PPT Seminar Kinerja Keuangan Provinsi Sulawesi tengah.pptx
Raker komisi v kemenhub dengan dpr ri Transportasi 2018
1. PRESENTO INFO@PRESENTO.COM PRESENTO.COM1.800.125.1036
RAPAT KERJA KOMISI V DPR-RI
PEMBAHASAN PENYEMPURNAAN ALOKASI ANGGARAN MENURUT FUNGSI DAN PROGRAM
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN MITRA KERJA KOMISI V DPR-RI DALAM RAPBN TA. 2018
SESUAI HASIL PEMBAHASAN BADAN ANGGARAN DPR-RI
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
2. 1. RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP) TA. 2018 ……………………...………………… 3
2. RKA TA. 2018 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN …………………………………………. 6
3. KEGIATAN STRATEGIS KEMENTERIAN PERHUBUNGAN ……………………………. 10
2
OUTLINE PAPARAN
3. PERPRES NO : 79 TAHUN 2017
RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP) TA. 2018
3
4. TEMA RKP 2018
TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH 2018 :
“Memacu Investasi dan Infrastruktur untuk Pertumbuhan dan Pemerataan”
Upaya Menjaga Pertumbuhan Ekonomi 2017 dan Mendorong
Pertumbuhan Ekonomi 2018
• Memperbaiki Kualitas Belanja;
• Peningkatan iklim usaha dan iklim investasi yang lebih kondusif;
• Peningkatan daya saing dan nilai tambah industry;
• Peningkatan peran swasta dalam pembiayaan dan pembangunan
infrastruktur.
Memprioritaskan Belanja
Pemerintah
Untuk Pencapaian Sasaran Prioritas
Nasional
4
Peningkatan Kualitas Money Follow Program dan bersifat Holistik, Tematik, Integratif dan Spasial
RKP 2015*)
Melanjutkan Reformasi
Bagi Percepatan
Pembangunan Ekonomi
Yang Berkeadilan
RKP 2016
Mempercepat Pembangunan
Infrastruktur Untuk
Memperkuat Fondasi
Pembangunan Yang Berkualitas
RKP 2017
Memacu Pembangunan
Infrastruktur Dan Ekonomi Untuk
Meningkatkan Kesempatan Kerja
Serta Mengurangi Kemiskinan
Dan Kesenjangan Antarwilayah
RKP 2018
MEMACU INVESTASI DAN
MEMANTAPKAN PEMBANGUNAN
INFRASTRUKTUR UNTUK
PERCEPATAN PERTUMBUHAN
EKONOMI YANG BERKUALITAS
RKP 2019
Ditentukan dalam
proses penyusunan
RKP 2019
6. ANGGARAN
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
TAHUN 2018
Rp. 000,-
NO
UNIT KERJA
ESELON I
RENSTRA
TAHUN 2015-2019
PAGU KEBUTUHAN
TAHUN 2018
PAGU INDIKATIF
TAHUN 2018
USULAN
PERUBAHAN PAGU
INDIKATIF TAHUN
2018
PAGU ANGGARAN
TAHUN 2018 *)
PAGU ALOKASI
ANGGARAN TAHUN
2018
1 Sekretariat Jenderal 1.087.927.000 887.031.193 469.829.636 580.135.964 580.135.964 580.135.964
2 Inspektorat Jenderal 116.120.000 102.912.757 91.180.383 106.110.822 106.110.822 106.110.822
3
Ditjen Perhubungan
Darat
13.481.219.000 13.816.864.996 4.089.117.385 4.582.007.686 4.582.007.686 4.582.007.686
4 Ditjen Perhubungan Laut 25.362.225.000 16.199.646.213 12.225.855.297 11.600.486.955 11.600.486.955 11.600.486.955
5
Ditjen Perhubungan
Udara
17.620.360.000 18.978.031.081 9.311.683.599 9.146.557.582 9.146.557.582 9.162.040.051
6 Ditjen Perkeretaapian 63.253.295.000 45.804.109.928 17.420.572.530 17.594.763.606 17.296.256.780 17.296.256.780
7 Badan Litbang 237.048.000 235.786.825 114.821.969 143.830.906 143.830.906 143.830.906
8 BPSDMP 6.819.239.000 5.528.975.652 4.638.487.680 4.527.496.007 4.527.496.007 4.527.496.007
9 BPTJ 547.949.043 507.942.011 124.585.304 204.744.255 204.744.255 204.744.255
TOTAL 128.525.382.043 102.061.300.655 48.486.133.783 48.486.133.783 48.187.626.957 48.203.109.426
6
7. NO. UNIT KERJA
PAGU
ANGGARAN
PERUBAHAN RANCANGAN
ALOKASI
ANGGARAN
PAGU PENGGUNAAN
PNBP
PAGU PENGGUNAAN
BLU
1. Sekretariat Jenderal 580.135.964 - - 580.135.964
2. Inspektorat Jenderal 106.110.822 - - 106.110.822
3. Ditjen Perhubungan Darat 4.582.007.686 - - 4.582.007.686
4. Ditjen Perhubungan Laut 11.600.486.955 - - 11.600.486.955
5. Ditjen Perhubungan Udara 9.146.557.582 (52.662.192) 68.144.661 9.162.040.051
6. Ditjen Perkeretaapian 17.296.256.780 - - 17.296.256.780
7. Badan Litbang 143.830.906 - - 143.830.906
8. BPSDMP 4.527.496.007 - - 4.527.496.007
9. BPTJ 204.744.255 - - 204.744.255
TOTAL 48.187.626.957 48.203.109.426
PERUBAHAN ALOKASI ANGGARAN
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
TAHUN 2018
Rp. 000,-
7
Catatan : Perubahan PNBP dan BLU sesuai Surat Ketua Pimpinan Badan Anggaran DPR RI Nomor : AG/18752/DPR RI/X/2017 tanggal
10 Oktober 2017
8. Kegiatan RKA 2018 Kemenhub
Berdasarkan Pendekatan dan Prioritas
Pembangunan Berbasis
Kewilayahan
• Mendukung 3 KSPN meliputi
KSPN Mandalika, KSPN
Danau Toba dan KSPN
Borobudur
• Mendukung 3 Kawasan
Industri (KI) yaitu KI Sei
Mangkei, KI Morowali dan KI
Bantaeng
• Mendukung 5 Kawasan
Ekonomi Khusus yaitu KEK
Sorong, KEK Tanjung
Kelayang, KEK Bitung, KEK
Maloy Batuta Trans-
Kalimantan (MBTK), dan KEK
Morotai
Direktif Presiden, Masukan
DPR dalam Raker, RDP dll
• Proyek Strategis Nasional
sesuai Perpres 58/2017 (41
Proyek Transportasi)
• Proyek Prioritas Nasional
sesuai Perpres 79/2017
tentang RKP 2018 (126
Proyek Prioritas
Transportasi)
• Proyek Pembangunan
Infrastruktur dan Layanan
Transportasi untuk
mengakomodasi
kepentingan daerah
sebanyak 187 kegiatan
Pembangunan Daerah
Perbatasan dan Daerah
Tertinggal
• Daerah Perbatasan di 32
Kabupaten/Kota (13
Provinsi)
• Daerah Tertinggal di 88
Kab/Kota (21 Provinsi)
• Pelayanan Keperintisan
Angkutan Jalan (291 Try)
Penyeberangan (307 Lintas)
Angkutan Laut (113 Try)
Angkutan Udara (211 Rute)
Subsidi RoRo Long Distance
Ferry (Jakarta- Surabaya)
• Jembatan Udara di 18 rute
• Tol Laut di 15 rute
Program Kerakyatan yang
dapat langsung bermanfaat
bagi masyarakat
• Kapal Pelayaran Rakyat
sebanyak 100 Unit
• Bus Sekolah sebanyak 120
Unit
8
9. • Pembangunan dan Pengembangan Terminal dan Pelabuhan SDP;
• Pembangunan dan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut;
• Pembangunan dan Pengembangan Bandara;
• Pembangunan dan Pengembangan Jaringan KA;
• Pengembangan Infrstruktur Perhubungan di Wilayah Tertinggal,
Terluar dan Perbatasan Negara;
• Pembangunan Kapal, Pengadaan Bus;
• Pembangunan Kampus Diklat Beserta Kelengkapannya.
PENINGKATAN KAPASITAS :
• Belanja Operasional (Gaji, Tunjangan, Operasional Lainya);
• Penyusunan, Pemenuhan Dokumen Perencanaan Dan Dokumen
Lingkungan Hidup Program Strategis Perhubungan, Serta
Peraturan Perundang-undangan;
• Litbang dan Kegiatan Pengawasan Internal;
• Penataan Organisasi;
• Komunikasi dan Kehumasan.
TATA KELOLA & REGULASI
(DUKUNGAN MANAJEMEN) :
• Pembangunan Faskes LLAJ dan Jembatan Timbang;
• Pembangunan SBNP;
• Pembangunan Kapal Negara (Kapal Patroli & Kapal
Navigasi);
• Pembangunan dan penyediaan fasilitas keselamatan
penerbangan (fasilitas keamanan, fasilitas pendaratan
visual dan Pagar Pengaman);
• Pembangunan SINTELIS KA;
• Pengerukan Alur dan Break water.
PENINGKATAN KESELAMATAN DAN KEAMANAN
TRANSPORTASI :
• Rehabilitasi Terminal, Pelabuhan Penyeberangan,
Pelabuhan Laut, Bandara serta Kampus Diklat;
• Docking kapal perintis;
• Subsidi Pelayanan Perintis (LLAJ, Penyeberangan,
Angkutan Laut, Angkutan Udara dan KA);
• Integrasi Sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi
(TIK) di Pusdatin;
• Pengembangan dan Pembangunan Sistem Perizinan
Secara On Line;
• Penyusunan Pedoman dan SOP;
• Peningkatan Kualitas SDM Perhubungan.
PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN :
FOKUS & PRIORITAS
PROGRAM/ KEGIATAN
PEMBANGUNAN
PERHUBUNGAN
(Rp. 48,203 T)
9
FOKUS & PRIORITAS PROGRAM/KEGIATAN
PEMBANGUNAN SEKTOR PERHUBUNGAN TAHUN 2018
10. Pengadaan BRT : 300 unit
Pembangunan Terminal Tipe A : 16 lokasi
Rehabilitasi/Peningkatan Terminal Tipe A : 40 lokasi
Pembangunan Kapal Penyeberangan : 7 unit
Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan : 20 lokasi
Pembangunan Jalan KA sepanjang 626 km’sp
Peningkatan dan Rehabilitasi Jalur KA sepanjang 15 km’sp
KEGIATAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN SESUAI DENGAN
RANCANGAN PAGU ALOKASI ANGGARAN TAHUN 2018
Pembangunan / Rehabilitasi Pelabuhan Laut 169 lokasi
Pembangunan Kapal Perintis 70 unit
Penyelesaian dan lanjutan Pembangunan 8 Bandara Baru
Subsidi angkutan udara perintis (Angkutan penumpang 211 rute dan kargo 18 rute)
Program pemenuhan keamanan dan keselamatan penerbangan di 54 lokasi
Program peningkatan kapasitas Bandara di 14 lokasi dan pengembangan terminal di 12 lokasi
Lulusan SDM Transportasi Darat : 8.405 orang
Lulusan SDM Transportasi Laut : 523.450 orang
Lulusan SDM Transportasi Udara : 10.708 orang
Lulusan SDM Transportasi Aparatur : 9.047 orang
10
TRANSPORTASI DARAT
PERKERETAAPIAN
TRANSPORTASI LAUT
BPSDM PERHUBUNGAN
TRANSPORTASI UDARA
Pembangunan Bangunan Khusus 1 Unit
Pengadaan Bus Sekolah : 120 unit