Rapat dengar pendapat antara Komisi V DPR RI dengan Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan membahas tiga poin utama: (1) realisasi anggaran dan temuan audit inspektorat, (2) program dan anggaran inspektorat untuk 2018, (3) peranan inspektorat sebagai watchdog, konsultan, dan penjamin mutu.

1. FUNGSI & PROGRAM ANGGARANTA.2018
Senin, 11 September 2017
RAPAT DENGAR PENDAPAT
KOMISI V DPR RI dengan
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Created By: Maizar Radjin

2. 2014
2015
2016
2017-
200
400
600
800
Milyar Rupiah
s.d. Sept 2017
2

3. 2015
744,25 miliar dari
total anggaran 13,29 triliun
1,25 triliun dari
total anggaran 20,18 triliun
2016
2017Jan sd Sept
% pengehematan
nilai pagu yang direviu
1,99 triliun dari
total anggaran 17,16 triliun
Penunjang
Ditjen Hubla
Ditjen Hubud
Ditjen KA
Ditjen Hubdat
milliar triliun triliun milliartriliun
3

4. • 34.917 temuan
• Rp1,3 triliun
• $118,6 juta
• 1.228 temuan
• Rp648 miliar
• $414 ribu
• 267 temuan
• Rp5.5 miliar
• -
• 59 temuan
• Rp480 miliar
• $6,5 juta
Total temuan 36.470
0.73%
3.37%
95.72%
0.16%
Total temuan 36.470
AMANAHPROFESIONAL INTEGRITAS
4
(blm ditindaklanjuti)
(tdk dpt
ditindaklanjuti)
• 34.805 temuan
• Rp1,3 triliun
• $118,6 juta
• 1.398 temuan
• Rp660 miliar
• $414 ribu
• 122 temuan
• Rp3.8 miliar
• -
• 58 temuan
• Rp476 miliar
• $6,5 juta
0.09%
16.01%
70.34%
13.56%
Posisi juli 2017 Posisi september 2017
(blm ditindaklanjuti)
(tdk dpt
ditindaklanjuti)

5. Total temuan 460
• 175 temuan
• Rp2.7 miliar
• 227 temuan
• Rp6.4 miliar
• 336 temuan
• Rp21.3 miliar
• 0
• 0
Total temuan 738
45.53%
30.76%
23.71%
0%
AMANAHPROFESIONAL INTEGRITAS
5
(blm ditindaklanjuti)
(tdk dpt
ditindaklanjuti)
• 40 temuan
• Rp1,01 miliar
• 73 temuan
• Rp1.15 miliar
• 347 temuan
• Rp21.68 miliar
• 0
• 0
75.43%
15.87%
8.7%
0%
Posisi juli 2017 Posisi september 2017
(blm ditindaklanjuti)
(tdk dpt
ditindaklanjuti)

6. 6
Pengiriman & Tindak Lanjut LHA
o Laporan Hasil Audit (LHA)
dengan SPL paling lama
dikirim kepada auditi
14 hari setelah masa periode
audit berakhir
o Paling lama 60 hari setelah
SPL diterima, LHA wajib
ditindaklanjuti oleh oleh auditi
maupun atasan langsungnya
60 hari, apabila Auditi tidak dapat
menindaklanjuti hasil audit semenjak SPL dan
LHA diterima
SURAT PERINGATAN
peringatan Pertama
1 bulan setelah surat peringatan pertama tindak
lanjut belum dilakukan auditi
peringatan Kedua
1 bulan setelah surat peringatan kedua terbit
tindak lanjut tidak dilakukan, Inspektur Jenderal
membuat surat usulan kepada Menteri untuk
memberikan sanksi* kepada Pejabat Eselon I
dan/ atau Auditi
peringatan Ketiga
Notes*
1. Administratif (hukuman disiplin)
2. Tuntutan atau gugatan perdata
3. Tindakan pidana
• Umum : Kepolisian
• Khusus : Kepolisian/Kejaksaan/KPK (hasil audit investigatif)

7. 768 81% 18% 0% 0.2%
total temuan : 367
Rekomendasi : 768
Total nilai rekomendasi : Rp492.51 milliar
Rekomendasi : 622
Nilai rekomendasi : Rp433.19 milliar
Rekomendasi : 0
Nilai rekomendasi : 0
Rekomendasi : 144
Nilai rekomendasi : Rp37.66 milliar
Rekomendasi : 2
Nilai rekomendasi : Rp21.72 milliar
Tingkat PenyelesaianPersentase penyelesaian LHP BPK-RI
AMANAHPROFESIONAL INTEGRITAS
sd semester II 2016
(Incrach Tahun 2006)
7

8. Total Anggaran Belanja
Rp46,09 triliun
KEMENHUB
2017 Belanja Pegawai
Belanja Barang
Belanja Modal
Rp51,2 milliar
1. Operasional 7%
2. Pengawasan 65%
• Audit, reviu, evaluasi,
monitoring
3. Layanan Duk. Mnjmn & Tkns
25%
• Program, Anggaran, Keuangan,
Kepegawaian, Umum, ,Hukum,
Perlengkapan, dan tindaklanjut
hasil audit
Rp36.5 milliar
254 pegawai
Rp2.5 miliar
• Sarana dan Alat Bantu Audit
Rp90,31milliar
ANGGARAN
Inspektorat Jenderal
AMANAHPROFESIONAL INTEGRITAS
8

9. Rp36.5 miliar
Rp51.2 miliar
Rp2.5 miliar
48%
Pagu Anggaran Realisasi Anggaran (%)
Belanja
Pegawai
Belanja
Barang
Belanja
Modal
96%60%
9
2.90%
6.54%
11.30%
17.85%
24.43%
33.11%
43.48%
53.43%
65.16%
74.55%
86.04%
100%
3.55%
8.40%
14.17%
21.51%
26.85%
35.72%
54.36%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Jan Peb Maret April Mei Juni Juli Agt Sep okt Nop Des
Posisi 11 Sept 2017

10. AMANAHPROFESIONAL INTEGRITAS
632
36663%
Anggaran : 100,3 milliar
Realiasi : 93,8%
Auditor : 113
411
Anggaran : 100,1 milliar
(self bloking 7.4 miliar)
Realiasi : 89,9%
Auditor : 133
236 Anggaran : 90,3 milliar
Realiasi : 54% (posisi Sept)
Auditor : 141
617
67%
619
Realisasi & Persentase
Capaian Audit Kinerja
Jumlah Objek Audit
Perencanaan Audit Kinerja
disusun melalui 6 pendekatan
faktor risiko dengan rincian
sebagai berikut:1. Total alokasi anggaran operasional dan modal
2. Pelaksanaan Audit sebelumnya
3. Beban Kerja (jumlah pegawai)
4. Potensi PNBP
5. Tindak Lanjut LHA & LHP
6. Letak Geografis
Notes:
• Faktor Risiko digunakan menyikapi
keterbatasan sumber daya audit (hari,
anggaran & SDM) dan mengakomodir tugas
tambahan pengawasan lainnya.
• Untuk dapat menjangkau seluruh objek audit
Inspektorat perlu menambah ± 110 Auditor.
2015
2016
2017
38% (posisi Sept)
10

11. Indikasi
Total Anggaran Belanja
Rp48,48 triliun
KEMENHUB
2018
Belanja Pegawai
Belanja Barang
Belanja Modal
Rp61,5 milliar
1. Operasional 8%
2. Pengawasan 61%
• Audit, reviu, evaluasi, monitoring
3. Tugas tambahan 8%
4. Koordinasi pengawasan 2%
5. Layanan Duk. Mnjmn & Tkns 20%
• Program, Anggaran, Keuangan,
Kepegawaian, Umum, Hukum,
Perlengkapan, dan tindaklanjut hasil
audit
Rp37.5 milliar
284 pegawai (±30)
Rp8.2 miliar
• Alat Bantu Audit
• Fasilitas dan ruang kerja
• Server
• Sistem Manajemen Audit
Rp106,11milliar
ANGGARAN
Inspektorat Jenderal
AMANAHPROFESIONAL INTEGRITAS
11

12. BelanjaPegawai
284 Pegawai
BelanjaMODAL
Belanjabarang
o Pengawasan
o Operasional
o Manajemen
Dalam Ribuan
Dalam Ribuan
Dalam Ribuan
TOTAL ALOKASI Rp106,11milliar
12
Uraian Alokasi Keterangan
Gaji Pokok dan Tunjangan 36,336,025 Kenaikan Gaji dan Tukin
36,336,025
No Uraian Alokasi Keterangan
1 Alat Bantu Audit 3,569,055 25Tim Audit
2 Furniture 535,000 Fasilitas kerja
3 Peralatan dan Mesin 3,678,000
Server & Sistem
manajemen audit
4 Renovasi Ruang Kerja 435,243 Ruang Kerja
8,217,298Total
No Uraian Alokasi Keterangan
1 LayananPerkantoran 5,037,955 Operational &Pemeliharaan
2 Audit PenambahanAuditorUtama&Muda
Penunjang 8,866,939 30objekaudit+pengawasanlainnya
Darat&Kereta 6,914,376 40objekaudit+pengawasanlainnya
LautBagianBarat 7,021,058 88objekaudit+pengawasanlainnya
LautBagianTimur 6,889,817 93objekaudit+pengawasanlainnya
Udara 7,879,727 74objekaudit+pengawasanlainnya
3 TugasTambahan 5,042,611 TataLaksanadanPenguatanPegawasan
ForumKoordinasi 1,452,237 IntrakementeriandanAparatPenegakHukum
DukunganManajemen&Teknis 12,452,779 Manajemenkesekretariatan
61,557,499Total

13. Watchdog
konsultan
katalis
penjamin mutu
PERAN WATCHDOG KONSULTAN, KATALISDAN
PENJAMINMUTU
assurance
detektif
kaku
penyimpangan
terbatas
compliance
jumlah temuan
pelengkap
• AKTIVITAS
• PENDEKATAN
• SIKAP
• FOKUS
• KOMUNIKASI
• FOKUS AUDIT
• UKURAN SUKSES
• ORGANISASI
 Konsulting
Prefentif
Aktif
Konstruktif
Reguler
Berbasis risiko
Rekomendasi
Pemberi nilai tambah
AMANAHPROFESIONAL INTEGRITAS
13

14. Pelaksanaan Audit, Reviu, Evaluasi dan
Monitoring
Peningkatan tata laksana dan akuntabilitas
pengawasan intern serta penguatan sektor
pengawasan intern
Meningkatkan koordinasi sektor pengawasan intra
kementerian, ekternal pengawas serta aparat
penegak hukum
Meningkatkan peran konsultan,
katalis dan penjamin mutu
Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan
AMANAHPROFESIONAL INTEGRITAS
14

15. Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan
o Intensifitas tindak lanjut temuan pemeriksaan BPK-RI;
o Memberikan konsultasi pengadaan barang dan jasa ;
o Melaksanakan dan mengkoordinir Unit Pengendalian Gratifikasi;
o Implementasi dan evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
o Mereviu rencana kerja anggaran (pagu & alokasi anggaran);
o Mereviu harga perkiraan sendiri
o Pelaksanaan telaah sejawat secara periodik
o Menyusun Ihtisar Hasil Audit triwulanan;
o Pemenuhan elemen-elemen Internal Audit Capability Model
o Konsistensi penerapan manajemen mutu ISO 9001:2015;
o Koordinator whistleblowing system (simadu.dephub.go.id)
o Membangun sarana Sistem Informasi Manajemen Pengawasan
o Pelaksanaan Audit Investigatif;
o Monitoring penyelenggaraan angkutan lebaran, haji, natal dan tahun baru.
Peningkatan TATA LAKSANA dan
AKUNTABILITAS pengawasan intern
serta penguatan sektor pengawaan intern
AMANAHPROFESIONAL INTEGRITAS 15

16. Meningkatkan KOORDINASI sektor
pengawasan intra kementerian, ekternal
pengawasan serta aparat penegak hukum
1. BPKPMelaksanakan forum koordinasi dengan Badan Pengawasan
Keuangan dan Pembangunan (BPKP);
2. TP4  Melaksanakan forum koordinasi dengan Tim Pengawal dan Pengaman
Pemerintahan dan Pembangunan Kejaksaan Agung Republik Indonesia terkait
Proyek Strategis Nasional (Inpres 1/2016 & Prepres 3/2016);
3. BPK RI  Melaksanakan rapat koordinasi triwulanan dengan auditor Badan
Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
4. KPK  Melaksanakan forum koordinasi dan konsultasi dengan Komisi
Pemberantasan Korupsi
5. BARESKRIM-POLRI  Melaksanakan forum koordinasi dan konsultasi
dengan Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia
6. Kemenpan RB  Melaksanakan forum koordinasi dengan Kementerian
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk implementasi
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), Pembangunan Zona
Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi
yang Bersih dan Melayani (WBBM).
Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan
AMANAHPROFESIONAL INTEGRITAS 16

17. Inspektorat Jenderal
K E M E N T E R I A N P E R H U B U N G A N
AMANAHPROFESIONAL INTEGRITAS
Itjen 151Itjenkemenhub_151 @Itjenkemenhub_151Itjenkemenhub_151call centre : 151 wbs system : simadu.dephub.go.id

18. PROFESIONAL - INTEGRITAS - AMANAH 18
• Barus, Tanjung Beringin, Pangkalan Dodek, Tanjung Berakit, Mempawah, Karimata, Tanjung Satai,
Bukit Pinang, Pota, Kolbano, Manado, Pamatata, Dorume, Eci.
14 LOKASI PELABUHAN
PERMASALAHAN/KENDALA REKOMENDASI
Belum tersedianya jalan akses menuju pelabuhan yang merupakan
tanggung jawab Pemerintah Daerah.
Berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah untuk segera
menyediakan jalan akses menuju pelabuhan.
Terbatasnya komoditi unggulan yang akan diangkut karena
hinterland yang kurang berkembang.
Berkoordinasi dengan operator kapal, Pemerintah Daerah dan
Stakeholder terkait lainnya untuk segera memanfaatkan pelabuhan.
Kecenderungan para stakeholder dan masyarakat untuk
menggunakan pelabuhan lain.
Potensi pariwisata pada daerah di sekitar pelabuhan belum
berkembang dengan baik.
Adanya sedimentasi pada alur dan kolam pelabuhan.
Melakukan kajian terhadap pengerukan di pelabuhan melalui
/kolam pelabuhan.
Rusaknya fasilitas pelabuhan akibat abrasi.
Melakukan kajian terhadap kerusakan fasilitas pelabuhan untuk
kemudian diusulkan perbaikan pada tahun anggaran berikutnya.
I. PEMBANGUNAN PELABUHAN SUDAH SELESAI TETAPI BELUM DAPAT DIMANFAATKAN

19. PROFESIONAL - INTEGRITAS - AMANAH 19
• Teluk Tapang (Sumbar), Yos Sudarso (Maluku), Dompak (Kepri), Mocoh (Kepri), Labuhan Angin (Sumut), Sarmi
(Papua), Matasiri (Kaltim), Marabatuan (Kalsel), Tanjung Redep (Kaltim), Kalianget (Jatim), Sangatta (Kaltim),
Serongga (Kalsel), Tiram (Sumbar), Malarko (Kepri), Pacitan (Jatim), Sesayap (Kaltara).
17 LOKASI PELABUHAN
PERMASALAHAN/KENDALA REKOMENDASI
Belum tersedianya jalan akses menuju pelabuhan yang merupakan
tanggung jawab Pemerintah Daerah.
Berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah untuk segera
menyediakan jalan akses menuju pelabuhan.
Fasilitas dibangun oleh Pemda dan belum dihibahkan.
Berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah untuk segera
melaksanakan serah terima hibah asset.
Sengketa Lahan (Lahan milik Pemda, TNI AL, Hak Ulayat).
Berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah, TNI AL, masyarakat
setempat untuk penyelesaian sengketa lahan.
Status Lahan (sisi darat) sebagai Hutan Produksi dan suaka alam.
Berkoordinasi untuk rekomendasi perubahan fungsi dan kepastian
serah terima lahan dari Pemerintah Daerah.
Sertifikasi lahan (belum sertifikasi, double sertifikasi).
Berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah untuk kepastian
penyelesaian permasalahan double sertifikat lahan.
Lokasi di Pelabuhan Komersial (PT Pelindo IV).
Berkoordinasi dengan PT Pelindo IV untuk proses persetujuan
penggunaan lahan PT Pelindo IV.
II. PEMBANGUNAN PELABUHAN YANG TIDAK SELESAI DAN TIDAK DAPAT DIMANFAATKAN

20. 20
Posisi 14 Agustus 2017
No Instansi yang terkait Jumlah
Pengaduan
Persentase
(%)
1 Dinas Perhubungan &
Pemerintah Daerah
207 60, 35
2 Penegak Hukum & Premanisme 78 22, 74
3 Kementerian Perhubungan 34 9, 91
4 BUMN 24 6, 99
TOTAL 343 100