9.SI-PI, yohanes agung nugroho, hapzi ali, sistem informasi, konsep dasar pengendalian internal, universitas mercu buana, 2017

1. 1
SISTEM INFORMASI DAN PENGENDALIAN INTERNAL (SI-PI)
KONSEP DASAR PENGENDALIAN INTERNAL HUBUNGAN ANTARA PENGENDALIAN
INTERNAL, MANAJEMEN RISIKO, CORPORATE GOVERNANCE DAN IT GOVERNANCE
Dosen :
Prof. Dr. Ir. Hapzi Ali, MM, CMA
Oleh :
YOHANES AGUNG NUGROHO
55516120049
FAKULTAS MAGISTER AKUNTANSI
UNIVERSITAS MERCU BUANA MERUYA
JAKARTA
2017

2. 2
TENTANG GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG)
1. Pengertian GCG
Salah satu acuan yang digunakan dalam menerapkan GCG di Indonesia adalah Pedoman Good Corporate
Governance yang diterbitkan oleh Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance (KNKCG).
Dalam merumuskan kebijakan mengenai corporate governance, KNKCG memperoleh masukan dari Forum for
Corporate Governance in Indonesia (FCGI). FCGI saat ini beranggotakan 10 (sepuluh) asosiasi bisnis dan
profesi.
Di lingkungan BUMN, acuan yang digunakan dalam menerapkan GCG adalah surat keputusan Menteri Negara
BUMN nomor Kep-117/M-MBU/2002 tanggal 31 Juli 2002. Definisi GCG menurut surat keputusan tersebut
adalah suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha
dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap
mempertahankan kepentingan stakeholder lainnya, dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan
nilai-nilai etika.
Dalam surat keputusan Menteri Negara BUMN tersebut ditetapkan lima prinsip GCG sebagai aturan dasar
(norma kepatutan) yang harus ditaati dalam pengelolaan perusahaan dan pelaporannya. Kelima prinsip GCG
tersebut adalah :
a. Transparansi (Transparency)
b. Kemandirian (Independency)
c. Akuntabilitas (Accountability)
d. Pertanggungjawaban (Responsibility)
e. Keadilan/Kewajaran (Fairness)
Prinsip Transparansi (Transparency), yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan
dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenai perusahaan.
Prinsip Kemandirian (Independent), yaitu suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara professional tanpa
benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.
Prinsip Akuntabilitas (Accountability), yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban organ
perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif..
Prinsip Pertanggungjawaban (Responsibility), yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap
peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat
Prinsip Keadilan/Kewajaran (Fairness), yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak stakeholders
yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
2. Aspek Penerapan GCG
Aspek yang terkait dengan penerapan GCG meliputi :
a. Komitmen terhadap GCG
b. Organ Utama GCG, yaitu :
• RUPS
• Komisaris
• Direksi
• Pemegang Saham
c. Organ Pendukung, yaitu :
• Komite Audit
• Komite Komisaris lainnya (jika dibentuk)
• Auditor Eksternal
• Auditor Internal
• Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary)
d. Pengelolaan hubungan dengan Stakeholder lainnya, yaitu hubungan dengan pihak luar seperti :

3. 3
• Pemerintah
• Pelanggan/Konsumen
• Pemasok
• Karyawan
• Masyarakat
• Investor dan calon Investor
3. Tujuan Penerapan GCG
Penerapan GCG pada BUMN bertujuan untuk :
a. Memaksimalkan nilai BUMN dengan cara meningkatkan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dapat dipercaya,
bertanggungjawab dan adil agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun
internasional;
b. Mendorong pengelolaan BUMN secara professional, transparan dan efisien, serta memberdayakanfungsi dan
meningkatkan kemandirian Organ;
c. Mendorong agar Organ dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang
tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta kesadaran akan adanya
tanggung jawab sosial BUMN terhadap stakeholders maupun kelestarian lingkungan di sekitar BUMN;
d. Meningkatkan kontribusi BUMN dalam perekonomian nasional;
e. Meningkatkan iklim investasi nasional;
f. Mensukseskan program privatisasi.
Prinsip-prinsip Good Corporate Governance
Prinsip-prinsip utama dari Good Corporate Governance (GCG) yaitu :
a. Akuntabilitas (accountability)
Prinsip ini memuat kewenangan-kewenangan yang harus dimiliki oleh dewan komisaris dan direksi beserta
kewajiban-kewajibannya kepada pemegang saham dan stakeholders lainnya. Dewan direksi bertanggung jawab
atas keberhasilan pengelolaan perusahaan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh pemegang
saham. Komisaris bertanggung jawab atas keberhasilan pengawasan dan wajib memberikan nasehat kepada
direksi atas pengelolaan perusahaan sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai. Pemegang saham bertanggung
jawab atas keberhasilan pembinaan dalam rangka pengelolaan perusahaan.
b. Pertanggungan-jawab ( responsibility)
Prinsip ini menuntut perusahaan maupun pimpinan dan manajer perusahaan melakukan kegiatannya secara
bertanggung jawab. Sebagai pengelola perusahaan hendaknya dihindari segala biaya transaksi yang berpotensi
merugikan pihak ketiga maupun pihak lain di luar ketentuan yang telah disepakati, seperti tersirat pada undang-
undang, regulasi, kontrak maupun pedoman operasional bisnis perusahaan.
c. Keterbukaan (transparancy)
Dalam prinsip ini, informasi harus diungkapkan secara tepat waktu dan akurat. Informasi yang diungkapkan
antara lain keadaan keuangan, kinerja keuangan, kepemilikan dan pengelolaan perusahaan. Audit yang
dilakukan atas informasi dilakukan secara independen. Keterbukaan dilakukan agar pemegang saham dan orang
lain mengetahui keadaan perusahaan sehingga nilai pemegang saham dapat ditingkatkan.

4. 4
d. Kewajaran (fairness)
Seluruh pemangku kepentingan harus memiliki kesempatan untuk mendapatkan perlakuan yang adil dari
perusahaan. Pemberlakuan prinsip ini di perusahaan akan melarang praktek-praktek tercela yang dilakukan oleh
orang dalam yang merugikan pihak lain. Setiap anggota direksi harus melakukan keterbukaan jika menemukan
transaksi-transaksi yang mengandung benturan kepentingan.
e. Kemandirian ( independency)
Prinsip ini menuntut para pengelola perusahaan agar dapat bertindak secara mandiri sesuai peran dan fungsi
yang dimilikinya tanpa ada tekanan-tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan sistem operasional
perusahaan yang berlaku. Tersirat dengan prinsip ini bahwa pengelola perusahaan harus tetap memberikan
pengakuan terhadap hak-hak stakeholders yang ditentukan dalam undang-undang maupun peraturan
perusahaan.
3. Tujuan Good Corporate Governance (GCG)
a) Mendorong tercapainya kesinambungan perusahaan melalui pengelolaan yang didasarkan pada asas
transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi serta kesetaraan dan kewajaran.
b) Mendorong pemberdayaan fungsi dan kemandirian masing-masing organ perusahaan, yaitu Dewan
Komisaris, Direksi, dan Rapat Umum Pemegang Saham.
c) Mendorong pemegang saham, anggota Dewan Komisaris, dan anggota Direksi agar dalam membuat dan
menjalankan tindakannya dilandasi oleh nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-
undangan.
d) Mendorong timbulnya kesadaran dan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat dan
kelestarian lingkungan terutama di sekitar perusahaan.
e) Mengoptimalkan nilai perusahaan bagi pemegang saham dengan tetap memperhatikan pemangku
kepentingan lainnya.
f) Meningkatkan daya saing perusahaan secara nasional maupun internasional, sehingga mampu
menigkatkan kepercayaan pasar yang dapat mendorong arus investasi dan pertumbuhan ekonomi nasional yang
berkesinambungan.

5. 5
4. Keuntungan Good Corporate Governance (GCG)
Keuntungan yang diperoleh dari penerapan Good Corporate Governance yaitu:
1. Dengan good corporate governance proses pengambilan keputusan akan berlangsung secara lebih baik
sehingga akan menghasilkan keputusan yang optimal, dapat meningkatkan efisiensi serta terciptanya budaya
kerja yang lebih sehat. Ketiga hal ini jelas akan sangat berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan,
sehingga kinerja perusahaan akan mengalami peningkatan.
2. Good Corporate Governance akan memungkinkan dihindarinya atau sekurang-kurangnya dapat
diminimalkannya tindakan penyalahgunaan wewenang oleh pihak direksi dalam pengelolaan perusahaan. Hal
ini tentu akan menekan kemungkinan kerugian bagi perusahaan maupun pihak berkepentingan lainnya sebagai
akibat tindakan tersebut.
3. Nilai perusahaan dimata investor akan meningkat sebagai akibat dari meningkatnya kepercayaan mereka
kepada pengelolaan perusahaan tempat mereka berinvestasi. Peningkatan kepercayaan investor kepada
perusahaan akan dapat memudahkan perusahaan mengaksestambahan dana yang diperlukan untuk berbagai
keperluan perusahaan terutama untuk tujuan ekspansi.
4. Dalam praktik GCG karyawan ditempatkan sebagai salah satu stakeholders yang seharusnya dikelola
dengan baik oleh perusahaan, maka motivasi dan kepuasan kerja karyawan juga diperkirakan akan meningkat.
Peningkatan ini dalam tahap selanjutnya tentu akan dapat pula meningkatkan rasa memiliki (sense of belonging)
terhadap perusahaan.
5. Dengan baiknya pelaksanaan corporate governance, maka tingkat kepercayaan stakeholders kepada
perusahaan akan meningkat.
6. Penerapan corporate governance yang konsisten juga akan meningkatkan kualitas laporan keuangan
perusahaan. Manajemen akan cenderung untuk tidak melakukan rekayasa terhadap laporan keuangan, karena
adanya kewajiban untuk mematuhi berbagai aturan dan prinsip akuntansi yang berlaku dan penyajian informasi
secara transparan.
TENTANG INTERNAL CONTROL BERBASIS COSO
1. Pengertian
Internal Control Berbasis COSO merupakan sistem pengendalian intern yang dirancang mampu mengelola
risiko-risiko bisnis secara terintegrasi.
Dalam surat keputusan Menteri Negara BUMN nomor Kep-117/M-MBU/2002 tanggal 31 Juli 2002, sistem
pengendalian intern tersebut mencakup : Lingkungan Pengendalian, Pengkajian dan Pengelolaan Risiko Usaha,
Aktvitas Pengendalian, Sistem Informasi dan Komunikasi dan Monitoring.
2. Tujuan Pengendalian Intern
Pengendalian intern dirancang dengan tujuan :
a. Untuk menilai eketivitas dan efisiensi operasi
b. Untuk menilai keandalan (dapat dipercayainya) laporan keuangan
c. Untuk menilai ketaatan terhadap peraturan perundangan yang berlaku

6. 6
3. Komponen Pengendalian Intern
Unsur-unsur (komponen) pengendalian intern saat ini tidak lagi sekedar dipandang sebagai perangkat saja yang
teterdiri dari delapan unsur (organisasi, kebijakan, perencanaan, personalia, prosedur, pencatatan, pelaporan dan
pengawasan intern), melainkan juga pentingnya penekanan pada pengelompokan area pengendalian yang terdiri
dari
a. Lingkungan pengendalain (control environment)
b. Pengkajian risiko (risk assessment)
c. Aktivitas pengendalian (control activity)
d. Informasi dan komunikasi (information and communication)
e. Pemantauan (monitoring)
Lingkungan pengendalain (control environment)
Lingkungan pengendalian adalah habitat tempat tumbuhnya pengendalian, yaitu faktor-faktor lingkungan yang
mempengaruhi efektivitas pengendalian intern. Unsur paling dominan dalam lingkungan pengendalian adalah
sumber daya manusia yang melakukan pengendalian. Faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhi efektivitas
pengendalian intern adalah sebagai berikut :
a. Integritas , nilai-nilai etika dan kompetensi karyawan;
b. Filosofi dan gaya manajemen
c. Cara yang ditempuh manajemen dalam melaksanakan kewenangan dan tanggungjawabnya;
d. Pengorganisasian dan pengembangan sumber daya manusia;
e. Perhatian dan arahan yang dilakukan oleh Direksi.
Pengkajian risiko (risk assessment)
Pengkajian risiko (risk assessment)yaitu suatu proses untuk mengidentifikasi, menganalisis, menilai dan
mengelola risiko usaha relevan.
Proses pengelolaan risiko meliputi serangkaian kegiatan yang terdiri dari :
a. Penentuan tujuan/filosofi risiko
b. Identifikasi risiko dan pembuatan peta risiko untuk memperoleh prifil risiko
c. Kuantifikasi, pengukuran risiko dan penentuan toleransi terhadap risiko
d. Penyusunan prioritas untuk menentukan pengendalian yang diperlukan.
e. Menentukan pengendalian intern dan tindakan yang diambil untuk mengoptimalkan penanganan risiko
f. Penentuan kebijakan manajemen risiko
g. Mekanisme, sistem dan prosedur terinci dari pengelolaan risiko harus dibuat sebagai panduan bagi satuan
kerja/divisi dan unit terkait dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari
Tiga kategori utama risiko :
a. Risiko pada tingkat Strategis
b. Risiko pada tingkat Operasional
c. Risiko Keuangan
Organisasi manajemen risiko :
a. Komite manajemen risiko di tingkat Komisaris
b. Satuan kerja/divisi pelaksana manajemen risiko
c. Satuan Pengawasan Intern
d. Fungsi Pengendalian pada unit bisnis

7. 7
Aktivitas pengendalian (control activity)
Aktivitas pengendalian (control activity) merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan dalam suatu proses
pengendalian terhadap kegiatan perusahaan pada setiap tingkat dan unit dalam struktur organisasi BUMN,
antara lain mengenai kewenangan, otorisasi, verifikasi, rekonsiliasi, penilaian atas prestasi kerja, pembagian
tugas dan pengamanan terhadap aset perusahaan.
Informasi dan komunikasi (information and communication)
Unsur yang berkaitan dengan kualitas informasi dan komunikasi antara lain mencakup :
a. Identifikasi, pengumpulan, pengolahan, dan pengkomunikasian informasi dalam bentuk dan pada waktu yang
tepat
b. Akses terhadap informasi baik internal maupun eksternal tidak dibatasi
c. Arus informasi yang memungkinkan terciptanya kegiatan pengendalian
Pemantauan (monitoring)
Pemantauan (monitoring) atas efektivitas pengendalian intern harus dilaksanakan sedemikian rupa dan
berlangsung secara terus menerus sehingga penurunan (deficiency) efektivitas pengendalian intern dapat segera
dikenali, diatasi dan dilaporkan.
Bentuk kegiatan pemantauan dapat berupa :
• On going monitoring. Yaitu pemantauan yang berkesinambungan yang melekat dengan proses kegiatan,
misalnya keluhan karyawan, pelanggan, dan komentar pihak ketiga atas pelayanan perusahaan juga kegiatan-
kegiatan inspeksi yang dilakukan oleh manajemen.
• Separate Evaluation. Yaitu pemantauan yang dilakukan secara periodik yang merupakan tugas Satuan
Pengawasan Intern dan Akuntan Publik.
Dalam gambar balok tersebut di bawah ini membantu menjelaskan bahwa tujuan pengendalian intern
(digambarkan dalam tiga lajur bagian atas balok), komponen pengendalian intern (digambarkan pada sisi depan
balok) dan struktur proses bisnis yang terdiri dari unit bisnis dan aktivitas (digambarkan pada sisi sebelah kanan
balok) merupakan matrix yang saling berkaitan secara tersetruktur. Matrix tersebut dapat dijadikan pola dalam
melaksanakan kegiatan pengkajian risiko dan evaluasi pengendalian intern.
Simpulan
Penerapan praktik GCG sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Menteri Negara BUMN nomor Kep-
117/M-MBU/2002 tanggal 31 Juli 2002 sudah barang tentu harus diikuti dengan perancangan sistem
pengendalian internal yang mampu mengelola risiko-risiko usaha secara terintegrasi (Internal Control berbasis
COSO). Perancangan sistem pengendalian internal yang efektif untuk mengamankan investasi dan aset BUMN
sebagaimana dinyatakan dalam pasal 22 ayat (1) Surat Keputusan Menteri Negara BUMN tersebut merupakan
tanggung jawab Direksi, salah satu komponen dalam sistem pengendalian internal ini sebagaimana dinyatakan
dalam pasal 22 ayat (1) butir b. adalah pengkajian dan pengelolaan risiko usaha.
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang erat dan tidak dapat dipisahkan
implementasi GCG, Sistem Internal Control Berbasis COSO dan Eterprise Risk Management (ERM). GCG
memberikan norma-norma dasar yang dapat dikembangkan kemudian oleh masing-masing perusahaan yang
harus dipatuhi oleh manajemen dalam mengelola perusahaan.
ERM sendiri merupakan risiko yang harus dihadapi dan dikelola oleh manajemen dalam menjalankan kegiatan
usaha, sedangkan Sistem Internal Control Berbasis COSO merupakan alat untuk memastikan kualitas
manajemen risiko dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip GCG.

8. 8
Daftar Pustaka
Alkautsaroh, 2015, Chapter 8 : Mengamankan Sistem Informasi
:http://alkautsaroh.blog.upi.edu/2015/10/14/chapter-8-mengamankan-sistem-informasi/, diakses tanggal 07 Mei
2017 pukul 18.45.
Nur Fadhila Amri, 2015, Pengendalian Berbasis Teknologi Informasi Dan Keamanan Sistem Diperlukan
: http://www.e-akuntansi.com/2015/11/pengendalian-berbasis-teknologi.html, diakses tanggal 07 Mei 2017
pukul 19.37
Hapzi Ali, 2015, Modul perkulihan Sistem Informasi dan Pengendalian Internal : Melindungi SI, Konsep &
Komponen Pengendalian Internal, Jakarta.
https://akangheriyana.wordpress.com/2015/03/28/keterkaitan-antara-implementasi-good-corporate-governance-
gcg-dengan-implementasi-internal-control-dan-enterprise-risk-management-erm-berbasis-coso/