Dokumen tersebut membahas tentang Governance Rating yang merupakan indikator penilaian tata kelola perusahaan atau pemerintahan berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Governance Rating menggambarkan kinerja suatu organisasi dan hampir tidak ada kekurangan yang dinilai. Dokumen ini juga membahas konsep dan kritik Governance Rating di Indonesia serta rekomendasi untuk mewujudkan tata kelola yang baik.

1. BUSINESS ETHIC AND GOOD GOVERNANCE
Governance Rating
Dosen Pengampu :
Prof. Dr. Hapzi Ali, CMA
Nama : Poltak Bobby Handoko Sirait
NIM : 55117110067
Program Magister Manajemen
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MERCUBUANA
JAKARTA
2017

2. Page 2 of 5
Governance Ratings
Governace Rating merupakan indikator penilaian penilaian terhadap suatu perusahaan atau
pemerintahan berdasarkan Prinsip tata kelola perusahaan. Memiliki beberapa tingkat
pengukuran dengan cara mengiidentifikasi dan secara aktif mengelola semua risiko tata
kelola perusahaan yang signifikan melalui kontrol internal yang komprehensif dalam sistem
manajemen. Governance Rating menggambar kinerja perusahaan atau pemerintahan yang
dianggap mewakili praktik terbaik, dan hampir tidak ada kekurangan di bidang mana pun
yang dinilai.
Fungsi governance rating di tempat saya bekerja secara umum sama dengan di tempat atau
perusahaan lain, yaitu sebagai tolak ukur sejauh mana good government governance
dilaksanakan, yang akan memberikan gambaran kepada pemangku kepentingan dan
pelaksana kepentingan sebagai bahan evaluasi. Konsep yang dipakai di tempat saya bekerja
dalam governance rating sangat banyak menggunakan formulir untuk mengetahui
sejauhmana standar-standar tatakelola terpenuhi atau tidak. kemudian hasilnya juga
dikembalikan kepada para pelaksana kepentingan sebagai bahan evaluasi dalam pelaksanaan
tatakelola mendatang. Saya merekomendasikan sebaiknya ada komitment tinggi dari pihak-
pihak yang berkaitan dalam urusan tatakelola, sehingga tatakelola yang baik menjadi prioritas
dalam melaksanakan aktivitas di setiap sub-bagian kerja. karena suatu konsep atau sistem
yang baikpun tidak akan berpengaruh banyak terhadap peningkatan governance rating tanpa
adanya komitment dari pihak-pihak yang bersangkutan.
Konsep Governance Rating di Indonesia :
Penilaian Tata Kelola Perusahaan atau corporate governance Rating (CGR) dimaksudkan
untuk menunjukkan tingkat relatif dimana organisasi menerima dan mengikuti peraturan dan
pedoman praktik tata kelola perusahaan. Praktik tata kelola perusahaan yang lazim di
perusahaan mencerminkan distribusi hak dan tanggung jawab di antara berbagai peserta
dalam organisasi seperti Dewan, manajemen, pemegang saham dan pemangku kepentingan
keuangan lainnya, dan peraturan dan prosedur yang ditetapkan dan diikuti untuk mengambil
keputusan mengenai urusan perusahaan. Penekanan CGR pada praktik bisnis perusahaan dan

3. Page 3 of 5
standar pengungkapan kualitas yang memenuhi persyaratan regulator dan adil dan transparan
bagi pemangku kepentingan keuangannya. Penekanan Penilaian Nilai Pemangku Nilai ICRA
dan Tata Kelola (SVG), di sisi lain, terkait dengan pengelolaan nilai dan nilai bagi semua
pemangku kepentingan sebuah perusahaan, selain praktik tata kelola perusahaan. Penilaian
SVG mempertimbangkan kinerja aktual perusahaan dan akrual dari keuntungan kinerja
tersebut di antara semua pemangku kepentingannya, terlepas dari kualitas praktik tata kelola
perusahaan. Ini adalah penilaian gabungan dari penciptaan dan pengelolaan nilai pemangku
kepentingan dan kualitas praktik tata kelola perusahaan yang menentukan Peringkat SVG.
ICRA's CGR dan SVG Ratings dapat membantu perusahaan yang dinilai dalam
mengumpulkan dana; Daftar di bursa saham; Berurusan dengan pihak ketiga seperti kreditur;
Memberikan kenyamanan kepada regulator; Memperbaiki citra / kredibilitas; Meningkatkan
penilaian; Dan memperbaiki praktik tata kelola perusahaan melalui benchmarking.
Kritik Governance rating di Indonesia :
Good Governance sendiri merupakan prinsip yang sangat universal, sehingga menjadi
rujukan bagi semua umat beragama, serta dapat ditemukan pada kultur budaya manapun. Hal
yang membedakan praktik Good Corporate Governance di suatu negara adalah Good
Governance sebagai sistem, karena harus selalu menyesuaikan dengan sistem hukum,
keadaan dan perkembangan kemajuan, serta kultur bangsa itu sendiri. Didalam menerapkan
governance yang baik, diperlukan pendekatan yang berbeda-beda, disesuaikan dengan
keadaan dan waktu.
Pendekatan yang dilakukan ada dua yaitu pendekatan yang mengikuti akan aturan atau
sistem, dibanding pendekatan etika (Hard Law) dan pendekatan yang lebih menekankan pada
tidak terlalu sarat akan aturan tetapi lebih pada pendekatan etika (Soft Law). Sebagai contoh,
Amerika dan Singapura lebih memilih pendekatan Hard Law, sedangkan negara-negara
Skandinavia, Inggris dan Australia lebih memilih pendekatan Soft Low (Daniri, 2008).

4. Page 4 of 5
Rekomendasi dalam mewujudkan Good Corporate Governance (GCG) :
Agar pelaksanaan tata kelola yang baik dapat berjalan secara efektif, di perlukan proses
keikutsertaan semua pihak dalam perusahaan pembiayaan. Untuk itu, tahapan tahapan yang
harus di lakukan perusahaan pembiayaan antara lain :
1. Membangun pemahaman, kepedulian dan komitmen untuk melaksanakan tata kelola
yang baik oleh semua anggota direksi, dewan komisaris, serta pemegang saha
pengendali, dan semua pegawai.
2. Melakukan kajian terhadap kondisi perusahaan pembiayaan berkaitan dengan
pelaksanaan tata kelola yang baik dan tindakan korektif yang di perlukan.
3. Melakukan internalisasi pelaksanaan tata kelola yang baik sehingga terbentuk rasa
memiliki dari semua pihak dalam perusahaan, serta pemahaman atas pelaksanaan
pedoman tata kelola yang baik dalam kegiatan sehari hari.
4. Melakukan penilaian mandiri ( self assessment ) untuk memastikan penerapan tata
kelola yang baik secara berkesinambungan.

5. Page 5 of 5
DAFTAR PUSTAKA
Hapzi Ali, 2017, Governance Rating, Modul Perkuliahan, Universitas Mercu Buana, Jakarta
Daniri, 2008, ”Saatnya Berubah Dengan GCG”, Bisnis Indonesia, Edisi: 30-MAR- 2008