Dokumen tersebut membahas mengenai pengertian dan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) serta mekanisme dan manfaat penerapannya bagi perusahaan untuk mencapai kinerja yang berkelanjutan dengan tetap memperhatikan kepentingan para pemangku kepentingan.

1. a. Pengertian Good Corporate Governance
Istilah Good Corporate Governance (GCG) atau
Corporate Governance (CG) pertama kali diperkenalkan
oleh Cadbury Committee tahun 1992 dalam laporannya
yang dikenal sebagai Cadbury Report.
1. Corporate Governance adalah seperangkat peraturan
yang menetapkan hubungan antara pemegang saham,
pengurus, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta
para pemegang kepentingan internal dan eksternal
lainnya sehubungan dengan hak-hak dan kewajiban
mereka, atau dengan kata lain sistem yang
mengarahkan dan mengendalikan perusahaan. (Forum
for Corporate Governance in Indonesia / FCGI)

2. 2. Corporate Governance adalah suatu proses dan
struktur yang digunakan oleh suatu organ BUMN untuk
meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas
perusahaan guna mewujudkan nilai Pemegang Saham
dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan
kepentingan stakeholder lainnya, berlandaskan
peraturan perundangan dan nilai-nilai etika (Keputusan
Menteri BUMN Nomor Kep-117/M-MBU/2002).
Berdasarkan pengertian di atas maka bisa dipahami
tujuan yang hendak dicapai dengan penerapan Good
Corporate Governance yaitu untuk meningkatkan
keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan.
Dalam jangka panjang hal ini akan membawa pada
keberlangsungan usaha dan peningkatan profit secara
signifikan.

3. b. Prinsip-Prinsip Corporate Governance
Prinsip-prinsip utama yang perlu
diperhatikan untuk terselenggaranya corporate
governance yang baik adalah :
1. Transparansi
Pada organisasi yang menerapkan
Corporate Governance, transparansi atau
keterbukaan menjadi hal yang wajib untuk
diterapkan. Mulai dari keterbukaan akan proses
produksi, laporan keuangan sepanjang
keterbukaan tersebut tidak menyangkut rahasia
organisasi.

4. 2. Akuntabilitas
Akuntabilitas berhubungan dengan sistem
yang mengendalikan hubungan antara unit-unit
yang ada di organisasi. Akuntabilitas dilakukan
oleh dewan komisaris dan direksi, dan komite
audit. Prinsip ini diharapkan dapat memberikan
jaminan perlindungan kepada pemegang saham
dan pembatasan kekuasaan yang jelas di jajaran
direksi.

5. 3. Pertanggungjawaban
Prinsip ini diartikan sebagai tanggung jawab
perusahaan sebagai anggota masyarakat untuk
mematuhi peraturan dan hukum yang berlaku serta
kewajiban-kewajiban sosial di tengah masyarakat.
4. Kewajaran (fairness)
Prinsip kewajaran menekankan pada adanya
perlakuan dan jaminan hak-hak yang sama kepada
pemegang saham minoritas maupun mayoritas,
termasuk hak-hak pemegang saham asing serta
investor lainnya. Prinsip kewajaran ini bertujuan untuk
mengatasi masalah yang timbul dari adanya hubungan
kontrak antara pemilik dan manajer karena diantara
kedua pihak tersebut memiliki kepentingan yang
berbeda

6. Manfaat Good Corporate Governance
1. Memudahkan akses terhadap investasi domestik
maupun asing.
2. Mendapatkan cost of capital yang lebih murah
dengan penerapan Good Corporate Governance.
3. Memberikan dasar keputusan yang lebih baik untuk
meningkatkan kinerja ekonomi perusahaan.
4. Meningkatkan keyakinan dan kepercayaan dari
shareholder dan stakeholder terhadap perusahaan.
5. Mempengaruhi harga saham secara positif.
6. Melindungi Direksi/Komisaris/Dewan Pengawas dari
tuntutan hukum dan melindungi dari intervensi politis
serta usaha-usaha campur tangan di luar mekanisme
korporasi.

7. C. Mekanisme Corporate Governance
Mekanisme corporate governance merupakan suatu aturan main,
prosedur dan hubungan yang jelas antara pihak yang mengambil
keputusan dengan pihak yang melakukan kontrol/pengawasan
terhadap keputusan tersebut.
1. Mekanisme pengendalian internal adalah pengendalian
perusahaan yang dilakukan dengan membuat aturan yang
mengatur tentang mekanisme bagi hasil, baik yang berupa
keuntungan, return maupun risikorisiko yang disetujui oleh
prinsipal dan agen.
2. Mekanisme pengendalian eksternal adalah pengendalian
perusahaan yang dilakukan oleh pasar. Menurut teori pasar
jika manajemen berperilaku hanya menguntungkan diri
sendiri, maka kinerja perusahaan akan menurun dalam
bentuk turunnya nilai saham perusahaan.

8. Budaya etika
Gambaran mengenai perusahaan, mencerminkan kepribadian
para pimpinannya Budaya etika adalah perilaku yang etis.
Penerapan budaya etika dilakukansecara top-down. Langkah-
langkah penerapan :
1. Penerapan Budaya Etika
2. Pernyataan ringkas mengenai nilai-nilai yang dianut dan
ditegakkan perusahaan.
3. Komitmen Internal :
- Perusahaan terhadap karyawan
- Karyawan terhadap perusahaan
- Karyawan terhadap karyawan lain.
4. Komitmen Eksternal :
- Perusahaan terhadap pelanggan
- Perusahaan terhadap pemegang saham
- Perusahaan terhadap masyarakat

9. 5. Penerapan Budaya Etika
Program Etika  Sistem yang dirancang dan
diimplementasikan untuk mengarahkan karyawan agar
melaksanakan Tata kelola yang baik . Contoh : audit etika, Kode
Etik Perusahaan
• Lebih dari 90% perusahaan membuat kode etik yang khusus
digunakan perusahaan tersebut dalam melaksanakan
aktivitasnya.
• Contoh : IBM membuat IBM’s Business Conduct Guidelines
(Panduan Perilaku Bisnis IBM)

10. d. Mengembangkan Struktur Etika Korporasi
Semangat untuk mewujudkan Good Corporate
Governance memang telah dimulai di Indonesia, baik di
kalangan akademisi maupun praktisi baik di sektor
swasta maupun pemerintah. Berbagai perangkat
pendukung terbentuknya suatu organisasi yang memiliki
tata kelola yang baik sudah di stimulasi oleh Pemerintah
melalui UU Perseroan, UU Perbankan, UU Pasar Modal,
Standar Akuntansi, Komite Pemantau Persaingan
Usaha, Komite Corporate Governance, dan sebagainya
yang pada prinsipnya adalah membuat suatu aturan
agar tujuan perusahaan dapat dicapai melalui suatu
mekanisme tata kelola secara baik oleh jajaran dewan
komisaris, dewan direksi dan tim manajemennya.

11. Dengan adanya kewajiban perusahaan untuk membentuk komite
audit, maka dewan komisaris dapat secara maksimal melakukan
pengendalian dan pengarahan kepada dewan direksi untuk
bekerja sesuai dengan tujuan organisasi. Sementara itu,
sekretaris perusahaan merupakan struktur pembantu dewan
direksi untuk menyikapi berbagai tuntutan atau harapan dari
berbagai pihak eksternal perusahaan seperti investor agar supaya
pencapaian tujuan perusahaan tidak terganggu baik dalam
perspektif waktu pencapaian tujuan ataupun kualitas target yang
ingin dicapai. Meskipun belum maksimal, Uji Kelayakan dan
Kemampuan (fit and proper test) yang dilakukan oleh pemerintah
untuk memilih top pimpinan suatu perusahaan BUMN adalah
bagian yang tak terpisahkan dari kebutuhan untuk membangun
“Board Governance” yang baik sehingga implementasi Good
Corporate Governance akan menjadi lebih mudah dan cepat

12. PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE
Prinsip Dasar
GCG diperlukan untuk mendorong terciptanya pasar
yang efisien, transparan dan konsisten dengan
peraturan perundang-undangan. Penerapan GCG perlu
didukung oleh tiga pilar yang saling berhubungan, yaitu
negara dan perangkatnya sebagai regulator, dunia
usaha sebagai pelaku pasar, dan masyarakat sebagai
pengguna produk dan jasa dunia usaha. Prinsip dasar
yang harus dilaksanakan oleh masing-masing pilar
adalah:
Negara dan perangkatnya menciptakan peraturan
perundang-undangan yang menunjang iklim usaha yang
sehat, efisien dan transparan, melaksanakan peraturan
perundang-undangan dan penegakan hukum secara
konsisten (consistent law enforcement) .

13. Dunia usaha sebagai pelaku pasar menerapkan GCG
sebagai pedoman dasar pelaksanaan usaha.
Masyarakat sebagai pengguna produk dan jasa dunia
usaha serta pihak yang terkena dampak dari
keberadaan perusahaan, menunjukkan kepedulian dan
melakukan kontrol sosial (social control) secara obyektif
dan bertanggung jawab.

14. a.Pedoman Pokok Pelaksanaan
1. Peranan Negara
- Melakukan koordinasi secara efektif antar
penyelenggara negara dalam penyusunan peraturan
perundang-undangan berdasarkan sistem hukum
nasional dengan memprioritaskan kebijakan yang
sesuai dengan kepentingan dunia usaha dan
masyarakat. Untuk itu regulator harus memahami
perkembangan bisnis yang terjadi untuk dapat
melakukan penyempurnaan atas peraturan
perundang-undangan secara berkelanjutan.
- Mengikutsertakan dunia usaha dan masyarakat
secara bertanggungjawab dalam penyusunan
peraturan perundang-undangan (rule-making rules).

15. - Menciptakan sistem politik yang sehat dengan
penyelenggara negara yang memiliki integritas dan
profesionalitas yang tinggi.
- Melaksanakan peraturan perundang-undangan dan
penegakan hukum secara konsisten (consistent law
enforcement).
- Mencegah terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme
(KKN).
- Mengatur kewenangan dan koordinasi antar-instansi
yang jelas untuk meningkatkan pelayanan
masyarakat dengan integritas yang tinggi dan mata
rantai yang singkat serta akurat dalam rangka
mendukung terciptanya iklim usaha yang sehat,
efisien dan transparan.

16. - Memberlakukan peraturan perundang-undangan
untuk melindungi saksi dan pelapor (whistleblower)
yang memberikan informasi mengenai suatu kasus
yang terjadi pada perusahaan. Pemberi informasi
dapat berasal dari manajemen, karyawan
perusahaan atau pihak lain.
- Mengeluarkan peraturan untuk menunjang
pelaksanaan GCG dalam bentuk ketentuan yang
dapat menciptakan iklim usaha yang sehat, efisien
dan transparan.
- Melaksanakan hak dan kewajiban yang sama dengan
pemegang saham lainnya dalam hal Negara juga
sebagai pemegang saham perusahaan.

17. 2. Peranan Dunia Usaha
- Menerapkan etika bisnis secara konsisten sehingga
dapat terwujud iklim usaha yang sehat, efisien dan
transparan.
- Bersikap dan berperilaku yang memperlihatkan
kepatuhan dunia usaha dalam melaksanakan
peraturan perundang-undangan.
- Mencegah terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme
(KKN).
- Meningkatkan kualitas struktur pengelolaan dan pola
kerja perusahaan yang didasarkan pada asas GCG
secara berkesinambungan.
- Melaksanakan fungsi ombudsman untuk dapat
menampung informasi tentang penyimpangan yang
terjadi pada perusahaan.

18. 3. Peranan Masyarakat
- Melakukan kontrol sosial dengan memberikan
perhatian dan kepedulian terhadap pelayanan
masyarakat yang dilakukan penyelenggara negara
serta terhadap kegiatan dan produk atau jasa yang
dihasilkan oleh dunia usaha, melalui penyampaian
pendapat secara objektif dan bertanggung jawab.
- Melakukan komunikasi dengan penyelenggara
negara dan dunia usaha dalam mengekspresikan
pendapat dan keberatan masyarakat.
- Mematuhi peraturan perundang-undangan dengan
penuh kesadaran dan tanggung jawab.

19. ASAS GOOD CORPORATE GOVERNANCE
Setiap perusahaan harus memastikan
bahwa asas GCG diterapkan pada setiap aspek
bisnis dan di semua jajaran perusahaan. Asas
GCG yaitu transparansi, akuntabilitas,
responsibilitas, independensi serta kesetaraan
dan kewajaran diperlukan untuk mencapai kinerja
yang berkesinambungan dengan tetap
memperhatikan pemangku kepentingan.

20. A. Transparansi (Transparency)
Prinsip Dasar
Untuk menjaga obyektivitas dalam menjalankan
bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi yang
material dan relevan dengan cara yang mudah diakses
dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan
harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak
hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan
perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk
pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur
dan pemangku kepentingan lainnya.

21. Pedoman Pokok Pelaksanaan
a. Perusahaan harus menyediakan informasi secara tepat waktu,
memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta
mudah diakses oleh pemangku kepentingan sesuai dengan
haknya.
b. Informasi yang harus diungkapkan meliputi, tetapi tidak
terbatas pada, visi, misi, sasaran usaha dan strategi
perusahaan, kondisi keuangan, susunan dan kompensasi
pengurus, pemegang saham pengendali, kepemilikan saham
oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris beserta
anggota keluarganya dalam perusahaan dan perusahaan
lainnya yang memiliki benturan kepentingan, sistem
manajemen risiko, sistem pengawasan dan pengendalian
internal, sistem dan pelaksanaan GCG serta tingkat
kepatuhannya, dan kejadian penting yang dapat
mempengaruhi kondisi perusahaan.

22. c. Prinsip keterbukaan yang dianut oleh perusahaan
tidak mengurangi kewajiban untuk memenuhi
ketentuan kerahasiaan perusahaan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan, rahasia jabatan,
dan hak-hak pribadi.
d. Kebijakan perusahaan harus tertulis dan secara
proporsional dikomunikasikan kepada pemangku
kepentingan.

23. B. Akuntabilitas (Accountability)
Prinsip Dasar
Perusahaan harus dapat mempertanggung-jawabkan
kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu
perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan
sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap
memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan
pemangku kepentingan lain. Akuntabilitas merupakan
prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang
berkesinambungan.

24. Pedoman Pokok Pelaksanaan
a. Perusahaan harus menetapkan rincian tugas dan
tanggung jawab masing-masing organ perusahaan
dan semua karyawan secara jelas dan selaras
dengan visi, misi, sasaran usaha dan strategi
perusahaan.
b. Perusahaan harus meyakini bahwa semua organ
perusahaan dan semua karyawan mempunyai
kompetensi sesuai dengan tugas, tanggung jawab,
dan perannya dalam pelaksanaan GCG.
c. Perusahaan harus memastikan adanya sistem
pengendalian internal yang efektif dalam pengelolaan
perusahaan.

25. d. Perusahaan harus memiliki ukuran kinerja untuk
semua jajaran perusahaan yang konsisten dengan
nilai-nilai perusahaan, sasaran utama dan strategi
perusahaan, serta memiliki sistem penghargaan dan
sanksi(reward and punishment system) .
e. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya,
setiap organ perusahaan dan semua karyawan harus
berpegang pada etika bisnis dan pedoman
perilaku (code of conduct) yang telah disepakati.

26. C. Responsibilitas (Responsibility)
Prinsip Dasar
Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan
serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan
lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha
dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai good
corporate citizen.
Pedoman Pokok Pelaksanaan
a. Organ perusahaan harus berpegang pada prinsip kehati-
hatian dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan
perundang-undangan, anggaran dasar dan peraturan
perusahaan (by-laws).
b. Perusahaan harus melaksanakan tanggung jawab sosial
dengan antara lain peduli terhadap masyarakat dan
kelestarian lingkungan terutama di sekitar perusahaan dengan
membuat perencanaan dan pelaksanaan yang memadai.

27. D. Independensi (Independency)
Prinsip Dasar
Untuk melancarkan pelaksanaan asas GCG, perusahaan harus
dikelola secara independen sehingga masing-masing organ
perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi
oleh pihak lain.
Pedoman Pokok Pelaksanaan
a. Masing-masing organ perusahaan harus menghindari
terjadinya dominasi oleh pihak manapun, tidak terpengaruh
oleh kepentingan tertentu, bebas dari benturan kepentingan
dan dari segala pengaruh atau tekanan, sehingga
pengambilan keputusan dapat dilakukan secara obyektif.
b. Masing-masing organ perusahaan harus melaksanakan fungsi
dan tugasnya sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan
perundang-undangan, tidak saling mendominasi dan atau
melempar tanggung jawab antara satu dengan yang lain
sehingga terwujud sistem pengendalian internal yang efektif.

28. Kesetaraan dan Kewajaran (Fairness )
Prinsip Dasar
Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus
senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang
saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan
asas kesetaraan dan kewajaran.
Pedoman Pokok Pelaksanaan
a. Perusahaan harus memberikan kesempatan kepada
pemangku kepentingan untuk memberikan masukan
dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan
perusahaan serta membuka akses terhadap
informasi sesuai dengan prinsip transparansi dalam
lingkup kedudukan masing-masing

29. b. Perusahaan harus memberikan perlakuan yang
setara dan wajar kepada pemangku kepentingan
sesuai dengan manfaat dan kontribusi yang diberikan
kepada perusahaan.
c. Perusahaan harus memberikan kesempatan yang
sama dalam penerimaan karyawan, berkarir dan
melaksanakan tugasnya secara profesional tanpa
membedakan suku, agama, ras, jender, dan kondisi
fisik.

31. Terima Kasih