DENGAN PEMERINTAH
 ETIKA PERUSAHAAN DENGAN MASYARAKAT

15.  ETIKA PERUSAHAAN DENGAN MEDIA MASSA
 ETIKA PERUSAHAAN DENGAN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN
 ETIKA PERUSAHAAN DENGAN ORGANISASI
PROFESI

16.  Pemerintah sebagai pemilik BUMN sangat
berkepentingan untuk mengetahui kondisi
penerapan Good Corporate Governance pada
BUMN selama ini. PT Pos Indonesia (Persero)
bekerja sama dengan BPKP melakukan
penilaian (Assessment) Penerapan Good
Corporate Governance untuk tahun 2015
dengan hasil sebesar 83,617 %, Kategori
Predikat “Baik”.

17.  Dari penerapan praktik GCG di perusahaan
Pos Indonesia telah berjalan dengan baik
menurut dengan prinsip-prinsip GCG yang
ada serta dalam prinsip GCG kita lebih
mengarah kepada transparasi dan
akuntabilitas. karena hak pemegang saham
berhak memperoleh transparasi akan
informasi tentang perusahaan serta bisa
dipertanggungjawabkan serta dedikasi
perusahaan yang diberikan guna memenuhi
kepentingan banyak khalayak

18.  Untuk kedepanya Penerapan GCG di
perusahaan di Indonesia terutama Pos
Indonesia bisa lebih ditingkatkan lagi agar
pelanggaran terhadap praktik GCG semakin
minim dan semakin berintegrasi dalam
menerapkan kinerja dan disiplin dalam
perusahaan.

19.  http://www.posindonesia.co.id/index.php/good-corporate-
governance/ diakses 10 Juni 2017 pukul 12:00
 http://klikfinanceutama.blogspot.co.id/2013/11/pengertian-
konsep-good-corporate.html diakses 10 Juni 2017 Pukul
12:00