RSPP

Sosialisasi Redesain
Sistem Perencanaan
dan Penganggaran
KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
Direktorat Jenderal Anggaran
25 Juni 2020

Pokok-Pokok Pembahasan
REPUBLIK INDONESIA
1
2
3
4
5
6
7
8
Manfaat/Tujuan RSPP
Hasil Redesain Program K/L
Latar Belakang RSPP
Redesain Program
Hasil Redesain Program BA 015
Hasil Evaluasi Reformasi Penganggaran
Redesain Kegiatan
Redesain Keluaran
Rencana Tindak Lanjut9

3
1. Latar Belakang Redesign Sistem Penganggaran (RSP)
Reformasi
Penganggaran I
Reformasi
Penganggaran II
Redesain Sitem
penganggaran
 Terbitnya 3 UU Bidang Keuangan
Negara
- UU No 17 Tahun 2003
- UU No. 15 Tahun 2004
- UU No. 1 Tahun 2004
 3 Pillar Peganggaran
 Unified Budget
 Performance Base Budgeting
(PBB)
 Kerangka Pengeluaran Jangka
Menengah (KPJM)
 Penguatan Penerapan
PBB
 Reformulasi KPJM
 Format Baru RKA-K/L
 Monev Penganggaran
 Reward Punishment
 Standar Biaya
 Sinergi Perencanaan
Penganggaran
Satuan Anggaran
Rutin / Pembangunan
KRISNA
RKAKL/DIPA RenjaKLRP-DIK/S LK-DIP
PP 21 Tahun 2004 tentang
Penyusunan RKAKL
PP 90 Tahun 2010 tentang
Penyusunan RKAKL
PP 17 Tahun 2017 ttg Sinkronisasi
Perencanaan dan Pemganggaran
EVALUASI
SatuDJA
Pengelolaan Keuangan Negara
menggunakan ketentuan
perundang-undangan yang disusun
pada masa pemerintahan kolonial
Hindia Belanda, (berdasarkan
Aturan Peralihan Undang-Undang
Dasar 1945, yaitu Indische
Comptabiliteitswet/ICW)
DIP, DIK,DIKS RKAKL/DIPA RKAKL/DIPA
Keppres 42 Tahun 2002
Pedoman Pelaksanaan APBN
 Spending
Better)
 Money
Follow
Program
 Value For
Money
 Zero Base
Budgetting
Tantangan
Pera
turan
Doku
men
Sistem
IT
1945-2003

Program belanja pusat dan daerah saat ini tidak sinkron sehingga
capaian kinerjanya tidak optimal.
Program yang digunakan dalam dokumen Perencanaan dan dokumen
penganggaran berbeda, sehingga sulit dikonsolidasikan.
Rumusan Nomenklatur Program dan Outcome dari sebuah program
tidak terlihat secara langsung (bersifat normatif).
Informasi kinerja pembangunan yang tertuang dalam dokumen
perencanaan penganggaran sulit dipahami oleh publik.
4
2. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Penganggaran
Perencanaan
Penganggaran

1. Implementasi kebijakan money follow program;
2. Memperkuat penerapan anggaran berbasis kinerja;
3. Meningkatkan konvergensi program dan kegiatan
antar Kementerian/Lembaga
4. Keselarasan rumusan program dan kegiatan antara
dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran;
5. Informasi kinerja yang mudah dipahami oleh publik;
6. Mendorong K/L menerapkan value for money dalam
proses perencanaan dan penganggaran serta
pelaksanaannya;
7. Sinkronisasi Rumusan Program Belanja K/L dengan
Belanja Daerah.
8. Menyelaraskan Visi Misi Presiden, Fokus
Pembangunan (arahan Presiden), serta 7 Agenda
Pembangunan, Tusi K/L dan Daerah;
9. Rumusan nomenklatur Program, Kegiatan, Keluaran
(Output) yang mencerminkan “real work” (konkret)
3. Tujuan dan Manfaat Redesain Sistem Penganggaran
1. Adanya hubungan yang jelas antara
program, kegiatan, output dan
outcome.
2. Meningkatkan Sinergi antar Unit Kerja
Eselon I atau antar K/L dalam
mencapai sasaran pembangunan.
3. Meningkatkan efisiensi belanja
4. Integrasi Sistem IT perencanaan dan
penganggaran.
5. Efisieni organisasi
Tujuan Manfaat
5

4
Penguatan Perencanaan
dan Penganggaran
ZERO BASED
BUDGETING
BASIC SPENDING
(Efisiensi Birokrasi)
Standardisasi
(harga & Kegiatan)
INTERVENTION SPENDING
(Fokus Program Prioritas)
Performance
based
Budgeting
Result
based
Execution
ANTICIPATORY
SPENDING
Buffer
Automatic
stabilizer
SPENDING BETTER FOKUS MENDUKUNG PROGRAM PEMULIHAN
Mendukung percepatan pemulihan ekonomi dan sosial, di tengah ruang fiskal yang masih relatif terbatas
(Efisiensi Birokrasi, Fokus pada program prioritas, Berbasis hasil dan Antisipatif)
Belanja kebutuhan dasar
diefisienkan
Fokus untuk dukung prioritas
(zero based budgeting);
Sinkronisasi pusat-daerah, dan
dengan instrumen fiskal lainnya.
Quality control tehadap Program
Prioritas
Program Prioritas berbasis
hasil (result based)
Antisipatif terhadap
ketidakpastian (automatic
stabilizer)
1.
2.
3.
1.
2.
Fiscal Space
masih terbatas
Mandatory
spending cukup
besar
Output/outcome
kurang optimal
Belanja
operasional
kurang efisien
Kebutuhan
untuk program
prioritas besar
REFORMASI: EFISIENSI, FOKUS, BERBASIS HASIL DAN ANTISIPATIF
TANTANGAN PELAKSANAAN APBN
6

Belanja Ops dan
Non Ops
APBN
2020
Proyeksi
2021
Belanja Perjalanan
Belanja diserahkan
masyarakat/Pemda
113,8 113,3 -118,2
27,9-33,2
31,5-36,6
Rp Triliun
Outlook
2020
Real
2019
Pra Covid
During
Covid
After Covid
131,4
18,8
126,9
43,7
48,6 42,5
44,7
47,8
I. Belanja Pegawai
 Pengendalian tunjangan kinerja.
 Memperhitungkan pemberian THR dan Gaji
ke13
 mendorong birokrasi dan layanan publik yang
agile, efektif, produktif, dan kompetitif.
II. Belanja Barang
 Melanjutkan kegiatan prioritas tertunda
(dampak Covid-19)
 Kenaikan 2021 pasca penghematan 2020
dijaga, a.l.:
 Pengendalian perjadin, rapat, honor
 Kebijakan inovatif seperti penerapan WFH dan
open space ruang kerja
 Penajaman dan sinergitas antara Belanja
Barang untuk diserahkan ke
Masyarakat/Pemda dengan sumber pendanaan
lain dan sejalan dengan peningkatan bantuan sosial
 Belanja yg diserahkan ke Pemda perlu
dikendalikan karena kerap menjadi temuan BPK
Belanja Barang, a.l.
Belanja Pegawai
K/L
256,6 267,9 -269,3249,2 261,2
Temuan BPK pada LKPP 2019 terkait Belanja yang ditujukan diserahkan ke masyarakat (Belanja Barang, Modal, dan Bansos) ->
(1) Penyajian Aset pada 34 K/L Rp52,63 T tidak seragam, serta (2) Penatausahaan/ Pertanggungjawaban tidak Sesuai Ketentuan
Belanja Pegawai diarahkan untuk mendorong birokrasi yg efisien/efektif, dan
Belanja Barang akan terus diefisiensikan sejalan dengan inovasi mekanisme kerja
7

Belanja Modal untuk mendukung digitalisasi dan mendorong percepatan pemulihan
APBN
2020
Proyeksi
2021
Rp Triliun
Outlook
2020 *)
Real
2019
Pra Covid
During
Covid
After
Covid
 Belanja Modal
• Melanjutkan kegiatan prioritas tertunda
(dampak Covid-19) secara sangat
selektif
• Pendanaan untuk proyek-proyek
multiyears
• Mendukung agenda digitalisasi dan
sektor strategis yang mempercepat
pemulihan ekonomi
• Mendorong pemerataan pembangunan
dalam rangka mengurangi ketimpangan
antarwilayah;
• Pengembangan infrastruktur dasar pada
kawasan perbatasan, tertinggal, terluar dan
terdepan (3T) serta permukiman kumuh
perkotaan;
Peralatan dan
Mesin
Gedung dan
Bangunan
58,2 88,2-91,5
63,5-71,2
24,0-25,0
112299,,
74,5
46,5
88,8
70,9
33,2 21,8
57,1
27,6
Belanja Modal, a.l.
Jalan, Irigasi,
dan Jaringan
8

9
 Penyempurnaan DTKS sebagai basis data penerima bansos dan subsidi
 Penyempurnaan mekanisme perlindungan sosial yang adaptif terhadap risiko
(bencana/resesi ekonomi)jaring pengaman sosial untuk automatic stabilizer;
 Bantuan iuran bagi PBPU dan BP, target kartu sembako 15,6 juta KPM
(al. UKM,Petani, nelayan)
 Sinergi dengan program pemberdayaan seperti KUBE, UMI, KUR serta program
ketenagakerjaan (BLK & Pra Kerja)
UPAYA PENYEMPURNAAN
 Sinergi dan integrasi program bansos, subsidi, dan jaminan sosial
— Integrasi PKH -PIP dan Subsidi listrik dan LPG ke Bansos (kartu
Sembako)
— Sinergi Kartu Pra-Kerja dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan  prioritas
pekerja formal/informal yang terdampak resesi ekonomi
— Review dan penyesuaian besaran bantuan dan jumlah penerima
bantuan (PBI JKN,KIP Kuliah, Kartu Sembako, serta PKH-PIP);
— Target KIP Kuliah meningkat menjadi 1,14 juta Mahasiswa;
Reformasi Program Perlindungan Sosial
Integrasi dan sinergi antar program untuk menjamin ketepatan sasaran dan efektif yang dilakukan secara betahap
9

10
Pemanfaatan Sistem IT pada beberapa Sektor
Rencanqa Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi untuk Mendukung dan Meningkatkan baik kualitas maupun delivery
layanan kepada masyarakat
10

Program generik (program dukungan manajemen ) yaitu program yang
di disain untuk mendukung pelaksanaan tusi K/L dalam menjalankan
pemerintahan (birokrasi).
Program Teknis
Program teknis merupakan program yang didisain untuk melaksanakan
prioritas pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam RPJMN
2020-2024 dan RKP
Program Teknis terdiri dari 2
1. Program Teknis Spesifik yang dilaksanakan 1 KL,
Contoh : Program Kebijakan Fiksal pada Kementerian Keuangan
2. Program Teknis Lintas K/L a.l. :
Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi, yang dilaksanakan oleh 12 K/L
Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, yang
dilaksanakan oleh 16 K/L
Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri yang dilaksanakan oleh
Kementerian Perindustrian, Kementerian Pertanian, dan Kementerian
Kelautan dan Perikanan;
Program Infrastruktur Konektivitas dilaksanakan oleh Kementerian
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta Kementerian Perhubungan
4. Redesain Program
Tidak lagi mencerminkan tugas fungsi
unit eselon I, tetapi lebih mencerminkan
tugas fungsi Kementerian/Lembaga,
Rumusan disusun oleh Kementerian
Keuangan dan Kementerian PPN dengan
berkoordinasi kepada Kementerian/
Lembaga terkait
Outcome (Sasaran Program)
mencerminkan hasil kinerja program
yang ingin dicapai Secara Nasional.
Bagi program yang digunakan bersifat
lintas Kementerian/Lembaga atau
lintas unit eselon I, maka rumusan
Sasaran Program dan Indikator dapat
dirumuskan berbeda sesuai dengan
tugas dan fungsi unit kerja dan sesuai
dengan kontribusinya dalam
mewujudkan sasaran program
dimaksud
11
Prinsip Perumusan Program Jenis Program

5. Hasil Redesain Program Kementerian/Lembaga
Eksisting
428
Program
102 Program
Program Teknis
 Program Teknis Lintas K/L (17 Program)
 Program Teknis Spesifik K/L (84 Program)
Program Generik
(1 Program)
Program Teknis Spesifik K/L : merupakan program yang hanya ada pada K/L tertentu dan tidak terdapat pada
K/L lain, dlm rangka melaksanakan 7 program Pembangunan dan Prioritas Nasional (84 Program pada 86 K/L)
Program Teknis Lintas K/L adalah 17 program yang digunakan lebih dari satu K/L
Secara Keseluruhan Program adalah 102
(1 Program Generik + 17 Program Teknis Lintas K/L + 84 Program Teknis Spesifik K/L)
Penetapan Program TA 2021 : Surat Bersama MenKeu + MenPPN S-375/MK.02/2020 dan
B.308/M.PPN/D8/PP.0404/05/2020 Tgl 8 Mei 2020 ttg Daftar Program Belanja K/L Tahun 2021
12

13
Eksisting (12 PROGRAM)
Redesign (5 PROGRAM)
1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis
Lainnya Kemenkeu
2. Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur
Kementerian Keuangan
3. Program Pendidikan, Pelatihan dan Sertifikasi Kompetensi di Bidang
Keuangan Negara
4. Program Pengelolaan Anggaran Negara
5. Program Peningkatan Kualitas Hub. Keuangan Pusat & Daerah
6. Program Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko
7. Program Perumusan Kebijakan Fiskal dan Sektor Keuangan
9. Program Peningkatan dan Pengamanan Penerimaan Pajak
10. Program Pengawasan, Pelayanan, dan Penerimaan di Bidang
Kepabeanan dan Cukai
8. Program Pengelolaan Perbendaharaan Negara
11. Prog.Pengelolaan Kekayaan Negara, Penyelesaian Pengurusan
Piutang Negara&Pel.Lelang
12. Program Pelayanan Perijinan Ekspor dan Impor melalui Portal INSW
Program KebijakanFiskal
(BKF, DJP, DJBC, DJA, DJPPR)
Outcome:
Pengelolaan fiskal yang sehat danberkelanjutan
Program Pengelolaan PenerimaanNegara
(DJP, DJBC &DJA)
Outcome:
Penerimaan Negara yang Optimal
Program Pengelolaan Belanja Negara
(DJA, DJPK &DJPPR)
Outcome:
Belanja negara yang berkualitas
Program Perbendaharaan,KekayaanNegaradanRisiko
(DJPPR, DJPb &DJKN, ITJEN)
Outcome:
Pengelolaan Perbendaharaan yang akuntabel dan produktif
dengan risiko yangterkendali
Program Dukungan Manajemen
(seluruh unit eselon I)
Outcome:
Birokrasi yangAgile, Efektif, dan Efisien
6. Hasil Redesain Program Kementerian Keuangan
CONTOH: PERUMUSAN PROGRAM PADA KEMENTERIAN KEUANGAN

Kegiatan tidak disusun dengan nomenklatur yang identik
dengan Unit Kerja Eselon II (dua) atau Satuan Kerja vertikal dari
Kementerian/Lembaga, namun lebih mencerminkan aktivitas
yang dilaksanakan oleh unit untuk menghasilkan keluaran
dalam rangka mendukung terwujudnya sasaran. Kegiatan dapat
bersifat lintas Unit Kerja Eselon II (dua) dalam Unit Kerja Eselon
I (satu) yang sama atau lintas Unit Kerja Eselon I (satu) dalam
Kementerian/Lembaga yang sama.
Redesain kegiatan untuk menghindari Tumpang tindih
(duplikasi) Kegiatan antar Kementerian/Lembaga serta
banyaknya Kegiatan yang tidak mencerminkan tugas dan
fungsi Kementerian/Lembaga
Sejalan dengan adanya Program Lintas, maka kegiatan
dapat diimplentasikan secara lintas mencerminkan
Kegiatan sebagai suatu aktivitas yang dilaksanakan oleh
Kementerian/Lembaga untuk menghasilkan Keluaran
(Output) dalam rangka mendukung terwujudnya sasaran
pembangunan
Kegiatan Teknis terdiri dari 2 : Teknis Lintas dan Teknis spesifik.
Kegiatan Teknis Lintas adalah kegiatan antar Eselon II dalam satu unit
eselon I atau Lintas Unit Eselon I dalam 1 K/L
Kegiatan Teknis Spesifik adalah Kegiatan Spesifik Eselon II.
Urgensi Redesain Kegiatan :
a) Diperlukannya rumusan kegiatan lintas, untuk sinergi pelaksanaan kegiatan
yang mempunyai keterkaitan yang kuat antar kegiatan yang yang
dilaksanakan oleh beberapa unit kerja;
b) Diperlukannya pemetaan Kegiatan yang dilakukan oleh satu unit kerja
merupakan bagian dari suatu siklus/proses yang saling berurutan (sequence)
c) Terdapat kegiatan yang serupa/sejenis yang dilaksanakan oleh beberapa unit
kerja
d) Memudahkan penilaian akuntabilitas kinerja dan anggaran atas pelaksanaan
kegiatan
Kementerian/Lembaga yang melaksanakan Kegiatan Lintas (dalam
satu Unit Kerja Eselon I yang sama) memastikan akuntabilitas kinerja
dari masing-masing Unit Kerja Pelaksana terhadap kegiatan lintas
dengan menyusun Sasaran Kegiatan dan/atau Indikator Kinerja
Kegiatan yang berbeda untuk masing-masing Unit Kerja Pelaksana
7. Redesain Kegiatan
Prinsip Perumusan Kegiatan
Kegiatan Generik : merupakan kegiatan yang digunakan oleh
beberapa unit-unit Eselon II/Eselon I yang memiliki karakteristik
sejenis sebagai unit pendukung, seperti Sekretariat Jenderal,
Inspektorat Jenderal, Badan Diklat, dan kesekretariatan Direktorat
Jenderal /Sekretariat Jenderal/Inspektorat Jenderal/Badan yang
memiliki Program Dukungan Manajemen
14
Jenis Kegiatan

KRO dan satuannya merupakan referensi standar
yang telah ditentukan dan ditetapkan sehingga
Kementerian/ Lembaga tidak dapat mengubah
nomenklatur KRO
Urgensi Redesain Output
Perlunya pengelompokan output yang dihasilkan oleh K/L
(baik berupa barang/jasa) dalam mendukung pencapaian
outcome.
Perlu adanya standar output sehingga dapat dibandingkan
tingkat efisiensinya.
RO merupakan Keluaran (Output) Riil atau produk
akhir yang dihasilkan oleh Kementerian/Lembaga
yang bersifat unik dan spesifik sehingga
Nomenklatur RO dapat berbeda antar
Kementerian/Lembaga
Klasifikasi Rincian Output (KRO) adalah
kelompok/kumpulan produk akhir yang dihasilkan
pemerintah baik berupa barang (barang
infrastruktur/barang non-infrastruktur) atau jasa (jasa
regulasi/non regulasi) untuk mencapai sasaran kegiatan
dalam rangka mendukung kinerja pembangunan.
Keluaran (Output) mencerminkan “real work” atau “eye catching”,
merupakan produk akhir dari pelaksaan kegiatan. Rumusan
ouput dibedakan menjadi 2 : Klasifikasi Rincian
Output/KRO dan Rincian Output/RO. .
Klasifikasi Rincian Output (KRO) merupakan clustering atas
Rincian Output (RO) sejenis dan memiliki satuan yang
sama atau beragam.
Klasifikasi
Rincian
Output
Keluaran/
Output
8. Redesain Keluaran
Rincian
Output
• Rincian Output (RO) adalah produk akhir yang dihasilkan
pemerintah baik berupa (barang infrastruktur/barang non-
infrastruktur) atau jasa (jasa regulasi/non regulasi) untuk
mencapai sasaran kegiatan dalam rangka mendukung kinerja
pembangunan
• RO adalah barang/jasa riil (produk akhir) yang dihasilkan dari
pelaksanaan kegiatan suatu unit/satker.
• Dalam hal ini, RO harus dibuat secara rinci disertai dengan
jumlah (volume) barang/jasa riil yang dihasilkan, sehingga
memudahkan proses costing untuk penyusunan anggaran.
15

Redesain Sistem Penganggaran akan dilaksanakan
dalam RAPBN Tahun 2021
Penyusunan Redesain Sistem Penganggaran, merupakan hasil
kolaborasi dan Sinergi Kementerian Keuangan dan Bappenas
Redesain diikuti dengan Integrasi/Interkoneksi
Sistem IT Perencanaan dan Sistem IT Penganggaran
Dengan Redesain Sistem Penganggaran, diharapkan dapat
memperkuat penerapan value for money, pengalokasian
anggaran yang lebih optimal dan akuntable
9. Rencana Tindak Lanjut
16

Surat Bersama Menteri Keuangan
dan Menteri PPN/Kepala Bappenas
Nomor : S-376/MK.02/2020 dan
Nomor B. 310/M.PPN/
D.8/PP.04.02/05/2020 tentang
Penetapan Pagu Indikatif TA 2021
Surat Bersama Menteri Keuangan
dan Menteri PPN/Kepala
Bappenas Nomor : S-
375/MK.02/2020 dan
B.308/M.PPN/D8/PP.0404/05/20
20 Tgl 8 Mei 2020 tentang
ditetapkan Daftar Program
Belanja K/L Tahun 2021
9. Rencana Tindak Lanjut
 mengonsolidasikan
penyusunan Renja K/L
TA 2021
 Kementerian/Lembag
a merumuskan dan
menyusun outcome
program dan output
program beserta
indikator kinerjanya
untuk kemudian
memasukan ke dalam
Sistem Informasi
KRISNA/SAKTI.
Perumusan Turunan Program
beserta Indikator Kinerja
RKAKL/DIPA
2021
RKP
2021
Juli –Agustus 2020 Pagu
Anggaran, Himpunan
RKAKL, RKP, RAPBN
2021
Mei Juni
Trilateral
Meeting
Renja
KL 2021
Panduan Redesain Sistem
Perencanaan dan Penganggran
Himpunan
RKAL
Juli Okt
Oktober 2020 Pagu
Alokasi dan RKA/KL
DIPA (APBN 2021)
KRISNA
SatuDJA

Terima
Kasih
Gedung Sutikno Slamet Lt. 17
Jalan Wahidin No 1 Jakarta
Pusat 10710
ditjenanggaran
Ditjen Anggaran

Sosialiasi RSP
25 Juni 2020
Redesign Sistem
Perencanaan dan
Penganggaran
(Penjelasan)
REPUBLIK INDONESIA

KEMENTERIAN KEUANGAN 2
POKOK BAHASAN
Pedoman Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran K/L1
Hasil Redesain Program Kementerian/Lembaga2
3
4
7
5
6
Desain Kegiatan – KRO – RO
Perumusan Outcome, Kegiatan, Output Pada Kementerian Keuangan
Ringkasan Eksekutif Informasi Kinerja (Executive Summary)
Sinkronisasi Rumusan KRO RO dengan Bidang DAK Fisik
8
 Lampiran : Contoh Hasil Rumusan Program Kegiatan KRO RO

1. Pedoman Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran K/L
I. Pendahuluan/Penjelasan Umum RSPP
Meliputi Latar Belakang, Tujuan, Manfaat, Dasar Hukum, Acuan Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran,
Implikasi, serta Ruang Lingkup
II. Redesain Program
Meliputi Prinsip Program K/L, Urgensi Program K/L, Definisi dan Ruang Lingkup Program K/L, Koridor Penyusunan
Program Lintas K/L, Hasil Redesain Program K/L dan Tindak Lanjut Redesain Program K/L
III. Redesain Kegiatan
Meliputi Prinsip Kegiatan K/L, Urgensi Redesain Kegiatan K/L, Definisi Kegiatan K/L, Koridor Redesain Kegiatan K/L,
Tahapan Penusunan Kegiatan K/L
IV. Redesain Keluaran (Output)
Meliputi Prinsip Penyusunan KRO dan RO K/L, Urgensi Redesain Output K/L, Definisi dan Ruang Lingkup Output K/L,
Koridor Penyusunan KRO dan RO, Hasil Penuangan KRO dan RO K/L, Tindak Lanjut Hasil Redesain Output KL
V. Penutup
Lampiran (SEB Daftar Program K/L, Tabel Daftar KRO Seluruh KL, Ilustrasi Penerapan Program pada K/L)
Dituangkan dalam Surat Bersama Kemenkeu – KemenPPN/Bappenas No S-122/MK.2/2020 dan
B.517/M.PPN/D.8/PP.04.03/05/2020 Tanggal 24 Juni 2020 tentang Pedoman Redesain Perencanaan dan Penganggaran K/L
DENGAN RUANG LINGKUP

Program Generik dan Teknis Hasil Redesain Program:
1. Program Dukungan Manajemen pada 86 KL (Generik)
2. Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi pd 12 KL
3. Program Riset, Inovasi dan IPTEK pd 16 KL
4. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum (3 K/L)
5. Program Penyiaran Publik (2 K/L)
6. Program Penyelenggaraan Lembaga Legislatif dan Alat Kelengkapan (3 K/L)
7. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi (2 K/L)
8. Program Penyelenggaraan Layanan kepada Presiden dan Wakil Presiden (2 K/L)
9. Program Pengembangan Kawasan Strategis (3 K/L)
10. Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri (2 K/L)
11. Program Pemajuan dan Penegakan HAM (2 K/L)
12. Program PAUD dan Wajib Belajar 12 Tahun (2 K/L)
13. Program Kualitas Pengajar dan Pembelajaran (2 K/L)
14. Program Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup (2 K/L)
15. Program Pendidikan Tinggi (2 K/L)
16. Program Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan (4 K/L)
17. Program Kebijakan, Pembinaan Profesi, dan Tata Kelola ASN (3 K/L)
18. Infrastrukur Konektivitas (2 K/L)
2. Hasil Redesain Program Kementerian/Lembaga….1)

2. Hasil Redesain Program Kementerian/Lembaga….2)
• Program Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan
Transmigrasi
• Program Diplomasi dan Kerja sama Internasional
• Program Energi dan Ketenagalistrikan
• Program Keamanan dan Keselamatan di Wilayah Perairan
Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia
• Program Keamanan dan Ketahanan Siber dan Sandi Negara
• Program Kebijakan dan Regulasi Pertahanan
• Program Kebijakan dan Strategi Ketahanan Nasional
• Program Kebijakan Fiskal
• Program Keolahragaan
• Program Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif
• Program Kepemudaan
• Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama
• Program Kesehatan Masyarakat
• Program Kesetaraan Gender, Perlindungan Perempuan dan Anak
• Program Ketahanan Bencana
• Program Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim
• Program Ketahanan Sumber Daya Air
• Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas
• Program Kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah, dan
Koperasi
• Program Komunikasi Publik
Contoh Program Teknis Spesifik hasil Redesain Program
• Program Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika
• Program Mitigasi dan Pelayanan Geologi
• Program Modernisasi Almatsus dan Sarana Prasarana Polri
• Program Modernisasi Alutsista, Non Alutsista, dan Sarpras
Pertahanan
• Program Pelayanan Kesehatan dan JKN
• Program Pemajuan dan Pelestarian Bahasa dan Kebudayaan
• Program Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)
• Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga
Berencana
• Program Pembentukan Regulasi
• Program Pembinaan Ideologi Pancasila
• Program Pembinaan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa
• Program Pembinaan Ketahanan Nasional
• Program Pembinaan Ketenagakerjaan
• Program Pembinaan Politik dan Pemerintahan Umum
• Program Pembinaan Sumber Daya Pertahanan
• Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat
• Program Pemeriksaan Keuangan Negara
• Program Penanaman Modal
• Program Penanganan Perkara Konstitusi
• Program Penanggulangan Terorisme

Kegiatan
KRO
Barang
Infrastruktur
- KRO1
- KRO2
RO AAA
RO AAB
RO AAC
Barang Non
Infrastruktur
- KRO3
- KRO4
RO ABA
RO ABB
RO ABC
KRO
Jasa Regulasi
- KRO5
- KRO6
RO BAA
RO BAB
RO BAC
Jasa Non
Regulasi
-KRO7
-KRO8
RO BBA
RO BBB
RO BBC
Detail
- Komponen
- Sub
Komponen
Klasifikasi Rincian Output (KRO)
merupakan merupakan
clustering/kumpulan atas Rincian
Output (RO) sejenis dan memiliki satuan
yang sama atau beragam.
Rincian Output (RO)
merupakan Produk Akhir
Spesifik K/L berupa
barang/jasa
3. Desain Kegiatan - KRO – RO…1)

Existing Redesain Informasi Kinerja
Program Program
Sasaran Program Outcome Stakeholders
PerspectiveIndikator Kinerja Program Indikator Outcome
Output Program Output Program
Customers Perspective
Indikator Output Proram Indikator Output
Kegiatan Kegiatan
Internal Process
dan
Learning & Growth
Sasaran Kegiatan Sasaran Kegiatan
Output Klasifikasi Rincian Output (KRO)
Indikator Output Indikator KRO
Sub-Output Rincian Output (RO)
Komponen Komponen
Sub-Komponen Sub Komponen
Akun Akun
Detil Belanja Detil Belanja
Desain telah
mengadopsi
Program
Lintas
Desain telah
mengadopsi
Kegiatan Lintas
Standardisasi
KRO, dengan
usulan Jumlah
KRO 418 Jenis

RINCIAN
OUTPUT
/RO
KLASIFIKASI RINCIAN
OUTPUT/KRO
KEGIATAN
KOMPONEN
SUBKOMPONEN
1.Penyederhanaan,
pengelompokan (klasifikasi)
untuk kebutuhan konsumsi
publik dan pengambil
kebijakan.
2.Dengan Klasifikasi secara
cepat dapat mengetahui
output yang dihasilkan oleh
suatu K/L maupun
perbandingan antar K/L.
1. Merumuskan kembali Output, Suboutput, Komponen
Eksisting yang masih relevan serta mengakomodir Project
Prioritas/Major Project, dengan Indkator yang terukur..
2. Mencerminkan Keluaran (Output) yang dihasilkan melalui
pelaksanaan Kegiatan yang sesuai Tugas dan Fungsi, dan
dapat digunakan untuk memitigasi tumpeng tindih output
antar Unit Kerja dan antar K/L,
4. Meningkatkan Value for Money dengan melihat
sumberdaya/input dari masing2 output yang dihasilkan
oleh beberapa unit kerja (baik di dalam KL maupun antar
KL) yang beradaa dalam satu kelompok (KRO) yang sama.
5. Mengetahui output riil (RO) yang dapat dijabarkan sampai
dengan lokus/fokus secara detail, yang dapat mendorong
perencanaan/penganggaraan lebih matang serta dapat
dibandingkan dengan belanja daerah (DAK Fisik)

4. PERUMUSAN OUTCOME PADA KEMENTERIAN KEUANGAN
Outcome K/L
Program Program Dukungan
Manajemen K/L
Program Kebijakan
Fiskal
Program Pengelolaan
Penerimaan Negara
Program Pengelolaan
Belanja Negara
Program Pengelolaan
Perbendaharaan,
Kekayaan Negara, dan
Unit Es.I Setjen, Itjen, DJA, DJP, DJBC,
DJPK, DJPPR, DJPb, DJKN,
BPPK, BKF, LNSW
Setjen, DJA, DJP, DJBC, DJPK,
DJPPR, BKF
DJA, DJP, DJBC DJA, DJPK, DJPPR Itjen, DJPPR, DJPb, DJKN
Outcome
Program
Birokrasi dan Layanan Publik
yang Agile, efektif, dan efisien
Pengelolaan fiskal yang sehat
dan berkelanjutan
Penerimaan Negara yang
Optimal
Belanja Negara yang
Berkualitas
Pengelolaan perbendaharaan
dan kekayaan negara yang
akuntabel dan produktif
dengan risiko yang terkendali
A. Tata kelola dan Sumber Daya
Kementerian
A. Realisasi Penerimaan Negara A. Ketepatan Alokasi Belanja
pemerintah pusat dan TKD
A. Kecukupan kas negara
B. Hasil Pengelolaan Tugas Khusus
(Special Mission)
B. Kepatuhan WP/WB/PJ/IP yang
Tinggi
B. Penerapan Penganggaran Berbasis
Kinerja di K/L dan Pemda
B. Utilitsasi Kekayaan Negara
C. Fasilitasi Investasi
Pertumbuhan ekonomi yang produktif, kompetitif, inklusif dan berkeadilan
Output Program A. Kebijakan Fiskal dan Sektor
Keuangan

4. PERUMUSAN KEGIATAN DAN OUTPUT KEMENTERIAN KEUANGAN
Kumpulan Output
Rincian Output
A. Ketepatan Alokasi Belanja pemerintah pusat dan
TKD
1.
Kapasitas SDM Pengelola Perbendaharaan, Kekayaan
Negara dan Risiko √
2. Laporan Keuangan √
3. Rekomendasi √
4. Kebijakan/Policy √ √
B. Penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja di
K/L dan Pemda
1.
Kapasitas SDM Pengelola Perbendaharaan, Kekayaan
Negara dan Risiko √
2. Rekomendasi √
3. Kebijakan/Policy √
Program Pengelolaan Belanja Negara
No.
KEGIATAN : Perumusan
Kebijakan Administratif
Penganggaran Pusat dan
TKDD
KEGIATAN : Pengelolaan
Anggaran Pusat dan
TKDD
KEGIATAN : Monitoring
dan Evaluasi kinerja
Anggaran Pusat dan
TKDD
KEGIATAN : Komunikasi
dan Edukasi
Klasifikasi Rincian Output

4. PERUMUSAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM PADA KEMENTERIAN KEUANGAN
Uraian Indikator Satuan Target 0 Target 1 Target 2 Target 3
015.00.01 Program Dukungan
Manajemen K/L
Indeks Capaian Tata Kelola Kementerian
Keuangan
Indeks (skala
100)
100 100 100 100
015.00.01 Indeks Opini BPK atas BA LK 015 Indeks (skala 4
- WTP)
4 4 4 4
015.00.10 Program Pengelolaan
Perbendaharaan, Kekayaan
Negara, dan Risiko
Rasio Utilisasi Aset Terhadap Total Aset
Tetap
% 85 85 85 85
Rasio Dana Aktif BUMN/Lembaga Terhadap
Total Ekuitas (46 BUMN)
Indeks 1,8 1,8 1,8 1,8
Persentase Realisasi Nilai Manfaat Ekonomi
Pengelolaan Kekayaan Negara
% 100 100 100 100
015.00.11 Program Kebijakan Fiskal Persentase rekomendasi kebijakan yang
ditetapkan / diterima Menteri Keuangan
% 94,03 94,03 94,03 94,03
Persentase Pencapaian Kerjasama Ekonomi
dan Keuangan Internasional
% 85 85 85 85
Program

volume Satuan (Rp)
1 Kementerian Negara/Lembaga 015 KEMENTERIAN KEUANGAN 43,511,223,211,000
2 Fungsi 01 Pelayanan Umum 40,844,330,083,000
Fungsi 04 Ekonomi 164,558,453,000
Fungsi 10 Pendidikan 2,502,334,675,000
3 Program 015.00.01 Program Kebijakan Fiskal 86,192,665,000
015.00.02 Program Pengelolaan Penerimaan Negara 2,406,253,878,000
015.00.03 Program Pengelolaan Belanja Negara 42,132,159,000
015.00.04 Program Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko 246,362,677,000
015.00.05 Program Dukungan Manajemen K/L 40,730,281,832,000
01 Program 015.00.01 Program Kebijakan Fiskal 86,192,665,000
Outcome 01 Pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan
Indikator Outcome 01 Rasio defisit APBN terhadap PDB 1.8 persen
02 Indeks dampak insentif fiskal terhadap perekonomian 0.9 indeks
Output 01 Kebijakan Fiskal dan Sektor Keuangan 86,192,665,000
Indikator Output 01 Indeks efektivitas kebijakan fiskal dan sektor keuangan 95 persen
Aktivitas 01 Formulasi kebijakan fiskal dan sektor keuangan 22,201,644,000
02 Diplomasi dan kerja sama ekonomi dan keuangan internasional 27,463,317,000
03 Kajian Kebijakan Fiskal dan Sektor Keuangan 16,678,788,000
04 Monitoring dan evaluasi kondisi fiskal, ekonomi dan keuangan 343,050,000
05 Komunikasi dan Edukasi 19,505,866,000
02 Program 015.00.02 Program Pengelolaan Penerimaan Negara 2,406,253,878,000
Outcome 01 Penerimaan Negara yang Optimal
Indikator Outcome 01 Rasio penerimaan pajak terhadap PDB 13 persen
02 Persentase realisasi PNBP 100 persen
Output 01 Realisasi Penerimaan Negara 1,619,093,298,000
02 Kepatuhan WP/WB/PJ/IP yang Tinggi 787,160,580,000
Indikator Output 01 Persentase realisasi penerimaan negara 98 persen
Aktivitas 01 Perumusan Kebijakan Administratif 533,871,494,000
02 Pelayanan, komunikasi, dan edukasi 515,092,322,000
03 Ekstensifikasi Penerimaan Negara 399,729,762,000
04 Pengawasan dan Penegakan Hukum 400,000,000,000
05 Penanganan Keberatan/Banding/Gugatan 557,560,300,000
5. RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA
TAHUN ANGGARAN 2021

Volume Satuan Rp
1 Kementerian Negara/Lembaga 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
2 Fungsi 01 PELAYANAN UMUM
04 EKONOMI
3 Unit Eselon I 015.03 DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN 153.933.832.000
4 Program 015.00.01 Program Kebijakan Fiskal 12.222.495.000
015.00.02 Program Pengelolaan Penerimaan Negara 7.139.759.000
015.00.03 Program Belanja Negara 7.178.179.000
015.00.04 Program Dukungan Manajemen K/L 127.393.399.000
5 Program 015.00.01 Program Kebijakan Fiskal 12.222.495.000
Outcome 01 Pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan
Indikator Outcome Deviasi Exercise I-account 5 persen
Output Program A Kebijakan Fiskal dan Sektor Keuangan 12.222.495.000
Indikator Output Persentase rekomendasi kebijakan yang ditetapkan /
diterima Menteri Keuangan
95 persen
Aktivitas A.1. Formulasi kebijakan fiskal dan sektor keuangan 5.500.122.000
Kumpulan Output 1 Rancangan Undang-Undang 5.500.122.000
Rincian Output 1 RUU APBN/P 5.500.122.000
Aktivitas A.4. Komunikasi dan Edukasi 6.722.373.000
Kumpulan Output 1 Rancangan Undang-Undang 6.722.373.000
Rincian Output 1 Edukasi UU APBN/P 6.722.373.000
Program 015.00.02 Program Pengelolaan Penerimaan Negara 7.139.759.000
Outcome Penerimaan Negara yang Optimal
Indikator Outcome Persentase Realisasi PNBP 100 persen
Output Program A Realisasi Penerimaan Negara 3.212.891.000
Indikator Output Tercapainya target PNBP 100 persen
Aktivitas A.1. Perumusan Kebijakan Administratif 3.212.891.000
Kumpulan Output 01 Kebijakan/Policy 2.570.313.000
Rincian Output 01 Penyusunan Peraturan PNBP 1.215.800.000
02 Kajian PNBP 850.890.000
03 Rekomendasi Hasil Monev 503.623.000
Kumpulan Output 01 Monev/Rekomendasi 642.578.000
Rincian Output 01 Laporan Monev 642.578.000
Output Program B Kepatuhan WP/WB/PJ/IP yang Tinggi 3.926.868.000
Indikator Output Pertumbuhan Jumlah WP/WB/PJ/IP 12 persen
Aktivitas B.4. Pengawasan dan Penegakan Hukum 3.926.868.000
Kumpulan Output 01 Monev/Rekomendasi 3.926.868.000
Rincian Output 01 Kepatuhan Instansi Pengelola PNBP 1.584.985.000
02 Joint Program Penerimaan 2.341.883.000
5. RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA
UNIT ESELON I
TAHUN ANGGARAN 2021

6. Sinkronisasi Rumusan KRO RO dengan Bidang DAK Fisik
Rumusan Nomenklatur Bidang/Sub Bidang Dak Fisik Reguler/Penugasan, dilakukan Sinkronisasi dengan
Klasifikasi Rincian Output/KRO Atau Rincian Output/RO Belanja K/L, sehingga alokasi anggaran dan
target/capaian outputnya dapat digregasi secara nasional
Lokus (daerah)
Reguler ProgramStunting dan AKI
Program Penanggulangan Kemiskinan dan Ketahanan
Pangan Program Infrastruktur
Ekonomi berkelanjutan
PenanggulanganKemiskinan Ketahanan Pangan
542 360 153
Alokasi (miliar rupiah) 44.348,2 3.500,0 6.700,0 7.200,0 3.500,0
Rincian
Pendidikan 18.334,6 Kesehatan 1200,0
Perumahan dan
Permukiman
1200,0 Pertanian 1700,0 Pariwisata 900,0
Kesehatan 19.581,2 Air Minum 1000,0 Air Minum 2000,0
Kelautan dan
Perikanan
1200,0
Industri Kecil dan
Menengah
400,0
Konektivitas
Jalan
4.932,4 Sanitasi 1000,0 Sanitasi 1500,0 Irigasi 2000,0
Lingkungan Hidup
dan Kehutanan
200,0
Transportasi
Laut 500,0
Lingkungan Hidup
dan Kehutanan
300,0 Jalan 2000,0
Lingkungan Hidup
dan Kehutanan
300,0 Jalan 2000,0
Transportasi
Perdesaan 1.000,0
Jalan 2000,0
SINKRONISASI
DGN KRO/RO
BELANJA KL

Rumusan Program Kegiatan, KRO, RO
15
7. Contoh Hasil Perumusan Redesain Sistem Penganggaran K/L pada KESDM

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (BA 020)……..1
16
Program Program Dukungan
Manajemen
Program Energi dan
Ketenagalistrikan
Program Pertambangan
Mineral dan Batubara
Program Riset dan Inovasi
Ilmu Pengetahuan dan
Teknologi
Program Pendidikan
dan Pelatihan Vokasi
Program Mitigasi dan
Pelayanan Geologi
Unit Es. I SETJEN, ITJEN, DITJEN
MIGAS, DITJEN GATRIK,
DITJEN MINERBA, DEN,
BALITBANG ESDM, BPSDM
ESDM, BADAN GEOLOGI,
BPH MIGAS, DITJEN EBTKE,
BPMA
DITJEN MIGAS, DITJEN
GATRIK, BPH MIGAS,
DITJEN EBTKE, BPMA
DITJEN MINERBA BALITBANG ESDM, BADAN
GEOLOGI
BPSDM ESDM BADAN GEOLOGI
Outcome
Program
Birokrasi dan Layanan
Publik yang Agile, Efektif,
dan Efisien
Meningkatnya
Kemandirian dan
Ketahanan Energi Nasional
Optimalisasi Ketersediaan
Produk Mineral dan
Batubara
Meningkatnya kinerja
riset sektor ESDM
Terselenggaranya
Pengembangan SDM
sektor ESDM yang
kompeten dan
profesional serta
peningkatan
penerimaan negara
Meningkatnya
Pemanfaatan Data,
Informasi dan Layanan
Geologi
Tata Kelola dan Sumber
Daya Kementerian
Rekomendasi dan
Kebijakan Dalam Rangka
Peningkatan Ketahanan
Energi Nasional
Rekomendasi dan
Kebijakan Dalam Rangka
Peningkatan Ketahanan
Energi Nasional
Produk teknologi serta
produk survei yang
dikembangkan
SDM lulusan Politeknik
sektor ESDM
Informasi Kegeologian
dan Potensi Geologi
Indonesia
Pasokan Migas yang
memadai dan dapat
diakses masyarakat
Pasokan Mineral untuk
peningkatan nilai tambah
dalam negeri
Rekomendasi
implementasi dan
komersialisasi hasil
litbang
SDM sektor ESDM yang
menyelesaikan Diklat
dan tersertifikasi
Output
Program

17
Program Program Dukungan Manajemen Program Energi dan
Ketenagalistrikan
Program Pertambangan Mineral
dan Batubara
Program Riset dan Inovasi Ilmu
Pengetahuan dan Teknologi
Program Pendidikan dan Pelatihan
Vokasi
Program Mitigasi dan Pelayanan
Geologi
1 Pengelolaan Organisasi dan SDM 1 Perumusan Regulasi Sektor ESDM 1 Perumusan Regulasi Sektor ESDM 1 Pengembangan dan Pengelolaan
Kawasan Penelitian Ilmu
1 Pendidikan Vokasi 1 Data, Informasi dan Layanan
Geologi
2 Pengelolaan Keuangan BMN dan
Umum
2 Pengelolaan Penerimaan Negara
Sektor ESDM
2 Pengelolaan Penerimaan Negara
Sektor ESDM
2 Pengembangan dan Pengelolaan
Pusat Peragaan Iptek
2 Pelatihan Vokasi
3 Pengelolaan Sistem informasi dan
teknologi
3 Perencanaan, Pengadaan,
Pelaksanaan dan Pengawasan
Pembangunan Infrastruktur Minyak
dan Gas Bumi
3 Pembinaan dan Pengusahaan
Mineral dan Batubara
3 Pengembangan Sistem Riset dan
Pengembangan Iptek
4Pengelolaan komunikasi dan
informasi publik
4 Perencanaan, Pembangunan dan
Pengawasan Infrastruktur Energi
Baru, Terbarukan dan Konservasi
Energi
4 Riset Litbang, Pendidikan Tinggi
dan Pengabdian Masyarakat
5 Legislasi dan Litigasi 5 Peningkatan Litbang Iptek
Unggulan di Bidang Kesehatan dan
Obat
6 Pelaksanaan Tugas Khusus (Special
Mission)
6 Pengembangan Teknologi Industri
7 Pengelolaan Risiko, Pengendalian,
dan Pengawasan Internal
7 Pengelolaan Kekayaan Intelektual
dan Perijinan Penelitian
8 Pengembangan Sistem Inovasi
9 Pengembangan Perusahaan
Pemula Berbasis Teknologi
10 Penguatan Inovasi Industri
Kegiatan

18
Program Klasifikasi RO Rincian Output
Program Dukungan
Manajemen
Referensi: KRO BA-015 Kemenkeu (maximal) Referensi: RO BA-015 Kemenkeu (maximal)
Program Energi dan
Ketenagalistrikan
Infrastruktur - Perawatan dan Pemeliharaan Biogas Komunal
Konverter Kit BBM ke Bahan Bakar Gas untuk Nelayan Sasaran
Konverter Kit BBM ke BBG untuk Petani
Layanan Pembangunan Infrastruktur EBTKE
Layanan Pembangunan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi
Pembangunan Infrastruktur Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga
Peralatan Efisiensi Energi (PJU PV)
PLTS Penunjang Tusi KL
PLTS Rooftop
Revitalisasi PLT EBT
Peraturan dan Kebijakan Rekomendasi dan Kebijakan Bidang EBTKE
Rekomendasi dan Kebijakan Bidang Hilir Migas
Rekomendasi dan Kebijakan Bidang Hulu Migas
Rekomendasi dan Kebijakan Bidang Ketenagalistrikan
Rekomendasi Optimalisasi Penerimaan Negara Sub Sektor Minyak dan Gas Bumi
Program Mitigasi dan
Pelayanan Geologi
Akuisisi, Pengelolaan, dan Pemanfaatan Data Tematik Data atau Model, dan Rekomendasi Teknis Hasil Penelitian dan Perekayasaan
Data Geokimia Kebencanaan Geologi
Data, Peta dan Rekomendasi Penataan Ruang
Layanan Pusat Informasi Terpadu Kegeologian
Mitigasi Bencana Geologi untuk Penataan Ruang
Penyediaan Bor Air Tanah Dangkal untuk Tanggap Darurat
Peta Bersistem dan Bertema
Peta Kawasan Rawan Bencana Geologi
Rekomendasi Teknis Mitigasi Bencana Geologi (Erupsi Gunungapi, Gempa Bumi, Tsunami dan
Gerakan Tanah)
Sistem Monitoring Kebencanaan Geologi
Pelayanan Air Tanah, Geologi Teknik dan Geologi
Lingkungan
Eksplorasi Air Tanah untuk Diserahterimakan kepada Pemda dan atau Masyarakat

19
Program Pertambangan Mineral
dan Batubara
Akuisisi, Pengelolaan, dan Pemanfaatan Data
Tematik
Data dan Informasi Kegiatan Pengusahaan Pertambangan Mineral dan
Batubara
Peraturan dan Kebijakan Rekomendasi dan Kebijakan Bidang Minerba
Data dan Informasi Kepatuhan Pembayaran PNBP SDA Minerba
Data Informasi dan Pengelolaan Penerimaan Negara Mineral dan Batubara
Program Riset dan Inovasi Ilmu
Referensi: KRO BA-042 Kemenristek/BRIN
(maximal)
Referensi: RO BA 042 Kemenristek/BRIN(maximal)
Program Vokasi Referensi: KRO BA 023-Kemendikbud
(maximal)
Referensi: RO BA-023 Kemendikbud (maximal)

20
Terima
Kasih
K E M E N T E R I A N K E U A N G A N

Contoh Hasil Perumusan Redesain Sistem
Penganggaran K/L BRIN dan Dikbud
Rumusan Kegiatan, KRO, RO pada Program Riset Inovasi dan
IPTEK, dan program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi utk
semua K/L distandardisasi mengacu rumusan BRIN dan Dikbud
(optional)
21

Kementerian Riset dan Teknologi / BRIN (BA 042)……1
22
Program Program Dukungan Manajemen K/L Program Riset, lmu Pengetahuan dan Teknologi, dan Inovasi
Unit EsI Sekretariat Utama Deputi Penguatan Riset dan Pengembangan
Outcome Program MeningkatnyaTataKelolaPemerintahan yangBaik
Dalam RangkaReformasi Birokrasi
MeningkatnyaProduktivitasInvensi dan Inovasi untuk Memperkuat Transformasi
Ekonomi yang Berdayasaing dan Berkelanjutan
Output Program TataKeloladan Sumber DayaKemristek/BRIN A. Peningkatan KapabilitasPenciptaan Inovasi
B. Peningkatan KapasitasSTP
C. Peningkatan Produk Inovasi Nasional
D. Formulasi Kebijakan
Kegiatan 1 Pengelolaan Organisasi SDM 1 Pengembangan dan Pengelolaan Kawasan Penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
2 Pengelolaan Keuangan BMN dan Umum 2 Pengembangan dan Pengelolaan Pusat Peragaan Iptek
3 Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi 3 Pengembangan Sistem Riset dan Pengembangan Iptek
4 Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik 4 Riset Litbang, Pendidikan Tinggi dan Pengabdian Masyarakat
5 Legislasi dan Litigasi 5 Peningkatan LitbangIptek Unggulan di BidangKesehatan dan Obat
6 Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan
Internal
6 Pengembangan Teknologi Industri
7 Pengelolaan Kekayaan Intelektual dan Perijinan Penelitian
8 Pengembangan Sistem Inovasi
9 Pengembangan Perusahaan PemulaBerbasisTeknologi
10 Penguatan Inovasi Industri

23
KRO 1 Standarisasi Mutu Layanan (ZI WBK WBBM, SKPL, ISO) 1 Kerjasama PUSPIPTEK
2 Rekomendasi Hasil Monev/Kajian 2 Keamanan dan Keselamatan Kawasan Puspiptek
3 Pemenuhan Kebutuhan SDM 3 Bisnis Teknologi
4 Peraturan/Kebijakan 4 KST
5 Dokumen perencanaan, laporan kinerja, dan laporan
keuangan 5 Paket Promosi IPTEK
6 Fasilitasi Kesekretariatan 6 Rekomendasi Kebijakan Riset dan dan Pengembangan
7 Layanan Sarana dan Prasarana 7 Prototipe Teknologi untuk masyarakat
8 Integrated Service Delivery/Layanan TIK Terintegrasi 8 Hasil Penelitian Dosen di Perguruan Tinggi (BOPTN) PTN BH
9 Layanan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi 9 Hasil Penelitian untuk Pengabdian Dosen kepada Masyarakat (BOPTN)
10 Advokasi hukum 10 Hasil Pengabdian Dosen Kepada Masyarakat
11 Rekomendasi Hasil Kajian/Monev 11 Manajemen dan Fasilitasi Penelitian
12 Hasil Kelolaan dan Pemanfaatan Dana 12 Penelitian [SBKU]
13 Fasilitas Kesekretariatan 13 Hasil Penelitian di bidang Kesehatan dan Obat
14 Sarana dan Prasarana 14 Penelitian Insentif Riset Nasional
dst (KRO Program Riset = 29)
16 Penelitian (SBKU)
17 Pembinaan Sentra KI
18 KI untuk didanai dan didaftarkan
19 Ijin Penelitian yang diproses
20 Teknologi yang Divaluasi
21 Jurnal Ilmiah yang Ditingkatkan Mutunya
22 Artikel Ilmiah yang Ditingkatkan Mutunya
23 Rekomendasi Kebijakan Sistem Inovasi
24 Klaster Inovasi
25 Tenant yang dibina menjadi Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi
26 Perusahaan Lanjutan Berbasis Teknologi
27 Calon Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi dari Perguruan Tinggi
28 Produk inovasi litbang di industri
29 Produk Inovasi Perguruan Tinggi di industri

24
RO 1 Hasil Survey/Rekomendasi Kepuasan Pengguna Layanan 1 Fasilitas Kerjasama antara Puspiptek dengan Pihak Ketiga
2 Unit Yang Memperoleh Predikat ZI/WBK/WBBM 2 Basis Data Iptek dan Inovasi di Puspiptek
3 ISO Mutu Layanan 3 Keamanan dan Keselamatan
4 ISO TIK 4 Inkubasi Bisnis Teknologi
5 Kantor Pelayanan Terbaik 5 Pengembangan KST
6 Laporan Penilaian Integritas 6 Pengelolaan dan Pengembangan PP Iptek
7 Penjaminan Mutu 7 Promosi PP Iptek
8 Rekomendasi Pengelolaan Organisasi 8 Rekomendasi Kebijakan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Informasi Risbang
9 Rekomendasi Pengelolaan SDM 9 Rekomendasi Kebijakan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
10 Analisa Beban Kerja 10 Rekomendasi Kebijakan Kemitraan Strategis Sistem Riset dan Pengembangan Iptek
11 Rekomendasi Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan 11 Rekomendasi Kebijakan Harmonisasi Program Riset dan Pengembangan Iptek
12 Kajian Akademis 12 Rekomendasi Kebijakan Evaluasi Kinerja Penelitian
13 Akreditasi Diklat Keuangan Negara
13
Pengelolaan Persiapan, Pelaksanaan dan Evaluasi Paket Diseminasi Prototipe Penelitian
Kepada Masyarakat
14 Rekomendasi Perencanaan Pelatihan 14 Bantuan Operasional Penelitian untuk Dosen di PTNBH
15 Manajemen Transformasi 15 Pengabdian Kepada Masyarakat Mono Tahun
16 Gaji dan Tunjangan 16 Pengabdian Kepada Masyarakat Multi Tahun
17 Pengembangan SDM 17 Manajemen dan fasilitasi penelitian kompotetif
18 Administrasi Kepegawaian 18 Manajemen Penelitian di Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi
19 Pengelolaan Jafung 19 Riset Pembinaan/Kapasitas
20 Rekrutmen Pegawai Kemenkeu 20 Riset Dasar Bidang Fokus PanganPertanian
21 Kesehatan Pegawai 21 Riset Dasar Bidang Fokus EnergiEBT
22 Peraturan/Kebijakan terkait Organisasi 22 Riset Dasar Bidang Fokus KesehatanObat
23 Peraturan/Kebijakan terkait SDM 23 Riset Dasar Bidang Fokus Transportasi
24 Rencana Kerja dan Anggaran Unit Eselon I 24 Riset Dasar Bidang Fokus Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)
25 Rencana Kerja dan Anggaran Tingkat Kementerian 25 Riset Dasar Bidang Fokus Hankam
26 Rencana Strategis Unit Eselon I 26 Riset Dasar Bidang Fokus Material Maju
27 Rencana Strategis Tingkat Kementerian 27 Riset Dasar Bidang Fokus Kemaritiman
28 Laporan Keuangan Unit Eselon I 28 Riset Dasar Bidang Fokus Kebencanaan
29 Laporan Keuangan Tingkat Kementerian
29
Riset Dasar Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan Desk Study Dalam
Negeri
30 Dokumen Perbendaharaan Unit Eselon I 30 Riset Terapan Bidang Fokus PanganPertanian
dst (RO Program dukman = 151) dst (RO Program Ristek = 90)

Program Program Dukungan Manajemen Program Penyelenggaraan Manajemen ASN
Outcome Program Birokrasi dan Layanan Publik yang Agile, efektif, Penyelenggaraan Manajemen ASN yang Profesional
Output Program Tata kelola dan Sumber Daya Kementerian 1. Kebijakan Manajemen ASN
2. Peningkatan kualitas pengelolaan ASN
3. Peningkatan Layanan Kepegawaian ASN
4. Peningkatan kualitas Data ASN Nasional
5. Peningkatan Profesionalisme ASN
Unit Eselon I 088. 01 BKN 088. 01 BKN
Kegiatan 1. Pengelolaan Organisasi dan SDM
2. Pengelolaan Keuangan BMN dan Umum
3. Pengelolaan Sistem informasi dan teknologi
4. Pengelolaan komunikasi dan informasi publik
5. Legislasi dan Litigasi
6. Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan
Internal (standar Kemenkeu)
1. Kebijakan Bidang Pendayagunaan Aparatur Negara
2. Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi,
Pendidikan dan Pelatihan ASN
3. Sistem Informasi Bidang Pendayagunaan Aparatur
Negara
4. …dst ….ada 13 Kegiataan
13. Penilaian Kompetensi dan Konseling Psikologi PNS
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA (BA 088)…….1
25

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA (BA 088)……..2
26
Program Dukungan
Manajemen
Referensi: KRO BA-015 Kemenkeu (maximal) Referensi: RO BA-015 Kemenkeu (maximal)
Program Penyelenggaraan
Manajemen ASN
Advokasi, konsultansi dan Pendampingan Pelaksanaan bantuan hukum
Penyusunan laporan
Perencanaan bantuan hukum
Akreditasi dan Sertifikasi Fasilitasi Akreditasi/Uji Kelayakan Lembaga Penilai Kompetensi
Rapat koordinasi Akreditasi/Uji Kelayakan Lembaga Penilai Kompetensi
Sosialisasi Akreditasi/Uji Kelayakan Lembaga Penilai Kompetensi
Akuisisi, Pengelolaan, dan Pemanfaatan Data
Tematik
Digitalisasi Dokumen Kepegawaian ASN
Evaluasi Pemanfaatan Sistem Informasi Jabatan Fungsional Kepegawaian
Pengembangan aplikasi database talent
Penyajian Data dan Infromasi Kepegawaian
Penyajian Statistik Kepegawaian
Penyusunan Perubahan Peraturan Kepala BKN tentang Pengelolaan Dokumen Kepegawaian ASN
Perancangan Penyajian Informasi Kepegawaian
Peremajaan Data Jabatan Fungsional Kepegawaian
Revitalisasi Sampul Tata Naskah
Sosialisasi Pemanfaatan Database Talent
(blank)
Infrastruktur - Pengembangan dan
Pembangunan
Monitoring dan evaluasi pelayanan Teknologi Informasi
Pelatihan dan Sosialisasi sistem informasi ASN
Pemeliharaan Infrastruktur
Dst… (s.d. 24 KRO) Dst…. (s.d. 165 RO)

KEMENTERIAN KEUANGAN 27
Prinsip Redesain Sistem Penganggaran …1)
Perumusan Program
Perumusan Outcome
Perumusan Kegiatan
Perumusan Output
Perumusan Indikator
Kinerja Program
1
2
3
4
5
Program tidak lagi mencerminkan tugas fungsi unit eselon I, tetapi lebih
mencerminkan tugas fungsi Kementerian/Lembaga, serta dirumuskan oleh Kementerian
Keuangan dan Kementerian PPN dengan berkoordinasi kepada K/L terkait. Rumusan
Program yang digunakan dalam APBD, dapat diselaraskan dengan program-program
Belanja K/L Pemerintah Pusat.
.
Outcome mencerminkan hasil kinerja program yang ingin dicapai Secara Nasional.
Bagi program yang digunakan bersifat lintas K/L atau lintas unit eselon I, maka rumusan
Outcome-nya dimungkinkan berbeda sesuai tusi unit atau keterlibatannya dalam
mendeliver program dimaksud.
Indikator Kinerja Program merupakan alat ukur untuk menilai capaian kinerja Program
dan rumusannya dapat bersifat kualitatif/kuantitatif
Kegiatan tidak lagi mencerminkan tugas fungsi unit eselon II atau Satker vertikal dari K/L,
namun lebih mencerminkan aktivitas yang dilaksanakan oleh unit untuk menghasilkan keluaran
dalam rangka mendukung terwujudnya outcome dan dapat bersifat lintas unit eselon II, lintas
unit eselon I
.
Output dibedakan menjadi: Output Program, Klasifikasi Rincian Output/KRO dan
Rincian Output/RO serta harus mencerminkan “real work” atau “eye catching”. Rumusan
Output untuk K/L, akan digunakan untuk output-output dalam DAK sesuai bidangnya.

• Program merupakan policy tool yang dirumuskan oleh
Kementerian dalam menjabarkan prioritas pembangunan
nasional, yang dilaksanakan oleh satu atau lebih Unit
Eselon I.
• Perumusan nomenklatur Program mengacu kepada
fungsi-fungsi utama dari Kementerian.
Program01
Outcome02
• Outcome merupakan kinerja yang ingin dicapai oleh
Kementerian yang mencerminkan hasil kinerja Unit-Unit
Eselon I atas program terkait.
• Sebagai ukuran keberhasilan, outcome dilengkapi dengan
indikator kinerja dan target kinerja.
Output Program03
• Output merupakan keluaran yang dihasilkan oleh
Kementerian/Lembaga untuk mendukung terwujudnya
outcome.
• Output dilengkapi dengan indikator dan target kinerja.
Kegiatan
Kegiatan merupakan tahapan dan/atau serangkaian aktivitas
yang dilakukan oleh unit-unit eselon I untuk menghasilkan
output.
Klasifikasi Rincian Output (KRO)05
• Klasifikasi Rincian Output (KRO) adalah
kelompok/kumpulan produk akhir yang dihasilkan
pemerintah baik berupa barang (barang
infrastruktur/barang non-infrastruktur) atau jasa (jasa
regulasi/non regulasi) untuk mencapai sasaran kegiatan
dalam rangka mendukung kinerja pembangunan.
• Klasifikasi Rincian Output (KRO) merupakan clustering atas
Rincian Output (RO) sejenis dan memiliki satuan yang sama
atau beragam.
6
Prinsip Redesain Sistem Penganggaran …2)
04

Program01
Outcom
e
0
2
Output Program0
3
• Rincian Output (RO) adalah produk akhir yang
dihasilkan pemerintah baik berupa (barang
infrastruktur/barang non-infrastruktur) atau
jasa (jasa regulasi/non regulasi) untuk
mencapai sasaran kegiatan dalam rangka
mendukung kinerja pembangunan
• RO adalah barang/jasa riil (produk akhir) yang
dihasilkan dari pelaksanaan kegiatan suatu
unit/satker.
• Dalam hal ini, RO harus dibuat secara rinci
disertai dengan jumlah (volume) barang/jasa
riil yang dihasilkan, sehingga memudahkan
proses costing untuk penyusunan anggaran.
07 Komponen, Subkomponen, Header, Akun,
dan Detil Belanja
• Komponen adalah unsur, bagian, cakupan, atau
tahapan dari proses pencapaian output yang
dapat memiliki keterkaitan antara satu komponen
dan komponen lainnya dalam mendukung
pencapaian rincian output.
• Subkomponen (bersifat opsional) adalah sub unsur,
subbagian, atau subtahapan dari suatu komponen.
• Header (bersifat opsional) merupakan
pengelompokan detil belanja yang dilaksanakan
oleh unit/satker K/L
• Akun adalah kode-kode atau penomoran yang
dipergunakan untuk mengklasifikasikan pos atau
rekening transaksi.
• Detil belanja merupakan informasi perkalian dari
harga satuan dan kuantitas sumber daya, dalam
rangka mendukung tahapan-tahapan pencapaian
Rincian Output.
6
6 Rincian Output (RO)
Prinsip Redesain Sistem Penganggaran ….3)

30
Rumusan Kegiatan dapat bersifat Non
Lintas (Spesifik Eselon II) dan Lintas
(dilaksanakan oleh lebih dari 1 (satu)
unit kerja eselon II dalam satu eselon
I/dalam satu K/L) sebagai implikasi dari
Redesain Program
Penyederhanaan Redesain Turunan Program …1
Kegiatan Lintas :
1. Kegiatan Kementerian/Lembaga yang bersifat lintas dilaksanakan oleh 2 (dua)
atau lebih Unit Kerja Eselon II dalam 1 (satu) Unit Kerja Eselon I yang sama
guna menunjang pelaksanaan suatu Program tertentu
2. Pelaksanaan Kegiatan Kementerian/Lembaga oleh 2 (dua) atau lebih Unit Kerja
Eselon II dalam 1 (satu) Unit Kerja Eselon I yang sama bertujuan untuk
meningkatkan koordinasi dan sinergisasi antar Unit Kerja Eselon II dalam
mencapai suatu sasaran tertentu
3. Kegiatan Lintas (pada satu Unit Kerja Eselon I yang sama) dalam hal:
a) Terdapat keterkaitan yang kuat antar kegiatanyang yang dilaksanakan
oleh beberapa unit kerja;
b) Kegiatanyangdilakukanolehsatuunitkerja merupakanbagiandarisuatu
siklus/proses yangsalingberurutan (sequence)
c) terdapat kegiatan yang serupa/sejenis yang dilaksanakan oleh beberapa
unit kerja
4. Kegiatan Lintas diaplikasikan tidak hanya pada proses perencanaan dan
penganggaran namun juga pada proses pemantaun dan evaluasi (monev) serta
penilaian akuntabilitas kinerja
5. 1 (satu) Kegiatan hanya dapat menginduk pada 1 (satu) Program saja dan
Nomenklatur Kegiatan Kementerian/Lembaga merujuk pada aktivitas yang
dilakukan guna menghasilkan keluaran (output)
contoh: Pembinaan; Penyelenggaraan; Pelaksanaan; Pelayanan
Kegiatan tidak bersifat lintas K/L
dengan pertimbangan dasar hukum
pembentukan struktur organisasi

31
RO
Generik
/Lintas
RO
Teknis
RUMUSAN KRO
 STREAMLINE RO
INLINE DENGAN HASIL
RUMUSAN KRO
 PENYUSUNAN RO
GENERIK/LINTAS
 RO UNTUK
PENYUSUNAN
STANDAR BIAYA
KELUARAN (SBK)
RUMUSAN RINCIAN OUTPUT (RO)
Usulan
10.201 RO
Penyederhanaan Redesain Turunan Program…3)
Hasil
Streamlining
4.920 RO
• Rincian Output (RO) adalah produk akhir yang dihasilkan pemerintah baik
berupa (barang infrastruktur/barang non-infrastruktur) atau jasa (jasa
regulasi/non regulasi) untuk mencapai sasaran kegiatan dalam rangka
mendukung kinerja pembangunan

32
Rumusan Klasifikasi Rincian
Output Berdasarkan Output
Eksisting TA 2020 diidentifikasi
sebanyak 2.699 KRO
Streamlining I Jumlah KRO = 1.095
Penyederhanaan Redesain Turunan Program…2
Streamlining II Jumlah KRO = 418/200
Streamlining dilakukan dalam rangka
penajaman dan simplifikasi untuk KRO
yang seragam atau sejenis pada semua
Program
Perumusan KRO :
Pengelompokkan KRO ke dalam jenis
produk pemerintah (berupa Barang atau
Jasa bidang tertentu, Kelompok Output,
Bukan Output Riil, Bersifat Umum,
Comparable, Digunakan oleh banyak
(semua) K/L, Mempunyai satuan,
terstandardisasi)
KRO Yang Bersifat General KRO Yang Bersifat Teknis
Layanan Kehumasan Peningkatan Sarana Air Bersih
Layanan Data dan Informasi Internal Penguatan Ketahahan Pangan
Layanan Perencanaan dan Penganggaran Penguatan Kelembagaan Masyarakat Desa
Layanan Pemantauan dan Evaluasi Internal Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Masyarakat
Laporan Hasil Pengawasan Internal Penyelenggaran Pilkada
Layanan Kerjasama Promosi Pariwisata
Layanan Manajemen Sumber Daya
Manusia
Pendidikan da Pelatihan Vokasi

RSPP

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (20)

Similar to RSPP

Similar to RSPP (20)

More from Dr .Maizar Radjin, SE., M.Ak., QIA., QRMA, CRGP

More from Dr .Maizar Radjin, SE., M.Ak., QIA., QRMA, CRGP (20)

RSPP