SlideShare a Scribd company logo
1 of 11
PRESENTO INFO@PRESENTO.COM PRESENTO.COM1.800.125.1036
RAPAT KERJA KOMISI V DPR-RI
PEMBAHASAN PENYEMPURNAAN ALOKASI ANGGARAN MENURUT FUNGSI DAN PROGRAM
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN MITRA KERJA KOMISI V DPR-RI DALAM RAPBN TA. 2018
SESUAI HASIL PEMBAHASAN BADAN ANGGARAN DPR-RI
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
1. RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP) TA. 2018 ……………………...………………… 3
2. RKA TA. 2018 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN …………………………………………. 6
3. KEGIATAN STRATEGIS KEMENTERIAN PERHUBUNGAN ……………………………. 10
2
OUTLINE PAPARAN
PERPRES NO : 79 TAHUN 2017
RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP) TA. 2018
3
TEMA RKP 2018
TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH 2018 :
“Memacu Investasi dan Infrastruktur untuk Pertumbuhan dan Pemerataan”
Upaya Menjaga Pertumbuhan Ekonomi 2017 dan Mendorong
Pertumbuhan Ekonomi 2018
• Memperbaiki Kualitas Belanja;
• Peningkatan iklim usaha dan iklim investasi yang lebih kondusif;
• Peningkatan daya saing dan nilai tambah industry;
• Peningkatan peran swasta dalam pembiayaan dan pembangunan
infrastruktur.
Memprioritaskan Belanja
Pemerintah
Untuk Pencapaian Sasaran Prioritas
Nasional
4
Peningkatan Kualitas Money Follow Program dan bersifat Holistik, Tematik, Integratif dan Spasial
RKP 2015*)
Melanjutkan Reformasi
Bagi Percepatan
Pembangunan Ekonomi
Yang Berkeadilan
RKP 2016
Mempercepat Pembangunan
Infrastruktur Untuk
Memperkuat Fondasi
Pembangunan Yang Berkualitas
RKP 2017
Memacu Pembangunan
Infrastruktur Dan Ekonomi Untuk
Meningkatkan Kesempatan Kerja
Serta Mengurangi Kemiskinan
Dan Kesenjangan Antarwilayah
RKP 2018
MEMACU INVESTASI DAN
MEMANTAPKAN PEMBANGUNAN
INFRASTRUKTUR UNTUK
PERCEPATAN PERTUMBUHAN
EKONOMI YANG BERKUALITAS
RKP 2019
Ditentukan dalam
proses penyusunan
RKP 2019
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN (RKA)
TA. 2018
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
5
ANGGARAN
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
TAHUN 2018
Rp. 000,-
NO
UNIT KERJA
ESELON I
RENSTRA
TAHUN 2015-2019
PAGU KEBUTUHAN
TAHUN 2018
PAGU INDIKATIF
TAHUN 2018
USULAN
PERUBAHAN PAGU
INDIKATIF TAHUN
2018
PAGU ANGGARAN
TAHUN 2018 *)
PAGU ALOKASI
ANGGARAN TAHUN
2018
1 Sekretariat Jenderal 1.087.927.000 887.031.193 469.829.636 580.135.964 580.135.964 580.135.964
2 Inspektorat Jenderal 116.120.000 102.912.757 91.180.383 106.110.822 106.110.822 106.110.822
3
Ditjen Perhubungan
Darat
13.481.219.000 13.816.864.996 4.089.117.385 4.582.007.686 4.582.007.686 4.582.007.686
4 Ditjen Perhubungan Laut 25.362.225.000 16.199.646.213 12.225.855.297 11.600.486.955 11.600.486.955 11.600.486.955
5
Ditjen Perhubungan
Udara
17.620.360.000 18.978.031.081 9.311.683.599 9.146.557.582 9.146.557.582 9.162.040.051
6 Ditjen Perkeretaapian 63.253.295.000 45.804.109.928 17.420.572.530 17.594.763.606 17.296.256.780 17.296.256.780
7 Badan Litbang 237.048.000 235.786.825 114.821.969 143.830.906 143.830.906 143.830.906
8 BPSDMP 6.819.239.000 5.528.975.652 4.638.487.680 4.527.496.007 4.527.496.007 4.527.496.007
9 BPTJ 547.949.043 507.942.011 124.585.304 204.744.255 204.744.255 204.744.255
TOTAL 128.525.382.043 102.061.300.655 48.486.133.783 48.486.133.783 48.187.626.957 48.203.109.426
6
NO. UNIT KERJA
PAGU
ANGGARAN
PERUBAHAN RANCANGAN
ALOKASI
ANGGARAN
PAGU PENGGUNAAN
PNBP
PAGU PENGGUNAAN
BLU
1. Sekretariat Jenderal 580.135.964 - - 580.135.964
2. Inspektorat Jenderal 106.110.822 - - 106.110.822
3. Ditjen Perhubungan Darat 4.582.007.686 - - 4.582.007.686
4. Ditjen Perhubungan Laut 11.600.486.955 - - 11.600.486.955
5. Ditjen Perhubungan Udara 9.146.557.582 (52.662.192) 68.144.661 9.162.040.051
6. Ditjen Perkeretaapian 17.296.256.780 - - 17.296.256.780
7. Badan Litbang 143.830.906 - - 143.830.906
8. BPSDMP 4.527.496.007 - - 4.527.496.007
9. BPTJ 204.744.255 - - 204.744.255
TOTAL 48.187.626.957 48.203.109.426
PERUBAHAN ALOKASI ANGGARAN
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
TAHUN 2018
Rp. 000,-
7
Catatan : Perubahan PNBP dan BLU sesuai Surat Ketua Pimpinan Badan Anggaran DPR RI Nomor : AG/18752/DPR RI/X/2017 tanggal
10 Oktober 2017
Kegiatan RKA 2018 Kemenhub
Berdasarkan Pendekatan dan Prioritas
Pembangunan Berbasis
Kewilayahan
• Mendukung 3 KSPN meliputi
KSPN Mandalika, KSPN
Danau Toba dan KSPN
Borobudur
• Mendukung 3 Kawasan
Industri (KI) yaitu KI Sei
Mangkei, KI Morowali dan KI
Bantaeng
• Mendukung 5 Kawasan
Ekonomi Khusus yaitu KEK
Sorong, KEK Tanjung
Kelayang, KEK Bitung, KEK
Maloy Batuta Trans-
Kalimantan (MBTK), dan KEK
Morotai
Direktif Presiden, Masukan
DPR dalam Raker, RDP dll
• Proyek Strategis Nasional
sesuai Perpres 58/2017 (41
Proyek Transportasi)
• Proyek Prioritas Nasional
sesuai Perpres 79/2017
tentang RKP 2018 (126
Proyek Prioritas
Transportasi)
• Proyek Pembangunan
Infrastruktur dan Layanan
Transportasi untuk
mengakomodasi
kepentingan daerah
sebanyak 187 kegiatan
Pembangunan Daerah
Perbatasan dan Daerah
Tertinggal
• Daerah Perbatasan di 32
Kabupaten/Kota (13
Provinsi)
• Daerah Tertinggal di 88
Kab/Kota (21 Provinsi)
• Pelayanan Keperintisan
Angkutan Jalan (291 Try)
Penyeberangan (307 Lintas)
Angkutan Laut (113 Try)
Angkutan Udara (211 Rute)
Subsidi RoRo Long Distance
Ferry (Jakarta- Surabaya)
• Jembatan Udara di 18 rute
• Tol Laut di 15 rute
Program Kerakyatan yang
dapat langsung bermanfaat
bagi masyarakat
• Kapal Pelayaran Rakyat
sebanyak 100 Unit
• Bus Sekolah sebanyak 120
Unit
8
• Pembangunan dan Pengembangan Terminal dan Pelabuhan SDP;
• Pembangunan dan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut;
• Pembangunan dan Pengembangan Bandara;
• Pembangunan dan Pengembangan Jaringan KA;
• Pengembangan Infrstruktur Perhubungan di Wilayah Tertinggal,
Terluar dan Perbatasan Negara;
• Pembangunan Kapal, Pengadaan Bus;
• Pembangunan Kampus Diklat Beserta Kelengkapannya.
PENINGKATAN KAPASITAS :
• Belanja Operasional (Gaji, Tunjangan, Operasional Lainya);
• Penyusunan, Pemenuhan Dokumen Perencanaan Dan Dokumen
Lingkungan Hidup Program Strategis Perhubungan, Serta
Peraturan Perundang-undangan;
• Litbang dan Kegiatan Pengawasan Internal;
• Penataan Organisasi;
• Komunikasi dan Kehumasan.
TATA KELOLA & REGULASI
(DUKUNGAN MANAJEMEN) :
• Pembangunan Faskes LLAJ dan Jembatan Timbang;
• Pembangunan SBNP;
• Pembangunan Kapal Negara (Kapal Patroli & Kapal
Navigasi);
• Pembangunan dan penyediaan fasilitas keselamatan
penerbangan (fasilitas keamanan, fasilitas pendaratan
visual dan Pagar Pengaman);
• Pembangunan SINTELIS KA;
• Pengerukan Alur dan Break water.
PENINGKATAN KESELAMATAN DAN KEAMANAN
TRANSPORTASI :
• Rehabilitasi Terminal, Pelabuhan Penyeberangan,
Pelabuhan Laut, Bandara serta Kampus Diklat;
• Docking kapal perintis;
• Subsidi Pelayanan Perintis (LLAJ, Penyeberangan,
Angkutan Laut, Angkutan Udara dan KA);
• Integrasi Sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi
(TIK) di Pusdatin;
• Pengembangan dan Pembangunan Sistem Perizinan
Secara On Line;
• Penyusunan Pedoman dan SOP;
• Peningkatan Kualitas SDM Perhubungan.
PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN :
FOKUS & PRIORITAS
PROGRAM/ KEGIATAN
PEMBANGUNAN
PERHUBUNGAN
(Rp. 48,203 T)
9
FOKUS & PRIORITAS PROGRAM/KEGIATAN
PEMBANGUNAN SEKTOR PERHUBUNGAN TAHUN 2018
Pengadaan BRT : 300 unit
Pembangunan Terminal Tipe A : 16 lokasi
Rehabilitasi/Peningkatan Terminal Tipe A : 40 lokasi
Pembangunan Kapal Penyeberangan : 7 unit
Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan : 20 lokasi
Pembangunan Jalan KA sepanjang 626 km’sp
Peningkatan dan Rehabilitasi Jalur KA sepanjang 15 km’sp
KEGIATAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN SESUAI DENGAN
RANCANGAN PAGU ALOKASI ANGGARAN TAHUN 2018
Pembangunan / Rehabilitasi Pelabuhan Laut 169 lokasi
Pembangunan Kapal Perintis 70 unit
Penyelesaian dan lanjutan Pembangunan 8 Bandara Baru
Subsidi angkutan udara perintis (Angkutan penumpang 211 rute dan kargo 18 rute)
Program pemenuhan keamanan dan keselamatan penerbangan di 54 lokasi
Program peningkatan kapasitas Bandara di 14 lokasi dan pengembangan terminal di 12 lokasi
Lulusan SDM Transportasi Darat : 8.405 orang
Lulusan SDM Transportasi Laut : 523.450 orang
Lulusan SDM Transportasi Udara : 10.708 orang
Lulusan SDM Transportasi Aparatur : 9.047 orang
10
TRANSPORTASI DARAT
PERKERETAAPIAN
TRANSPORTASI LAUT
BPSDM PERHUBUNGAN
TRANSPORTASI UDARA
Pembangunan Bangunan Khusus 1 Unit
Pengadaan Bus Sekolah : 120 unit
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Jalan Medan Merdeka Barat No. 8 Jakarta
Telp. +62 21 3811308, 3505006
Fax. +62 21 3522338
TERIMA KASIH

More Related Content

Viewers also liked

Survei Persepsi Publik Terhadap Kemacetan di DKI Jakarta
Survei Persepsi Publik Terhadap Kemacetan di DKI JakartaSurvei Persepsi Publik Terhadap Kemacetan di DKI Jakarta
Survei Persepsi Publik Terhadap Kemacetan di DKI JakartaRakyat Memilih
 

Viewers also liked (20)

SPIP-1 gmb umum
SPIP-1  gmb umumSPIP-1  gmb umum
SPIP-1 gmb umum
 
Pengembangan sdm aparatur hrd
Pengembangan sdm aparatur hrdPengembangan sdm aparatur hrd
Pengembangan sdm aparatur hrd
 
Psak 71 instumen keuangan
Psak 71 instumen keuanganPsak 71 instumen keuangan
Psak 71 instumen keuangan
 
SPIP-2 Penyamaan persepsi spip
SPIP-2 Penyamaan persepsi spipSPIP-2 Penyamaan persepsi spip
SPIP-2 Penyamaan persepsi spip
 
Kode Etik IAI
Kode Etik IAIKode Etik IAI
Kode Etik IAI
 
The power of feedback - umpan balik
The power of feedback - umpan balikThe power of feedback - umpan balik
The power of feedback - umpan balik
 
Survei Persepsi Publik Terhadap Kemacetan di DKI Jakarta
Survei Persepsi Publik Terhadap Kemacetan di DKI JakartaSurvei Persepsi Publik Terhadap Kemacetan di DKI Jakarta
Survei Persepsi Publik Terhadap Kemacetan di DKI Jakarta
 
Apip dan BPK RI
Apip dan BPK RIApip dan BPK RI
Apip dan BPK RI
 
Penyusunan sop zar
Penyusunan sop zarPenyusunan sop zar
Penyusunan sop zar
 
DIISIPLIN PNS DAN PERKA BKN
DIISIPLIN PNS DAN PERKA BKNDIISIPLIN PNS DAN PERKA BKN
DIISIPLIN PNS DAN PERKA BKN
 
Rakornis hub sulbar 26 juli 2017
Rakornis hub sulbar 26 juli 2017Rakornis hub sulbar 26 juli 2017
Rakornis hub sulbar 26 juli 2017
 
Pengawasan internal Inspektorat jenderal kementerian perhubungan
Pengawasan internal Inspektorat jenderal kementerian perhubunganPengawasan internal Inspektorat jenderal kementerian perhubungan
Pengawasan internal Inspektorat jenderal kementerian perhubungan
 
Konsep pengembangan profesi aaipi
Konsep pengembangan profesi aaipiKonsep pengembangan profesi aaipi
Konsep pengembangan profesi aaipi
 
Mnajemen risiko kemenkeu radin
Mnajemen risiko kemenkeu radinMnajemen risiko kemenkeu radin
Mnajemen risiko kemenkeu radin
 
SPIP-4 Penilaian risk spip
SPIP-4 Penilaian risk spipSPIP-4 Penilaian risk spip
SPIP-4 Penilaian risk spip
 
rakorwasda ntt
rakorwasda nttrakorwasda ntt
rakorwasda ntt
 
Labor management accomodation zar
Labor management accomodation zarLabor management accomodation zar
Labor management accomodation zar
 
urusan pemerintah bidang perhubungan
urusan pemerintah bidang perhubunganurusan pemerintah bidang perhubungan
urusan pemerintah bidang perhubungan
 
Pedoman penyusunan dan penelahaan Rencana Strategis kementerian dan lembaga
Pedoman penyusunan dan penelahaan Rencana Strategis kementerian dan lembagaPedoman penyusunan dan penelahaan Rencana Strategis kementerian dan lembaga
Pedoman penyusunan dan penelahaan Rencana Strategis kementerian dan lembaga
 
Sakip Menpan RB
Sakip Menpan RBSakip Menpan RB
Sakip Menpan RB
 

Similar to Raker komisi v kemenhub dengan dpr ri Transportasi 2018

Sambutan Kemenhub pada Musrenbag Prov Jambi Tahun 2017
Sambutan Kemenhub pada Musrenbag Prov Jambi Tahun 2017Sambutan Kemenhub pada Musrenbag Prov Jambi Tahun 2017
Sambutan Kemenhub pada Musrenbag Prov Jambi Tahun 2017Panembahan Senopati Sudarmanto
 
Indonesian railways revitalisation bambang susantono, vice minister for tra...
Indonesian railways revitalisation   bambang susantono, vice minister for tra...Indonesian railways revitalisation   bambang susantono, vice minister for tra...
Indonesian railways revitalisation bambang susantono, vice minister for tra...Indonesia Infrastructure Initiative
 
Revitaling indonesia railways
Revitaling indonesia railwaysRevitaling indonesia railways
Revitaling indonesia railwaysBakhtiar Zein
 
Peraturan Kementerian Perhubungan PK 07 BPSDM 2016
Peraturan Kementerian Perhubungan PK 07 BPSDM 2016Peraturan Kementerian Perhubungan PK 07 BPSDM 2016
Peraturan Kementerian Perhubungan PK 07 BPSDM 2016Chairil Anam
 
6-PPT LA TRANSLA IKN-KAJIAN STRATEGIS 09012024.pptx
6-PPT LA TRANSLA IKN-KAJIAN STRATEGIS 09012024.pptx6-PPT LA TRANSLA IKN-KAJIAN STRATEGIS 09012024.pptx
6-PPT LA TRANSLA IKN-KAJIAN STRATEGIS 09012024.pptxGurusu
 
Prioritas Indikasi Program Wilayah
Prioritas Indikasi Program WilayahPrioritas Indikasi Program Wilayah
Prioritas Indikasi Program Wilayahstudiopracimantoro
 
Prioritas Indikasi Program Wilayah
Prioritas Indikasi Program WilayahPrioritas Indikasi Program Wilayah
Prioritas Indikasi Program Wilayahstudiopracimantoro
 
LMCP2502 Pengangkutan Bandar - Projek Akhir
LMCP2502 Pengangkutan Bandar - Projek AkhirLMCP2502 Pengangkutan Bandar - Projek Akhir
LMCP2502 Pengangkutan Bandar - Projek AkhirHARFALIANABINTIKADIR
 
Pengembangan Super Koridor Ekonomi Provinsi Sumatera Utara
Pengembangan Super Koridor Ekonomi Provinsi Sumatera UtaraPengembangan Super Koridor Ekonomi Provinsi Sumatera Utara
Pengembangan Super Koridor Ekonomi Provinsi Sumatera UtaraTogar Simatupang
 
01. Paparan Laporan Pendahuluan.pdf
01. Paparan Laporan Pendahuluan.pdf01. Paparan Laporan Pendahuluan.pdf
01. Paparan Laporan Pendahuluan.pdfHilmanDirapratama1
 
Renstra Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya
Renstra Dinas Perhubungan Kota Palangka RayaRenstra Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya
Renstra Dinas Perhubungan Kota Palangka RayaMellianae Merkusi
 
Utang Pemerintah: Bagaimana Mengelola Agar Bermanfaat bagi Bangsa
Utang Pemerintah: Bagaimana Mengelola Agar Bermanfaat bagi BangsaUtang Pemerintah: Bagaimana Mengelola Agar Bermanfaat bagi Bangsa
Utang Pemerintah: Bagaimana Mengelola Agar Bermanfaat bagi BangsaBeta Uliansyah
 
Prioritas Indikasi Program kota
Prioritas Indikasi Program kotaPrioritas Indikasi Program kota
Prioritas Indikasi Program kotastudiopracimantoro
 
Skenario pengembangan pelabuhan kek marunda
Skenario pengembangan pelabuhan kek marundaSkenario pengembangan pelabuhan kek marunda
Skenario pengembangan pelabuhan kek marundaFitri Indra Wardhono
 
Kebijakan Publik - Bagian IV Studi Kasus Rencana Pengembangan Bandara Jabodet...
Kebijakan Publik - Bagian IV Studi Kasus Rencana Pengembangan Bandara Jabodet...Kebijakan Publik - Bagian IV Studi Kasus Rencana Pengembangan Bandara Jabodet...
Kebijakan Publik - Bagian IV Studi Kasus Rencana Pengembangan Bandara Jabodet...Randy Wrihatnolo
 
Juknis penyusunan rencana induk pelabuhan
Juknis penyusunan rencana induk pelabuhanJuknis penyusunan rencana induk pelabuhan
Juknis penyusunan rencana induk pelabuhanYogga Haw
 
Bahan Paparan BPIW untuk CPNS PU-PR 2015
Bahan Paparan BPIW untuk CPNS PU-PR 2015Bahan Paparan BPIW untuk CPNS PU-PR 2015
Bahan Paparan BPIW untuk CPNS PU-PR 2015Aji Widyatmoko, ST
 

Similar to Raker komisi v kemenhub dengan dpr ri Transportasi 2018 (20)

Sambutan Kemenhub pada Musrenbag Prov Jambi Tahun 2017
Sambutan Kemenhub pada Musrenbag Prov Jambi Tahun 2017Sambutan Kemenhub pada Musrenbag Prov Jambi Tahun 2017
Sambutan Kemenhub pada Musrenbag Prov Jambi Tahun 2017
 
Indonesian railways revitalisation bambang susantono, vice minister for tra...
Indonesian railways revitalisation   bambang susantono, vice minister for tra...Indonesian railways revitalisation   bambang susantono, vice minister for tra...
Indonesian railways revitalisation bambang susantono, vice minister for tra...
 
Revitaling indonesia railways
Revitaling indonesia railwaysRevitaling indonesia railways
Revitaling indonesia railways
 
Peraturan Kementerian Perhubungan PK 07 BPSDM 2016
Peraturan Kementerian Perhubungan PK 07 BPSDM 2016Peraturan Kementerian Perhubungan PK 07 BPSDM 2016
Peraturan Kementerian Perhubungan PK 07 BPSDM 2016
 
Konsinyering bogor kebijakan dan sasaran kinerja - 8 mei 2014
Konsinyering bogor   kebijakan dan sasaran kinerja - 8 mei 2014Konsinyering bogor   kebijakan dan sasaran kinerja - 8 mei 2014
Konsinyering bogor kebijakan dan sasaran kinerja - 8 mei 2014
 
6-PPT LA TRANSLA IKN-KAJIAN STRATEGIS 09012024.pptx
6-PPT LA TRANSLA IKN-KAJIAN STRATEGIS 09012024.pptx6-PPT LA TRANSLA IKN-KAJIAN STRATEGIS 09012024.pptx
6-PPT LA TRANSLA IKN-KAJIAN STRATEGIS 09012024.pptx
 
Konsinyering rpjm sektor ka bogor 080514 rustam
Konsinyering rpjm sektor ka  bogor 080514 rustamKonsinyering rpjm sektor ka  bogor 080514 rustam
Konsinyering rpjm sektor ka bogor 080514 rustam
 
Prioritas Indikasi Program Wilayah
Prioritas Indikasi Program WilayahPrioritas Indikasi Program Wilayah
Prioritas Indikasi Program Wilayah
 
Prioritas Indikasi Program Wilayah
Prioritas Indikasi Program WilayahPrioritas Indikasi Program Wilayah
Prioritas Indikasi Program Wilayah
 
LMCP2502 Pengangkutan Bandar - Projek Akhir
LMCP2502 Pengangkutan Bandar - Projek AkhirLMCP2502 Pengangkutan Bandar - Projek Akhir
LMCP2502 Pengangkutan Bandar - Projek Akhir
 
Pengembangan Super Koridor Ekonomi Provinsi Sumatera Utara
Pengembangan Super Koridor Ekonomi Provinsi Sumatera UtaraPengembangan Super Koridor Ekonomi Provinsi Sumatera Utara
Pengembangan Super Koridor Ekonomi Provinsi Sumatera Utara
 
01. Paparan Laporan Pendahuluan.pdf
01. Paparan Laporan Pendahuluan.pdf01. Paparan Laporan Pendahuluan.pdf
01. Paparan Laporan Pendahuluan.pdf
 
Renstra Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya
Renstra Dinas Perhubungan Kota Palangka RayaRenstra Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya
Renstra Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya
 
Utang Pemerintah: Bagaimana Mengelola Agar Bermanfaat bagi Bangsa
Utang Pemerintah: Bagaimana Mengelola Agar Bermanfaat bagi BangsaUtang Pemerintah: Bagaimana Mengelola Agar Bermanfaat bagi Bangsa
Utang Pemerintah: Bagaimana Mengelola Agar Bermanfaat bagi Bangsa
 
Prioritas Indikasi Program kota
Prioritas Indikasi Program kotaPrioritas Indikasi Program kota
Prioritas Indikasi Program kota
 
Bahan prentaibogor pak max
Bahan prentaibogor pak maxBahan prentaibogor pak max
Bahan prentaibogor pak max
 
Skenario pengembangan pelabuhan kek marunda
Skenario pengembangan pelabuhan kek marundaSkenario pengembangan pelabuhan kek marunda
Skenario pengembangan pelabuhan kek marunda
 
Kebijakan Publik - Bagian IV Studi Kasus Rencana Pengembangan Bandara Jabodet...
Kebijakan Publik - Bagian IV Studi Kasus Rencana Pengembangan Bandara Jabodet...Kebijakan Publik - Bagian IV Studi Kasus Rencana Pengembangan Bandara Jabodet...
Kebijakan Publik - Bagian IV Studi Kasus Rencana Pengembangan Bandara Jabodet...
 
Juknis penyusunan rencana induk pelabuhan
Juknis penyusunan rencana induk pelabuhanJuknis penyusunan rencana induk pelabuhan
Juknis penyusunan rencana induk pelabuhan
 
Bahan Paparan BPIW untuk CPNS PU-PR 2015
Bahan Paparan BPIW untuk CPNS PU-PR 2015Bahan Paparan BPIW untuk CPNS PU-PR 2015
Bahan Paparan BPIW untuk CPNS PU-PR 2015
 

More from Dr .Maizar Radjin, SE., M.Ak., QIA., QRMA, CRGP

More from Dr .Maizar Radjin, SE., M.Ak., QIA., QRMA, CRGP (20)

Detasering_secondment_BLU_SPI_APIP.pdf
Detasering_secondment_BLU_SPI_APIP.pdfDetasering_secondment_BLU_SPI_APIP.pdf
Detasering_secondment_BLU_SPI_APIP.pdf
 
Aturan pALING LENGKAP Manajemen ASN_pns _sESUAI_NSPK_SLIDE SHARE.pdf
Aturan pALING LENGKAP Manajemen ASN_pns _sESUAI_NSPK_SLIDE SHARE.pdfAturan pALING LENGKAP Manajemen ASN_pns _sESUAI_NSPK_SLIDE SHARE.pdf
Aturan pALING LENGKAP Manajemen ASN_pns _sESUAI_NSPK_SLIDE SHARE.pdf
 
Transformasi Internal Audit_APIP_Auditor Agile_Itjen_Kemenhub_Agile Auditing_...
Transformasi Internal Audit_APIP_Auditor Agile_Itjen_Kemenhub_Agile Auditing_...Transformasi Internal Audit_APIP_Auditor Agile_Itjen_Kemenhub_Agile Auditing_...
Transformasi Internal Audit_APIP_Auditor Agile_Itjen_Kemenhub_Agile Auditing_...
 
Perilaku Kerja Inovatif Memediasi Pengaruh Integritas, Kompetensi Dan Leader...
Perilaku Kerja Inovatif Memediasi Pengaruh Integritas, Kompetensi Dan  Leader...Perilaku Kerja Inovatif Memediasi Pengaruh Integritas, Kompetensi Dan  Leader...
Perilaku Kerja Inovatif Memediasi Pengaruh Integritas, Kompetensi Dan Leader...
 
Buku Saku Perilaku Kerja Inovatif dan Efektivitas Kerja Internal Audit
Buku Saku Perilaku Kerja Inovatif dan Efektivitas Kerja Internal AuditBuku Saku Perilaku Kerja Inovatif dan Efektivitas Kerja Internal Audit
Buku Saku Perilaku Kerja Inovatif dan Efektivitas Kerja Internal Audit
 
Sistem manajemen kinerja pns permenpan 8 tahun 2021
Sistem manajemen kinerja pns permenpan 8 tahun 2021Sistem manajemen kinerja pns permenpan 8 tahun 2021
Sistem manajemen kinerja pns permenpan 8 tahun 2021
 
Change it today birokrasi is modern model
Change it today birokrasi is modern modelChange it today birokrasi is modern model
Change it today birokrasi is modern model
 
Penyederhanaan struktur organisasi kementerian lembaga penyederhanaan birokrasi
Penyederhanaan struktur organisasi kementerian  lembaga penyederhanaan birokrasiPenyederhanaan struktur organisasi kementerian  lembaga penyederhanaan birokrasi
Penyederhanaan struktur organisasi kementerian lembaga penyederhanaan birokrasi
 
Manajemen talenta ASN arah model birokrasi 2020 2024
Manajemen talenta ASN arah model birokrasi 2020 2024Manajemen talenta ASN arah model birokrasi 2020 2024
Manajemen talenta ASN arah model birokrasi 2020 2024
 
Pentingnya pengendalian risiko bagi organsiasi menghadapi revolusi global dar...
Pentingnya pengendalian risiko bagi organsiasi menghadapi revolusi global dar...Pentingnya pengendalian risiko bagi organsiasi menghadapi revolusi global dar...
Pentingnya pengendalian risiko bagi organsiasi menghadapi revolusi global dar...
 
Mewujudkan birokrasi di era disrupsi dan tatanan normal baru
Mewujudkan birokrasi di era disrupsi dan tatanan normal baruMewujudkan birokrasi di era disrupsi dan tatanan normal baru
Mewujudkan birokrasi di era disrupsi dan tatanan normal baru
 
Three lines model updated, IIA update model tiga lapis pertahanan risiko
Three lines model updated, IIA update model tiga lapis pertahanan risikoThree lines model updated, IIA update model tiga lapis pertahanan risiko
Three lines model updated, IIA update model tiga lapis pertahanan risiko
 
Dua model pengukuran dampak ekonomi proyek infrastruktur publik
Dua model pengukuran dampak ekonomi proyek infrastruktur publikDua model pengukuran dampak ekonomi proyek infrastruktur publik
Dua model pengukuran dampak ekonomi proyek infrastruktur publik
 
Perencanaan dan penganggaran yang lebih efisien, efektif dan bermanfaat bagi ...
Perencanaan dan penganggaran yang lebih efisien, efektif dan bermanfaat bagi ...Perencanaan dan penganggaran yang lebih efisien, efektif dan bermanfaat bagi ...
Perencanaan dan penganggaran yang lebih efisien, efektif dan bermanfaat bagi ...
 
Redesain sistem perencanaan dan penganggaran kementerian dan lembaga
Redesain sistem perencanaan dan penganggaran kementerian dan lembagaRedesain sistem perencanaan dan penganggaran kementerian dan lembaga
Redesain sistem perencanaan dan penganggaran kementerian dan lembaga
 
Maizar_Pembangunan zona integritas zi wbk wbbm tahun 2020 kementerian perhubu...
Maizar_Pembangunan zona integritas zi wbk wbbm tahun 2020 kementerian perhubu...Maizar_Pembangunan zona integritas zi wbk wbbm tahun 2020 kementerian perhubu...
Maizar_Pembangunan zona integritas zi wbk wbbm tahun 2020 kementerian perhubu...
 
Kebijakan implementasi reformasi birokrasi RB 2020 2024
Kebijakan implementasi reformasi birokrasi RB 2020 2024Kebijakan implementasi reformasi birokrasi RB 2020 2024
Kebijakan implementasi reformasi birokrasi RB 2020 2024
 
Proses audit jarak jauh selama dan setelah corona virus disease 2019 covid 19
Proses audit jarak jauh selama dan setelah corona virus disease 2019 covid 19Proses audit jarak jauh selama dan setelah corona virus disease 2019 covid 19
Proses audit jarak jauh selama dan setelah corona virus disease 2019 covid 19
 
Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (...
Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (...Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (...
Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (...
 
Value based internal auditing - Nilai Dasar Internal Audit
Value based internal auditing - Nilai Dasar Internal AuditValue based internal auditing - Nilai Dasar Internal Audit
Value based internal auditing - Nilai Dasar Internal Audit
 

Recently uploaded

Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptxKonsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptxBudyHermawan3
 
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama DesapptxPB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama DesapptxBudyHermawan3
 
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptxLAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptxBudyHermawan3
 
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptxPB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptxBudyHermawan3
 
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptxPengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptxBudyHermawan3
 
Perencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptx
Perencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptxPerencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptx
Perencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptxBudyHermawan3
 
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptxAparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptxBudyHermawan3
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditYOSUAGETMIRAJAGUKGUK1
 
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptxPB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptxBudyHermawan3
 
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptxTata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptxBudyHermawan3
 
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptxMembangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptxBudyHermawan3
 
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdfPemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdfHarisKunaifi2
 
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptxInovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptxBudyHermawan3
 
PPT Seminar Kinerja Keuangan Provinsi Sulawesi tengah.pptx
PPT Seminar Kinerja Keuangan Provinsi Sulawesi tengah.pptxPPT Seminar Kinerja Keuangan Provinsi Sulawesi tengah.pptx
PPT Seminar Kinerja Keuangan Provinsi Sulawesi tengah.pptxssuser8905b3
 

Recently uploaded (14)

Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptxKonsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
 
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama DesapptxPB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
 
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptxLAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
 
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptxPB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
 
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptxPengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
 
Perencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptx
Perencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptxPerencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptx
Perencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptx
 
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptxAparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
 
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptxPB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
 
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptxTata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
 
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptxMembangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
 
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdfPemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
 
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptxInovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
 
PPT Seminar Kinerja Keuangan Provinsi Sulawesi tengah.pptx
PPT Seminar Kinerja Keuangan Provinsi Sulawesi tengah.pptxPPT Seminar Kinerja Keuangan Provinsi Sulawesi tengah.pptx
PPT Seminar Kinerja Keuangan Provinsi Sulawesi tengah.pptx
 

Raker komisi v kemenhub dengan dpr ri Transportasi 2018

  • 1. PRESENTO INFO@PRESENTO.COM PRESENTO.COM1.800.125.1036 RAPAT KERJA KOMISI V DPR-RI PEMBAHASAN PENYEMPURNAAN ALOKASI ANGGARAN MENURUT FUNGSI DAN PROGRAM KEMENTERIAN PERHUBUNGAN MITRA KERJA KOMISI V DPR-RI DALAM RAPBN TA. 2018 SESUAI HASIL PEMBAHASAN BADAN ANGGARAN DPR-RI KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
  • 2. 1. RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP) TA. 2018 ……………………...………………… 3 2. RKA TA. 2018 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN …………………………………………. 6 3. KEGIATAN STRATEGIS KEMENTERIAN PERHUBUNGAN ……………………………. 10 2 OUTLINE PAPARAN
  • 3. PERPRES NO : 79 TAHUN 2017 RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP) TA. 2018 3
  • 4. TEMA RKP 2018 TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH 2018 : “Memacu Investasi dan Infrastruktur untuk Pertumbuhan dan Pemerataan” Upaya Menjaga Pertumbuhan Ekonomi 2017 dan Mendorong Pertumbuhan Ekonomi 2018 • Memperbaiki Kualitas Belanja; • Peningkatan iklim usaha dan iklim investasi yang lebih kondusif; • Peningkatan daya saing dan nilai tambah industry; • Peningkatan peran swasta dalam pembiayaan dan pembangunan infrastruktur. Memprioritaskan Belanja Pemerintah Untuk Pencapaian Sasaran Prioritas Nasional 4 Peningkatan Kualitas Money Follow Program dan bersifat Holistik, Tematik, Integratif dan Spasial RKP 2015*) Melanjutkan Reformasi Bagi Percepatan Pembangunan Ekonomi Yang Berkeadilan RKP 2016 Mempercepat Pembangunan Infrastruktur Untuk Memperkuat Fondasi Pembangunan Yang Berkualitas RKP 2017 Memacu Pembangunan Infrastruktur Dan Ekonomi Untuk Meningkatkan Kesempatan Kerja Serta Mengurangi Kemiskinan Dan Kesenjangan Antarwilayah RKP 2018 MEMACU INVESTASI DAN MEMANTAPKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR UNTUK PERCEPATAN PERTUMBUHAN EKONOMI YANG BERKUALITAS RKP 2019 Ditentukan dalam proses penyusunan RKP 2019
  • 5. RENCANA KERJA DAN ANGGARAN (RKA) TA. 2018 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 5
  • 6. ANGGARAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2018 Rp. 000,- NO UNIT KERJA ESELON I RENSTRA TAHUN 2015-2019 PAGU KEBUTUHAN TAHUN 2018 PAGU INDIKATIF TAHUN 2018 USULAN PERUBAHAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2018 PAGU ANGGARAN TAHUN 2018 *) PAGU ALOKASI ANGGARAN TAHUN 2018 1 Sekretariat Jenderal 1.087.927.000 887.031.193 469.829.636 580.135.964 580.135.964 580.135.964 2 Inspektorat Jenderal 116.120.000 102.912.757 91.180.383 106.110.822 106.110.822 106.110.822 3 Ditjen Perhubungan Darat 13.481.219.000 13.816.864.996 4.089.117.385 4.582.007.686 4.582.007.686 4.582.007.686 4 Ditjen Perhubungan Laut 25.362.225.000 16.199.646.213 12.225.855.297 11.600.486.955 11.600.486.955 11.600.486.955 5 Ditjen Perhubungan Udara 17.620.360.000 18.978.031.081 9.311.683.599 9.146.557.582 9.146.557.582 9.162.040.051 6 Ditjen Perkeretaapian 63.253.295.000 45.804.109.928 17.420.572.530 17.594.763.606 17.296.256.780 17.296.256.780 7 Badan Litbang 237.048.000 235.786.825 114.821.969 143.830.906 143.830.906 143.830.906 8 BPSDMP 6.819.239.000 5.528.975.652 4.638.487.680 4.527.496.007 4.527.496.007 4.527.496.007 9 BPTJ 547.949.043 507.942.011 124.585.304 204.744.255 204.744.255 204.744.255 TOTAL 128.525.382.043 102.061.300.655 48.486.133.783 48.486.133.783 48.187.626.957 48.203.109.426 6
  • 7. NO. UNIT KERJA PAGU ANGGARAN PERUBAHAN RANCANGAN ALOKASI ANGGARAN PAGU PENGGUNAAN PNBP PAGU PENGGUNAAN BLU 1. Sekretariat Jenderal 580.135.964 - - 580.135.964 2. Inspektorat Jenderal 106.110.822 - - 106.110.822 3. Ditjen Perhubungan Darat 4.582.007.686 - - 4.582.007.686 4. Ditjen Perhubungan Laut 11.600.486.955 - - 11.600.486.955 5. Ditjen Perhubungan Udara 9.146.557.582 (52.662.192) 68.144.661 9.162.040.051 6. Ditjen Perkeretaapian 17.296.256.780 - - 17.296.256.780 7. Badan Litbang 143.830.906 - - 143.830.906 8. BPSDMP 4.527.496.007 - - 4.527.496.007 9. BPTJ 204.744.255 - - 204.744.255 TOTAL 48.187.626.957 48.203.109.426 PERUBAHAN ALOKASI ANGGARAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2018 Rp. 000,- 7 Catatan : Perubahan PNBP dan BLU sesuai Surat Ketua Pimpinan Badan Anggaran DPR RI Nomor : AG/18752/DPR RI/X/2017 tanggal 10 Oktober 2017
  • 8. Kegiatan RKA 2018 Kemenhub Berdasarkan Pendekatan dan Prioritas Pembangunan Berbasis Kewilayahan • Mendukung 3 KSPN meliputi KSPN Mandalika, KSPN Danau Toba dan KSPN Borobudur • Mendukung 3 Kawasan Industri (KI) yaitu KI Sei Mangkei, KI Morowali dan KI Bantaeng • Mendukung 5 Kawasan Ekonomi Khusus yaitu KEK Sorong, KEK Tanjung Kelayang, KEK Bitung, KEK Maloy Batuta Trans- Kalimantan (MBTK), dan KEK Morotai Direktif Presiden, Masukan DPR dalam Raker, RDP dll • Proyek Strategis Nasional sesuai Perpres 58/2017 (41 Proyek Transportasi) • Proyek Prioritas Nasional sesuai Perpres 79/2017 tentang RKP 2018 (126 Proyek Prioritas Transportasi) • Proyek Pembangunan Infrastruktur dan Layanan Transportasi untuk mengakomodasi kepentingan daerah sebanyak 187 kegiatan Pembangunan Daerah Perbatasan dan Daerah Tertinggal • Daerah Perbatasan di 32 Kabupaten/Kota (13 Provinsi) • Daerah Tertinggal di 88 Kab/Kota (21 Provinsi) • Pelayanan Keperintisan Angkutan Jalan (291 Try) Penyeberangan (307 Lintas) Angkutan Laut (113 Try) Angkutan Udara (211 Rute) Subsidi RoRo Long Distance Ferry (Jakarta- Surabaya) • Jembatan Udara di 18 rute • Tol Laut di 15 rute Program Kerakyatan yang dapat langsung bermanfaat bagi masyarakat • Kapal Pelayaran Rakyat sebanyak 100 Unit • Bus Sekolah sebanyak 120 Unit 8
  • 9. • Pembangunan dan Pengembangan Terminal dan Pelabuhan SDP; • Pembangunan dan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut; • Pembangunan dan Pengembangan Bandara; • Pembangunan dan Pengembangan Jaringan KA; • Pengembangan Infrstruktur Perhubungan di Wilayah Tertinggal, Terluar dan Perbatasan Negara; • Pembangunan Kapal, Pengadaan Bus; • Pembangunan Kampus Diklat Beserta Kelengkapannya. PENINGKATAN KAPASITAS : • Belanja Operasional (Gaji, Tunjangan, Operasional Lainya); • Penyusunan, Pemenuhan Dokumen Perencanaan Dan Dokumen Lingkungan Hidup Program Strategis Perhubungan, Serta Peraturan Perundang-undangan; • Litbang dan Kegiatan Pengawasan Internal; • Penataan Organisasi; • Komunikasi dan Kehumasan. TATA KELOLA & REGULASI (DUKUNGAN MANAJEMEN) : • Pembangunan Faskes LLAJ dan Jembatan Timbang; • Pembangunan SBNP; • Pembangunan Kapal Negara (Kapal Patroli & Kapal Navigasi); • Pembangunan dan penyediaan fasilitas keselamatan penerbangan (fasilitas keamanan, fasilitas pendaratan visual dan Pagar Pengaman); • Pembangunan SINTELIS KA; • Pengerukan Alur dan Break water. PENINGKATAN KESELAMATAN DAN KEAMANAN TRANSPORTASI : • Rehabilitasi Terminal, Pelabuhan Penyeberangan, Pelabuhan Laut, Bandara serta Kampus Diklat; • Docking kapal perintis; • Subsidi Pelayanan Perintis (LLAJ, Penyeberangan, Angkutan Laut, Angkutan Udara dan KA); • Integrasi Sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di Pusdatin; • Pengembangan dan Pembangunan Sistem Perizinan Secara On Line; • Penyusunan Pedoman dan SOP; • Peningkatan Kualitas SDM Perhubungan. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN : FOKUS & PRIORITAS PROGRAM/ KEGIATAN PEMBANGUNAN PERHUBUNGAN (Rp. 48,203 T) 9 FOKUS & PRIORITAS PROGRAM/KEGIATAN PEMBANGUNAN SEKTOR PERHUBUNGAN TAHUN 2018
  • 10. Pengadaan BRT : 300 unit Pembangunan Terminal Tipe A : 16 lokasi Rehabilitasi/Peningkatan Terminal Tipe A : 40 lokasi Pembangunan Kapal Penyeberangan : 7 unit Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan : 20 lokasi Pembangunan Jalan KA sepanjang 626 km’sp Peningkatan dan Rehabilitasi Jalur KA sepanjang 15 km’sp KEGIATAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN SESUAI DENGAN RANCANGAN PAGU ALOKASI ANGGARAN TAHUN 2018 Pembangunan / Rehabilitasi Pelabuhan Laut 169 lokasi Pembangunan Kapal Perintis 70 unit Penyelesaian dan lanjutan Pembangunan 8 Bandara Baru Subsidi angkutan udara perintis (Angkutan penumpang 211 rute dan kargo 18 rute) Program pemenuhan keamanan dan keselamatan penerbangan di 54 lokasi Program peningkatan kapasitas Bandara di 14 lokasi dan pengembangan terminal di 12 lokasi Lulusan SDM Transportasi Darat : 8.405 orang Lulusan SDM Transportasi Laut : 523.450 orang Lulusan SDM Transportasi Udara : 10.708 orang Lulusan SDM Transportasi Aparatur : 9.047 orang 10 TRANSPORTASI DARAT PERKERETAAPIAN TRANSPORTASI LAUT BPSDM PERHUBUNGAN TRANSPORTASI UDARA Pembangunan Bangunan Khusus 1 Unit Pengadaan Bus Sekolah : 120 unit
  • 11. KEMENTERIAN PERHUBUNGAN Jalan Medan Merdeka Barat No. 8 Jakarta Telp. +62 21 3811308, 3505006 Fax. +62 21 3522338 TERIMA KASIH