Pencapaian kinerja yang excellent dan dalam upaya meningkatkan kualitas dan efektivitas hubungan kerja antara Direksi dan Dewan Komisaris sebagai organ Perseroan, dengan menerapkan asas-asas Good Corporate Governance (GCG) yakni Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independensi dan Fairness (kewajaran), maka hubungan kerja antara Direksi dengan Dewan Komisaris tersebut harus diciptakan sedemikian rupa agar selalu harmonis, saling mendukung dan saling mengingatkan supaya tekad dan komitmen yang kuat menuju satu arah tujuan Perseroan tetap terus tumbuh dan berkembang.

1. TUGAS ETIKA BISNIS DAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE ( GCG )
PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) PADA PT
PERTAMINA (PERSERO)
Penyusun :
Wahyudi 55117120172
Dosen :
Bapak Prof. Dr. Ir. Hapzi Ali, MM, CMA
MAGISTER MANAJEMEN
UNIVERSITAS MERCUBUANA
TAHUN 2018

2. BAGIAN I
Good Corporate Governance (GCG ) pada Pertamina
Maksud dan tujuan PT Pertamina (Persero) (“Perseroan/Pertamina”) adalah
melakukan usaha di bidang penyelenggaraan usaha energi, yaitu minyak dan gas
bumi, energi baru dan terbarukan, baik di dalam maupun di luar negeri serta
kegiatan lain yang terkait atau menunjang kegiatan usaha di bidang energi, yaitu
minyak dan gas bumi, energi baru dan terbarukan tersebut serta pengembangan
optimalisasi sumber daya yang dimiliki Perseroan untuk menghasilkan barang
dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat serta mengejar
keuntungan guna meningkatkan nilai Perseroan dengan menerapkan prinsip-
prinsip perseroan terbatas. Pertamina harus menjalankan aktivitas bisnisnya
dengan memperhatikan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan benar,
agar selaras dengan maksud dan tujuan Perseroan.
Terkait dengan pencapaian kinerja yang excellent dan dalam upaya
meningkatkan kualitas dan efektivitas hubungan kerja antara Direksi dan Dewan
Komisaris sebagai organ Perseroan, dengan menerapkan asas-asas Good
Corporate Governance (GCG) yakni Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas,
Independensi dan Fairness (kewajaran), maka hubungan kerja antara Direksi
dengan Dewan Komisaris tersebut harus diciptakan sedemikian rupa agar selalu
harmonis, saling mendukung dan saling mengingatkan supaya tekad dan
komitmen yang kuat menuju satu arah tujuan Perseroan tetap terus tumbuh dan
berkembang.
Oleh sebab itu maka Direksi dan Dewan Komisaris memandang sangat
membutuhkan panduan mekanisme hubungan kerja yang jelas antar organ
Direksi dengan Dewan Komisaris, sehingga setiap gerak langkah yang dilakukan
oleh Direksi bisa selaras dengan yang diinginkan oleh Dewan Komisaris dan
Pemegang Saham.
Seiring dengan implementasi GCG di Perseroan yang merujuk kepada
Peraturan Menteri Negara BUMN No. Per-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011
Jo. Peraturan Menteri Negara BUMN No. Per-09/MBU/2012 tanggal 6 Juli 2012
tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate
Governance) pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN), mempersyaratkan
adanya suatu ketentuan yang mengatur hubungan kerja yang efektif antara Direksi
dan Dewan Komisaris, maka Perseroan membuat pola hubungan kerja antar
Direksi dengan Dewan Komisaris, yang disebut dengan Board Manual.
Board Manual yang disusun 2013 merupakan edisi revisi dan
penyempurnaaan dari yang lalu (2008). Tujuan dari Board Manual ini
dimaksudkan untuk menjelaskan pola hubungan kerja yang baku antara Direksi

3. dan Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas, agar tercipta integritas yang
tinggi dan kejujuran dalam menjalankan kegiatan bisnis Perseroan. Dengan
adanya Board Manual ini, maka Direksi dan Dewan Komisaris berkomitmen
untuk menjalankan amanat tugas Perseroan dengan sungguh-sungguh,
berdedikasi tinggi dan penuh tanggungjawab berlandaskan prinsip-prinsip tata
kelola Perseroan yang baik dan benar.
Board Manual ini merupakan salah satu softstructure Good Corporate
Governance, sebagai penjabaran dari Pedoman Tata Kelola Perusahaan (Code of
Corporate Governance) yang mengacu pada Anggaran Dasar Perseroan. Board
Manual yang merupakan naskah kesepakatan/komitmen antara Direksi dan
Dewan Komisaris ini, bertujuan untuk:
1. Menjadi rujukan/pedoman tentang tugas pokok dan fungsi kerja masing-
masing organ,
2. Meningkatkan kualitas dan efektivitas hubungan kerja antar organ,
3. Menerapkan asas-asas GCG yakni, Transparansi, Akuntabilitas,
Responsibilitas, Independensi dan Fairness (kewajaran).
Dengan diberlakukannya Board Manual dalam hubungan kerja antar 2 (dua)
organ Perseroan tersebut di atas, maka semua kegiatan usaha Perseroan dapat
dilaksanakan secara harmonis dengan mengacu kepada asas-asas Good
Corporate Governance. Dalam upaya mencapai visi dan misi Perseroan, maka
Direksi dan Dewan Komisaris berkomitmen untuk membangun Pertamina yang
bersih, yang dilandasi prinsip kejujuran dan transparan serta menghindarkan diri
dari konflik kepentingan.
TERKAIT DENGAN PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE :
1. Melakukan pengukuran terhadap penerapan Good Corporate Governance
(GCG) dalam bentuk :
a) Penilaian (assessment ) yaitu program untuk mengidentifikasi
pelaksanaan GCG di Perseroan melalui pengukuran pelaksanaan
dan penerapan GCG di Perseroan yang dilaksanakan secara
berkala setiap 2 (dua) tahun.
b) Evaluasi (review), yaitu program untuk mendeskripsikan tindak
lanjut pelaksanaan dan penerapan GCG di BUMN yang dilakukan
pada tahun berikutnya setelah penilaian sebagaimana dimaksud
pada butir a), yang meliputi evaluasi terhadap hasil penilaian dan
tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan.
2. Hasil pelaksanaan penilaian dan evaluasi dilaporkan kepada RUPS
bersamaan dengan penyampaian laporan tahunan.
3. Menunjuk salah seorang anggota Direksi sebagai penanggung

4. jawab dalam penerapan dan pemantauan GCG
di Perseroan melalui mekanisme rapat Direksi.
4. Terkait dengan pengawasan kepatuhan Perseroan, dijalankan secara
bersama oleh fungsi- fungsi terkait di dalam Perseroan
Tujuan Penerapan GCG
Penerapan prinsip-prinsip GCG akan meningkatkan citra dan kinerja Perusahaan
serta meningkatkan nilai Perusahaan bagi Pemegang Saham.
Tujuan penerapan GCG adalah:
1. Memaksimalkan nilai perusahaan dengan cara meningkatkan penerapan prinsip-
prinsip transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, dan
kewajaran dalam pelaksanaan kegiatan perusahaan;
2. Terlaksananya pengelolaan Perusahaan secara profesional dan mandiri;
3. Terciptanya pengambilan keputusan oleh seluruh Organ Perusahaan yang
didasarkan pada nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
4. Terlaksananya tanggung jawab sosial Perusahaan terhadap stakeholders;
5. Meningkatkan iklim investasi nasional yang kondusif, khususnya di bidang energi
dan petrokimia.
D. Prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG)
Prinsip-prinsip GCG adalah:
1. Transparansi Keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan
dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenai
perusahaan;
2. Kemandirian
Keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan
kepentingan dan pengaruh / tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan
Peraturan PerundangUndangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang
sehat;
3. Akuntabilitas Kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban Organ
sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif;
4. Pertanggungjawaban Kesesuaian didalam pengelolaan perusahaan terhadap
peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang
sehat;
5. Kewajaran Keadilan dan kesetaraan didalam memenuhi hak-hak stakeholders
yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang

5. berlaku.
E. Visi dan Misi
1. Visi Pertamina
Menjadi Perusahaan Minyak Nasional Kelas Dunia.
2. Misi Pertamina
Menjalankan usaha inti minyak, gas dan bahan bakar nabati secara terintegrasi,
berdasarkan prinsip-prinsip komersial yang kuat
F. Tata Nilai
1. Clean (Bersih)
Dikelola secara profesional, menghindari benturan kepentingan, tidak menoleransi
suap, menjunjung tinggi kepercayaan dan integritas. Berpedoman pada asas-asas
tata kelola korporasi yang baik.
2. Competitive (Kompetitif)
Mampu berkompetisi dalam skala regional maupun internasional, mendorong
pertumbuhan melalui investasi, membangun budaya sadar biaya dan menghargai
kinerja.
3. Confident (Percaya Diri)
Berperan dalam pembangunan ekonomi nasional, menjadi pelopor dalam reformasi
BUMN, dan membangun kebanggaan bangsa.
4. Customer Focused (Fokus Pada Pelanggan)
Beorientasi pada kepentingan pelanggan, dan berkomitmen untuk memberikan
pelayanan terbaik kepada pelanggan.
5. Commercial (Komersial)
Menciptakan nilai tambah dengan orientasi komersial, mengambil keputusan
berdasarkan prinsip-prinsip bisnis yang sehat.
6. Capable (Berkemampuan)
Dikelola oleh pemimpin dan pekerja yang profesional dan memiliki talenta dan
penguasaan teknis tinggi, berkomitmen dalam membangun kemampuan riset dan
pengembangan.

6. BAGIAN II
STRUKTUR CORPORATE GOVERNANCE
A. ORGAN UTAMA
1. PEMEGANG SAHAM / RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS) RUPS
terdiri atas: a) RUPS Tahunan untuk mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran
Perusahaan (RKAP) diselenggarakan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari
setelah periode akuntansi yang baru dimulai; b) RUPS Tahunan untuk
mengesahkan Laporan Tahunan dan Perhitungan Tahunan diselenggarakan
selambat-lambatnya dalam 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir; c) RUPS
Luar Biasa yang dapat diselenggarakan sewaktu-waktu apabila diperlukan oleh
Pemegang Saham atau atas usulan Komisaris dan/atau Direksi.
1.1. Wewenang RUPS
Wewenang RUPS adalah: a) Menyetujui atau menolak Rencana Jangka Panjang
Perusahaan (RJPP) dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP); b)
Menetapkan perhitungan alokasi laba perusahaan untuk: (1) Laba yang ditahan dan
cadangan; (2) Dividen kepada Pemegang Saham; (3) Bonus Direksi, Komisaris,
dan Pekerja. c) Mengangkat dan memberhentikan Direksi dan Komisaris; d)
Menetapkan target kinerja masing-masing Direksi dan Komisaris; e) Melakukan
penilaian kinerja secara kolektif maupun masing-masing Direksi dan Komisaris; f)
Menetapkan auditor eksternal untuk melakukan audit keuangan atas laporan
keuangan; g) Menetapkan remunerasi Komisaris dan Direksi; h) Menetapkan
kebijakan mengenai kemungkinan adanya konflik kepentingan yang terkait dengan
Komisaris; i) Menetapkan jumlah maksimum jabatan Komisaris yang boleh
dirangkap oleh seorang Komisaris; j) Menetapkan jumlah maksimum jabatan
Komisaris yang boleh dirangkap oleh Direksi pada Anak Perusahaan; k)
Mendelegasikan kepada Komisaris tentang pembagian tugas dan wewenang
anggota Direksi.
1.2. Hak Pemegang Saham Hak-hak Pemegang Saham adalah : 1) Menghadiri
RUPS dan memberikan suara pada RUPS.
2) Memperoleh informasi material (termasuk hak bertanya) baik dari Komisaris
maupun Direksi mengenai keuangan atau hal-hal lain yang menyangkut
Perusahaan secara lengkap, tepat waktu, dan teratur. 3) Memperoleh pembagian
laba Perusahaan (dividen). 4) Menyelenggarakan RUPS dalam hal Direksi
dan/atau Komisaris lalai menyelenggarakan RUPS Tahunan dan sewaktu-waktu

7. meminta penyelenggaraan RUPS Luar Biasa bila dipandang perlu, misalnya bila
Perusahaan menghadapi penurunan kinerja yang signifikan.
2. KOMISARIS 2.1. Keanggotaan dan Komposisi Kenggotaan dan komposisi
Komisaris adalah sebagai berikut : 1) Komisaris terdiri atas sebanyak-banyaknya 5
(lima) orang dan tidak melebihi jumlah Direksi, seorang di antaranya diangkat
sebagai Komisaris Utama. 2) Sekurang-kurangnya 20% dari anggota Komisaris
harus berasal dari kalangan di luar Perusahaan dengan ketentuan bahwa yang
bersangkutan : a) Tidak menjabat sebagai Direksi di perusahaan terafiliasi; b) Tidak
bekerja pada departemen/lembaga atau badan lainnya di lingkungan Pemerintahan
dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir; c) Tidak bekerja di Perusahaan atau
afiliasinya dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir; d) Tidak mempunyai
keterkaitan finansial, baik langsung maupun tidak langsung dengan
Perusahaan atau perusahaan lain yang menyediakan jasa dan produk kepada
Perusahaan dan afiliasinya; e) Bebas dari benturan kepentingan dan aktivitas bisnis
atau hubungan lain yang dapat menghalangi atau mengganggu kemampuan
Komisaris yang bersangkutan untuk bertindak atau berpikir secara bebas di lingkup
Perusahaan.
2.2 Kualifikasi Personil Anggota Komisaris harus memenuhi kualifikasi personil
sebagai berikut : 1) Memiliki integritas, dedikasi, itikad baik, dan rasa tanggung
jawab; 2) Memahami masalah-masalah manajemen perusahaan; 3) Memiliki
keahlian dan pengetahuan yang memadai di bidang usaha Perusahaan; 4) Dapat
menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya; 5) Mampu
melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi
anggota Direksi atau Komisaris yang dinyatakan bersalah, menyebabkan suatu
Perusahaan pailit, atau pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang
merugikan keuangan negara dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sebelum
pengangkatannya; 6) Tidak memiliki benturan kepentingan dalam melaksanakan
tugasnya.
2.3 Tugas, Tanggung Jawab dan Kewajiban Komisaris 1) Komisaris bertugas: a)
mengawasi dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan
Perusahaan; b) mengawasi pelaksanaan Rencana Jangka Panjang Perusahaan
(RJPP) serta Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP); c) memantau dan
mengevaluasi kinerja Direksi; d) mengkaji pembangunan dan pemanfaatan
teknologi informasi; e) mengawasi pelaksanaan manajemen risiko; f) mengawasi
efektivitas penerapan good corporate governance; g) memantau kepatuhan
Perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku 2) Komisaris
bertanggungjawab: a) mengusulkan Auditor Eksternal untuk disahkan dalam RUPS

8. dan memantau pelaksanaan penugasan Auditor Eksternal; b) menyusun
pembagian tugas di antara anggota Komisaris sesuai dengan keahlian dan
pengalaman masing-masing anggota Komisaris; c) menyusun program kerja dan
target kinerja Dewan Komisaris tiap tahun serta
mekanisme reviu terhadap kinerja Dewan Komisaris; d) menyusun mekanisme
penyampaian informasi dari Komisaris kepada stakeholders; e)
mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Dewan Komisaris kepada RUPS.
3) Komisaris berkewajiban : a) memberikan pendapat dan saran secara tertulis
kepada RUPS mengenai Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) dan
Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) yang diusulkan Direksi ; b)
memberikan pendapat kepada RUPS mengenai masalah strategis atau yang
dianggap penting, termasuk pendapat mengenai kelayakan visi dan misi
Perusahaan; c) meneliti dan menelaah laporan berkala dan laporan tahunan yang
disiapkan Direksi, termasuk laporan hasil audit Satuan Pengawasan Intern (SPI); d)
menandatangani RJPP dan laporan tahunan; e) melaporkan dengan segera kepada
RUPS tentang terjadinya gejala menurunnya kinerja Perusahaan; f)
menginformasikan kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada perusahaan
lain untuk dicantumkan dalam laporan tahunan;
2.4 Hak dan Wewenang Komisaris Komisaris mempunyai hak dan wewenang
sebagai berikut:
1) Berhak memperoleh akses mengenai Perusahaan dan memperoleh informasi
secara berkala, tepat waktu, dan lengkap sesuai dengan ketentuan Anggaran
Dasar dan peraturan perundangundangan yang berlaku; 2) Berhak bertanya
kepada Direksi mengenai pengurusan kegiatan usaha Perusahaan dan meminta
kepada Direksi menghadiri rapat Komisaris untuk memperoleh penjelasan tentang
kondisi Perusahaan; 3) Berhak membentuk Komite-Komite untuk membantu
pelaksanaan tugasnya dengan mendapat persetujuan Menteri, kecuali Komite
Audit; 4) Berhak mengajukan calon-calon anggota Direksi yang baru kepada
Pemegang Saham; 5) Berhak mendapatkan bantuan tenaga profesional, apabila
diperlukan dalam melaksanakan tugasnya. 6) Berwenang untuk mengambil
keputusan di dalam maupun di luar rapat Komisaris.
3. DIREKSI
3.1 Keanggotaan dan Komposisi Keanggotaan dan komposisi Direksi adalah
sebagai berikut: 1) Jumlah Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang dan disesuaikan
dengan kebutuhan, tingkat kompleksitas, dan rencana strategis Perusahaan,
seorang di antaranya diangkat menjadi Direktur Utama; 2) Komposisi Direksi
merupakan perpaduan profesional-profesional yang memiliki pengetahuan dan

9. pengalaman yang dibutuhkan Perusahaan sehingga memungkinkan dilakukannya
proses pengambilan putusan yang efektif, efisien dan segera; 3) Sekurang-
kurangnya 20 % (dua puluh persen) dari jumlah anggota Direksi harus berasal dari
kalangan di luar Perusahaan dengan ketentuan bahwa yang bersangkutan bebas
dari pengaruh anggota Komisaris dan anggota Direksi lainnya serta pemegang
saham; 4) Komposisi dan pembagian tugas Direksi berdasarkan Struktur
Organisasi Perusahaan yang ditetapkan oleh RUPS.
3.2 Kualifikasi Personil Direksi yang diangkat adalah orang-orang yang memiliki
kriteria sebagai berikut: 1) memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan,
pengalaman, jujur, dan perilaku yang baik serta dedikasi tinggi untuk memajukan
dan mengembangkan Perusahaan; 2) mampu melaksanakan perbuatan hukum
dan tidak pernah dinyatakan pailit serta tidak pernah menjadi anggota Direksi atau
Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu
perusahaan dinyatakan pailit; 3) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak
pidana yang merugikan keuangan negara dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum
pengangkatannya;
4) tidak diperkenankan memiliki hubungan keluarga sedarah sampai derajat ketiga
baik menurut garis lurus maupun garis ke samping atau hubungan semenda
(menantu/ipar) antara anggota Direksi dan antara anggota Direksi dengan anggota
Komisaris; 5) tidak mewakili kepentingan partai politik tertentu.
3.3 Tugas, Tanggung Jawab dan Kewajiban Direksi 1) Direksi bertugas: a)
Memimpin dan mengurus Perusahaan sesuai dengan kepentingan dan tujuan
Perusahaan; b) Menguasai, memelihara, dan mengurus kekayaan Perusahaan. 2)
Direksi bertanggung jawab: a) Memenuhi UKT yang jelas, lengkap, dan berimbang,
baik dari aspek keuangan maupun non keuangan untuk menentukan pencapaian
misi dan tujuan Perusahaan sesuai dengan SCI; b) Mewujudkan pelaksanaan
RJPP dan RKAP, termasuk pencapaian target keuangan dan non keuangan; c)
Melaksanakan manajemen risiko; d) Membangun dan memanfaatkan teknologi
informasi; e) Menindaklanjuti temuan-temuan audit satuan SPI dan Auditor
Eksternal serta melaporkannya kepada Komisaris; f) Melaporkan informasi-
informasi yang relevan kepada Komisaris, antara lain mengenai
suksesi/mutasi/promosi manajer kunci (senior), program pengembangan SDM,
pertanggungjawaban manajemen resiko, pelaksanaan K3LL, dan kinerja
pemanfaatan teknologi informasi; g) Menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang
Saham (RUPS) dan membuat risalah RUPS; h) Memperhatikan kepentingan
stakeholders sesuai dengan nilai-nilai etika dan peraturan perundang-undangan
yang berlaku; 3) Direksi berkewajiban: a) Menyiapkan Rencana Jangka Panjang
Perusahaan (RJPP) yang merupakan rencana strategis yang memuat sasaran dan
tujuan Perusahaan yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun,

10. menandatanganinya bersama dengan Komisaris, dan menyampaikannya kepada
RUPS untuk mendapat pengesahan; b) Menyiapkan Rencana Kerja dan Anggaran
Perusahaan (RKAP), dan menyampaikannya kepada Komisaris untuk ditelaah dan
kepada RUPS untuk memperoleh pengesahan. c) Menyusun dan
mengimplementasikan sistem akuntansi yang sesuai dengan standar akuntansi
keuangan termasuk pembukuan dan administrasi yang didasarkan atas
pengendalian internal yang handal; d) Memberikan pertanggungjawaban dan
segala keterangan tentang keadaan dan jalannya Perusahaan dalam bentuk
laporan lainnya jika diminta oleh RUPS;
e) Menetapkan secara jelas tugas, tanggung jawab, dan wewenang manajemen
serta UKT pada setiap tingkatan/level; f) Menyusun dan menyampaikan Laporan
Tahunan yang telah ditandatangani bersama Komisaris kepada RUPS untuk
memperoleh pengesahan; g) Mencantumkan kepemilikan sahamnya dan/atau
keluarganya pada perusahaan lain dalam Laporan Tahunan;
3.3 Hak dan Wewenang Direksi Direksi berhak dan berwenang untuk: 1)
menetapkan kebijakan-kebijakan berkaitan dengan pengelolaan Perusahaan,
termasuk kebijakan di bidang ketenagakerjaan; 2) mengangkat dan
memberhentikan pekerja berdasarkan aturan internal Perusahaan dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku di bidang ketenagakerjaan; 3) mengatur
masalah pendelegasian wewenang/pemberian kuasa Direksi untuk mewakili
Perusahaan di dalam dan di luar pengadilan.
B. ORGAN PENDUKUNG
1. SEKRETARIS PERSEROAN
1.1 Kedudukan dan Kualifikasi 1) Sekretaris Perseroan diangkat, diberhentikan, dan
bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama. 2) Sekretaris Perseroan
harus memiliki kualifikasi akademis, kompetensi yang memadai agar dapat
melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.
1.2 Tugas dan Tanggung Jawab Sekretaris Perusahaan Sekretaris Perusahaan
mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut: 1) mempersiapkan
penyelenggaraan RUPS; 2) menghadiri rapat Direksi dan rapat gabungan antara
Komisaris dengan Direksi; 3) mengelola dan menyimpan dokumen yang terkait
dengan kegiatan Perusahaan meliputi dokumen RUPS, risalah rapat Direksi, risalah
rapat gabungan antara Direksi dengan Komisaris, dan dokumen-dokumen
Perusahaan yang penting lainnya; 4) mencatat Daftar Khusus berkaitan dengan
Direksi dan keluarganya serta Komisaris dan keluarganya baik dalam Perusahan
maupun afiliasinya yang mencakup kepemilikan saham, hubungan bisnis, dan
peranan lain yang menimbulkan benturan kepentingan dengan
kepentingan Perusahaan;

11. 5) melaporkan pelaksanaan tugas dan tanggung-jawabnya kepada Direktur Utama
secara berkala; 6) menghimpun semua informasi yang penting mengenai
Perusahaan dari setiap unit kerja; 7) menentukan kriteria mengenai jenis dan materi
informasi yang dapat disampaikan kepada stakeholders, termasuk informasi yang
dapat disampaikan sebagai public document; 8) memelihara dan memutakhirkan
informasi tentang Perusahaan yang disampaikan kepada stakeholders, baik dalam
website, buletin, atau media informasi lainnya; 10) memastikan bahwa Laporan
Tahunan Perusahaan (Annual Report) telah mencantumkan penerapan GCG di
lingkungan Perusahaan.
2. SATUAN PENGAWASAN INTERN (SPI) 2.1 Kedudukan dan Kualifikasi 1) SPI
mempunyai kedudukan langsung di bawah Direktur Utama untuk menjamin
independensinya dari kegiatan atau unit kerja yang diaudit. 2) Kepala SPI harus
memiliki kualifikasi akademis dan kompetensi yang memadai agar dapat
melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. 3) Kepala SPI diangkat dan
diberhentikan oleh Direktur Utama dengan persetujuan Komisaris.
2.2 Tugas dan Tanggung Jawab SPI SPI mempunyai tugas dan tanggung jawab
sebagai berikut: 1) Membuat strategi, kebijakan, serta rencana kegiatan
pengawasan; 2) Memonitor pencapaian tujuan dan strategi pengawasan secara
keseluruhan serta melakukan kajian secara berkala; 3) Memastikan sistem
pengendalian internal Perusahaan berfungsi efektif termasuk melakukan kegiatan
yang dapat mencegah terjadinya penyimpangan serta melakukan assesment
terhadap sistem tersebut secara berkala; 4) Melaksanakan fungsi pengawasan
pada seluruh aktivitas usaha yang meliputi antara lain bidang akuntansi, keuangan,
sumber daya manusia dan operasional; 5) Melakukan audit guna mendorong
terciptanya kepatuhan baik pekerja maupun manajemen Perusahaan kepada
peraturan perundang-undangan yang berlaku; 6) Melakukan audit khusus
(investigasi) untuk mengungkap kasus yang mempunyai indikasi terjadinya
penyalahgunaan wewenang, penggelapan, penyelewengan, dan kecurangan
(fraud); 7) Memberikan saran-saran perbaikan yang diperlukan dan informasi yang
obyektif tentang kegiatan yang diaudit kepada semua tingkatan manajemen;
8) Memberikan konsultasi terhadap seluruh jajaran manajemen mengenai upaya
peningkatan efektivitas pengendalian intern, peningkatan efisiensi, manajemen
risiko, dan kegiatan lainnya terkait dengan peningkatan kinerja; 9) Mendukung
penerapan GCG di lingkungan Perusahaan; 10) Menyiapkan dukungan data,
informasi dan analisis untuk Direksi dalam rangka penyampaian laporan Direksi

12. kepada Komisaris; 11) Melaporkan seluruh hasil kegiatan pengawasannya
langsung kepada Direktur Utama dan memberikan tembusan kepada Komisaris
melalui Komite Audit.
2.3 Piagam SPI Kedudukan, tugas, wewenang dan tanggung jawab SPI serta
hubungan kelembagaan antara SPI dengan Komite Audit dan Auditor Eksternal
dituangkan dalam Piagam SPI yang ditandatangani oleh Direktur Utama, Kepala
SPI, dan Komisaris selaku Ketua Komite Audit.
3. SEKRETARIAT KOMISARIS 1) Sekretariat Komisaris dibentuk oleh dan
bertanggung jawab kepada Komisaris guna membantu Komisaris di bidang
kegiatan kesekretariatan: a) pelaksanaan peran sebagai penghubung antara
Komisaris, Direksi, dan Pemegang Saham b) penyiapan undangan rapat dan
penyiapan bahan-bahan rapat Komisaris c) pendokumentasian surat-surat d)
penyusunan notulen rapat e) pengumpulan data atau informasi yang relevan
dengan pelaksanaan tugas Komisaris
2) Sekretariat Komisaris dilengkapi dengan uraian tugas yang jelas dan jumlah staf
yang sesuai dengan kebutuhan.
4. KOMITE AUDIT
4.1 Komposisi dan Keanggotaan 1) Komite Audit terdiri atas seorang Ketua dan
sekurang-kurangnya dua orang anggota dengan komposisi sebagai berikut : a)
Ketua Komite Audit adalah salah satu anggota Komisaris Independen b) Anggota
Komite Audit berasal dari luar Perusahaan c) Ketua dan anggota Komite Audit
diangkat dan diberhentikan oleh Komisaris Utama 2) Anggota Komite harus
memiliki komitmen yang teguh dan integritas yang tinggi, kemampuan
berkomunikasi secara efektif serta memiliki pengetahuan, pengalaman dan
kemampuan teknis dalam bidang tugasnya. 3) Anggota Komite tidak memiliki
benturan kepentingan dengan kepentingan Pertamina dalam melaksanakan
tugasnya.
4) Anggota Komite diangkat dan diberhentikan oleh Komisaris dengan masa kerja 1
(satu) tahun yang dapat diperpanjang masa keanggotaannya dengan tidak
mengurangi hak Komisaris untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.
4.2. Tugas dan TanggungJawab Komite Audit mempunyai tugas dan tanggung
jawab sebagai berikut : 1) Mereviu rencana audit SPI dan Auditor Eksternal 2)
Mereviu secara berkala Piagam SPI 3) Menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil
audit yang dilakukan oleh SPI maupun Auditor Eksternal 4) Memberikan
rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen 5)
Mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Komisaris 6)
Mengevaluasi/mereviu proses pelaporan keuangan 7) Mengevaluasi pengelolaan

13. resiko 8) Mengevaluasi pembangunan dan pemanfaatan teknologi informasi 9)
Mengevaluasi ketaatan perusahaan pada peraturan internal dan perundang-
undangan. 10) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Komisaris sesuai
dengan ketentuan yang berlaku 11) Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya
kepada Komisaris baik secara berkala maupun sewaktu-waktu apabila dibutuhkan.
d. Piagam Komite Audit Kedudukan, tugas dan tanggung jawab Komite Audit serta
hubungan kelembagaan antara Komite Audit dengan SPI, Komite Audit dengan
Direksi dan Komite Audit dengan Auditor Eksternal dituangkan dalam Piagam
Komite Audit dan ditandatangani oleh Komisaris Utama dan Direktur Utama.
5. KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI 5.1. Komposisi dan Keanggotaan 1)
Komite Renumerasi dan Nominasi terdiri atas seorang Ketua dan dua orang
anggota dengan komposisi sebagai berikut : a) Satu orang anggota Komisaris yang
menjadi Ketua merangkap anggota. b) Anggota lainnya dapat berasal dari dalam
(termasuk Komisaris) atau dari luar Perusahaan. 2) Anggota Komite harus memiliki
komitmen yang teguh dan integritas yang tinggi, kemampuan berkomunikasi secara
efektif, dan pengetahuan serta pengalaman kerja yang cukup di bidang yang
dibutuhkan bagi pelaksanaan tugasnya. 3) Anggota Komite tidak memiliki benturan
kepentingan terhadap Perusahaan dalam melaksanakan tugasnya.
4) Anggota Komite diangkat dan diberhentikan oleh Komisaris dengan masa kerja 1
(satu) tahun yang dapat diperpanjang masa keanggotaannya dengan tidak
mengurangi hak Komisaris untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.
5.2. Tugas dan TanggungJawab Komite Remunerasi dan Nominasi mempunyai
tugas dan tanggung jawab sebagai berikut : 1) Mengkaji kelayakan sistem
remunerasi bagi Direksi dan Komisaris, serta merekomendasikan penyesuaian
yang diperlukan dengan mempertimbangkan keterkaitan antara tingkat remunerasi
yang diterima dengan pencapaian target kinerja. 2) Mengkaji kelayakan kebijakan
pemberian dan penggunaan fasilitas-fasilitas yang disediakan bagi Komisaris dan
Direksi serta memberikan rekomendasi perbaikan/perubahan yang diperlukan. 3)
Menyusun kriteria seleksi dan prosedur nominasi bagi anggota Komisaris, Direksi
dan para eksekutif lainnya, membuat sistem penilaian dan memberikan
rekomendasi tentang jumlah anggota Komisaris dan Direksi. 4) Melaksanakan
tugas lain yang diberikan oleh Komisaris yang berkaitan dengan remunerasi dan
nominasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 5) Melaporkan hasil pengkajian
dan rekomendasinya kepada Komisaris.
5.3. Piagam Komite Remunerasi dan Nominasi Kedudukan, tugas dan tanggung
jawab Komite Remunerasi dituangkan dalam Piagam Komite Remunerasi dan
ditandatangani oleh Komisaris Utama dan Direktur Utama.

14. 6. KOMITE GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG)
6.1 Komposisi dan Keanggotaan 1) Komite GCG terdiri atas seorang Ketua dan
sekurang-kurangnya dua orang anggota dengan komposisi sebagai berikut : a)
Ketua Komite GCG adalah salah satu anggota Komisaris b) Anggota Komite GCG
berasal dari luar Perusahaan c) Ketua dan anggota Komite GCG diangkat dan
diberhentikan oleh Komisaris Utama
2) Anggota Komite GCG harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
a) Memiliki integritas dan dedikasi yang tinggi, menguasai ketrampilan,
pengetahuan dan pengalaman, yang diperlukan untuk pelaksanaan tugasnya;
b) Memiliki komitmen bekerja sungguh-sungguh dan menyediakan waktu dan
tenaga yang diperlukan untuk pelaksanaan tugasnya;
c) Memiliki pengetahuan dan pemahaman yang memadai dalam peraturan
perundangundangan yang berkenaan dengan Perusahaan, baik dalam bidang
Perseroan dan BUMN, maupun dalam bidang energi dan petrokimia;
d) Mampu berkomunikasi dengan sesama Anggota dan membangun jejaring
dengan unit organisasi Perusahaan yang terkait dengan penerapan praktek GCG ;
e) Bukan mantan pejabat Perusahaan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir;
f) Tidak memiliki kepentingan/keterkaitan pribadi yang dapat menimbulkan dampak
negatif dan konflik kepentingan terhadap Perusahaan ;
g) Tidak merangkap pekerjaan Komite Audit Perusahaan dan atau Komite GCG di
perusahaan lainnya ;
h) Memberikan pernyataan tertulis untuk bekerja sesuai dengan prinsip-prinsip
GCG dalam melaksanakan tugasnya sebagai Anggota Komite GCG. 3) Anggota
Komite diangkat dan diberhentikan oleh Komisaris dengan masa kerja 1 (satu)
tahun yang dapat diperpanjang masa keanggotaannya dengan tidak mengurangi
hak Komisaris untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.
6.2. Tugas dan TanggungJawab
Tugas dan tanggung jawab Komite GCG adalah sebagai berikut :
1) Memantau pelaksanaan dan mengevaluasi hasil assessment berkala tentang
penerapan GCG untuk memastikan efektifitas peranan organ-organ RUPS,
Komisaris dan Direksi, dan organ pendukung dalam penegakan GCG yakni
Sekretaris Perseroan, Sekretaris Komisaris, Satuan Pengawas Intern, Komite Audit
dan Komite Komisaris lainnya.
2) Memberikan rekomendasi tentang penyempurnaan sistem dan kelengkapan
GCG Perusahaan serta memantau pelaksanaannya, terutama berkenaan dengan :
a. Pedoman Corporate Governance (Code of CG); b. Pedoman Perilaku (Code of
Conduct); c. Statement of Corporate Intent (SCI); d. Board Manual.

15. 3) Mereviu rencana kerja dan laporan tentang pelaksanaan GCG sebagai bagian
dari Laporan Tahunan Perusahaan.
4) Melakukan kajian tentang praktek-praktek terbaik GCG (best practices) untuk
dapat diimplementasikan di Perusahaan.
5) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Komisaris yang terkait dengan
pengembangan dan penerapan GCG.
6.3. Piagam Komite GCG Kedudukan, tugas dan tanggung jawab Komite GCG
serta hubungan kelembagaan antara Komite GCG dengan Fungsi Penanggung
Jawab Pelaksanaan GCG Perusahaan yang dituangkan dalam Piagam Komite
GCG dan ditandatangani oleh Komisaris Utama dan Direktur Utama.
7. KOMITE LAINNYA
7.1. Komisaris dapat membentuk komite lainnya sesuai dengan kebutuhan yang
bertugas membantu pelaksanaan tugas Komisaris dengan persetujuan Menteri; 7.2.
Komposisi dan keanggotaan, persayaratan keanggotaan atau kualifikiasi
personalia, masa kerja, pemberhentian dan perpanjangan masa keanggotaan, serta
tugas dan tanggung jawab dari Komite lainnya ditetapkan oleh Komisaris dalam
suatu Piagam Komite.
C STRUKTUR GOVERNANCE EKSTERNAL
1. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perusahaan harus:
1) memperhatikan aspek-aspek pengaturan yang berasal dari pihak eksternal
Perusahaan dan implikasinya bagi pelaksanaan kegiatan usahanya;
2) mematuhi kebijakan/regulasi/pengaturan Instansi Pemerintah terkait;
3) mematuhi kebijakan/regulasi/pengaturan Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu
Minyak dan Gas Bumi (BP MIGAS) yang membidangi pengaturan mengenai
pengawasan terhadap kegiatan usaha hulu di sektor industri minyak dan gas bumi;
4) mematuhi kebijakan/regulasi/pengaturan Badan Pengatur Kegiatan Usaha Hilir
Migas (BPH Migas) yang membidangi pengaturan mengenai pengawasan terhadap
pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian BBM dan pengangkutan gas bumi
melalui pipa.
2. Dalam hal Pemerintah ingin memberikan penugasan kepada Perusahaan dalam
rangka pelaksanaan sebagian tugas Pemerintah, maka penugasan tersebut wajib
terlebih dahulu dikaji oleh Direksi dan mendapat persetujuan Menteri BUMN.

16. BAGIAN III
PENGELOLAAN ANAK PERUSAHAAN
A. KEBIJAKAN UMUM
1. Pembentukan Anak Perusahaan untuk pengembangan bisnis berkaitan dengan
diversifikasi usaha yang dilakukan dalam rangka memberikan nilai tambah dan
mendukung bisnis utama PT PERTAMINA (Persero). 2. Kinerja Anak Perusahaan
diukur dengan Indikator Kinerja yang terdiri dari aspek keuangan, aspek
operasional dan aspek administrasi. Indikator Kinerja tersebut juga didasarkan pada
jenis industri, pangsa pasar tertentu (captive market), nilai tambah ekonomis
(economic value added) dan/atau nilai strategis bagi PT PERTAMINA (Persero). 3.
Keputusan RUPS Anak Perusahaan tidak boleh bertentangan dengan RJPP dan
RKAP serta Anggaran Dasar PT PERTAMINA (Persero). 4. Setiap Anak
Perusahaan dituntut untuk lebih maju dan mandiri agar tidak hanya mengandalkan
pangsa pasar tertentu (captive market) dari PT PERTAMINA (Persero). 5. Setiap
transaksi antara PT PERTAMINA (Persero) dengan Anak Perusahaan dilaksanakan
berdasarkan kaidah bisnis yang sehat. 6. Penjualan sebagian atau seluruh saham
PT PERTAMINA (Persero) pada Anak Perusahaan kepada pihak lain dilakukan
dalam rangka: (a) memperbaiki kinerja PT PERTAMINA (Persero) dan Anak
Perusahaan, (b) memperoleh nilai tambah bagi PT PERTAMINA (Persero) dan (c)
mengurangi kerugian/risiko yang lebih besar.
B. PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DIREKSI DAN KOMISARIS ANAK
PERUSAHAAN
1. Pengangkatan dan pemberhentian Direksi dan Komisaris anak perusahaan
didasarkan pada anggaran dasar PT PERTAMINA (Persero) 2. Calon Anggota
Direksi dan Komisaris Anak Perusahaan harus menandatangani kontrak
manajemen sebelum diangkat. 3. Komisaris Anak Perusahaan harus dipilih
sedemikian rupa sehingga bebas dari segala benturan kepentingan.
C. PERLAKUAN SETARA KEPADA PEMEGANG SAHAM
1. Setiap Pemegang Saham Anak Perusahaan mendapatkan perlakuan yang
setara oleh masing-masing Anak Perusahaan.
2. Setiap Pemegang Saham Anak Perusahaan berhak memberikan suara sesuai
dengan klasifikasi dan jumlah saham yang dimiliki.

17. BAGIAN IV
PENGELOLAAN HUBUNGAN DENGAN STAKEHOLDERS
A KEBIJAKAN UMUM
1. Pengelolaan stakeholders diarahkan pada kepentingan bisnis perusahaan
dengan memperhatikan tanggung jawab sosial perusahaan, keselamatan dan
kesehatan kerja, dan lingkungan serta memperhatikan skala prioritas dan saling
menghargai (mutual respect) sehingga tercapai keseimbangan dan keharmonisan
antara: a. dimensi bisnis yang berorientasi pada penciptaan nilai (value creation)
dan kepuasan pelanggan, b. dimensi sosial yang menyangkut aspek etika usaha
dan tanggung jawab sosial perusahaan, kondisi kesehatan dan keselamatan serta
kesejahteraan pekerja dan aspek sosial kemasyarakatan, c. dimensi lingkungan
yang mengarahkan perusahaan untuk memperhatikan aspek kelestarian dan
keseimbangan lingkungan hidup di sekitar unit operasi/lapangan usaha
2. Pengelolaan stakeholders didasarkan prinsip-prinsip GCG, yaitu transparansi,
akuntabilitas, responsibilitas, kemandirian, dan kewajaran.
B HAK DAN PARTISIPASI STAKEHOLDERS. 1. Hak Stakeholders dapat timbul
secara hukum karena pemberlakuan peraturan perundangundangan,
perjanjian/kontrak, atau karena nilai etika/moral dan tanggung jawab sosial
perusahaan yang tidak bertentangan dengan kebijakan perusahaan dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
2. Hak-hak Stakeholders dihormati, dilindungi dan dipenuhi oleh perusahaan,
antara lain melalui pemberian informasi yang relevan dan penting secara
transparan, akurat dan tepat waktu dan melalui mekanisme komunikasi yang sehat
dan beretika.
3. Perusahaan menciptakan kondisi yang memungkinkan Stakeholders
berpartisipasi dalam mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku. 4.
Perusahaan mempunyai mekanisme untuk menampung dan menindaklanjuti saran
dan keluhan dari Stakeholders.
C. PENGHUBUNG PERUSAHAAN DENGAN STAKEHOLDERS
Penghubung antara perusahaan dengan Stakeholders adalah Sekretaris Perseroan
atau bidang Humas untuk Unit/Daerah atau Pejabat lain yang ditunjuk berdasarkan
ketentuan yang berlaku.

18. BAGIAN V
PENUTUP
1) Tata Kelola Perusahaan (Code of Corporate Governance) digunakan sebagai
acuan utama dalam tata kelola perusahaan oleh Pemegang Saham/RUPS,
Komisaris, Direksi dan Pekerja.
2) Etika Usaha dan Tata Perilaku yang mengatur hubungan Perusahaan dengan
stakeholders serta tata perilaku insan Pertamina diatur di dalam Code of Conduct.
3) Laporan pemantauan efektivitas penerapan Tata Kelola Perusahaan
disampaikan kepada Direksi, Komisaris, dan Pemegang Saham.
4) Tata Kelola Perusahaan ditelaah dan dimutakhirkan secara berkala untuk
disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan serta perubahan lingkungan usaha.
5) Permintaan perubahan Tata Kelola Perusahaan dapat dilakukan oleh Pemegang
Saham, Komisaris atau Direksi.
6) Setiap perubahan atas Tata Kelola Perusahaan dilakukan setelah mendapatkan
persetujuan Direksi dan Komisaris dan disampaikan kepada Pemegang Saham.
7) Tata Kelola Perusahaan ini dinyatakan berlaku efektif sejak ditetapkan oleh
Komisaris dan Direksi.
8) Hal-hal yang belum diatur dalam Tata Kelola Perusahaan ini tetap mengacu
pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

19. Konsisten Implementasikan GCG, Pertamina Raih "The Best Asia"
Oleh: H.Satrio Widianto 11 Maret, 2016 - 10:21 EKONOMI
JAKARTA, (PRLM).- Corporate Governance Asia menganugerahkan penghargaan
kepada PT Pertamina (Persero) dengan predikat "the Best of Asia - Icon on
Corporate Governance". Penghargaan ini didasarkan pada roadmap dan
implementasi Good Corporate Governance (GCG) BUMN Indonesia itu termasuk
dalam memperhatikan rekam jejak, kedisiplinan manajemen, keterbukaan dan
transparansi di semua lini perusahaan.
Penghargaan diserahkan Founder and Publisher Corporate Governance Asia,
Aldrin Monsod kepada Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto, didampingi Chief
Legal Counsel & Compliance Pertamina Genades Panjaitan serta Sekretaris
Perusahaan Pertamina Wisnuntoro, seperti disebutkan dalam siaran pers di
Jakarta, Jumat 11, Maret 2016.
Penghargaan ini memperpanjang raihan predikat Pertamina. Badan Usaha Milik
negara (BUMN) di sektor energi terintegrasi ini, sebelumnya juga dinobatkan
sebagai perusahaan yang diidam- idamkan oleh jobseekers atau one of the most
wanted company in Indonesia dari SWA dan HayGroup.
Strategi Pertamina dalam menghadapi situasi industri migas di tengah penurunan
harga dinilai telah memenuhi prinsip utama GCG. Pertamina telah memberikan
prospek bagus di masa mendatang dengan lima pilar strategisnya. Hal ini terdiri
dari pengembangan sektor hulu, efisiensi di semua lini, peningkatan kapasitas
kilang dan petrochemical, pengembangan infrastruktur dan marketing, serta
perbaikan struktur keuangan.
“Kami dapat katakan lima pilar yang dibangun oleh manajemen Pertamina tersebut
telah sejalan dengan praktik terbaik GCG dan kami yakini Pertamina akan terus
meningkatkan komitmen tingginya dalam penerapan GCG dalam segala lini bisnis
perusahaan,” ujar Aldrin Monsod.
Vice President Corporate Communication Pertamina Wianda Pusponegoro
mengatakan, penghargaan ini menjadi salah satu bukti pengakuan masyarakat
Internasional atas pelaksanaan konkret prinsip-prinsip GCG yang dilakukan oleh
Pertamina.

20. Menurut dia, Pertamina harus menempatkan kepedulian yang tinggi akan GCG
dan transparansi mengingat bisnis perusahaan bernilai ratusan triliun per tahun
dan menyangkut hajat hidup orang banyak. “Skor assessment GCG Pertamina
yang dirilis pada 2015 adalah sebesar 94,43,” ujarnya.
Pakar branding serta Founder Mark Plus Hermawan Kertadjaja mengatakan
penghargaan yang diraih Pertamina sangat bermanfaat karena akan
meningkatkan repositioning corporate brand Pertamina.
Menurut dia, corporate branding bisa ditingkatkan dengan corporate culture
change. Namun, ini memerlukan corporate leader yang berani melakukan
perubahan values, attitude, dan behaviour internally. “Di Indonesia sekarang,
Revolusi Mental itu yang harus diaksanakan di semua lini” katanya. (Satrio
Widianto/A-147)***

21. Daftar Pustaka
1. http://www.pikiran-rakyat.com/ekonomi/2016/03/11/363877/konsisten-
implementasikan-gcg-pertamina-raih-best-asia diakses pada tanggal 20
Desember 2018 jam 10.05 WIB
2. https://www.pertamina.com/media/356867/pertaminacode-of-corporate-
governance.pdf diakses pada tanggal 1 Januari 2019 jam 13.26 WIB
3. http://thesis.binus.ac.id/doc/WorkingPaper/2013-2-00940-
AK%20WorkingPaper001.pdf diakses pada tanggal 1 Januari 2019 jam 13.30
WIB