Good Corporate Governance

1. GOOD
CORPORATE
GOVERNACE

2. Good Corporate Governance
PENGERTIAN

3. Pengertian
 “Governance” berasal dari bahasa perancis “gubernance”
yang berarti pengendalian.
 Corporate Governance diterjemahkan sebagai tata kelola
atau tata pemerintahan perusahaan.

4. Menurut OECD
 Definisi Corporate Governance Menurut The Organization for
Economic Cooperation and Development (OECD) adalah
sistem yang dipergunakan untuk mengarahkan dan
mengendalikan kegiatan bisnis perusahaan.
 Corporate Governance mengatur pembagian tugas, hak dan
kewajiban mereka yang berkepentingan terhadap kehidupan
perusahaan termasuk para pemegang saham, Dewan
Pengurus, Para Manajer, dan semua anggota the
stakeholders non pemegang saham.

5. Menurut ASX
 Definisi Corporate Governance Menurut Australian Stock
Exchange (ASX) adalah sebagai sistem yang dipergunakan
untuk mengarahkan dan mengelola kegiatan perusahaan.
 Sistem tersebut mempunyai pengaruh besar dalam
menentukan sasaran usaha maupun upaya mencapai
sasaran tersebut.

6. Menurut Jill & Aris Solomon
 Definisi Corporate Governance adalah sebagai sistem yang
mengatur hubungan antara perusahaan (diwakili oleh Board
of Directors) dengan pemegang Saham.
 Corporate Governance juga mengatur hubungan dan
pertanggungan jawab atau akuntabilitas perusahaan kepada
seluruh anggota the stakeholders non-pemegang saham.

7. Tujuan
 Melindungi hak dan kepentingan Pemegang Saham.
 Melindungi hak dan kepentingan para anggota the
stakeholders non-pemegang saham
 Meningkatkan nilai perusahaan dan para pemegang saham
 Meningkatkan efisiensi dan efektifitas kerja dewan pengurus
atau Board of Directors dan manajemen Perusahaan
 Meningkatkan mutu hubungan Board of Directors dengan
manajemen senior perusahaan.

8. Manfaat
 Dapat Mencegah Praktek pengungkapan laporan keuangan
perusahaan kepada Pemegang Saham, investor, dan pihak
lain yang berkepentingan secara tidak transparan.
 Dapat melakukan bimbingan kepada manajemen
perusahaan agar lebih efektif
 Dapat mengarahkan dan mengendalikan kegiatan bisnis
perusahaan sesuai dengan tujuan yang diinginkan
pemiliknya

9. Good Corporate Governance
PERANAN

10. Prinsip Dasar
 Good Corporate Governance (GCG diperlukan untuk
mendorong terciptanya pasar yang efisien, transparan dan
konsisten dengan peraturan perundang-undangan.
 Oleh karena itu penerapan GCG perlu didukung Tiga (3) pilar
yang saling berhubungan yaitu:
• Negara
• Dunia Usaha
• Masyarakat

11. Peran Negara
 Negara dan perangkatnya menciptakan peraturan
perundang-undangan yang menunjang iklim usaha yang
sehat, efisien dan transparan, melaksanakan peraturan
perundang-undangan dan penegakan hukum secara
konsisten (consistent low enforcement)

12. Pedoman Pokok Pelaksanaan
Peranan Negara
 Melakukan koordinasi secara efektif antar penyelenggara
negara dalam penyusunan peraturan perundang-undangan
berdasarkan sistem hukum nasional dengan
memprioritaskan kebijakan yang sesuai dengan kepentingan
dunia usaha dan masyarakat.
 Mengikutsertakan dunia usaha dan masyarakat secara
bertanggung jawab dalam penyusunan peraturan perundang-
undangan.
 Menciptakan sistem politik yang sehat dengan
penyelenggaraan negara yang memiliki integritas dan
profesionalitas yang tinggi.

13.  Melaksanakan peraturan perundang-undangan dan
penegakan hukum secara konsisten.
 Mencegah terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme.
 Mengatur kewenangan dan koordinasi antar instansi yang
jelas untuk meningkatkan pelayanan masyarakat dengan
integritas yang tinggi dan mata rantai yang singkat serta
akurat dalam rangka mendukung terciptanya iklim usaha
yang sehat, efektif dan transparan.
 Memberlakukan peraturan perundang-undangan untuk
melindungi saksi dan pelapor yang memberikan informasi
mengenai suatu kasus yang terjadi pada perusahaan

14.  Mengeluarkan peraturan untuk menunjang pelaksanaan
GCG dalam bentuk ketentuan yang dapat menciptakan iklim
usaha yang sehat, efisien dan transparan.
 Melaksanakan hak dan kewajiban yang sama dengan
pemegang saham lainnya dalam hal Negara juga sebagai
pemegang saham perusahaan

15. Pedoman Pokok Pelaksanaan
Peranan Dunia Usaha
 Menerapkan etika bisnis secara konsisten sehingga dapat
terwujud iklim usaha yang sehat, efisien dan transparan.
 Bersikap dan berperilaku yang memperlihatkan kepatuhan
dunia usaha dalam melaksanakan peraturan perundang-
undangan.
 Mencegah terjadinya KKN
 Meningkatkan kualitas struktur pengelolaan dan pola kerja
perusahaan yang didasarkan pada asas GCG secara
berkesinambungan.

16.  Melaksanakan fungsi ombudsman untuk dapat menampung
informasi tentang penyimpanan yang terjadi pada
perusahaan. Fungsi ombudsman dapat dilaksanakan
bersama pada suatu kelompok usaha atau sektor ekonomi
tertentu.

17. Pedoman Pokok Pelaksanaan
Peranan Masyarakat
 Melakukan kontrol sosial dengan memberikan perhatian dan
kepedulian terhadap pelayanan masyarakat yang dilakukan
penyelenggara negara serta terhadap kegiatan dan produk
atau jasa yang dihasilkan oleh dunia usaha.
 Melakukan komunikasi dengan penyelenggara negara dan
dunia usaha dalam mengekspresikan pendapat dan
keberatan masyarakat.
 Mematuhi peraturan perundang-undangan dengan penuh
kesadaran dan tanggung jawab.

18. Good Corporate Governance
PRINSIP

19. Menurut OECD
 Landasan Hukum yang diperlukan untuk menjamin
penerapan GCG secara efektif.
 Hak Pemegang Saham dan fungsi pokok Kepemilikan
Perusahaan.
 Perlakuan Adil terhadap para pemegang saham.
 Peranan Stakeholders dalam Corporate Governance.
 Prinsip Pengungkapan informasi perusahaan secara
transparan.
 Tanggung jawab Dewan Pengurus.

20. Menurut ASX
 Membangun landasan kerja yang kuat bagi manajemen
perusahaan dan Direksi.
 Menyusun struktur organisasi Direksi.
 Mengembangkan kebiasaan mengambil keputusan yang etis
dan dapat dipertanggung jawabkan.
 Menjaga integritas laporan keuangan.
 Mengungkapkan semua informasi tentang kondisi dan
perkembangan perusahaan kepada pemegang saham
secara tepat waktu dan seimbang.

21.  Menghormati hak dan kepentingan paara pemegang saham.
 Menyadari adanya resiko bisnis dan mengelolanya secara
profesional.
 Mendorong peningkatan kinerja direksi dan manajemen
perusahaan.
 Menjamin pemberian balas jada pimpinan dan karyawan
perusahaan yang adil dan dapat dipertanggungjawabkan.
 Memahami hak dan kepentingan stakeholders yang sah.

22. Good Corporate Governance
AZAS

23.  Setiap perusahaan harus memastikan bahwa asas GCG
diterapkan pada setiap aspek bisnis dan disemua jajaran
perusahaan

24. Transparancy
 Prinsip Dasar
• Untuk menjaga obyektifitas dalam menjalankan bisnis,
perusahaan harus menyediakan informasi yang material
dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan
dipahami oleh pemangku kepentingan.
• Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk
mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan
oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang
penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang
saham, kreditur dan pemangku kepentingan lainnya.

25.  Pedoman Pokok Pelaksanaan
• Perusahaan harus menyediakan informasi secara tepat
waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan
serta mudah diakses oleh pemangku kepentingan sesuai
dengan haknya.

26. • Informasi yang harus diungkapkan meliputi, tetapi tidak
terbatas pada Visi, Misi, sasaran usaha dan strategi
perusahaan, kondisi keuangan, susunan dan kompensasi
pengurus, pemegang saham pengendali, kepemilikan
saham oleh anggota direksi dan anggota dewan komisaris
beserta anggota keluarganya dalam perusahaan dan
perusahaan lainnya, sistem manajemen resiko, sistem
pengawasan dan pengendalian internal, sitem dan
pelaksanaan GCG serta tingkat kepatuhannya, dan
kejadian penting yang dapat mempengaruhi kondisi
perusahaan.

27. • Prinsip keterbukaan yang dianut oleh perusahaan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan, kerahasiaan
perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan, rahasia jabatan, dan hak-hak pribadi.
• Kebijakan perusahaan harus tertulis dan secara
proposional dikomunikasikan kepada pemangku
kepentingan.

28. Accountability
 Prinsip Dasar
• Perusahaan harus dapat mempertanggung jawabkan
kinerjanya secara transparan dan wajar.
• Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur
dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap
memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan
pemangku kepentingan lain.
• Akuntanbilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk
mencapai kinerja yang berkesinambungan.

29.  Pedoman Pokok Pelaksanaan
• Perusahaan harus menerapkan rincian tugas dan
tanggung jawab masing-masing organ perusahaan dan
semua karyawan secara jelas dan selaras dengan visi,
misi, nilai-nilai perusahaan (corporate value), dan strategi
perusahaan.
• Perusahaan harus meyakini bahwa semua organ
perusahaan dan semua karyawan mempunyai kemampuan
sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan perannya
dalam pelaksanaan GCG.

30. • Perusahaan harus memastikan adanya sistem
pengendalian internal yang efektif dalam pengelolaan
perusahaan.
• Perusahaan harus memiliki ukuran kinerja untuk semua
jajaran perusahaan yang konsisten dengan sasaran usaha
perusahaan, serta memiliki sistem penghargaan dan
sanksi (reward and punishment system).
• Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya,
setiap organ perusahaan dan semua karyawan harus
berpegang pada etika bisnis dan pedoman perilaku (code
of Conduct) yang telah disepakati.

31. Responsilbilty
 Prinsip Dasar
• Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-
undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap
masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terperlihara
kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan
mendapat pengakuan sebagai good corporate citizen.

32.  Pedoman Pokok Pelaksanaan
• Organ perusahaan harus berpegang pada prinsip kehati-
hatian dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan
perundang-undangan, anggaran dasar dan peraturan
perusahaan (by laws).
• Perusahaan harus melaksanakan tanggung jawab sosial
dengan antara lain peduli terhadap masyarakat dan
kelestarian lingkungan terutama disekitar perusahaan
dengan membuat perencanaan dan pelaksanaan yang
memadai.

33. Independency
 Prinsip Dasar
• Untuk melancarkan pelaksanaan asas GCG, perusahaan
harus dikelola secara independen sehingga masing-
masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan
tidak dapat dintervensi oleh pihak lain.

34.  Pedoman Pokok Pelaksanaan
• Masing-masing organ perusahaan harus menghindari
terjadinya donimasi oleh pihak manapun, tidak terpengaruh
oleh kepentingan tertentu, bebas dari benturan
kepentingan (conflict of interest) dan dari segala pengaruh
atau tekanan, sehingga pengambilan keputusan dapat
dilakukan secara objektif.
• Masing-masing organ perusahaan harus melaksanakan
fungsi dan tugasnya sesuai dengan anggaran dasar dan
peraturan perundang-undangan , tidak saling mendominasi
dan atau melempar tanggung jawab antara satu dengan
yang lainnya

35. Fairness
 Prinsip Dasar
• Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus
senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham
dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas
kewajaran dan kesetaraan.

36.  Pedoman Pokok Pelaksanaan
• Perusahaan harus memberikan kesempatan kepada
pemangku kepentingan untuk memberikan masukan dan
menyampaikan pendapat bagi kepentingan perusahaan
serta membuka akses terhadap informasi sesuai dengan
prinsip transparansi dalam lingkup kedudukan masing-
masing.
• Perusahaan harus memberikan perlakuan yang setara
dan wajar kepada pemangku kepentingan sesuai dengan
manfaat dan kontribusi yang diberikan kepada
perusahaan.

37. • Perusahaan harus memberikan kesempatan yang sama
dalam penerimaan karyawan, berkarir dan melaksanakan
tugasnya secara profesional tanpa membedakan suku,
agama, ras, golongan, gender, dan kondisi fisik.

38. Good Corporate Governance
PEMAHAMAN MELALUI 5G + 1H

39. Pemahaman
WHAT
WHY
WHEREWHEN
WHO
HOW

40.  Pengertian
Adalah suatu peraturan yang dibuat oleh
suatu perusahaan itu sendiri yang
dijalankan oleh stakeholder dalam
perusahaan, bertujuan untuk menciptakan
citra baik perusahaan dimata para
investor dan masyarakat.
 Principles
1. Transparency (Keterbukaan Informasi)
2. Independence (Kemandirian)
3. Accountability (Dapat
Dipertanggungjawabkan)
4. Responsibility (Pertanggungjawaban)
5. Fairness (Kewajaran)
WHAT

41.  Alasan
• Penerapan GCG memiliki
tujuan dan manfaat bagi
perusahaan itu sendiri yang
menerapkan GCG
• Sebagai Badan Usaha
maupun sebagai Milik
Negara, karena penerapan
GCG akan mampu
meningkatkan nilai
perusahaan. Pada
gilirannya meningkatkan
kontribusi bagi negara.
WHY

42.  Dimana
• Penerapan GCG
dilaksanakan di wilayah
tempat para stakeholder
melaksanakan praktek
bisnisnya baik di pusat
maupun di cabang/daerah.
• Pada hakikatnya dimana saja
para stakeholder perusahaan
berada, disitu kegiatan
penerapan GCG
dilaksanakan.
WHERE

43.  Kapan
• Penerapan GCG
dilakukan mulai Sekarang
dan Selamanya
WHEN

44.  7 Key persons
1. Pemegang saham
2. Komisaris / Dewan Pengawas
3. Direksi
4. Manajer
5. Sekertaris Perusahaan
6. Satuan Pengawas Intern
7. Tim penerapan GCG
WHO

45.  Tahapan Proses GCG :
1. Tahap Comperhension
(pemahaman secara mendalam)
2. Tahap Consolidation (konsolidasi
manusia dan sistem)
3. Tahap Continuous improvement
(perbaikan terus menerus)
HOW