Budaya Perusahaan dan GCG
Prinsip GCG
Organization for Economic Coorporation and Development (OECD) memberlakukan prinsip-prinsip GCG
untuk menciptakan lingkungan kondusif terhadap perlindungan sektor usaha yang efisien
berkesinambungan mencakup 5 bidang.
Meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan
yang lebih baik, meningkatkan efisiensi operasional perusahaan serta lebih
meningkatkan pelayanan kepada stakeholders. Perusahaan yang berhasil menerapkan
GCG, maka akan terciptalah citra sebagai sebuah perusahaan yang berhasil, yaitu
meningkatkan trust dan dalam rangka mewujudkan sustainable company.
Meningkatkan corporate value sebagaimana yang
diungkapkan oleh Tjager et.al. (2003) bahwa secara
teoritik, praktik GCG dapat meningkatkan nilai
(valuation) perusahaan dengan meningkatkan kinerja
keuangan mereka, mengurangi resiko yang mungkin
dilakukan oleh dewan dengan keputusan-keputusan
yang menguntungkan diri sendiri.
Meningkatkan kepercayaan investor.
Sebagaimana diungkapkan oleh Newell dan
Wilson (2002) pada intinya bahwa praktik
GCG yang dijalankan dengan baik dapat
meningkatkan kepercayaan investor dan
sebaliknya penerapan GCG yang buruk akan
menurunkan tingkat kepercayaan mereka.
Pemegang saham akan merasa puas dengan kinerja
perusahaan karena sekaligus akan meningkatkan
shareholders value dan dividen dengan tujuan akhir yaitu
tercapainya stakeholder satisfaction yang meliputi task
satisfaction dan employee satisfaction.
Pendapat senada disampaikan oleh Agoes (2009), bahwa penerapan konsep GCG merupakan salah
satu upaya untuk memulihkan kepercayaan para investor dan institusi terkait di pasar modal.
Tujuan untuk meningkatkan kinerja organisasi serta mencegah atau memperkecil praktek
manipulasi dan kesalahan signifikan dalam pengelolaan kegiatan organisasi.
Prinsip GCG
Organization for Economic Coorporation and Development (OECD) memberlakukan prinsip-prinsip GCG
untuk menciptakan lingkungan kondusif terhadap perlindungan sektor usaha yang efisien
berkesinambungan mencakup 5 bidang.
Perlindungan terhadap hak-hak pemegang saham. Kerangka yang dibangun
dalam GCG harus mampu melindungi hak-hak para pemegang saham. Hak-hak
tersebut meliputi hak dasar pemegang saham yaitu untuk:
• menjamin keamanan metode pendaftaran kepemilikan
• mengalihkan atau memindahkan saham yang dimilikinya
• memperoleh informasi yang relevan tentang perusahaan secara berkala dan
teratur
• ikut berperan dan memberikan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham
(RUPS)
• memilih anggota dewan komisaris dan direksi
• memperoleh pembagian keuntungan perusahaan.
Persamaan perlakuan terhadap seluruh pemegang saham. Kerangka GCG harus menjamin adanya
perlakuan yang sama terhadap seluruh pemegang saham, termasuk pemegang saham minoritas dan
asing. Seluruh pemegang saham harus memiliki kesempatan mendapatkan penggantian atau perbaikan
atas pelanggaran dari hak-hak mereka. Prinsip ini juga mensyaratkan adanya perlakuan yang sama atas
saham-saham yang berada dalam satu kelas, melarang praktik-praktik insider trading dan self dealing
dan mengharuskan anggota dewan komisaris melakukan keterbukaan jika menemukan
transaksitransaksi yang mengandung benturan kepentingan (conflict of interest).
Pengaruh stakeholders yang terkait dengan perusahaan.
Kerangka GCG harus memberikan pengakuan terhadap
hak-hak stakeholders, seperti yang dintentukan undang-
undang dan mendorong kerjasama aktif antara
perusahaaan dengan stakeholders dalam rangka
menciptakan kesejahteraan, lapangan kerja dan
kesinambungan usaha.
Keterbukaan dan Transparansi. Kerangka GCG menjamin adanya pengungkapan yang tepat waktu dan akurat
untuk setiap permasalahan yang berkaitan dengan perusahaan. Pengungkapan ini meliputi informasi
mengenai keuangan, kinerja perusahaan, kepemilikan dan pengelolaan perusahaan. Disamping itu informasi
yang diungkapkan harus disusun, diaudit dan disajikan sesuai dengan format standar yang berkualitas tinggi.
Manajemen diharuskan meminta auditor ekternal melakukan audit yang bersifat independen atas laporan
keuangan.
Akuntabilitas dewan komisaris.
Kerangka GCG harus menjamin adanya pedoman strategi
perusahaan, pemantauan efektif terhadap manajemen yang
dilakukan oleh dewan komisaris dan akuntabilitas dewan
komisaris terhadap perusahaan dan pemegang saham.
Prinsip ini juga memuat kewenangankewenangan yang harus
dimiliki oleh dewan komisaris beserta kewajiban
profesionalnya kepada pemegang saham dan stakeholders
lainnya.
Transparency
Accountability
ResponsibilityIndependency
Fairness
Azas GCG
Menurut Komisi Pemberantasan
Korupsi (KPK), Asas Good
Corporate Governance, setiap
perusahaan harus memastikan
bahwa asas GCG diterapkan pada
setiap aspek bisnis dan di semua
jajaran perusahaan.
Hak-hak pemegang
saham
20%
Kebijakan
Corporate
Governance
15%
Praktek-praktek
Corporate
Governance
30%
Pengungkapan
(Disclosure)
20%
Fungsi Audit
15% Penilaian terhadap pelaksanaan good corporate
governance di Indonesia dilakukan oleh lembaga
independen yaitu: Forum for Corporate Governance
in Indonesia (FCGI).
Penilaian dilakukan dengan menggunakan
kuesioner yang dijawab oleh pihak manajemen
perusahaan. Aspek yang dinilai meliputi Hak-hak
Pemegang Saham, Kebijakan Corporate
Governance, Praktek-praktek Corporate
Governance, Pengungkapan, dan Fungsi Audit.
Penentuan skor pelaksanaan dilakukan melalui
metode rata-rata tertimbang, dengan bobot
masing-masing aspek di samping.
Tata kelola perusahaan dengan kepemimpinan Budaya GCG sangat
tergantung dari kemampuan perusahaan untuk menginternalisasikan
prinsip-prinsip, seperti: transparansi, akuntabilitas, responsibilitas,
independensi, kewajaran dan kesetaraan, ke dalam kompetensi
produktif dan kompetensi adaptif karyawan dan pimpinan di
perusahaan.
Implementasi GCG tidak hanya merupakan kesadaran kolektif untuk
menciptakan tata kelola formalitas oleh dorongan dari kewajiban.
Tapi, seharusnya menjadi kesadaran dalam budaya integritas di
semua level dan jajaran organisasi. Lalu, secara berkelanjutan dan
konsisten melaksanakan GCG dengan komitmen dari visi, misi dan
core values yang sesuai dengan semangat budaya GCG.
KESIMPULAN
Perlu adanya kesadaran semua komponen bangsa Indonesia untuk
mengimplementasikan budaya GCG secara efektif dan evisien,
karena dalam pencapaian GCG harus semua komponen dengan sadar
menjalankan system yang telah disepakati bersama utuk tujuan
bersama.
SARAN

Budaya Perusahaan dan GCG

  • 1.
  • 2.
    Prinsip GCG Organization forEconomic Coorporation and Development (OECD) memberlakukan prinsip-prinsip GCG untuk menciptakan lingkungan kondusif terhadap perlindungan sektor usaha yang efisien berkesinambungan mencakup 5 bidang.
  • 3.
    Meningkatkan kinerja perusahaanmelalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi operasional perusahaan serta lebih meningkatkan pelayanan kepada stakeholders. Perusahaan yang berhasil menerapkan GCG, maka akan terciptalah citra sebagai sebuah perusahaan yang berhasil, yaitu meningkatkan trust dan dalam rangka mewujudkan sustainable company.
  • 4.
    Meningkatkan corporate valuesebagaimana yang diungkapkan oleh Tjager et.al. (2003) bahwa secara teoritik, praktik GCG dapat meningkatkan nilai (valuation) perusahaan dengan meningkatkan kinerja keuangan mereka, mengurangi resiko yang mungkin dilakukan oleh dewan dengan keputusan-keputusan yang menguntungkan diri sendiri.
  • 5.
    Meningkatkan kepercayaan investor. Sebagaimanadiungkapkan oleh Newell dan Wilson (2002) pada intinya bahwa praktik GCG yang dijalankan dengan baik dapat meningkatkan kepercayaan investor dan sebaliknya penerapan GCG yang buruk akan menurunkan tingkat kepercayaan mereka.
  • 6.
    Pemegang saham akanmerasa puas dengan kinerja perusahaan karena sekaligus akan meningkatkan shareholders value dan dividen dengan tujuan akhir yaitu tercapainya stakeholder satisfaction yang meliputi task satisfaction dan employee satisfaction.
  • 7.
    Pendapat senada disampaikanoleh Agoes (2009), bahwa penerapan konsep GCG merupakan salah satu upaya untuk memulihkan kepercayaan para investor dan institusi terkait di pasar modal. Tujuan untuk meningkatkan kinerja organisasi serta mencegah atau memperkecil praktek manipulasi dan kesalahan signifikan dalam pengelolaan kegiatan organisasi.
  • 8.
    Prinsip GCG Organization forEconomic Coorporation and Development (OECD) memberlakukan prinsip-prinsip GCG untuk menciptakan lingkungan kondusif terhadap perlindungan sektor usaha yang efisien berkesinambungan mencakup 5 bidang.
  • 9.
    Perlindungan terhadap hak-hakpemegang saham. Kerangka yang dibangun dalam GCG harus mampu melindungi hak-hak para pemegang saham. Hak-hak tersebut meliputi hak dasar pemegang saham yaitu untuk: • menjamin keamanan metode pendaftaran kepemilikan • mengalihkan atau memindahkan saham yang dimilikinya • memperoleh informasi yang relevan tentang perusahaan secara berkala dan teratur • ikut berperan dan memberikan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) • memilih anggota dewan komisaris dan direksi • memperoleh pembagian keuntungan perusahaan.
  • 10.
    Persamaan perlakuan terhadapseluruh pemegang saham. Kerangka GCG harus menjamin adanya perlakuan yang sama terhadap seluruh pemegang saham, termasuk pemegang saham minoritas dan asing. Seluruh pemegang saham harus memiliki kesempatan mendapatkan penggantian atau perbaikan atas pelanggaran dari hak-hak mereka. Prinsip ini juga mensyaratkan adanya perlakuan yang sama atas saham-saham yang berada dalam satu kelas, melarang praktik-praktik insider trading dan self dealing dan mengharuskan anggota dewan komisaris melakukan keterbukaan jika menemukan transaksitransaksi yang mengandung benturan kepentingan (conflict of interest).
  • 11.
    Pengaruh stakeholders yangterkait dengan perusahaan. Kerangka GCG harus memberikan pengakuan terhadap hak-hak stakeholders, seperti yang dintentukan undang- undang dan mendorong kerjasama aktif antara perusahaaan dengan stakeholders dalam rangka menciptakan kesejahteraan, lapangan kerja dan kesinambungan usaha.
  • 12.
    Keterbukaan dan Transparansi.Kerangka GCG menjamin adanya pengungkapan yang tepat waktu dan akurat untuk setiap permasalahan yang berkaitan dengan perusahaan. Pengungkapan ini meliputi informasi mengenai keuangan, kinerja perusahaan, kepemilikan dan pengelolaan perusahaan. Disamping itu informasi yang diungkapkan harus disusun, diaudit dan disajikan sesuai dengan format standar yang berkualitas tinggi. Manajemen diharuskan meminta auditor ekternal melakukan audit yang bersifat independen atas laporan keuangan.
  • 13.
    Akuntabilitas dewan komisaris. KerangkaGCG harus menjamin adanya pedoman strategi perusahaan, pemantauan efektif terhadap manajemen yang dilakukan oleh dewan komisaris dan akuntabilitas dewan komisaris terhadap perusahaan dan pemegang saham. Prinsip ini juga memuat kewenangankewenangan yang harus dimiliki oleh dewan komisaris beserta kewajiban profesionalnya kepada pemegang saham dan stakeholders lainnya.
  • 14.
    Transparency Accountability ResponsibilityIndependency Fairness Azas GCG Menurut KomisiPemberantasan Korupsi (KPK), Asas Good Corporate Governance, setiap perusahaan harus memastikan bahwa asas GCG diterapkan pada setiap aspek bisnis dan di semua jajaran perusahaan.
  • 15.
    Hak-hak pemegang saham 20% Kebijakan Corporate Governance 15% Praktek-praktek Corporate Governance 30% Pengungkapan (Disclosure) 20% Fungsi Audit 15%Penilaian terhadap pelaksanaan good corporate governance di Indonesia dilakukan oleh lembaga independen yaitu: Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI). Penilaian dilakukan dengan menggunakan kuesioner yang dijawab oleh pihak manajemen perusahaan. Aspek yang dinilai meliputi Hak-hak Pemegang Saham, Kebijakan Corporate Governance, Praktek-praktek Corporate Governance, Pengungkapan, dan Fungsi Audit. Penentuan skor pelaksanaan dilakukan melalui metode rata-rata tertimbang, dengan bobot masing-masing aspek di samping.
  • 16.
    Tata kelola perusahaandengan kepemimpinan Budaya GCG sangat tergantung dari kemampuan perusahaan untuk menginternalisasikan prinsip-prinsip, seperti: transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, kewajaran dan kesetaraan, ke dalam kompetensi produktif dan kompetensi adaptif karyawan dan pimpinan di perusahaan. Implementasi GCG tidak hanya merupakan kesadaran kolektif untuk menciptakan tata kelola formalitas oleh dorongan dari kewajiban. Tapi, seharusnya menjadi kesadaran dalam budaya integritas di semua level dan jajaran organisasi. Lalu, secara berkelanjutan dan konsisten melaksanakan GCG dengan komitmen dari visi, misi dan core values yang sesuai dengan semangat budaya GCG. KESIMPULAN
  • 17.
    Perlu adanya kesadaransemua komponen bangsa Indonesia untuk mengimplementasikan budaya GCG secara efektif dan evisien, karena dalam pencapaian GCG harus semua komponen dengan sadar menjalankan system yang telah disepakati bersama utuk tujuan bersama. SARAN