Good Coorporate Governance Garuda Ailines

1. Tio Kharisma Yunanto
55117120109
Bussiness Ethic & Good Governance
Mercubuana
2018

2. Company Vision
Value-Driven Aviation Group, Bringing Indonesian Hospitality to
the World (US$3.5 Billion)
Company Mission
 Shareholder : Maximize group value for better shareholder return
among regional airlines,
 Customer : by delivering excellent Indonesian hospitality and
world best experiences to customers,
 Process : while implementing cost leadership & synergy within
group,
 Employee : and by engaging passionate & proud employee in one
of the most admired company to work for in Indonesia

3. Garuda
Indonesia
Values
eFficient &
effective
Loyalty
customer
centricitY
Integrity
Honesty &
openness

4.  Perusahaan memiliki komitmen penuh untuk
senantiasa menerapkan prinsip-prinsip Tata
Kelola Perusahaan yang baik atau Good
Corporate Governance (GCG) dalam kegiatan
usahanya.
 Komitmen ini dilaksanakan oleh Perusahaan
dengan selalu berupaya untuk terus melakukan
perbaikan dalam penerapan GCG, agar
Perusahaan selalu mendapatkan kepercayaan dari
stakeholders (pemangku kepentingan), memiliki
kinerja unggul dan dapat tumbuh secara
berkesinambungan (sustainable growth) dan
memperoleh keuntungan (profit).

6.  Direksi merupakan organ perseroan terbatas yang bertugas untuk melaksanakan
tugas pengurusan Perseroan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan
dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sementara itu, Dewan
Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas untuk melaksanakan
pengawasan atas kebijakan kepengurusan Perseroan dan kegiatan usaha
Perseroan serta untuk memberikan nasihat kepada Direksi sebagaimana diminta
atau ketika diperlukan dalam rangka memastikan Perseroan dikelola sesuai
dengan maksud dan tujuan usahanya. Direksi dan Dewan Komisaris wajib, dengan
itikad baik dan tanggung jawab penuh, melaksanakan tugasnya untuk
kepentingan Perseroan.
 Sebagai BUMN yang seluruh sahamnya tercatat di Bursa, maka dalam rangka
menerapkan prinsip Good Corporate Governance dan untuk memenuhi
kepentingan pemangku kepentingan, Direksi dan Dewan Komisaris, perusahaan
telah menyusun Board Manual sebagai pedoman kerja bagi Direksi dan Dewan
Komisaris dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya untuk kepentingan
terbaik bagi Perseroan

9.  Peraturan Pasar Modal mewajibkan perseroan sebagai
perusahaan terbuka yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia
(BEI) untuk mengangkat seorang Sekretaris Perusahaan
dan menyediakan akses terhadap seluruh informasi
material tentang perseroan terbuka terkait dengan prinsip
keterbukaan informasi dan transparansi.
 Kewajiban membentuk Corporate Secretary juga berlaku
bagi Perseroaaan sebagai BUMN sebagaimana diatur dalam
Permen BUMN No. PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan
Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (GCG) pada BUMN.

10.  Piagam Internal Audit disiapkan sebagai
landasan bagi unit Internal Audit untuk
melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya
secara kompeten, independen dan
bertanggungjawab sehingga dapat diterima
oleh semua pihak serta dalam rangka
mewujudkan Unit Internal Audit yang
profesional dan independen sekaligus
sebagai mitra bagi Manajemen dalam upaya
mencapai visi dan misi perusahaan.

11. Perusahaan memiliki 3 (tiga) Komite Komisaris,
yaitu:
 Komite Audit;
 Komite Pengembangan Usaha dan
Pemantauan Risiko; dan
 Komite Nominasi dan Remunerasi
Komite Komisaris dibentuk untuk mendorong
penerapan prinsip-prinsip GCG secara
konsisten.

13.  kode Etik Perseroan dituangkan dalam Etika
Bisnis dan Etika Kerja PT Garuda Indonesia
(Persero) Tbk., yang diresmikan pada 10 Februari
2011 ditandai dengan penandatanganan
Komitmen oleh Direksi, Dewan Komisaris, Pejabat
Vice President, dan GM Kantor Cabang. Buku
Etika Bisnis dan Etika Kerja Perseroan telah
disahkan dengan Surat Keputusan Direktur
Utama Perseroan pada 11 Maret 2011 dan
diperbaharui dengan Surat Keputusan Direktur
Utama Perseroan tanggal 07 Oktober 2015.

14.  Etika Bisnis dan Etika Kerja berlaku bagi
setiap level organisasi di Perseroan mulai dari
Dewan Komisaris, Direksi, pejabat struktural
dan seluruh staf non struktural. Etika bisnis
dan Etika Kerja disosialisasikan kepada
seluruh level organisasi melalui acara tatap
muka secara langsung, tulisan-tulisan pada
media intra pegawai dan situs resmi
Perseroan.

15.  Nilai-nilai budaya Perseroan SINCERITY menjadi
akar dari penerapan dan penegakan etika bisnis
dan etika kerja di Perseroan. Perseroan
melakukan upaya sosialisasi, internalisasi, dan
pemantauan secara konsisten agar Pedoman
Etika Bisnis dan Etika Kerja benar-benar
mendasari sikap dan perilaku kerja pegawai
sehari-hari.
 People Manager berperan sebagai role model
dalam penegakan dan penerapan kode etik.
Sistem pelaporan dalam penegakan etika bisnis
juga dibangun agar Insan Garuda Indonesia
selalu menghindarkan diri dari hal-hal yang tidak
diperbolehkan Perseroan melalui penerapan WBS.

16. Whistle Blowing System
 Sejak 2010, Perseroan telah membangun sistem pelaporan pelanggaran berbasis
web yang dikenal dengan nama WBS (Whistle Blowing System). Penerapan WBS
Perseroan disahkan berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama Perseroan.
 WBS (Whistle Blowing System) merupakan penyempurnaan dari sistem penanganan
laporan dugaan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) yang dijalankan Perseroan
sejak tahun 2006 dan disesuaikan dengan Pedoman WBS yang diterbitkan oleh
Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG). Pengembangan WBS merupakan
salah satu upaya Perseroan untuk menegakkan etika bisnis dan etika kerja, serta
upaya pemberantasan KKN. Sistem WBS memungkinkan seluruh Insan Garuda
Indonesia dan para pemangku kepentingan lainnya untuk menyampaikan laporan
dugaan tindakan pelanggaran dan kecurangan (fraud) dan bentuk pelanggaran
etika lainnya yang terjadi di Perseroan.
 Pelapor dapat melaporkan secara online melalui sistem berbasis web dengan
alamat whistleblower.garuda-indonesia.com. Dalam penerapan WBS, Perseroan
memiliki kebijakan yang menjamin perlindungan atas identitas diri pelapor dan
akan menggunakan berbagai cara untuk menjaga kerahasiaan identitas pelapor.
Hal ini dimaksudkan untuk mendorong pelaporan pelanggaran yang terjadi di
Perseroan dan menjamin keamanan pelapor maupun keluarganya.