Standar pelaporan akuntansi keuangan di indonesia

1. UPDATE PERKEMBANGAN
STANDAR PELAPORAN
AKUNTANSI KEUANGAN
DI INDONESIA
Yenny Agapitasari M.Acc, CA
Divisi Teknis Ikatan Akuntan Indonesia
Universitas Tarumanegara, 26 April 2017

2. DISCLAIMER
Materi ini dipersiapkan sebagai bahan pembahasan isu terkait, dan tidak
merepresentasikan posisi DSAK IAI atas isu tersebut. Posisi DSAK IAI hanya
ditentukan setelah melalui due process procedure dan proses pembahasan
sebagaimana dipersyaratkan oleh IAI

3. DUE PROCESS PROCEDURE PENYUSUNAN SAK
PILAR STANDAR PELAPORAN AKUNTANSI KEUANGAN
STATUS KONVERGENSI IFRS STANDARDS KE SAK
STANDAR LOKAL DALAM SAK
3

4. Identifikasi
isu
Melakukan
riset
Pembahasan
materi
Pengesahan &
publikasi
exposure draft
Pelaksanaan
public hearing
Pelaksanaan
limited hearing
(jika
diperlukan)
Pembahasan
masukan
publik
Pengesahan
SAK
4

5. DUE PROCESS PROCEDURE PENYUSUNAN SAK
PILAR STANDAR PELAPORAN AKUNTANSI KEUANGAN
STATUS KONVERGENSI IFRS STANDARDS KE SAK
STANDAR LOKAL DALAM SAK
5

6. Why Financial Reporting Matters
Source: The World Bank, Centre for
Financial Reporting Reform, 2015
SAKUMUM
SAKETAP
PSAK SYARIAH
SAKEMKM
6

7. SAK SAK UMUM SAK ETAP SAK EMKM
Dasar penyusunan Berbasis IFRS
Standards.
Standar lokal. Standar lokal.
Pengaturan
perlakuan
akuntansi (ruang
lingkup)
Entitas dengan
akuntabilitas publik
yang signifikan.
Entitas tanpa
akuntabilitas publik
yang signifikan,
namun menerbitkan
laporan keuangan
untuk tujuan umum
bagi penggunanya.
(1) Entitas tanpa
akuntabilitas publik
yang signifikan dan
(2) entitas yang
memenuhi definisi
dan karakteristik
sesuai UU No 20
Tahun 2008 tentang
UMKM.
Pilar Standar Pelaporan Akuntansi
Keuangan di Indonesia
7

8. • Usaha Mikro: kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000
atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak
Rp300.000.000
• Usaha Kecil: kekayaan bersih antara Rp50.000.000 –
Rp500.000.000 atau memiliki hasil penjualan tahunan antara
Rp300.000.000 – Rp2.500.000.000
• Usaha Menengah: kekayaan bersih antara Rp500.000.000 –
Rp10.000.000.000 atau memiliki hasil penjualan tahunan
antara Rp2.500.000.000 – Rp50.000.000.000
UU No 20 Tahun 2008 Pasal 6
8

9. SAK SAK UMUM SAK ETAP SAK EMKM
Dasar pengukuran Biaya historis, biaya
kini, nilai
terealisasi/penyelesaian
, dan nilai sekarang.
Biaya historis dan
nilai wajar.
Biaya historis.
Komponen laporan
keuangan
1-5 sama dengan SAK
ETAP, kecuali No 2
menjadi: Laporan Laba
Rugi dan Penghasilan
Komprehensif Lain.
Ditambah: Informasi
komparatif dan laporan
posisi keuangan pada
awal periode terdekat
sebelumnya.
1. Laporan Posisi
Keuangan;
2. Laporan Laba
Rugi;
3. Laporan
Perubahan
Ekuitas;
4. Laporan Arus
Kas;
5. CALK
1. Laporan Posisi
Keuangan;
2. Laporan Laba
Rugi;
3. CALK (pernyataan
kepatuhan dan
rincian akun).
Pilar Standar Pelaporan Akuntansi
Keuangan di Indonesia
9

10. DUE PROCESS PROCEDURE PENYUSUNAN SAK
PILAR STANDAR PELAPORAN AKUNTANSI KEUANGAN
STATUS KONVERGENSI IFRS STANDARDS KE SAK
STANDAR LOKAL DALAM SAK
10

11. 11
STANDAR AKUNTANSI
KEUANGAN “SAK”
Efektif per 1 Januari 2012
INTERNATIONAL FINANCIAL
REPORTING STANDARDS
Efektif per 1 Januari 2009
Substansi sudah sesuai, dengan beberapa
pengecualian
Gap 3 Tahun
• DSAK IAI telah mengesahkan (baru dan penyesuaian) : 40 PSAK, 20 ISAK, dan 11 PPSAK
• DSAS IAI telah mengesahkan 10 PSAK Syariah
• Pengecualian utama :
– IFRS 1 First-time adoption of International Financial Reporting Standards;
– IAS 41 Agriculture; and
– IFRIC 15 Agreements for the Construction of Real Estate
STATUS KONVERGENSI – per 1 Januari 2012

12. STATUS KONVERGENSI – per 1 Januari 2015
12
STANDAR AKUNTANSI
KEUANGAN
Efektif per 1 Januari 2015
INTERNATIONAL FINANCIAL
REPORTING STANDARDS
Efektif per 1 Januari 2014
Substansi sudah sesuai, dengan beberapa
pengeculaian
Gap 1 Tahun
• Selama periode 2013-2014 DSAK IAI telah mengesahkan (Standard baru termasuk
Penyesuaian) sebanyak 13 PSAK dan 4 ISAK serta Penyesuaian Tahunan
• Selama tahun 2015 DSAK IAI sudah mengesahkan 11 PSAK dan 2 ISAK serta Penyesuaian
Tahunan
• Selama tahun 2016 DSAK IAI sudah mengesahkan KKPK dan 7 PSAK (termasuk Standar
baru, Amandemen, dan Penyesuaian Tahunan).

13. ADOPSI IFRS KE SAK
per Desember 2016
IFRS Standards SAK Tanggal Efektif SAK
Conceptual Framework for
Financial Reporting
Kerangka Konseptual Pelaporan
Keuangan
Sejak disahkan
(28 September 2016)
IFRIC 21 Levies ISAK 30: Pungutan 1 Januari 2016
Amendment to IAS 1 Disclosure
Initiative
Amandemen PSAK 1 tentang
Prakarsa Pengungkapan
1 Januari 2017
Amendment to IAS 16 & IAS 38
Clarification of Acceptable Methods
of Depreciation & Amortisation
Amandemen PSAK 16 dan PSAK
19 tentang Klarifikasi Metode yang
Diterima untuk Penyusutan dan
Amortisasi
1 Januari 2016
Amendment to IAS 19 Defined
Benefit Plan: Employee
Contributions
Amandemen PSAK 24 tentang
Program Imbalan Pasti: Iuran
Pekerja
1 Januari 2016
Amendment to IAS 27 Equity
Method in Separate Financial
Statements
Amandemen PSAK 4 tentang
Metode Ekuitas dalam Laporan
Keuangan Tersendiri
1 Januari 2016
13

14. IFRS Standards SAK Tanggal Efektif SAK
Amendment to IFRS 10, IFRS 12,
and IAS 28 Investment Entities:
Applying the Consolidation
Exception
Amandemen PSAK 15, 65, dan
67 tentang Entitas Investasi:
Penerapan Pengecualian
Konsolidasi
1 Januari 2016
Amendment to IFRS 11
Accounting for Acquisitions of
Interests in Joint Operations
Amandemen PSAK 66 tentang
Akuntansi Akuisisi Kepentingan
dalam Operasi Bersama
1 Januari 2016
Annual Improvements to IFRSs
2010 – 2012 Cycle
Penyesuaian Tahunan 2015
1 Januari 2016
Annual Improvements to IFRSs
2011 – 2013 Cycle
Penyesuaian Tahunan 2015
1 Januari 2016
Annual Improvements to IFRSs
2012 – 2014 Cycle
Penyesuaian Tahunan 2016
1 Januari 2017
ADOPSI IFRS KE SAK
per Desember 2016
14

15. REVISI AMANDEMEN PENYESUAIAN TAHUNAN
• Perubahan (secara
signifikan);
• Persyaratan dan
pengaturan baru;
• Biasanya setelah
disahkan, versi revisi akan
menggantikan standar
yang sudah ada.
• Mengklarifikasi prinsip
dan persyaratan yang
telah diatur dalam
Standar yang sudah ada;
• Menambahkan pedoman
tambahan (untuk
meningkatkan
keterpahaman tentang
Standar).
• Sekumpulan narrow-scope
amendments;
• Mengklarifikasi wording;
• Tidak ada perubahan prinsip
maupun persyaratan baru.
PSAK 24 (Revisi 2013) Amandemen PSAK 24
tentang Program Imbalan
Pasti: Iuran Pekerja
PSAK 24 (Penyesuaian 2016)
15

16. No IFRS STANDARDS
IFRS
Effective Date
SAK
Target Effective Date
1
IFRS 15: Revenue from
Contracts with Customers
1 Jan 2018 1 Jan 2019
2
IFRS 9: Financial
Instruments
1 Jan 2018 1 Jan 2019
3 IFRS 16: Leases 1 Jan 2019 1 Jan 2020
4
IFRS 17: Insurance
Contracts*
1 Jan 2021 1 Jan 2022
IFRS STANDARDS BARU
16

17. PENGECUALIAN
1. IFRS 1 First-time Adoption of International Financial Reporting
Standards
2. IFRS 14 Regulatory Deferral Accounts
3. IFRIC 2 Members’Shares in Cooperative Entities and Similar
Instruments
4. IFRIC 5 Rights to Interests arising from Decommissioning,
Restoration and Environmental Rehabilitation Funds
5. IFRIC 6 Liabilities arising from Participating in a Specific Market-
Waste Electrical and Electronic Equipment
6. SIC 7 Introduction of the Euro
7. SIC 31 Revenue – Barter Transactions Involving Advertising
Services
17

18. DUE PROCESS PROCEDURE PENYUSUNAN SAK
PILAR STANDAR PELAPORAN AKUNTANSI KEUANGAN
STATUS KONVERGENSI IFRS STANDARDS KE SAK
STANDAR LOKAL DALAM SAK
19

19.  PSAK 28: Akuntansi Kontrak Asuransi Kerugian
 PSAK 36: Akuntansi Kontrak Asuransi Jiwa
 PSAK 38: Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali
 PSAK 45: Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba
 ISAK 25: Hak atas Tanah
 ISAK 31: Interpretasi atas Ruang Lingkup PSAK 13:
Properti Investasi (1 Januari 2017)
 PSAK 70: Akuntansi Aset dan Liabilitas Pengampunan
Pajak (1 Juli 2016)
STANDAR LOKAL
20

20.  Buletin Teknis 11: Revaluasi Aset Tetap
 Siaran Pers: Akuntansi Penyaluran Dana PKBL oleh BUMN
PRODUK LAIN DSAK
21

21. ED PSAK 72:
PENDAPATAN DARI KONTRAK
DENGAN PELANGGAN
22

22. Perjalanan IFRS 15
23
Mei 2014
1 Januari 2016
April 2016
1 Januari 2017
1 Januari 2018
IFRS 15 terbit
Transisi full
retrospective
(1 tahun komparatif)
Clarifications to
IFRS 15
Transisi modified retrospective
(tidak ada penyajian kembali)
Joint IASB/FASB TRG
Discussion
sampai Nov 2015
FASB melanjutkan TRG
Discussion (US-only)
Tanggal efektif ED PSAK
72, 1 Januari 2019
Penerbitan IFRS 16
Leases
ED PSAK 72 mengadopsi
IFRS 15 setelah
amandemen dan tdk
mengakomodir IFRS 16

23. PSAK
a. PSAK 34: Kontrak Konstruksi (IAS 11 Construction Contracts);
b. PSAK 23: Pendapatan (IAS 18 Revenue);
ISAK
a. ISAK 10: Program Loyalitas Pelanggan (IFRIC 13 Customers Loyalty
Programmes);
b. ISAK 21: Perjanjian Konstruksi Real Estat (IFRIC 15 Agreements for
the Construction of Real Estate);
c. ISAK 27: Pengalihan Aset Dari Pelanggan (IFRIC 18 Transfers of
Assets from Customers); dan
24
PSAK 44: Akuntansi Aktivitas Pengembangan Real Estat PPSAK 7: Pencabutan PSAK 44:
Akuntansi Aktivitas Pengembangan
Real Estat akan berlaku efektif sejak
entitas menerapkan IFRS 15
pertama kali
PSAK & ISAK Terdampak
Dicabut dengan
ED PSAK 72

24. ED PSAK 72 diterapkan untuk seluruh kontrak pelanggan, kecuali:
Ruang Lingkup
25
1
• kontrak dalam ruang lingkup sewa (PSAK 30);
2
• kontrak asuransi (PSAK 62);
3
• instrumen keuangan dan hak atau kewajiban kontraktual lain
(ED PSAK 71; PSAK 65; PSAK 66; PSAK 15; PSAK 4)
4
• pertukaran nonmoneter antara entitas dalam lini bisnis yang sama
untuk memfasilitasi penjualan pelanggan atau pelanggan potensial.

25. 5 Steps Model untuk Mengakui Pendapatan
26
Langkah 1
Mengidentifikasi kontrak
dengan pelanggan
Langkah 2
Mengidentifikasi
kewajiban pelaksanaan
yang terdapat dalam
kontrak
Kontrak atau kombinasi kontrak Harga transaksi dalam kontrak
Langkah 3
Menentukan harga transaksi
Kewajiban
pelaksanaan
1
Kewajiban
pelaksanaan
2
Harga
transaksi
dialokasikan
ke kewajiban
pelaksanaan 1
Harga
transaksi
dialokasikan
ke kewajiban
pelaksanaan
2
Mengakui
pendapatan
Mengakui
pendapatan
Langkah 4
Mengalokasikan harga transaksi
ke kewajiban pelaksanaan dalam
kontrak
Langkah 5
Mengakui pendapatan
ketika (atas selama) entitas
menyelesaikan kewajiban
pelaksanaan

26. 1. Mengidentifikasi Kontrak Dengan Pelanggan
(Paragraf 09)
27
Tulisan Lisan
• Dapat dipaksakan pelaksanaan hak dan kewajibannya;
• Para pihak dalam kontrak telah menyetujui kontrak dan berkomitmen untuk
melaksanakan kewajiban mereka masing-masing;
• Entitas dapat mengidentifikasi hak setiap pihak mengenai barang atau jasa
yang akan dialihkan;
• Entitas dapat mengidentifikasi jangka waktu pembayaran barang atau jasa
yang akan dialihkan;
• Kontrak memiliki substansi komersial (yaitu risiko, waktu, atau jumlah arus kas
masa depan entitas diharapkan berubah sebagai akibat dari kontrak); dan
• kemungkinan besar bahwa entitas akan menagih imbalan yang akan menjadi
haknya dalam pertukaran barang atau jasa yang akan dialihkan ke pelanggan.

27. • Entitas tidak memiliki sisa kewajiban
untuk mengalihkan barang/jasa dan
seluruh imbalan telah diterima entitas dan
tidak dapat dikembalikan
• Kontrak telah berakhir dan imbalan yang
diterima entitas tidak dapat dikembalikan
Jika kontrak dengan pelanggan tidak memenuhi par 09 dan entitas
menerima imbalan dari pelanggan, maka entitas mengakui imbalan
sebagai pendapatan jika: (salah satu terpenuhi)
28

28. Kombinasi Kontrak
• Entitas mengombinasikan dua atau lebih kontrak yang disepakati pada
waktu yang sama atau berdekatan dengan pelanggan yang sama (atau
pihak berelasi dari pelanggan) dan mencatat kontrak tersebut sebagai
kontrak tunggal jika satu atau lebih kriteria berikut terpenuhi:
– kontrak yang dinegosiasikan sebagai suatu paket dengan tujuan
komersial tunggal;
– jumlah imbalan yang dibayarkan dalam satu kontrak bergantung
pada harga atau pelaksanaan dari kontrak lain; atau
– barang atau jasa yang dijanjikan dalam kontrak (atau beberapa
barang atau jasa yang dijanjikan dalam setiap kontrak) sebagai
kewajiban pelaksanaan tunggal sesuai dengan paragraf 22-30
29

29. Modifikasi Kontrak
• Entitas mencatat modifikasi kontrak sebagai kontrak terpisah jika
terdapat kedua kondisi berikut ada:
– ruang lingkup kontrak meningkat karena penambahan barang atau
jasa yang dijanjikan bersifat dapat dibedakan (distinct) (sesuai
dengan paragraf 26-30); dan
– harga kontrak meningkat oleh sejumlah imbalan yang
mencerminkan harga jual berdiri sendiri (stand-alone selling prices)
entitas atas penambahan barang atau jasa yang dijanjikan dan
penyesuaian yang tepat terhadap harga yang mencerminkan keadaan
kontrak tertentu
30

30. • Pada awal kontrak, entitas menilai barang atau jasa yang dijanjikan dalam
kontrak dengan pelanggan dan mengidentifikasi sebagai kewajiban
pelaksanaan setiap janji untuk mengalihkan kepada pelanggan baik:
• suatu barang atau jasa (atau sepaket barang atau jasa) yang bersifat dapat
dibedakan (distinct); atau
• serangkaian barang atau jasa yang bersifat dapat dibedakan dan memiliki
pola pengalihan yang sama kepada pelanggan (lihat paragraf 23).
2. Mengindentifikasi Kewajiban Pelaksanaan yang
Terdapat dalam Kontrak (Paragraf 22)
31

31. Barang atau Jasa yang Bersifat Dapat
Dibedakan (Distinct)
• Barang atau jasa yang dijanjikan kepada pelanggan bersifat dapat
dibedakan jika kedua kriteria berikut terpenuhi:
– pelanggan memperoleh manfaat dari barang atau jasa baik barang atau
jasa itu sendiri atau bersama dengan sumber daya lain yang siap
tersedia kepada pelanggan (yaitu barang atau jasa yang bersifat dapat
dibedakan); dan
– janji entitas untuk mengalihkan barang atau jasa kepada pelanggan
dapat diidentifikasi secara terpisah dari janji lain dalam kontrak (yaitu
janji untuk mengalihkan barang atau jasa yang bersifat dapat dibedakan
dalam konteks kontrak tersebut).
32

32. Ketika menentukan harga transaksi, entitas mempertimbangkan dampak
dari seluruh hal berikut:
• imbalan variabel (variable consideration) paragraf 50-55 dan 59;
• pembatasan estimasi imbalan variabel (constraining estimates of
variable consideration) - paragraf 56-58;
• keberadaan komponen pendanaan signifikan dalam kontrak (the
existance of significant financing component) - paragraf 60-65;
• imbalan nonkas (non cash consideration) - paragraf 66-69); dan
• utang imbalan kepada pelanggan (consideration payable to customer) -
paragraf 70-72.
3. Menentukan Harga Transaksi (paragraf 48)
33

33. • Mengalokasikan harga transaksi kepada kewajiban pelaksanaan secara
terpisah berdasarkan relative stand alone selling price (harga jual berdiri
sendiri relatif).
• Jika harga jual berdiri sendiri tidak secara langsung dapat diobservasi,
maka entitas mengestimasi harga jual berdiri sendiri pada jumlah yang akan
menghasilkan alokasi harga transaksi yang memenuhi tujuan alokasi dalam
paragraf 73.
• Diskon (Paragraf 82) dan imbalan variabel (Pargaraf 85) dialokasikan
sepenuhnya untuk masing-masing kewajiban pelaksanaan jika kriteria yang
ditentukan telah terpenuhi.
4. Mengalokasikan Harga Transaksi ke Kewajiban
Pelaksanaan dalam Kontrak (Paragraf 74)
34

34. 5. Mengakui Pendapatan Ketika (atau Selama) Entitas
Menyelesaiakan Kewajiban Pelaksanaan (paragraf 31).
35
Pendapatan diakui pada
waktu tertentu (at a point in time)
Pendapatan diakui
sepanjang waktu (over time)
Jika tidak memenuhi kriteria overtime,
pendapatan diakui pada saat pengalihan
pengendalian
Entitas mengakui pendapatan ketika (atau selama) entitas memenuhi kewajiban kinerja dengan mengalihkan barang atau
jasa yang dijanjikan (yaitu aset) kepada pelanggan. Aset dialihkan ketika (atau saat) pelanggan memperoleh
pengendalian atas asset

35. • pelanggan secara simultan menerima dan mengonsumsi manfaat yang
disediakan oleh kinerja entitas saat entitas melaksanakan kewajiban
pelaksanaannya tersebut (lihat paragraf PP03-PP04);
• kinerja entitas menciptakan atau meningkatkan aset (sebagai contoh,
pekerjaan dalam proses) yang dikendalikan pelanggan sebagai aset yang
diciptakan atau ditingkatkan (lihat paragraf PP05); atau
• kinerja entitas tidak menciptakan suatu aset dengan penggunaan
alternatif terhadap entitas (lihat paragraf 36) dan entitas memiliki hak
yang dapat dipaksakan untuk pembayaran kinerja yang diselesaikan
sampai suatu tanggal tertentu (lihat paragraf 37).
Kriteria Pendapatan Diakui Secara Overtime
36

36. Kewajiban Pelaksanaan yang Diselesaikan Pada Waktu
Tertentu (Performance Obligation At a Point In Time)
• Jika kewajiban pelaksanaan tidak diselesaikan sepanjang waktu sesuai
dengan paragraf 35-37, maka entitas menyelesaikan kewajiban pelaksanaan
pada waktu tertentu. Untuk menentukan waktu tertentu dimana pelanggan
memperoleh pengendalian atas aset yang dijanjikan dan entitas
menyelesaikan kewajiban pelaksanaan, entitas mempertimbangkan
persyaratan pengendalian dalam paragraf 31-34.
• Sebagai tambahan, entitas mempertimbangkan indikator pengalihan
pengendalian, yang mencakup, tetapi tidak terbatas pada, hal berikut:
– Entitas memiliki hak kini atas pembayaran aset
– Pelanggan memiliki memiliki hak kepemilikan legal atas aset
– Entitas telah mengalihkan kepemilikan fisik atas aset
– Pelanggan memiliki risiko dan manfaat signifikan atas kepemilikan aset
– Pelanggan telah menerima aset
37

37. Penyajian dan Pengungkapan
• Entitas menyajikan kontrak dalam laporan posisi keuangan sebagai aset
kontrak atau liabilitas kontrak, bergantung pada hubungan antara kinerja
entitas dan pembayaran pelanggan. Entitas menyajikan hak tanpa syarat
terhadap imbalan secara terpisah sebagai piutang.
• Entitas mengungkapkan informasi kualitatif dan kuantitatif tentang
seluruh hal berikut:
– kontrak dengan pelanggan (lihat paragraf 113-122);
– pertimbangan signifikan dan perubahan dalam pertimbangan, dibuat
dalam menerapkan Pernyataan ini terhadap kontrak tersebut (lihat
paragraf 123-126); dan
– aset yang diakui dari biaya untuk memperoleh atau memenuhi
kontrak dengan pelanggan sesuai dengan paragraf 91 atau 95 (lihat
paragraf 127-128).
38

38. Pedoman Penerapan (Lampiran B)
• Merupakan bagian yang tidakterpisahkan dari ED PSAK 72.
• Pedoman Penerapan membahas 14 topik:
– (a) kewajiban pelaksanaan diselesaikan sepanjang waktu
– (b) metode untuk mengukur kemajuan terhadap penyelesaian kewajiban pelaksanaan secara
penuh
– (c) penjualan dengan hak retur
– (d) garansi
– (e) imbalan prinsipal dibandingkan dengan agen
– (f) opsi pelanggan untuk tambahan barang atau jasa
– (g) hak pelanggan yang tidak dilaksanakan
– (h) biaya dibayar di muka yang tidak dapat dikembalikan (dan beberapa biaya terkait)
– (i) lisensi
– (j) perjanjian pembelian kembali
– (k) pengaturan konsinyasi
– (l) pengaturan bill-and-hold
– (m) penerimaan pelanggan ; dan
– (n) pengungkapan pemisahan pendapatan .
39

39. Tanggal Efektif dan Ketentuan
TransisiEntitas menerapkan Pernyataan ini untuk periode tahun buku yang dimulai
pada atau setelah 1 Januari 2019. Penerapan dini diperkenankan. Jika
entitas menerapkan Pernyataan ini lebih dini, maka entitas mengungkapkan
fakta tersebut
Entitas menerapkan Pernyataan ini menggunakan satu dari dua metode
berikut:
• secara retrospektif untuk setiap periode pelaporan sajian sebelumnya
sesuai dengan PSAK 25: Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi
Akuntansi, dan Kesalahan tunduk pada panduan (expedients) dalam
paragraf C05; atau
• secara retrospektif dengan dampak kumulatif atas penerapan secara
awal Pernyataan ini diakui pada tanggal penerapan awal sesuai dengan
paragraf C07-C08.
40

40. Institute of Indonesia Chartered Accountant
Grha Akuntan
Jl Sindanglaya 1 Menteng Jakarta 10310
www.iaiglobal.or.id
dsak@iaiglobal.or.id
Tel (021) 3190 4232
TERIMA KASIH