Uploaded byDr. Zar RDJ
Program kerja itjen kemenhub 2017 2018
Rapat dengar pendapat antara Komisi V DPR RI dengan Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan membahas tiga poin utama: (1) realisasi anggaran dan temuan audit inspektorat, (2) program dan anggaran inspektorat untuk 2018, (3) peranan inspektorat sebagai watchdog, konsultan, dan penjamin mutu.
More Related Content
Program kerja itjen kemenhub 2017 2018
- 1. FUNGSI & PROGRAMANGGARANTA.2018 Senin, 11 September 2017 RAPAT DENGAR PENDAPAT KOMISI V DPR RI dengan INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PERHUBUNGAN Created By: Maizar Radjin
- 2.
- 3. 2015 744,25 miliar dari totalanggaran 13,29 triliun 1,25 triliun dari total anggaran 20,18 triliun 2016 2017Jan sd Sept % pengehematan nilai pagu yang direviu 1,99 triliun dari total anggaran 17,16 triliun Penunjang Ditjen Hubla Ditjen Hubud Ditjen KA Ditjen Hubdat milliar triliun triliun milliartriliun 3
- 4. • 34.917 temuan •Rp1,3 triliun • $118,6 juta • 1.228 temuan • Rp648 miliar • $414 ribu • 267 temuan • Rp5.5 miliar • - • 59 temuan • Rp480 miliar • $6,5 juta Total temuan 36.470 0.73% 3.37% 95.72% 0.16% Total temuan 36.470 AMANAHPROFESIONAL INTEGRITAS 4 (blm ditindaklanjuti) (tdk dpt ditindaklanjuti) • 34.805 temuan • Rp1,3 triliun • $118,6 juta • 1.398 temuan • Rp660 miliar • $414 ribu • 122 temuan • Rp3.8 miliar • - • 58 temuan • Rp476 miliar • $6,5 juta 0.09% 16.01% 70.34% 13.56% Posisi juli 2017 Posisi september 2017 (blm ditindaklanjuti) (tdk dpt ditindaklanjuti)
- 5. Total temuan 460 •175 temuan • Rp2.7 miliar • 227 temuan • Rp6.4 miliar • 336 temuan • Rp21.3 miliar • 0 • 0 Total temuan 738 45.53% 30.76% 23.71% 0% AMANAHPROFESIONAL INTEGRITAS 5 (blm ditindaklanjuti) (tdk dpt ditindaklanjuti) • 40 temuan • Rp1,01 miliar • 73 temuan • Rp1.15 miliar • 347 temuan • Rp21.68 miliar • 0 • 0 75.43% 15.87% 8.7% 0% Posisi juli 2017 Posisi september 2017 (blm ditindaklanjuti) (tdk dpt ditindaklanjuti)
- 6. 6 Pengiriman & TindakLanjut LHA o Laporan Hasil Audit (LHA) dengan SPL paling lama dikirim kepada auditi 14 hari setelah masa periode audit berakhir o Paling lama 60 hari setelah SPL diterima, LHA wajib ditindaklanjuti oleh oleh auditi maupun atasan langsungnya 60 hari, apabila Auditi tidak dapat menindaklanjuti hasil audit semenjak SPL dan LHA diterima SURAT PERINGATAN peringatan Pertama 1 bulan setelah surat peringatan pertama tindak lanjut belum dilakukan auditi peringatan Kedua 1 bulan setelah surat peringatan kedua terbit tindak lanjut tidak dilakukan, Inspektur Jenderal membuat surat usulan kepada Menteri untuk memberikan sanksi* kepada Pejabat Eselon I dan/ atau Auditi peringatan Ketiga Notes* 1. Administratif (hukuman disiplin) 2. Tuntutan atau gugatan perdata 3. Tindakan pidana • Umum : Kepolisian • Khusus : Kepolisian/Kejaksaan/KPK (hasil audit investigatif)
- 7. 768 81% 18%0% 0.2% total temuan : 367 Rekomendasi : 768 Total nilai rekomendasi : Rp492.51 milliar Rekomendasi : 622 Nilai rekomendasi : Rp433.19 milliar Rekomendasi : 0 Nilai rekomendasi : 0 Rekomendasi : 144 Nilai rekomendasi : Rp37.66 milliar Rekomendasi : 2 Nilai rekomendasi : Rp21.72 milliar Tingkat PenyelesaianPersentase penyelesaian LHP BPK-RI AMANAHPROFESIONAL INTEGRITAS sd semester II 2016 (Incrach Tahun 2006) 7
- 8. Total Anggaran Belanja Rp46,09triliun KEMENHUB 2017 Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja Modal Rp51,2 milliar 1. Operasional 7% 2. Pengawasan 65% • Audit, reviu, evaluasi, monitoring 3. Layanan Duk. Mnjmn & Tkns 25% • Program, Anggaran, Keuangan, Kepegawaian, Umum, ,Hukum, Perlengkapan, dan tindaklanjut hasil audit Rp36.5 milliar 254 pegawai Rp2.5 miliar • Sarana dan Alat Bantu Audit Rp90,31milliar ANGGARAN Inspektorat Jenderal AMANAHPROFESIONAL INTEGRITAS 8
- 9. Rp36.5 miliar Rp51.2 miliar Rp2.5miliar 48% Pagu Anggaran Realisasi Anggaran (%) Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja Modal 96%60% 9 2.90% 6.54% 11.30% 17.85% 24.43% 33.11% 43.48% 53.43% 65.16% 74.55% 86.04% 100% 3.55% 8.40% 14.17% 21.51% 26.85% 35.72% 54.36% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Jan Peb Maret April Mei Juni Juli Agt Sep okt Nop Des Posisi 11 Sept 2017
- 10. AMANAHPROFESIONAL INTEGRITAS 632 36663% Anggaran :100,3 milliar Realiasi : 93,8% Auditor : 113 411 Anggaran : 100,1 milliar (self bloking 7.4 miliar) Realiasi : 89,9% Auditor : 133 236 Anggaran : 90,3 milliar Realiasi : 54% (posisi Sept) Auditor : 141 617 67% 619 Realisasi & Persentase Capaian Audit Kinerja Jumlah Objek Audit Perencanaan Audit Kinerja disusun melalui 6 pendekatan faktor risiko dengan rincian sebagai berikut:1. Total alokasi anggaran operasional dan modal 2. Pelaksanaan Audit sebelumnya 3. Beban Kerja (jumlah pegawai) 4. Potensi PNBP 5. Tindak Lanjut LHA & LHP 6. Letak Geografis Notes: • Faktor Risiko digunakan menyikapi keterbatasan sumber daya audit (hari, anggaran & SDM) dan mengakomodir tugas tambahan pengawasan lainnya. • Untuk dapat menjangkau seluruh objek audit Inspektorat perlu menambah ± 110 Auditor. 2015 2016 2017 38% (posisi Sept) 10
- 11. Indikasi Total Anggaran Belanja Rp48,48triliun KEMENHUB 2018 Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja Modal Rp61,5 milliar 1. Operasional 8% 2. Pengawasan 61% • Audit, reviu, evaluasi, monitoring 3. Tugas tambahan 8% 4. Koordinasi pengawasan 2% 5. Layanan Duk. Mnjmn & Tkns 20% • Program, Anggaran, Keuangan, Kepegawaian, Umum, Hukum, Perlengkapan, dan tindaklanjut hasil audit Rp37.5 milliar 284 pegawai (±30) Rp8.2 miliar • Alat Bantu Audit • Fasilitas dan ruang kerja • Server • Sistem Manajemen Audit Rp106,11milliar ANGGARAN Inspektorat Jenderal AMANAHPROFESIONAL INTEGRITAS 11
- 12. BelanjaPegawai 284 Pegawai BelanjaMODAL Belanjabarang o Pengawasan oOperasional o Manajemen Dalam Ribuan Dalam Ribuan Dalam Ribuan TOTAL ALOKASI Rp106,11milliar 12 Uraian Alokasi Keterangan Gaji Pokok dan Tunjangan 36,336,025 Kenaikan Gaji dan Tukin 36,336,025 No Uraian Alokasi Keterangan 1 Alat Bantu Audit 3,569,055 25Tim Audit 2 Furniture 535,000 Fasilitas kerja 3 Peralatan dan Mesin 3,678,000 Server & Sistem manajemen audit 4 Renovasi Ruang Kerja 435,243 Ruang Kerja 8,217,298Total No Uraian Alokasi Keterangan 1 LayananPerkantoran 5,037,955 Operational &Pemeliharaan 2 Audit PenambahanAuditorUtama&Muda Penunjang 8,866,939 30objekaudit+pengawasanlainnya Darat&Kereta 6,914,376 40objekaudit+pengawasanlainnya LautBagianBarat 7,021,058 88objekaudit+pengawasanlainnya LautBagianTimur 6,889,817 93objekaudit+pengawasanlainnya Udara 7,879,727 74objekaudit+pengawasanlainnya 3 TugasTambahan 5,042,611 TataLaksanadanPenguatanPegawasan ForumKoordinasi 1,452,237 IntrakementeriandanAparatPenegakHukum DukunganManajemen&Teknis 12,452,779 Manajemenkesekretariatan 61,557,499Total
- 13. Watchdog konsultan katalis penjamin mutu PERAN WATCHDOGKONSULTAN, KATALISDAN PENJAMINMUTU assurance detektif kaku penyimpangan terbatas compliance jumlah temuan pelengkap • AKTIVITAS • PENDEKATAN • SIKAP • FOKUS • KOMUNIKASI • FOKUS AUDIT • UKURAN SUKSES • ORGANISASI Konsulting Prefentif Aktif Konstruktif Reguler Berbasis risiko Rekomendasi Pemberi nilai tambah AMANAHPROFESIONAL INTEGRITAS 13
- 14. Pelaksanaan Audit, Reviu,Evaluasi dan Monitoring Peningkatan tata laksana dan akuntabilitas pengawasan intern serta penguatan sektor pengawasan intern Meningkatkan koordinasi sektor pengawasan intra kementerian, ekternal pengawas serta aparat penegak hukum Meningkatkan peran konsultan, katalis dan penjamin mutu Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan AMANAHPROFESIONAL INTEGRITAS 14
- 15. Inspektorat Jenderal KementerianPerhubungan o Intensifitas tindak lanjut temuan pemeriksaan BPK-RI; o Memberikan konsultasi pengadaan barang dan jasa ; o Melaksanakan dan mengkoordinir Unit Pengendalian Gratifikasi; o Implementasi dan evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah o Mereviu rencana kerja anggaran (pagu & alokasi anggaran); o Mereviu harga perkiraan sendiri o Pelaksanaan telaah sejawat secara periodik o Menyusun Ihtisar Hasil Audit triwulanan; o Pemenuhan elemen-elemen Internal Audit Capability Model o Konsistensi penerapan manajemen mutu ISO 9001:2015; o Koordinator whistleblowing system (simadu.dephub.go.id) o Membangun sarana Sistem Informasi Manajemen Pengawasan o Pelaksanaan Audit Investigatif; o Monitoring penyelenggaraan angkutan lebaran, haji, natal dan tahun baru. Peningkatan TATA LAKSANA dan AKUNTABILITAS pengawasan intern serta penguatan sektor pengawaan intern AMANAHPROFESIONAL INTEGRITAS 15
- 16. Meningkatkan KOORDINASI sektor pengawasanintra kementerian, ekternal pengawasan serta aparat penegak hukum 1. BPKPMelaksanakan forum koordinasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP); 2. TP4 Melaksanakan forum koordinasi dengan Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Kejaksaan Agung Republik Indonesia terkait Proyek Strategis Nasional (Inpres 1/2016 & Prepres 3/2016); 3. BPK RI Melaksanakan rapat koordinasi triwulanan dengan auditor Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia 4. KPK Melaksanakan forum koordinasi dan konsultasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi 5. BARESKRIM-POLRI Melaksanakan forum koordinasi dan konsultasi dengan Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia 6. Kemenpan RB Melaksanakan forum koordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk implementasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi yang Bersih dan Melayani (WBBM). Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan AMANAHPROFESIONAL INTEGRITAS 16
- 17. Inspektorat Jenderal K EM E N T E R I A N P E R H U B U N G A N AMANAHPROFESIONAL INTEGRITAS Itjen 151Itjenkemenhub_151 @Itjenkemenhub_151Itjenkemenhub_151call centre : 151 wbs system : simadu.dephub.go.id
- 18. PROFESIONAL - INTEGRITAS- AMANAH 18 • Barus, Tanjung Beringin, Pangkalan Dodek, Tanjung Berakit, Mempawah, Karimata, Tanjung Satai, Bukit Pinang, Pota, Kolbano, Manado, Pamatata, Dorume, Eci. 14 LOKASI PELABUHAN PERMASALAHAN/KENDALA REKOMENDASI Belum tersedianya jalan akses menuju pelabuhan yang merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah. Berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah untuk segera menyediakan jalan akses menuju pelabuhan. Terbatasnya komoditi unggulan yang akan diangkut karena hinterland yang kurang berkembang. Berkoordinasi dengan operator kapal, Pemerintah Daerah dan Stakeholder terkait lainnya untuk segera memanfaatkan pelabuhan. Kecenderungan para stakeholder dan masyarakat untuk menggunakan pelabuhan lain. Potensi pariwisata pada daerah di sekitar pelabuhan belum berkembang dengan baik. Adanya sedimentasi pada alur dan kolam pelabuhan. Melakukan kajian terhadap pengerukan di pelabuhan melalui /kolam pelabuhan. Rusaknya fasilitas pelabuhan akibat abrasi. Melakukan kajian terhadap kerusakan fasilitas pelabuhan untuk kemudian diusulkan perbaikan pada tahun anggaran berikutnya. I. PEMBANGUNAN PELABUHAN SUDAH SELESAI TETAPI BELUM DAPAT DIMANFAATKAN
- 19. PROFESIONAL - INTEGRITAS- AMANAH 19 • Teluk Tapang (Sumbar), Yos Sudarso (Maluku), Dompak (Kepri), Mocoh (Kepri), Labuhan Angin (Sumut), Sarmi (Papua), Matasiri (Kaltim), Marabatuan (Kalsel), Tanjung Redep (Kaltim), Kalianget (Jatim), Sangatta (Kaltim), Serongga (Kalsel), Tiram (Sumbar), Malarko (Kepri), Pacitan (Jatim), Sesayap (Kaltara). 17 LOKASI PELABUHAN PERMASALAHAN/KENDALA REKOMENDASI Belum tersedianya jalan akses menuju pelabuhan yang merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah. Berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah untuk segera menyediakan jalan akses menuju pelabuhan. Fasilitas dibangun oleh Pemda dan belum dihibahkan. Berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah untuk segera melaksanakan serah terima hibah asset. Sengketa Lahan (Lahan milik Pemda, TNI AL, Hak Ulayat). Berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah, TNI AL, masyarakat setempat untuk penyelesaian sengketa lahan. Status Lahan (sisi darat) sebagai Hutan Produksi dan suaka alam. Berkoordinasi untuk rekomendasi perubahan fungsi dan kepastian serah terima lahan dari Pemerintah Daerah. Sertifikasi lahan (belum sertifikasi, double sertifikasi). Berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah untuk kepastian penyelesaian permasalahan double sertifikat lahan. Lokasi di Pelabuhan Komersial (PT Pelindo IV). Berkoordinasi dengan PT Pelindo IV untuk proses persetujuan penggunaan lahan PT Pelindo IV. II. PEMBANGUNAN PELABUHAN YANG TIDAK SELESAI DAN TIDAK DAPAT DIMANFAATKAN
- 20. 20 Posisi 14 Agustus2017 No Instansi yang terkait Jumlah Pengaduan Persentase (%) 1 Dinas Perhubungan & Pemerintah Daerah 207 60, 35 2 Penegak Hukum & Premanisme 78 22, 74 3 Kementerian Perhubungan 34 9, 91 4 BUMN 24 6, 99 TOTAL 343 100