14, be gg, adi novian prihantoro, hapzi ali, corporate governance, universitas mercu buana,2018

1.
(Periode11Desember-17Desember)
Mata Kuliah :
Business Ethic & Good Governance
- Corporate Governance-
Dosen : Prof. Dr. Ir. Hapzi Ali, MM, CMA
Mahasiswa : Adi Novian Prihantoro – 55117120016

2. Corporate Governance
Tata Kelola Perusahaan (bahasa Inggris: corporate governance) adalah rangkaian
proses, kebiasaan, kebijakan, aturan, dan institusi yang memengaruhi pengarahan,
pengelolaan, serta pengontrolan suatu perusahaan atau korporasi. Tata kelola
perusahaan juga mencakup hubungan antara para pemangku kepentingan (stakeholder)
yang terlibat serta tujuan pengelolaan perusahaan. Pihak-pihak utama dalam tata kelola
perusahaan adalah pemegang saham, manajemen, dan dewan direksi. Pemangku
kepentingan lainnya termasuk karyawan, pemasok, pelanggan, bank dan kreditor lain,
regulator, lingkungan, serta masyarakat luas.
Tata kelola perusahaan adalah suatu subjek yang memiliki banyak aspek. Salah satu
topik utama dalam tata kelola perusahaan adalah menyangkut masalah akuntabilitas dan
tanggung jawab mandat, khususnya implementasi pedoman dan mekanisme untuk
memastikan perilaku yang baik dan melindungi kepentingan pemegang saham. Fokus
utama lain adalah efisiensi ekonomi yang menyatakan bahwa sistem tata kelola
perusahaan harus ditujukan untuk mengoptimalisasi hasil ekonomi, dengan penekanan
kuat pada kesejahteraan para pemegang saham. Ada pula sisi lain yang merupakan
subjek dari tata kelola perusahaan, seperti sudut pandang pemangku kepentingan, yang
menuntut perhatian dan akuntabilitas lebih terhadap pihak-pihak lain selain pemegang
saham, misalnya karyawan atau lingkungan.
Perhatian terhadap praktik tata kelola perusahaan di perusahaan modern telah
meningkat akhir-akhir ini, terutama sejak keruntuhan perusahaan-perusahaan besar AS
seperti Enron Corporation dan Worldcom. Di Indonesia, perhatian pemerintah terhadap
masalah ini diwujudkan dengan didirikannya Komite Nasional Kebijakan Governance
(KNKG) pada akhir tahun 2004.
Good Corporate Governance merupakan prinsip-prinsip yang diterapkan oleh
perusahaan untuk memaksimalkan nilai perusahaan, meningkatkan kinerja dan
kontribusi perusahaan, serta menjaga keberlanjutan perusahaan secara jangka panjang
Secara bahasa, Good Corporate Governance berasal dari bahasa Inggris, yaitu good
yang berarti baik, corporate berarti perusahaan dan governance artinya pengaturan.
Secara umum, istilah good corporate governance diartikan dalam bahasa Indonesia
dengan tata kelola perusahaan yang baik.
Secara Istilah, definisi GCG menurut Syakhroza adalah suatu mekanisme tata kelola
organisasi secara baik dalam melakukan pengelolaan sumber daya organisasi secara
efisien, efektif,ekonomis ataupun produktif dengan prinsip-prinsip keterbukaan,
akuntabilitas,pertanggungjawaban, independen, dan adil dalam rangka mencapai tujuan
organisasi.
Good Corporate Governance di Indonesia mulai ramai dikenal pada tahun 1997, saat
krisis ekonomi menerpa Indonesia. Sulit dipungkiri, selama sepuluh tahun terakhir ini,
istilah Good Corporate Governance (GCG) kian populer. Tak hanya populer, istilah
tersebut juga ditempatkan di posisi terhormat. Pertama, GCG merupakan salah satu

3. kunci sukses perusahaan untuk tumbuh dan menguntungkan dalam jangka panjang,
sekaligus memenangkan persaingan bisnis global. Kedua, krisis ekonomi di kawasan
Asia dan Amerika Latin yang diyakini muncul karena kegagalan penerapan GCG
Perlu dipahami bahwa untuk memenangkan persaingan global antar negara yang makin
kompetitif hanya dapat dilalui melalui kemenangan korporat/perusahaan/organisasi
dinegara tersebut terhadap korporat negara lain. Jadi kunci kemenangan adalah
memenangkan persaingan antarkorporat. Jadi menang atau kalah, kuat atau
terpuruknya, pulih atau tetap terpuruknya perekonomian suatu negara tergantung pada
kualitas korporat di negara masing-masing. Khusus Indonesia, tahun 1998, indeks
corporate governance dengan skors 2,88 jauh dibawah Singapura (8,93), Malaysia
(7,72), Thailand (4,89).
Good Corporate Governance (GCG) secara teori merupakan sebuah konsep/paham
yang akhirnya dapat membuat sebuah sistem yang mengatur dan mengendalikan
perusahaan/organisasi dalam menciptakan value added (nilai tambah) untuk semua
stakeholders. Good Corporate Governance (GCG) sudah pasti dapat memastikan
manajemen berjalan dengan baik, tetapi manajemen tidak boleh cukup puas hanya
dengan memastikan bahwa proses pengelolaan manajemen berjalan secara efisien.
Prinsip-prinsip GCG
Ada Dua hal yang perlu ditekankan dalam pelaksanaan konsep GCG yang pertama
pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi dengan benar dan tepat
pada waktunya dan yang kedua yaitu kewajiban perusahaan/organisasi untuk melakukan
pengungkapan (disclosure) secara akurat, tepat waktu, dan transparan terhadap semua
informasi yang berkaitan dengan kinerja perusahaan, kepemilikan, dan stakeholders.
Dari penjelasan diatas terlihat bahwa budaya organisasi memainkan peranan yang
penting didalam kesuksesan penerapan GCG di perusahaan/organisasi .
Karena itu sangat penting bagi perusahaan/organisasi untuk
menciptakan/mengkondisikan suatu keadaan yang memastikan bahwa konsep GCG
dijalankan dalam keseharian. Kepastian itu dapat dibentuk melalui penerapan GCG
dalam bentuk peraturan perusahaan/organisasi. Bank Indonesia menerangkan bahwa
GCG adalah suatu tata kelola bank yang menerapkan lima prinsip sebagai berikut :
1. Transparency (keterbukaan informasi), yaitu keterbukaan dalam pelaksanaan
proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam pengungkapan informasi materiil
dan relevan mengenai perusahaan/organisasi.
2. Accountability (akuntabilitas), yaitu kejelasan fungsi, struktur, sistem, dan
pertanggungjawaban organ perusahaan/organisasi sehingga pengelolaan perusahaan
dapat berjalan secara efisien dan efektif.

4. 3. Responsibility (pertanggungjawaban), yaitu kesesuaian (kepatuhan) didalam
pengelolaan perusahaan/organisasi terhadap prinsip korporasi yang sehat serta
peraturan perundangan yang berlaku.
4. Independency (kemandirian), yaitu suatu keadaan dimana perusahaan/organisasi
dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak
manajemen/lainnya yang tidak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang
berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.
5. Fairness (kesetaraan dan kewajaran), yaitu perlakuan yang adil dan setara
didalam memenuhi hak-hak stakeholders yang timbul berdasarkan perjanjian serta
peraturan perundangan yang berlaku.
Jadi esensi dari 5 prinsip diatas adalah : peningkatan kinerja
perusahaan/organisasi melalui supervisi atau pemantauan kinerja manajemen dan
adanya akuntabilitas manajemen terhadap pemangku kepentingan berdasarkan
kerangka aturan dan peraturan yang berlaku.
TAHAP-TAHAP PENERAPAN GCG
Pada umumnya perusahaan-perusahaan yang telah berhasil dalam menerapkan GCG
menggunakan pentahapan berikut (Chinn, 2000)
1. Tahap persiapan
• Awareness building; membangun kesadaran akan pentingnya GCG dan
membangun komitmen bersama dalam penerapannya. Upaya ini dapat dilakukan
dengan memakai tenaga ahli independen dari luar melalui seminar, lokakarya, dan
diskusi kelompok.
• GCG Assessment; mengukur/memetakan kesiapan perusahaan saat ini dalam
penerapan GCG. Langkah ini penting untuk menentukan infrastuktur dan struktur
perusahaan/organisasi yang dibutuhkan untuk keseuksesan penerapan GCG.
• GCG manual building; Penyusunan manual dapat dibantu oleh tenaga ahli
independen dari luar perusahaan/organisasi. Manual dapat dibedakan menjadi manual
untuk organ-organ perusahaan dan manual untuk keseluruhan anggota
perusahaan/organisasi. Secara umum harus mencakup : Kebijakan GCG
perusahaan/organisasi, Pedoman GCG bagi organ-organ perusahaan/organisasi,
Pedoman perilaku, Audit commitee charter, Kebijakan disclosure dan transparansi,
Kebijakan dan kerangka manajemen risiko, Roadmap implementasi
2. Tahap implementasi

5. Setelah perusahaan memiliki GCG manual, langkah selanjutnya adalah memulai
implementasi di perusahaan. Tahap ini terdiri atas 3 langkah utama yakni:
• Sosialisasi, diperlukan untuk memperkenalkan kepada seluruh perusahaan
berbagai aspek yang terkait dengan implementasi GCG khususnya mengenai pedoman
penerapan GCG. Upaya sosialisasi perlu dilakukan dengan suatu tim khusus yang
dibentuk untuk itu, langsung berada di bawah pengawasan direktur utama atau salah
satu direktur yang ditunjuk sebagai GCG champion di perusahaan.
• Implementasi, yaitu kegiatan yang dilakukan sejalan dengan pedoman GCG yang
ada, berdasar roadmap yang telah disusun. Implementasi harus bersifat top down
approach yang melibatkan dewan komisaris dan direksi perusahaan. Implementasi
hendaknya mencakup pula upaya manajemen perubahan (change management) guna
mengawal proses perubahan yang ditimbulkan oleh implementasi GCG.
• Internalisasi, yaitu tahap jangka panjang dalam implementasi. Internalisasi
mencakup upayaupaya untuk memperkenalkan GCG di dalam seluruh proses bisnis
perusahaan kerja, dan berbagai peraturan perusahaan. Dengan upaya ini dapat
dipastikan bahwa penerapan GCG bukan sekedar dipermukaan atau sekedar suatu
kepatuhan yang bersifat superficial, tetapi benarbenar tercermin dalam seluruh aktivitas
perusahaan.
3. Tahap Evaluasi
Tahap evaluasi adalah tahap yang dilakukan secara teratur dari waktu ke waktu untuk
mengukur sejauh mana efektifitas GCG yang telah dilakukan. Tahap ini bisa dibantu oleh
pihak independen untuk melakukan audit implementasi dan scoring atas praktik GCG
yang telah dilaksanakan. Banyak perusahaan konsultan yang dapat memberikan jasa
audit dan scoring tersebut. Evaluasi dalam bentuk assessment, audit atau scoring juga
dapat dilakukan secara mandatory seperti yang diterapkan dalam lingkungan BUMN.
Evaluasi ini membantu perusahaan/organisasi dalam memetakan kembali kondisi,
situasi, dan pencapaian perusahaan/organisasi dalam implementasi GCG dalam rangka
upaya perbaikan di masa depan, termasuk upaya-upaya perbaikan berdasarkan
rekomendasi dari tim penilai/scoring pelaksanaan GCG seperti point diatas.
Implementasi Corporate Governance
. Berdasarkan laporan World Competitiveness Report yang dirilis Mei 2005, Indonesia
berada pada urutan ke 59 dari 60 negara yang disurvei mengenai budaya
perusahaan/organisasi di negara-negara tersebut yang mendukung penerapan GCG
secara baik.

6. Berdasarkan kajian Pricewaterhouse Coopers yang dimuat dalam Report on
Institutional Investor Survey (2002) mengenai transparansi dan keterbukaan, Indonesia
berada di urutan paling bawah bersama China dan India dengan nilai 1,96. Persepsi
investor terhadap resiko tidak dijalankannya GCG di Indonesia lebih baik jika dibanding
survey tahun 2000. Tetapi kita masih dibawah Singapura (3,62), Thailand (2,62),
Malaysia (2,19).
Di tahun 2003 indeks corporate governance Indonesia naik jika dibanding tahun 1998
(2,88) menjadi 3,2. Tetapi dibawah Singapura (7,7/penurunan), Malaysia
(5,5/penurunan), Thailand (4,6/penurunan) dan dibawah Filipina (3,7). Tahun 2004,
Indonesia menjadi 4,0; Singapura (7,5); Malaysia (6,0); Thailand (5,3); Filipina (5,0).
Bobot penilaian dilakukan berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan
GCG didalam perusahaan/organisasi dinegara tersebut; pengaruh dari luar
perusahaan/organisasi, seperti budaya masyarakat, hubungan dengan lembaga
lain,misal lembaga penegak hukum (60%) dan faktor dari dalam perusahaan/organisasi
itu sendiri (40%).
Dalam rangka upaya peningkatan GCG di indonesia, kementrian BUMN tahun 1999
menetapkan agenda penerapan GCG di Indonesia, yaitu : menetapkan kebijakan
nasional, menyempurnakan kerangka nasional dan membangun inisiatif sektor swasta.
Dalam kerangka regulasi, Bapepam bersama dengan self-regulated organization (SRO)
yang didukung oleh Bank Dunia dan ADB telah membuat beberapa proyek GCG.
Bapepam memastikan bahwa berbagai ketentuan dan peraturan yang ada terus
menerus disempurnakan dan pelanggaran yang terjadi akan mendapat sanksi sesuai
dengan peraturan yang berlaku. Seiring dengan proyek-proyek seperti ini, kementrian
BUMN telah mengembangkan kerangka untuk implementasi GCG
Undang-undang dan perangkat hukum yang ada terus diperbaiki dalam rangka
reformasi dibidang hukum yang juga sesuai dengan penerapan/praktik GCG seperti :
diberlakukannya UU tentang Bank Indonesia tahun 1998, UU anti korupsi tahun 1999,
UU BUMN dan privatisasi BUMN tahun 2003. Dibentuk pula pengadilan niaga yang
sudah ada sejak 1997 dan pembentukan badan arbitrasi pasar modal tahun 2001.
Adanya IKAI, asosiasi untuk para anggota komite audit. Adanya LAPPI (Lembaga
Advokasi, Proxi, dan Perlindungan Investor ), yang merupakan tempat berbagi
pengalaman dalam shareholders activism, dengan misi utama melindungi kepentingan
para pemegang saham minoritas.
Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance yang diawal tahun 2005 diubah
menjadi Komite Nasional Kebijakan Governance telah menerbitkan pedoman GCG
pada maret 2001. Pedoman tersebut diikuti dengan terbitnya Pedoman GCG
Perbankan Indonesia, Pedoman untuk Komite Audit, dan Pedoman untuk Komisaris
Independen tahun 2004. Semuanya sebagai acuan dalam implementasi GCG.
Implementasi GCG di lingkungan BUMN, adanya kewajiban memiliki statement of
corporate intent (SCI), yang merupakan komitmen perusahaan terhadap pemegang
saham dalam bentuk suatu kontrak yang menekankan pada strategi dan upaya
manajemen dan didukung oleh dewan komisaris dalam mengelola perusahaan. Terkait

7. dengan SCI, direksi diwajibkan menandatangani appointment agreements yang
merupakan komitmen direksi untuk memenuhi fungsi-fungsi dan kewajiban yang
diembannya. Indikator kinerja para direksi terlihat pada reward and punishment system
dengan meratifikasi UU BUMN.
Regulasi yang dikeluarkan Bursa Efek Jakarta (BEJ) mewajibkan seluruh perusahaan
yang tercatat melaksanakan GCG. Untuk meningkatkan perlindungan bagi
investor/pemegang saham di perusahaan terbuka. Implementasi ini juga mendorong
tumbuhnya mekanisme check and balance di lingkungan manajemen khususnya dalam
memberi perhatian kepada kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan
lainnya. Hal ini terkait erat dengan hak pemegang saham pengendali yang berwenang
mengangkat komisaris dan direksi dan dapat mempengaruhi kebijakan perusahaan.
Disamping perlindungan investor, BEJ juga mewajibkan sistem yang menjamin
transparansi dan akuntabilitas dalam transaksi bisnis antar perusahaan dalam satu grup
yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan. Adanya komisaris independen,
komite audit, dan sekretaris perusahaan merupakan bentuk penerapan akuntabilitas
dalam rangka memperoleh persetujuan publik dalam transaksi.
Komisaris independen tidak memiliki afiliasi dengan pemegang saham, direksi, dan
komisaris; tidak menjabat direksi di perusahaan terafiliasi; memahami berbagai regulasi
yang terkait dengan kegiatan perusahaan.
Batas waktu penyerahan laporan tahunan perusahaan di pasar modal yang dahulu 120
hari telah diubah menjadi 90 hari.
GCG di lingkungan perbankan : diatur dalam UU no 10 tahun 1998 tentang Perbankan,
yang didalamnya diatur ketentuan yang terkait dengan GCG yang berkaitan dengan
governance structure, governance process, dan governance outcome.
Governance structure; Pertama, adanya uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper
test) yang menjamin adanya kompetensi dan integritas manajemen perbankan terhadap
pemilik, pemegang saham pengendali, dewan komisaris, direksi, dan pejabat eksekutif
bank dalam pengelolaan bank. Kedua, independensi manajemen bank, dimana anggota
dewan komisaris dan direksi tidak boleh memiliki hubungan kekerabatan atau
hubungan financial dengan dewan komisaris atau direksi atau menjadi pemegang
saham pengendali di perusahaan lain. Ketiga, adanya ketentuan bagi direktur kepatutan
dan peningkatan fungsi audit bank publik, yang bertanggungjawab atas kepatuhan bank
terhadap regulasi yang ada. Ini juga bagian dari standar penerapan fungsi internal audit
bank publik.
Kesimpulan
Implementasi GCG di lembaga keuangan syariah berlandaskan lima prinsip GCG pada
umumnya yaitu transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, profesional dan
kewajaran. Dan dalam rangka menerapkan kelima prinsip tersebut, bank syariah harus
tetap memenuhi prinsip syariah sesuai dengan pedoman dari Dewn Syariah Nasional.
Walaupun operasi lembaga keuangan syariah memiliki karakteristik yang berbeda
dengan lembaga keuangan konvensional, namun manajemen risiko juga harus
diimplementasikan oleh lembaga keuangan syariah agar tidak hancur dihantam risiko

8. dengan cara mengadopsi sistem manajemen risiko lembaga keuangan konvesional yang
disesuaikan dengan karakteristik perbankan syariah.
Daftar Pustaka :
1. Teddy Kozuma, 2017, Good Corporate Governance, https://kumparan.com/
teddy- kozuma/good-corporate-governance, (16 Desember 2018, Jam 00.36
WIB);
2. Anonym, Tata kelola perusahaan, https://id.wikipedia.org/wiki/Tata_kelola_
perusahaan, (16 Desember 2018, Jam 00.29 WIB);
3. https://www.bankmandiri.co.id/web/gcg, (16 Desember 2018, Jam 00.31 WIB);
4. Teddy Kozuma, 2017, Good Corporate Governance, https://kumparan.com/teddy-
kozuma/good-corporate-governance, (16 Desember 2018, Jam 00.36 WIB);
5. Hapzi ali, 2018, Modul BE & GG – Globalization and Business Ethics,Universitas
Mercu Buana.