Corporate Governance

1. JURUSAN MAGISTER MANAJEMEN
FAKULTAS PASCA SARJANA
UNIVERSITAS MERCU BUANA
Nama : Royhan Jamaan
NIM : 55118110087
Mata Kuliah : Business Ethic and Good Governance
Dosen Pengampu : Prof. Dr. Hapzi Ali, Ir, MM, CMA, MPM
CORPORATE GOVERNANCE
Tata Kelola Perusahaan (corporate governance) merupakan sebuah rangkaian proses,
kebiasaan, kebijakan, aturan, dan institusi yang memengaruhi pengarahan, pengelolaan, serta
pengontrolan suatu perusahaan atau korporasi. Tata kelola perusahaan juga mencakup hubungan
antara para pemangku kepentingan (stakeholder) yang terlibat serta tujuan pengelolaan perusahaan.
Pihak-pihak utama dalam tata kelola perusahaan adalah pemegang saham, manajemen, dan dewan
direksi. Pemangku kepentingan lainnya termasuk karyawan, pemasok, pelanggan, bank dan kreditor
lain, regulator, lingkungan, serta masyarakat luas.
Penerapan Corporate Governance merupakan salah satu faktor yang penting diterapkan untuk
menjaga keberlangsungan usaha perusahaan. Penerapan GCG juga secara konsisten dapat
menciptakan stabilitas perusahaan yang kondusif, dapat meningkatkan performa perusahaan, serta
dapat mengoptimalkan nilai – nilai pemegang saham dengan tetap memperhatikan pemenuhan
kewajiban terhadap pemangku kepentingan.
Tata kelola perusahaan adalah faktor utama bagi perusahaan agar dapat mencapai kinerja
dalam jangka panjang dan pertumbuhan perusahaan yang unggul juga berkesinambungan. Salah satu
topik utama dalam tata kelola perusahaan adalah menyangkut masalah akuntabilitas dan tanggung
jawab mandat, khususnya implementasi pedoman dan mekanisme untuk memastikan perilaku yang
baik dan melindungi kepentingan pemegang saham. Fokus utama lain adalah efisiensi ekonomi yang
menyatakan bahwa sistem tata kelola perusahaan harus ditujukan untuk mengoptimalisasi hasil
ekonomi, dengan penekanan kuat pada kesejahteraan para pemegang saham. Ada pula sisi lain yang
merupakan subjek dari tata kelola perusahaan, seperti sudut pandang pemangku kepentingan, yang
menuntut perhatian dan akuntabilitas lebih terhadap pihak-pihak lain selain pemegang saham,
misalnya karyawan atau lingkungan.
Shleifer dan Vishny dalam Hapzi (2019) menyatakan bahwa corporate governance yang
merupakan konsep yang didasarkan pada teori keagenan, diharapkan bisa berfungsi sebagai alat
untuk memberikan keyakinan kepada para investor bahwa mereka akan menerima return atas dana
yang telah mereka investasikan. Corporate governance berkaitan dengan bagaimana para investor

2. yakin bahwa manajer akan memberikan keuntungan bagi mereka, yakin bahwa manajer tidak akan
mencuri/menggelapkan atau menginvestasikan ke dalam proyek-proyek yang tidak menguntungkan
berkaitan dengan dana/kapital yang telah ditanamkan oleh investor, dan berkaitan dengan bagaimana
para investor mengontrol para manajer. Dengan kata lain corporate governance diharapkan dapat
berfungsi untuk menekan atau menurunkan biaya keagenan (agency cost).
Berkaitan dengan masalah keagenan, corporate governance yang merupakan konsep yang
didasarkan pada teori keagenan, diharapkan bisa berfungsi sebagai alat untuk memberikan keyakinan
kepada para investor bahwa mereka akan menerima return atas dana yang telah mereka investasikan.
Kemunculan istilah corporate governance digawangi oleh Cadbury pada tahun 1992. Pada awalnya,
Cadbury Committee mendefinisikan corporate governance sebagai suatu paket kebijakan yang
memuat uraian hubungan antara para pemegang saham, manajer, kreditur, pemerintah, pekerja dan
stakaholders lain, baik secara internal maupun eksternal, sebagai suatu bentuk tanggung jawab.
Dengan melaksanakan corporate governance, manfaat yang bisa dipetik antara lain :
meningkatkan kinerja perusahaan, mengembalikan kepercayaan investor, dan pemegang saham akan
merasa puas dengan kinerja perusahaan ( Rahadian : 2009). Beberapa manfaat lainnya yang dapat
diperoleh dengan dilaksanakannya corporate governance berdasarkan Forum for Coporate
Governance in Indonesia (FCGI) (2001:4), antara lain :
1) Meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih
baik, meningkatkan efisiensi operasional perusahaan serta lebih meningkatkan pelayanan kepada
stakeholders.
2) Mempermudah diperolehnya dana pembiayaan yang lebih murah dan tidak rigid (karena faktor
kepercayaan) yang pada akhirnya akan meningkatkan corporate value.
3) Mengembalikan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia.
4) Pemegang saham akan merasa puas dengan kinerja perusahaan karena sekaligus akan
meningkatkan shareholder’s value dan dividen. Khusus bagi BUMN akan dapat membantu
penerimaan bagi APBN terutama dari hasil privatisasi.Hingga saat ini masih ditemui definisi yang
bermacam-macam tentang Good Corporate Governance atau GCG.
Sementara prinsip tata kelola perusahaan atau Pedoman Umum Tata Kelola Perseroan yang
Baik yang ditetapkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) yang menerapkan lima pilar
dasar GCG, Transperancy (Keterbukaan), Accountability (Akuntabilitas), Responsibility
(Pertanggungjawaban), Independency (Independensi), Fairness (Kesertaan dan Kewajaran) – TARIF,
merupakan prinsip yang dipegang oleh Perseroan (http://www.firstmedia.co.id/corporate-
governance/prinsip-tata-kelola-perusahaan).
Keterbukaan
Sebagai perusahaan publik, Perseroan wajib menjaga obyektivitas dalam menjalankan
kegiatan usahanya dengan cara menyediakan materi informasi yang relevan kepada para pemegang
saham dan pemangku kepentingan. Perseroan juga harus memastikan ketersediaan informasi yang
tepat waktu, memadai, jelas, akurat, serta mudah diakses.
Akuntabilitas
Perseroan sebagai perusahaan publik menerapkan pilar akuntabilitas sebagai bentuk
pertanggungjawaban Perseroan kepada para pemegang saham dan pemangku kepentingan untuk

3. menunjukan pengelolaan Perseroan dilakukan dengan benar, terukur, dan sesuai kepentingan
Perseroan, tanpa mengesampingkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan.
Dalam penerapannya, penetapan kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban
masingmasing bagian dalam Perseroan, sama pentingnya dengan memastikan bahwa semua bagian
dalam Perseroan dan karyawan memiliki kompetensi yang memadai, sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab, serta perannya dalam kegiatan usaha Perseroan.
Pertanggungjawaban
Sebagai perusahaan, Perseroan memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan usahanya
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kepatuhan Perseroan terhadap
peraturan perundang-undangan ini menjamin kenyamanan para pelanggan Perseroan dalam
menikmati layanan. Di sisi lain, Perseroan dapat menjalankan kegiatan usahanya dengan lancar dan
mencapai
kesinambungan usahanya. Untuk memastikan pelaksanaan ketaatan terhadap peraturan perundang-
undangan yang berlaku, salah satu langkah Perseroan adalah dengan memiliki Sekretaris Perusahaan
yang bekerjasama dengan Divisi Hukum Perseroan (Corporate Legal Division). Langkah ini dipandang
perlu setiap dan seluruh kegiatan Perseroan dipastikan sesuai dengan Anggaran Dasar, Peraturan
Perseroan, dan peraturan-peraturan di bidang pasar modal. Perseroan menekankan penerapan
prinsip kehatihatian dalam setiap aktivitasnya.
Independensi
Sebagai upaya mewujudkan independensi, Perseroan telah menunjuk beberapa pihak
independen yang memiliki reputasi tinggi untuk duduk dalam Dewan Komisaris dan Direksi, serta
memberikan peran yang maksimal bagi Komite Audit Perseroan dalam melakukan pengawasan
terhadap jalannya kegiatan usaha Perseroan. Langkah Perseroan tersebut untuk memastikan Pilar
Independensi diterapkan dalam pengelolaan Perseroan, sehingga tidak saling mendominasi, tidak
terpengaruh oleh kepentingan tertentu, serta bebas dari berbagai kepentingan, dalam pengambilan
keputusan akan selalu obyektif dan menghasilkan output yang optimal bagi kepentingan pemegang
saham, pemangku kepentingan, dan para karyawan. Tentu saja, prinsip independensi ini dengan
mempertimbangkan masukan pendapat atau saran dari konsultan hukum, sumber daya manusia, dan
konsultan independen lainnya.
Kesetaraan dan Kewajaran
Pilar kelima dari Pedoman Umum Tata Kelola Perseroan yang Baik yang ditetapkan oleh
Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG), Kesetaraan dan Kewajaran diterapkan Perseroan,
diantaranya Perseroan senantiasa memberikan kesempatan yang wajar kepada setiap pihak untuk
mengakses informasi Perseroan sesuai dengan prinsip keterbukaan (transparency) dalam lingkup
kedudukan masing-masing pihak, sesuai dengan manfaat dan kontribusi yang diberikan oleh otoritas
pasar modal, komunitas pasar modal, dan pemangku kepentingan kepada Perseroan. Prinsip
kesetaraan juga diterapkan oleh Perseroan untuk setiap individu yang kompeten serta berkemauan
dan berdedikasi tinggi untuk berkarya demi kemajuan Perseroan. Perkembangan karir masing-masing
karyawan Perseroan tidak dibedakan berdasarkan suku, agama, ras, golongan, gender, dan kondisi
fisik. Perseroan senantiasa menjaga dan memperhatikan keseimbangan antara hak dan kewajiban
karyawan secara adil dan wajar.
Implikasi GCG Pada Bank Cimb Niaga
Penerapan GCG di CIMB Niaga merujuk pada beberapa ketentuan yang berlaku, baik dalam
skala nasional maupun internasional antara lain meliputi:

4. 1. Beberapa Undang-undang Republik Indonesia, khususnya mengenai Pasar Modal, Perbankan dan
Perseroan Terbatas;
2. Berbagai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK), khususnya mengenai Penerapan dan Pedoman
Tata Kelola, Laporan Tahunan, dan lain-lain;
3. Roadmap Tata Kelola Perusahaan Indonesia yang disampaikan melalui siaran pers OJK tanggal 4
Februari 2014;
4. ASEAN Corporate Governance (CG) Scorecard yang dikeluarkan oleh ASEAN Capital Market Forum
(ACMF);
5. Anggaran Dasar Perusahaan dan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);
6. Kebijakan Bank (Kebijakan Pokok Perusahaan, Kode Etik & Perilaku Kepegawaian, Kebijakan, dan
Standar Prosedur Operasional).
Pada implementasinya, CIMB Niaga telah memiliki Pedoman Tata Kelola CIMB Niaga yang
diatur dalam Kebijakan Pokok Perusahaan (Corporate Policy Manual) versi 01 tahun 2016 yang
merupakan kebijakan tertinggi di CIMB Niaga. Sebagaimana tercantum dalam Kebijakan Pokok
Perusahaan, Tata Kelola Perusahaan dijalankan dengan berasaskan Transparansi, Akuntabilitas,
Responsibilitas, Independensi serta Kewajaran dan Kesetaraan (TARIF). Selain itu, Kebijakan Pokok
Perusahaan juga didukung oleh kebijakan-kebijakan lain terkait tata kelola seperti Kode Etik & Perilaku
Kepegawaian, Pedoman dan Tata Tertib Kerja (Piagam), Kebijakan Whistleblowing, Kebijakan Conflict
Management maupun berbagai kebijakan operasional lainnya. Kebijakan-kebijakan tersebut
merupakan pondasi sekaligus menunjukkan omitmen CIMB Niaga dalam penerapan prinsip prinsip
tata kelola secara berkelanjutan.
EMPAT PILAR TATA KELOLA
Governance Commitment
CIMB Niaga menjalankan governance commitment yang diwujudkan dengan komitmen
Dewan Komisaris, Direksi, beserta seluruh unit kerja Bank untuk menerapkan dan menegakkan Tata
Kelola CIMB Niaga.
Governance Structure
Governance structure memiliki keterkaitan dengan struktur dan infrastruktur Tata Kelola yang
memadai agar proses penerapan prinsip GCG menghasilkan pencapaian yang sesuai dengan harapan
para emangku kepentingan (stakeholders). CIMB Niaga memiliki struktur Tata Kelola yang terdiri dari
organ utama, organ pendukung, dan infrastruktur GCG.
Organ utama meliputi Rapat Umum Pemegang Saham, Dewan Komisaris, dan Direksi.
Sedangkan organ pendukung terdiri dari Komite-Komite Tingkat Dewan Komisaris, Komite-Komite
Tingkat Direksi, Sekretaris Perusahaan, Unit Bisnis/Unit Kerja, serta Unit Independen. Adapun yang
termasuk infrastruktur GCG antara lain Peraturan Perusahaan, Kode Etik & Perilaku Kepegawaian,
Kebijakan dan Prosedur Tata Kelola.

5. Governance Process
CIMB Niaga senantiasa memastikan governance process dilakukan melalui prosedur dan
mekanisme yang terstruktur dan sistematis guna menghasilkan outcome yang memenuhi prinsip Tata
Kelola. Governance process di lingkungan CIMB Niaga didukung oleh kecukupan struktur dan
infrastruktur Tata Kelola untuk menghasilkan outcome yang sesuai dengan harapan pemangku
kepentingan.
Governance Outcome
Komitmen menyeluruh atas penerapan Tata Kelola terlihat dari governance structure dan
governance process yang efektif sehingga memberikan pengaruh positif terhadap penciptaan nilai
(value creation) dan keberlangsungan bisnis Bank (sustainability) dalam jangka panjang yang sejalan
dengan harapan para pemangku kepentingan.
Keberlangsungan usaha Bank yang didukung dengan kepercayaan para pemangku
kepentingan, akan senantiasa meningkatkan kontribusi CIMB Niaga bagi seluruh masyarakat dan
lingkungan. Karena itu, CIMB Niaga berkomitmen untuk senantiasa menempatkan tata kelola sebagai
fondasi utama dalam menjalankan bisnis, serta untuk mempertahankan eksistensi Bank dalam
menghadapi tantangan dan persaingan usaha dalam industri perbankan.
CIMB Niaga juga akan senantiasa menerapkan seluruh prinsip tata kelola yaitu Transparency,
Accountability, Responsibility, Independency dan Fairness (TARIF).

6. SUMBER
Cimb Niaga. Laporan Keuangan, 2018
First Media, http://www.firstmedia.co.id/corporate-governance/prinsip-tata-kelola-perusahaan
(diakses pada 7 Juli 17.09)
Hapzi Ali, 2019. Modul BE & GG, Univeristas Mercu Buana.
Rahadian, Hidayat, 2009, Memahami Konsep Tata Kelola Perusahaan Yang Sehat (Good Corporate
Governance), STIAMI, Jakarta
Triyuwono, Edwin, 2017, Manfaat Penerapan Tata Kelola Perusahaan, Universitas Atma Jaya,
Makassar