Pedoman ini mengatur tata cara pengawasan kewajiban perpajakan bendahara pemerintah oleh APIP dalam lima aspek yaitu pendaftaran NPWP, pemotongan/pemungutan pajak, penyetoran pajak, pelaporan SPT, dan pelaporan DTH/RTH."

1. PEDOMAN PENGAWASAN
KEWAJIBAN PERPAJAKAN
BENDAHARA
PEMERINTAH

3. 1
DAFTAR ISI
BAB I : PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
B. Dasar Hukum dan Referensi
C. Tujuan
D. Ruang Lingkup
BAB II : TATA CARA PENGAWASAN
A. Tujuan Pengawasan
B. Sasaran Pengawasan
C. Jenis Pengawasan
D. Standar Pengawasan
E. Metodologi Pemeriksaan
F. Hasil Pengawasan
BAB III : LANGKAH KERJA PENGAWASAN
A. Pengujian Atas Keandalan Sistem Pengendalian Intern (SPI)
B. Pengujian Substantif Pengawasan Terhadap Pemenuhan Kewajiban
Perpajakan Bendahara
1. Kewajiban mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak
2. Kewajiban memungut dan/atau memotong pajak atas belanja
pemerintah
3. Kewajiban menyetor pajak
4. Kewajiban melaporkan SPT Masa
5. Kewajiban membuat dan menyampaikan Daftar Transaksi Harian
(DTH)/Rekapitulasi Transaksi Harian (RTH)
LAMPIRAN :
1. Jenis Pajak yang harus Dipotong/Dipungut, Disetorkan dan Dilaporkan
oleh Bendahara
2. Contoh Script
3. Contoh Formulir SPT masa, Bukti Potong, dan Format Laporan

4. 1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Pemerintah perlu mendorong tumbuhnya kesadaran dan tanggung jawab
bersama dari seluruh instansi Kementerian, Lembaga, dan Daerah dalam membangun
APBN yang kredibel. Oleh karena itu, pemerintah tidak hanya perlu untuk mempertajam
ketepatan sasaran belanja, tetapi juga perlu menggerakkan
Kementerian/Lembaga/Daerah agar ikut bertanggung jawab menggali potensi
penerimaan negara.
Total Anggaran Belanja Negara Tahun 2018 sebesar Rp2.220,7 triliun,
Rp1.454,5 triliun merupakan Belanja Pemerintah Pusat dan Rp766,2 triliun merupakan
Transfer Daerah dan Dana Desa. Anggaran belanja negara tersebut porsi terbesar
didanai oleh pajak yaitu dari Pendapatan Negara dalam APBN Tahun 2018, yaitu
sebesar Rp1.618,1 triliun atau 85,4% dari Rp1.894,7 triliun Pendapatan Negara. Pada
Anggaran Belanja Negara tersebut, terdapat potensi perpajakan yang wajib dilakukan
pemotongan/pemungutan, penyetoran dan pelaporan pajak oleh Bendahara sesuai
dengan perundang-undangan di bidang perpajakan.
Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pajak, persentase kontribusi penerimaan
pajak atas belanja pemerintah dari tahun 2013 s.d. 2017 mengalami penurunan yaitu
dari 9,01% (83T dari 921T) pada tahun 2013 dan menjadi 6,47% (86,91T dari 1343,5T)
pada tahun 2017. Data lainnya pada tahun 2018, sampai dengan triwulan III
menunjukkan bahwa WP Bendahara yang setor dan lapor masih rendah, yaitu sejumlah
244.473 (52,8%) dan 26.814 (5,8%) dari 462.959 WP Bendahara Terdaftar. Hal ini
menunjukkan masih rendahnya tingkat kepatuhan Bendahara dalam menjalankan
kewajiban perpajakan.
Pengawasan kepatuhan bendahara yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak
(KPP) melalui Daftar Transaksi Harian yang disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran
setiap bulannya sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor
64/PMK.05/2013, dinilai masih belum efektif. Salah satu kebijakan yang diperlukan
adalah memperkuat peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam
menjalankan pengawasan terhadap pengelolaan penerimaan pada masing-masing
Kementerian/Lembaga/Daerah.
Untuk memberikan keyakinan yang memadai terhadap pelaksanaan kewajiban
perpajakan yang dilakukan oleh Bendahara, perlu adanya pengawasan atas kewajiban
Bendahara oleh APIP. Untuk mendukung hal tersebut, perlu didukung dengan pedoman
pengawasan bagi APIP. Pedoman tersebut merupakan standar minimal langkah-langkah
yang harus dilakukan dalam pengawasan kewajiban perpajakan bendahara pemerintah
oleh APIP Kementerian, Lembaga, dan Daerah.
B. Dasar Hukum dan Referensi
1. Dasar hukum
a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

5. 2
c. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang
Nomor 16 Tahun 2009;
d. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah;
e. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah;
f. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan
Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan
g. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 Tentang
Peningkatan Pengawasan Penerimaan Pajak Atas Belanja Pemerintah dan
Penerimaan Negara Bukan Pajak.
h. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 237/PMK.09/2016 tentang Tata Kelola
Pengawasan Intern di Lingkungan Kementerian Keuangan.
2. Referensi:
a. Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia, AAIPI, 2013.
b. Buku Bendahara Mahir Pajak, Direktorat Jenderal Pajak, 2016.
C. Tujuan
Pedoman pengawasan penerimaan pajak atas belanja pemerintah ini disusun dengan
tujuan:
1. Sebagai acuan bagi APIP Kementerian, Lembaga, dan Daerah dalam melakukan
pengawasan atas kewajiban perpajakan bendahara pemerintah;
2. Mendukung upaya-upaya pengamanan penerimaan pajak atas belanja pemerintah
yang telah dilakukan oleh tiap Kementerian, Lembaga, dan Daerah.
D. Ruang Lingkup
Pedoman ini mengatur tata cara pengawasan kewajiban perpajakan bendahara yang
meliputi:
1. Kewajban mendaftarkan diri sebagai wajib pajak;
2. Kewajiban memungut/memotong pajak atas belanja pemerintah;
3. Kewajiban menyetor pajak;
4. Kewajiban melaporkan SPT; dan
5. Kewajiban melaporkan Daftar Transaksi Harian (DTH) / Rekapitulasi Transaksi
Harian (RTH).

6. 3
BAB II
TATA CARA PENGAWASAN
A. Tujuan Pengawasan
Pengawasan kewajiban perpajakan bendahara bertujuan untuk menilai kepatuhan
Bendahara dalam menjalankan kewajiban perpajakan.
B. Sasaran Pengawasan
Sasaran pengawasan pada kegiatan ini adalah pajak atas belanja pemerintah pada
masing-masing satuan kerja di lingkungan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi,
dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Rincian pajak yang wajib dipotong/dipungut, disetor,
dan dilaporkan oleh Bendahara adalah sebagaimana terlampir pada Lampiran I
pedoman pengawasan ini.
C. Jenis Pengawasan
Kegiatan pengawasan kewajiban perpajakan bendahara dapat dilakukan:
1. dalam suatu kegiatan single audit dengan jenis audit berupa audit terhadap aspek
keuangan tertentu; atau
2. sebagai salah satu aspek yang diaudit pada suatu kegiatan audit ketaatan
(Compliance Audit).
Rincian program kerja pengawasan akan dijelaskan lebih lanjut dalam Bab III pedoman
pengawasan ini.
D. Standar Pengawasan
Standar Pengawasan yang digunakan adalah Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia
yang dikeluarkan oleh AAIPI, yang terdiri dari:
1. Standar Umum, yaitu memiliki kompetensi dan kecermatan profesional;
2. Standar Pelaksanaan, yaitu mengelola kegiatan audit intern; dan
3. Standar Komunikasi Audit Intern, yaitu mengkomunikasikan hasil penugasan audit
intern.
E. Metodologi Pemeriksaan
Metodologi pemeriksaan yang digunakan adalah metode sampling jenuh (sensus) yaitu
teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel.
Pemeriksaan dilaksanakan berbantuan komputer dengan menggunakan output dari
Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) atau Sistem Aplikasi Satker (SAS)
antara lain berupa Laporan Buku Kas Umum (BKU) dengan instrumen script pada
aplikasi Audit Command Language (ACL) (contoh penggunaan script pada langkah kerja).
Dalam hal masih ada Bendahara yang melakukan pembukuan dengan cara
konvensional, maka pemeriksaan dapat dilakukan dengan cara sampling dengan
memperhatikan metode sampling audit dan kapasitas tim.
F. Hasil Pengawasan
Menteri Keuangan melaporkan kepada Presiden secara berkala kompilasi hasil
peningkatan pelaksanaan pengawasan terhadap kewajiban perpajakan Bendahara atas
Belanja Pemerintah. Informasi yang disampaikan kepada Presiden meliputi hal-hal
sebagai berikut namun tidak terbatas pada:
1. Jumlah penerimaan pajak atas belanja Pemerintah Pusat dan Daerah.
2. Tingkat kepatuhan Bendahara dalam memotong/memungut pajak.
3. Tingkat kepatuhan Bendahara dalam menyetor pajak yang dipotong/pungut.
4. Tingkat kepatuhan Bendahara dalam melaporkan SPT Masa dan DTH/RTH.

7. 4
BAB III
LANGKAH KERJA PENGAWASAN
A. Pengujian Atas Keandalan Sistem Pengendalian Intern (SPI)
1. Tujuan
Untuk mendapatkan keyakinan memadai atas keandalan sistem pengendalian intern,
sehingga dapat ditentukan luas dan jenis pengujian substantif yang diperlukan.
2. Dokumen yang relevan
a. Dokumen terkait SPI, berupa standard operating procedures (SOP), manual, dsb;
dan
b. Hasil pengujian SPI sebelumnya (apabila ada).
3. Langkah kerja
a. Dapatkan dokumen terkait SPI dan hasil pengujian SPI sebelumnya (apabila
ada);
b. Verifikasi kecukupan/kelengkapan unsur SPI sesuai dengan pasal 3 ayat (1) PP
60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang meliputi:
1) Lingkungan pengendalian;
2) Penilaian risiko;
3) Kegiatan pengendalian;
4) Informasi dan komunikasi; dan
5) Pemantauan pengendalian intern
c. Bandingkan hasil pengujian SPI sebelumnya dengan SPI pada saat audit
dilaksanakan;
d. Evaluasi atas efektivitas SPI, antara lain melalui observasi terhadap pelaksanaan
tugas bendahara;
e. Lakukan wawancara/permintaan keterangan kepada bendahara dan
pegawai/pejabat lain terkait; dan
f. Buat simpulan dan tuangkan hasil pengujian SPI ke dalam kertas kerja.
B. Pengujian Substantif Pengawasan Terhadap Pemenuhan Kewajiban Perpajakan
Bendahara
Tujuan Pengawasan: Menilai tingkat kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan
bendahara pemerintah dalam rangka peningkatan pengawasan penerimaan pajak atas
belanja pemerintah.
1. Kewajiban mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak
Sasaran:
Menguji kepatuhan bendahara pemerintah dalam mendaftarkan diri untuk
memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
Kriteria:
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.03/2015 tentang Tata Cara
Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak, Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak,
Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha
Kena Pajak (Pasal 2).

8. 5
Langkah kerja:
a. Dapatkan:
1) Identitas pegawai yang ditunjuk sebagai bendahara;
2) Surat penunjukan bendahara;
3) Kartu NPWP bendahara; dan
4) Daftar bukti pemotongan/pemungutan pajak.
b. Teliti apakah data identitas pegawai yang ditunjuk menjadi bendahara telah
updated (sesuai dengan surat penunjukan, dsb.);
c. Cek apakah terdapat pemotongan/pemungutan, penyetoran, dan pelaporan
pajak sebelum bendahara memperoleh NPWP;
d. Konfirmasi kepada Kantor Pajak tempat Bendahara terdaftar mengenai validitas
NPWP yang terdaftar atas satuan kerja terkait; dan
e. Buat simpulan dan tuangkan hasil pengujian substantif ke dalam kertas kerja.
2. Kewajiban memungut dan/atau memotong pajak atas belanja pemerintah
Sasaran:
Menguji kepatuhan bendahara dalam memotong dan/atau memungut seluruh pajak
atas realisasi belanja (APBN, APBD, maupun APBDes).
Kriteria:
a. Undang Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana
telah diubah terakhir dengan UU Nomor 36 Tahun 2008;
b. Undang Undang Nomor 83 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai
Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah
diubah terakhir dengan UU Nomor 42 Tahun 2009; dan
c. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010 tentang Tarif Pemotongan dan
Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan yang Menjadi Beban
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah.
Langkah kerja
a. Dapatkan:
1) Buku Kas Umum;
2) Daftar realisasi belanja;
3) Daftar bukti pemotongan/pemungutan pajak (Lampiran SPT Masa);
4) Bukti pemotongan/pemungutan pajak; dan
5) Faktur Pajak yang telah diterbitkan oleh rekanan
b. Cek apakah seluruh realisasi belanja telah dipotong/dipungut pajaknya*, yang
meliputi:
1) Pajak Penghasilan (PPh) atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan,
jasa, dan kegiatan yang diterima oleh orang pribadi, dalam hal ini termasuk
pejabat/pegawai pada obyek pengawasan, narasumber, dsb. (PPh pasal 21
dan PPh pasal 26);
2) PPh atas pembelian barang (PPh pasal 22);

9. 6
3) PPh atas penghasilan berupa sewa sehubungan dengan penggunaan harta,
royalti, hadiah/penghargaan, dan imbalan sehubungan dengan jasa selain
yang telah dipotong PPh Pasal 21 (PPh pasal 23);
4) PPh atas penghasilan berupa sewa tanah dan/atau bangunan, pengalihan
harta berupa tanah dan/atau bangunan, dan jasa konstruksi (PPh pasal 4
ayat (2)); dan
5) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas pembelian barang/jasa.
Contoh pengujian atas realisasi belanja untuk mengidentifikasi transaksi yang
tidak dipotong/pungut pajak dapat menggunakan script yang terdapat pada
Lampiran II Pedoman ini.
Script dapat dimodifikasi sesuai kebutuhan pengujian di lapangan.
c. Cek apakah bendahara telah melakukan pengujian tarif dan nilai pajak atas
Faktur Pajak yang diterbitkan oleh rekanan;
d. Uji ketepatan jenis dan jumlah pemotongan/pemungutan pajak; dan
e. Buat simpulan dan tuangkan hasil pengujian substantif ke dalam kertas kerja.
* Uraian mengenai pajak-pajak yang harus dipotong/dipungut oleh bendahara pemerintah
terdapat pada Lampiran I Pedoman ini.
3. Kewajiban menyetor pajak
Sasaran:
Menguji kepatuhan bendahara dalam:
a. Menyetorkan pajak yang telah dipotong dan/atau dipungutnya dengan didukung
bukti pembayaran yang sah;
b. Pembayaran dan penyetoran pajak melalui pemindahbukuan apabila terjadi
kesalahan penulisan Kode Jenis Setoran (KJS) pada penyetoran sebelumnya.
Kriteria:
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.03/2014 tentang Tata Cara
Pembayaran dan Penyetoran Pajak
Langkah kerja
a. Dapatkan:
1) Bukti Penerimaan Negara (BPN), yang memuat Nomor Transaksi
Penerimaan Negara (NTPN);
2) Bukti pemindahbukuan (Pbk).
b. Uji kebenaran penyetoran yang dilakukan oleh Bendahara dengan melakukan
konfirmasi kepada KPPN, untuk memberi keyakinan bahwa setoran pajak oleh
Bendahara benar-benar telah masuk ke rekening Kas Negara;
c. Cek apakah Bukti Pbk telah dinyatakan sah, yaitu telah ditandatangani oleh
Pejabat yang berwenang untuk menerbitkan Bukti Pbk (Kepala Kantor
Pelayanan Pajak tempat pembayaran awal diadministrasikan);
d. Uji ketepatan jumlah pajak yang disetorkan ke Kas Negara;
e. Uji ketepatan waktu penyetoran pajak ke Kas Negara* (sesuai tanggal bayar
yang tertera pada BPN); dan
f. Buat simpulan dan tuangkan hasil pengujian substantif ke dalam kertas kerja.
* Uraian mengenai batas waktu penyetoran pajak ke Kas Negara terdapat pada Lampiran
I Pedoman ini.

10. 7
4. Kewajiban melaporkan SPT Masa
Sasaran:
Menguji kepatuhan bendahara dalam menyampaikan SPT ke Kantor Pelayanan
Pajak (KPP) tempat bendahara terdaftar, sebagai sarana untuk melaporkan dan
mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang terutang.
Kriteria:
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 tentang Surat Pemberitahuan
(SPT) sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 9/PMK.03/2018.
Langkah kerja
a. Dapatkan Bukti Penyampaian SPT (BPE/BPS);
b. Cek apakah bendahara telah melaporkan:
1) SPT Masa PPh pasal 21/26 setiap bulan/masa pajak; dan
2) SPT Masa PPh pasal 23/26, SPT Masa PPh pasal 4 ayat (2), SPT Masa PPh
Pasal 22, dan SPT Masa PPN setiap masa pajak (apabila terjadi transaksi
pada masa tersebut).
c. Uji kesesuaian jumlah pajak yang disetorkan dan yang dilaporkan;
d. Uji ketepatan waktu pelaporan pajak ke KPP, baik yang dilaporkan secara
langsung maupun melalui e-Filing; dan
e. Buat simpulan dan tuangkan hasil pengujian substantif ke dalam kertas kerja.
* Uraian mengenai batas waktu pelaporan SPT terdapat pada Lampiran I Pedoman ini.
5. Kewajiban membuat dan menyampaikan Daftar Transaksi Harian
(DTH)/Rekapitulasi Transaksi Harian (RTH)
Sasaran:
Menguji kepatuhan Bendahara Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPD)
dan Kuasa BUD dalam membuat dan menyampaikan DTH/RTH kepada KPP;
Kriteria:
a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 64/PMK.05/2013 tentang Mekanisme
Pengawasan Terhadap Pemotongan/Pemungutan dan Penyetoran Pajak yang
dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah/Kuasa
Bendahara Umum Daerah (Pasal 7 s.d. 10);
b. Peraturan Direktur Jenderal Nomor 08/DJP/2014 tentang Pengawasan Terhadap
Pemotongan/Pemungutan dan Penyetoran Pajak yang dilakukan oleh Bendahara
Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah
Langkah kerja
a. Dapatkan:
1) DTH;
2) Bukti Penerimaan Negara (BPN).
b. Uji pembuatan dan penyampaian DTH:
1) Cek apakah bendahara SKPD telah membuat DTH dan dilampiri dengan
BPN;
2) Uji ketepatan waktu penyampaian DTH dan BPN kepada Kuasa Bendahara
Umum Daerah (BUD), yaitu paling lama tanggal 10 setelah bulan yang
bersangkutan berakhir;

11. 8
3) Cek apakah Kuasa BUD telah membuat RTH dan dilampiri dengan DTH
(apabila auditi adalah BUD);
4) Cek apakah Kuasa BUD telah menyampaikan RTH dan DTH kepada KPP.
c. Buat simpulan dan tuangkan hasil pengujian substantif ke dalam kertas kerja.

12. LampiranI
PAJAKYANGHARUSDIPOTONG/DIPUNGUT,DISETORKAN
DANDILAPORKANOLEHBENDAHARA
NoJenisPajakObyekPajakFormula&TarifBatasWaktuSetorBatasWaktuLapor
1.PPhpasal
21/26
a.PenghasilanyangditerimaolehPegawaiTetapTanggal10bulan
berikutnyasetelah
MasaPajakberakhir
20harisetelah
MasaPajak
berakhir
1)PenghasilanteraturTarifps17x(PhNetto–PTKP)
2)Penghasilantidakteratur
a)PNSGolIdanII0%xPhBruto
b)PNSGolIII5%xPhBruto
c)PNSGolIV15%xPhBruto
b.PenghasilanyangditerimaolehPegawaiTidak
Tetap
1)BulananTarifps17x(PhBruto–PTKP
sebulan)
2)Harian
a)Akumulasipenghasilansebulan<Rp4,5jtTarifps17x(PhBruto–Rp450rb)
b)AkumulasipenghasilansebulanRp4,5jt
s.d.Rp10,2jt
Tarifps17x(PhBruto–PTKPper
harisejumlahharikerja)
c)Akumulasipenghasilansebulan>Rp10,2jtTarifps17xPKPdisetahunkan
c.PenghasilanyangditerimaolehBukanPegawai
1)BerkesinambunganTarifps17x(50%PhBruto–
PTKPperbulan)kumulatif
2)TidakberkesinambunganTarifps17x(50%PhBruto)
d.PenghasilanyangditerimaolehPesertaKegiatanTarifps17xPhBruto
e.PenghasilanyangditerimaolehSubjekPajakLN20%xPhBruto
atausesuaiP3B

13. 2
NoJenisPajakObyekPajakFormula&TarifBatasWaktuSetorBatasWaktuLapor
Catatan:
a.PenghasilanKenaPajak(PKP)=PenghasilanNetto–PenghasilanTidakKenaPajak(PTKP)
b.PenghasilanNetto=PenghasilanBruto–BiayaJabatan5%(maksimalRp6jtsetahun)
c.PTKP:
Rp54jtuntukdiriWajibPajakOrangPribadi(atauRp4,5jtperbulan/Rp150rbperhari)
Rp4,5jttambahanuntukWPyangkawin(atauRp375rbperbulan/Rp12,5rbperhari)
Rp4,5jttambahanuntuksetiapyangmenjaditanggungan,palingbanyak3oranguntuksetiapkeluarga((atauRp375rbper
bulan/Rp12,5rbperhari)
d.TarifPPhpasal17:
Penghasilantahunans.d.Rp50jt:5%
PenghasilantahunandiatasRp50jts.d.Rp250jt:15%
PenghasilantahunandiatasRp250jts.d.Rp500jt:25%
PenghasilantahunandiatasRp500jt:30%
WPyangtidakmemilikiNPWPdikenakantarif20%lebihtinggidariyangmemilikiNPWP
2.PPhpasal22Pembayaranataspembelianbarang,dengancatatan:
a.NilaipembelianlebihdariRp2jt;
b.Bukanpembelianbahanbakarminyak,listrik,gas,
pelumas,airminum/PDAM,danbenda-bendapos;
dan
c.Bukanpembeliandalamrangkapenggunaandana
BantuanOperasionalSekolah(BOS)
1,5%xHargaBeli(tidaktermasuk
PPN)
Hariyangsama
denganpembayaran
kepadarekanan
(PPhpasal22yang
dipungutKPAatau
PPSPM)
14harisetelah
MasaPajak
Berakhir
7harisetelah
tanggalpembayaran
kepadarekanan
(PPhpasal22yang
dipungutbendahara)
3.PPhpasal23Penghasilanyangdibayarkankepadapihaklain,
meliputi:
Tanggal10bulan
berikutnyasetelah
MasaPajakberakhir
20harisetelah
MasaPajak
berakhira.Royalti,hadiah/penghargaan;15%xJumlahBruto
b.Sewadanpenghasilanlainsehubungandengan
penggunaanharta;
2%xJumlahBruto
c.Imbalansehubungandenganjasateknik,jasa
manajemen,jasakonsultandanjasalain.
2%xJumlahBruto

14. 3
NoJenisPajakObyekPajakFormula&TarifBatasWaktuSetorBatasWaktuLapor
4.PPhpasal4
ayat(2)
Penghasilantertentuyangmeliputi:Tanggal10bulan
berikutnyasetelah
MasaPajakberakhir
20harisetelah
MasaPajak
berakhir
a.Persewaantanahdan/ataubangunan;10%xJumlahBruto
b.Pengalihanhakatastanahdan/ataubangunan:
1)Kepadapemerintah,BUMN,danBUMD0%xNilaiPengalihan
2)Selainkepadapemerintah,BUMN,danBUMD,
beruparumahsederhanaataurumahsusun
sederhana
2,5%xNilaiPengalihan
c.Jasakonstruksi
1)Pelaksanaankonstruksi
a)Pengusahakonstruksidengankualifikasi
usahakecil
2%xJumlahBruto
b)Pengusahakonstruksidengankualifikasi
usahaselainkecil
3%xJumlahBruto
c)Pengusahatanpakualifikasiusaha4%xJumlahBruto
2)Perencanaandanpengawasankonstruksi
a)Pengusahakonstruksidengankualifikasi
usaha
4%xJumlahBruto
b)Pengusahatanpakualifikasiusaha6%xJumlahBruto
d.Penghasilandariusahayangditerimaatau
diperolehWajibPajakyangmemilikiperedaran
brutotertentu,dengankriteria:
1)WajibPajakbukanBentukUsahaTetap
2)Peredaranbruto<Rp4,8miliar(satuthnpajak)
3)Tidaktermasukpenghasilandarijasa
sehubungandenganpekerjaanbebas
1%xJumlahBrutosetiapbulan,
untuksetiaptempatkegiatanusaha
5.PPNTransaksipembelianBarangKenaPajak(BKP)atau
perolehanJasaKenaPajak(JKP)daripihakketiga,
kecuali:
a.Nominal<Rp1jt,namunbukanpembayaranyang
terpecah-pecah
b.Pembebasantanahselainkepadarealestate
10%xDPPHariyangsama
denganpembayaran
kepadarekanan
(PPhpasal22yang
dipungutKPAatau
PPSPM)
Akhirbulan
berikutnyasetelah
MasaPajak
berakhir

15. 4
NoJenisPajakObyekPajakFormula&TarifBatasWaktuSetorBatasWaktuLapor
c.BKP/JKPyangPPN-nyadibebaskanatautidak
dipungut
d.BBMdannon-BBMolehPertamina
e.Rekeningtelepon
f.Jasaangkutanudara
7harisetelah
tanggalpembayaran
kepadarekanan
(PPhpasal22yang
dipungutbendahara)

16. Lampiran II
CONTOH SCRIPT

19. Lampiran III
CONTOH FORMULIR
1. SPT Masa PPh Pasal 21/26
2. SPT Masa PPh Pasal 22
3. SPT Masa PPh Pasal 23/26
4. SPT Masa PPN
5. Bukti Potong PPh Pasal 21 Final
6. Bukti Potong PPh Pasal 21 Tidak Final/26
7. Surat Setoran Pajak
8. Faktur Pajak
9. Format Laporan

28. LJ
F.2.0.32.01
"Terima Kasih Telah Membayar Pajak· PajakUntuk PembangunanBangsa"
Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran
NamaJelas: NamaJelas:
Wajib Pajak/Penyetor
.. , Tanggal ..
Cap dan tanda tangon
Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran
Tanggal .
Cap dan tanda tongan
Terbilang : .
Oiisi dengan rupiah penuhJumlah Pembayaran
Oiisi sesuai Nomor Ketetopan: STP, SKPKB atou SKPKBT
Nomor Ketetapan
Beri tando si/ang (X) podo kolom bu/an, sesuoi dengon oembovoran untuk maso yang berketioon
I I III I I I I
Sep I Okt I Nov I DesAgsJun I JulJan I Feb I Mar I Apr I Mei I Tahun Pajak
Masa Pajak
Uraian Pembayaran:
Kode Jenis SetoranKode Akun Pajak
Dilsi Tanun terutangnya Pajak
I.
ALAMATOP
Dilsi sesual denqon Nomor Objek Pajak
NOP
ALAMATWP
NAMAWP
Diisi sesuoi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yong dimiliki
NPWP
Untuk Arsip Wajib Pajak
(SSP)
LEMBAR~ DEPARTEMEN KEUANGAN R.I.
91/DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
[JJSURAT SETORAN PAJAK
LAMPIRAN I
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR PER· 38 /PJ/2009 TENTANG
BENTUK FORMUUR SURAT SETORAN PAJAK

29. L.J
F.2.0.32.01
"Terima Kasih Telah Membayar Pajak· Pajak Untuk Pembangunan Bangsa "
Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran
NamaJelas: NamaJelas:
Wajib Pajak/Penyetor
............................. , Tanggal .
Cap don tando tanqan
Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran
Tanggal ..
Cap don tanda tangan
Terbilang : .
Diisi dengan rupiah penubJumlah Pembayaran
Diisi sesuai Nomor Ketetapan: STP, SKPKB atau SKPKBT
Nomor Ketetapan
Berl tondo silong ( X) pada kolom bu/on, sesuoidengon pembovoron untuk maso yang berkenaan
I I III I I · I I
Sep I Okt I Nov I DesAgsJun I JulJan I Feb I Mar I Apr I Mei I Tahun Pajak
Masa Pajak
Uraian Pembayaran :
Kode Jenis SetoranKode Akun Pajak
Diisi Tohun terutongnya Pajak
ALAMATOP
Diis!sesuotdenqan Nomor Objek Pajak
NOP
NAMAWP
ALAMATWP
Diis!sesuot dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki
L.JNPWP
Untuk KPPN
(SSP)
LEMBAR~ DEPARTEMEN KEUANGAN R.t.
'~-, DIREKTORATJENDERALPAJAK
'
SURAT SETORAN PAJAK

30. F.2.0.32.01
II
Terima Kasih Telah Membayar Pajak· Pajak Untuk Pembangunan Bangsa
II
Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran
NamaJelas: NamaJelas:
Wajib Pajak/Penyetor
............................. , Tanggal .
Cap don tanda tangan
Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran
Tanggal .
Cap don tanda tangan
Jumlah Pembayaran . Diisi dengan rupiah penub
Terbilang: .
Dilsi sesuai Nomor Ketetapan: STP, SKPKB atau SKPKBT
Nomor Ketetapan
Beri tando silong ( X) poda kolom bu/an, sesuoi dengan pembayaronuntuk masa yong berkenaan
I I I II I I I I
Sep I Okt I Nov I DesAgsJun I JulJan I Feb l Mar I Apr I Mei I Tahun Pajak
Masa Pajak
Uraian Pembayaran :
Kade Jenis SetoranKade Akun Pajak
Diisl Tohunterutangnya Pajak
ALAMATOP
Diisi sesuai dengan Nomor Objek Pojok
NOP
NAMAWP
ALAMATWP
Diisi sesuai dengan Nomor Pokok; Wajib Pajak yang dimiliki
LJNPWP
Untuk Dilaporkan oleh
Wajib Pajak ke KPP
(SSP)
LEM BARf DEPARTEMEN KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
I 1
LJ
SURAT SETORAN PAJAK

31. "Terima Kasih Telah Membayar Pajak· Pajak Untuk Pembangunan Bangsa "
Ruang Validasl Kantor Penerima Pembayaran
NamaJelas:
Wajib Pajak/Penyetor
............................. , Tanggal ..
Cap dan tanda tangan
Diterima oleh Kantor Penerlma Pembayaran
Tanggal .
Cap don tanda tangan
NamaJelas:
Terbilang : .
Diisi dengan rupiahpenuhJumlah Pembayaran
Diisi sesuoi Nomor Ketetapan: STP, SKPKB atau SKPKBT
Nomor Ketetapan
Bert tando sl/ang { X) pado kolom bu/an, sesuai dengan pembayaran untuk maso yang berkenaon
JunAprMarJan Ags DesNovSepMeiFeb OktJul
Masa Pajak
Tahun Pajak
Dilsi Tahun terutongnyo Pajak
Uraian Pembayaran :
Kode Jenis SetoranKode Akun Pajak
ALAMATOP
Diisi sesuoi denqan Nomor Objek Pajak
ALAMATWP
NAMAWP
Diisi sesuai detiqon Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki
LJNPWP
LJNOP
(SSP)
, DEPARTEMEN KEUANGAN R.I.
{ DIREKTORATJENDERAL PAJAK
LEMBAR
Untuk Bank Persepsi/
Kantor Pos & Giro
SURAT SETORAN PAJAK
..... "'·--··---------------

33. FORMATLAPORAN
RekapitulasiHasilPengawasanBendaharaatasBelanjaPemerintah
Inspektorat………..
Periode…………….
JumlahpengeluaranBendaharaPemerintah:Rp…….
No.
NamaInstansi
Auditi
Total
Nilai
Traksaksi
Jenis
Pajak
TotalNilaiPajakyang
dipotong/pungut
TotalNilaipajakyang
disetorNilaiPajakyang
dilaporkandalam
SPTMasa
Keterangan
Bendahara
Perhitungan
APIP
Bendahara
Perhitungan
APIP
(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)
1.Dinas…..Rp.……
PPhPs.
21
Rp.…….Rp.…….Rp.…….Rp.…….Rp.…….………..
PPhPs.
26
Rp.…….Rp.…….Rp.…….Rp.…….Rp.…….
PPhPs.
22
Rp.…….Rp.…….Rp.…….Rp.…….Rp.…….
PPhPs.
23
Rp.…….Rp.…….Rp.…….Rp.…….Rp.…….
PPhPs.
4ayat
(2)
Rp.…….Rp.…….Rp.…….Rp.…….Rp.…….
PenerbitLaporanPengawasan,
Ttd
Nama..
(NIP..)