SlideShare a Scribd company logo
Ketentuan Umum
Pengadaan Barang dan Jasa
di Desa
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Provinsi Jawa Barat
Drs Budy Hermawan, MSi.
Widyaiswara BPSDM Prov Jawa Barat
Fasilitator PBJ LKPP
Disampaikan pada Pelatihan Teknis Manajemen
Desa
Bandung, 18 Maret 2024
Percepatan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi
BUDY HERMAWAN
WIDYAIS
WARA MADYA BPS
DM J
ABAR
PENYULUH ANTIKORUPSIKPKRI
FASILITATORPBJ LKPP
https://budy125.blogspot.com/
https://youtu.be/fuZb1DgR4tw
HP 082217273179
PEDOMANTATACARAPENGELOLAAN
BARANGDANJASADIDESA
BERDASARKAN PERATURAN LKPP NOMOR 12 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN TATACARA
PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA
Drs BUDY HERMAWAN , MSi
Widyaiswara BPSDM
Provinsi Jawa Barat
Peraturan Bupati/Walikota tentang Pengadaan
Barang/Jasa di Desa yang disesuaikan dengan keadaan
soial budaya masyarakat Desa setempat.
Dasar Hukum
Pasal 105 PP 43/2014
sebagaimana telah
diubah dengan PP
11/2019
Pasal 52
Permendagri
20/2018
Pasal 4 Ayat (4)
Peraturan LKPP
12/2019
Peraturan
Bupati/Walikota
PBJ di Desa diatur dengan peraturan
Bupati/Walikota dengan berpedoman pada
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara PBJ
Desa diatur dengan Perbup/Perwal berpedoman
pada peraturan perundang-undangan
mengenai PBJ di Desa.
Tata Cara PBJ di Desa yang pembiayaannya bersumber dari APBDes
diatur oleh Bupati/Walikota dengan tetap berpedoman pada
Peraturan Lembaga ini, dan memperhatikan kondisi sosial budaya
masyarakat setempat.
Permasalahan dalam Pelaksanaan PBJ di Desa
Harga
beda
barang/jasa
disebabkan
yang
oleh
berbeda-
faktor
geografis
Kurangnya pemahaman
stakeholders terkait prinsip
Swakelola dalam PBJ di Desa
Jumlah Penyedia di Desa yang
terbatas
Penyalahgunaan wewenang oleh
Kepala Desa dan/atau Perangkat
Desa
Keterbatasan SDM di Desa (kuantitas
dan tingkat pendidikan rendah)
mengakomodir kondisi
Peraturan Bupati/Walikota belum
sosial
budaya masyarakat Desa
Kurangnya sosialisasi Peraturan
Bupati tentang PBJ di Desa
kepada Pelaku Pengadaan di Desa
PENGADAAN
DI DESA
adalah kegiatan untuk memperoleh
barang/jasa oleh Pemerintah Desa,
baik dilakukan melalui swakelola
dan/atau penyedia barang/jasa
Pasal 1 angka 7 PER LKPP jo Pasal 6 Permendagri 20/2018
TPK
Tim Pelaksana Kegiatan yang selanjutnya disingkat TPK
adalah tim yang membantu Kasi/Kaur dalam melaksanakan
kegiatan pengadaan barang/jasa yang karena sifat dan
jenisnya tidak dapat dilakukan sendiri oleh Kasi/Kaur
Pasal 1 angka 7 PER LKPP jo Pasal 7 Permendagri 20/2018
TPK
Unsur TPK terdiri dari :
a. Perangkat Desa (Kadus)
b. Lembaga Kemasyarakatan Desa; dan
c. Masyarakat
 minimal 3 (tiga) orang.
 Berdasarkan pertimbangan
Pasal 11 PER LKPP No 12 Tahun 2019
kompleksitas Pengadaan,
personil TPK dapat ditambah
sepanjang berjumlah gasal
Organisasi TPK terdiri atas:
a. Ketua;
b. Sekretaris; dan
c. Anggota.
PENYEDIA
badan usaha atau orang perorangan
yang menyediakan barang/jasa
Pasal 1 angka 15 PER LKPP No 12 Tahun 2019
PEMBELIAN
LANGSUNG
metode pengadaan yang dilaksanakan dengan cara
membeli/membayar langsung kepada 1 (satu)
Penyedia tanpa permintaan penawaran tertulis yang
dilakukan oleh Kasi/Kaur atau TPK
Pasal 1 angka 16 PER LKPP No 12 Tahun 2019
PERMINTAAN
PENAWARAN
metode Pengadaan dengan membeli/membayar langsung
dengan permintaan penawaran tertulis paling sedikit
kepada 2 (dua) Penyedia yang dilakukan oleh TPK
Pasal 1 angka 17 PER LKPP No 12 Tahun 2019
LELANG
metode pemilihan Penyedia untuk semua
pekerjaan yang dapat diikuti oleh semua
Penyedia yang memenuhi syarat.
Pasal 1 angka 18 PER LKPP No 12 Tahun 2019
SWAKELOLA
cara memperoleh barang/jasa dengan dikerjakan
sendiri oleh TPK dan/atau masyarakat setempat
Pasal 1 angka 18 PER LKPP No 12 Tahun 2019
Prinsip P B J
Efektif
Efisien
Transparan
Terbuka
Pemberdayaan
Masyarakat
Gotong-royong
Bersaing
Adil
Akuntabel
*Pasal 2 PER LKPP No 12 Tahun 2019
ETIKA
PENGADAAN
1. Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk
mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan
2. bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan
informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah
penyimpangan Pengadaan
3. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung
yang berakibat persaingan usaha tidak sehat
4. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang
ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait
Pasal 3 PER LKPP No 12 Tahun 2019
5. Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan
pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung,
yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan
6. Menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan
desa;
7. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau
kolusi;
8. Tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk
memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa
saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga
berkaitan dengan Pengadaan
Pasal 3 PER LKPP No 12 Tahun 2019
PRIORITAS CARA
PENGADAAN
Pengadaan mengutamakan peran serta
masyarakat melalui Swakelola dengan
memaksimalkan pemanfaatan sumber daya yang
ada di Desa secara gotong-royong dengan
melibatkan partisipasi masyarakat dengan tujuan
memperluas kesempatan kerja dan pemberdayaan
masyarakat setempat
Pasal 5 PER LKPP No 12 Tahun 2019
Dalam hal Pengadaan tidak dapat dilakukan secara
melalui Penyedia baik sebagian
Swakelola maka Pengadaan dapat dilakukan
maupun
seluruhnya
Pengadaan melalui Penyedia dapat dilakukan untuk:
a. mendukung Swakelola; atau
b. kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan dengan
Swakelola
Pasal 5&6 PER LKPP No 12 Tahun 2019
MELALUI PENYEDIA
MELALUI PENYEDIA
Pelaksanaan Pengadaan melalui Penyedia:
s/d 10 juta : Pembelian Langsung
> 10 juta s/d 200 juta : Permintaan Penawaran
> 200 juta : Lelang
Jenjang nilai Pengadaan melalui Penyedia ditetapkan oleh Bupati
PERSIAPAN PENGADAAN
MELALUI PENYEDIA
Kasi/Kaur menyusun dokumen persiapan Pengadaan melalui Penyedia
berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang terdiri atas:
a. waktu pelaksanaan pekerjaan;
b. gambar rencana kerja (apabila diperlukan);
c. Kerangka Acuan Kerja (KAK)/spesifikasi teknis (apabila diperlukan)/daftar
kuantitas dan harga (apabila diperlukan);
d. Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan
e. rancangan surat perjanjian.
Menegaskan perhitungan dalam menentukan HPS:
a. Menggunakan data/informasi yang diperoleh dari harga pasar di Desa
setempat atau Desa terdekat dari desa setempat.
b. Memperhitungkan PPN
c. Memperhitungkan biaya angkut
PERSIAPAN PENGADAAN
MELALUI PENYEDIA
Dalam hal terdapat perbedaan HPS dengan RAB pada
DPA, sepanjang tidak melebihi nilai pagu rincian objek
belanja, pengadaan dapat dilanjutkan dengan terlebih
dahulu melakukan revisi RAB pada DPA.
Dalam hal terdapat perbedaan HPS dengan RAB pada DPA
yang melebihi nilai pagu rincian objek belanja,
pengadaan tidak dapat dilanjutkan dan Kasi/Kaur
melapor kepada Kepala Desa.
TUGAS KADES DALAM
PENGADAAN B/J
a. Menetapkan TPK hasil Musrenbangdes;
b. Mengumumkan Perencanaan Pengadaan yang ada di
dalam RKP Desa sebelum dimulainya proses Pengadaan
pada tahun anggaran berjalan; dan
c. Menyelesaikan perselisihan antara Kasi/Kaur dengan TPK,
dalam hal terjadi perbedaan pendapat
Pasal 9 PER LKPP No 12 Tahun 2019
TUGAS KASI/KAUR
DALAM PENGADAAN
B/J
a. Menetapkan dokumen persiapan Pengadaan;
b. Menyampaikan dokumen persiapan Pengadaan kepada TPK;
c. Melakukan Pengadaan sesuai dengan ambang batas nilai dan kegiatan yang
ditetapkan Musrenbangdes;
d. Menandatangani bukti transaksi Pengadaan;
e. Mengendalikan pelaksanaan Pengadaan;
f. Menerima hasil Pengadaan;
g. Melaporkan pengelolaan Pengadaan sesuai bidang tugasnya kepada Kepala Desa;
dan
h. Menyerahkan hasil Pengadaan pada kegiatan sesuai bidang tugasnya kepada Kepala
Desa dengan berita acara penyerahan
Pasal 10 PERKA LKPP No 12 Tahun 2019
TUGAS KASI/KAUR
DALAM PENGADAAN
B/J
Kaur Keuangan tidak boleh menjabat
sebagai pengelola Pengadaan
Kasi/Kaur dilarang mengadakan ikatan
perjanjian atau menandatangani surat
perjanjian dengan Penyedia apabila anggaran
belum tersedia atau anggaran yang tersedia
tidak mencukupi.
Pasal 10 PER LKPP No 12 Tahun 2019
TPK
Unsur TPK terdiri dari :
a. Perangkat Desa (Kadus)
b. Lembaga Kemasyarakatan Desa; dan
c. Masyarakat
 minimal 3 (tiga) orang.
 Berdasarkan pertimbangan
Pasal 11 PER LKPP No 12 Tahun 2019
kompleksitas Pengadaan,
personil TPK dapat ditambah
sepanjang berjumlah gasal
Organisasi TPK terdiri atas:
a. Ketua;
b. Sekretaris; dan
c. Anggota.
TUGAS TPK
Tugas TPK dalam Pengadaan adalah:
a. Melaksanakan Swakelola;
b. Menyusun dokumen Lelang;
c. Mengumumkan dan melaksanakan Lelang untuk Pengadaan
melalui Penyedia;
d. Memilih dan menetapkan Penyedia;
e. Memeriksa dan melaporkan hasil Pengadaan kepada
Kasi/Kaur; dan
f. Mengumumkan hasil kegiatan dari Pengadaan
Pasal 11 PER LKPP No 12 Tahun 2019
TUGAS TPK
Khusus untuk pekerjaan konstruksi yang dilaksanakan secara
Swakelola ditunjuk penanggung jawab teknis pekerjaan dari
anggota TPK yang mampu dan memahami teknis
kegiatan/pekerjaan konstruksi
diberikan honorarium yang
Pasal 11 PER LKPP No 12 Tahun 2019
TPK dapat
besarannya memperhatikan kemampuan
keuangan Desa
PERAN
MASYARAKAT
Peran Masyarakat dalam Pengadaan
dilaksanakan dalam bentuk:
a. Berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan
Swakelola; dan
b. Berperan aktif dalam pengawasan terhadap
pelaksanaan Pengadaan
Pasal 12 PER LKPP No 12 Tahun 2019
KORUPSIDIPEMERINTAH
DESA
Penindakan
Perbaikan
Sistem
Edukasi dan
Kampanye
REPRESIF
Takut Korupsi
Mempersempit
celah Korupsi
Tidak Mau Korupsi
S T R A T E G I
PEM BERA N TA SAN KO RUPSI
1. STRATEGI REPRESIF
saksi-
Melalui strategi represif, KPK menyeret koruptor ke meja
hijau, membacakan tuntutan, serta menghadirkan
saksi dan alat bukti yang menguatkan.
Penyelidikan Penuntutan
Pengaduan
masyarakat
(Dumas)
Penyidikan Pelaksanaan
putusan
pengadilan
TAHAPAN
AREA INTERVENSI
KOORDINASI PENCEGAHAN KPK
DANA DESA: BENTUK POTENSI
PENYIMPANGAN DAN PENYALAHGUNAAN
ASAS PENUNJUK PERWUJUDAN MENGAPA PENTING
TRANSPARAN • MEMUDAHKAN AKSES PUBLIK TERHADAP
INFORMASI;
• PENYEBARTAHUAN INFORMASI TERKAIT
PENGELOLAAN DANA DESA;
• MEMENUHI HAK MASYARAKAT;
• MENGHINDARI TERJADINYA
KONFLIK
AKUNTABEL • KESESUAIAN DG KETENTUAN;
• LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN;
• INFORMASI KEPADA PUBLIK.
• MEMPEROLEH LEGITIMASI
MASYARAKAT;
• MENDAPAT KEPERCAYAAN
MASYARAKAT.
PERTISPATIF • KETERLIBATAN EFEKTIF MASYARAKAT;
• MEMBUKA RUANG BAGI ERANSERTA
MASYARAKAT.
• MEMENUHI HAK MASYARAKAT;
• MENUMBUHKAN RASA MEMILIKI;
• MENINGKATKAN KESWADAYAAN
MASY.
TERTIB &
DISIPLIN
• TAAT HUKUM;
• TEPAT WAKTU, TEPAT JUMLAH;
• SESUAI PERATURAN.
• MENGHINDARI PENYIMPANGAN;
• MENINGKATKAN
PROFESIONALITAS.
ASASPENGELOLAANDANADESA
TUJUAN MEWUJUDKAN DESA YANG MAJU, MANDIRI,
DEMOKRATIS.
PERENCANAAN DIBAHAS DAN DIPUTUSKAN DALAM MUSYAWARAH
DESA
PRIORITAS PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASY. al
PRUDES/PRUKADES; BUMDES; EMBUNG DAN SORGA.
PELAKSANAAN
KEGIATAN
SWAKELOLA DAN PADAT KARYA TUNAI
PENGADAAN
BARANG DAN
JASA
SWAKELOLA ATAU MELALUI PENYEDIA BARANG DAN
JASA
ASAS
PENGELOLAAN
TRANSPARAN; AKUNTABEL; PARTISIPATIF; TERTIB DAN
DISIPLIN
PENGAWASAN OLEH MASYARAKAT DAN LEMBAGA YG BERWENANG
LAPORAN/LPJ BENAR SESUAI DG KENYATAAN, DAN TEPAT WAKTU
DANA
DESA
DANA DESA: BENTUK POTENSI
PENYIMPANGAN DAN PENYALAHGUNAAN
KECENDERUNGAN KEJADIAN
PENYIMPANGAN PENGELOLAAN DANA DESA
• KESALAHAN BISA TERJADI KARENA
KELEMAHAN DALAM ADMINISTRASI
KEUANGAN
• TERJADI KESALAHAN PERENCANAAN
• TERJADI KESALAHAN DALAM PENYUSUNAN
LAPORAN
• PENYUSUNAN SPESIFIKASI PEKERJAAN
• KESALAHAN ESTIMASI BIAYA
• DUPLIKASI ANGGARAN (DOUBLE ANGGARAN)
• PENGGUNAAN DANA TIDAK SESUAI
PERUNTUKAN
• MEMINJAM SEMENTARA DANA DESA UNTUK
KEPENTINGAN PRIBADI NAMUN TIDAK
DIKEMBALIKAN.
• PUNGUTAN ATAU PEMOTONGAN DANA DESA
OLEH OKNUM PEJABAT KECAMATAN ATAU
KABUPATEN.
• MEMBUAT PERJALANAN DINAS FIKTIF KEPALA
DESA DAN JAJARANNYA.
• PENGELEMBUNGAN (MARK UP) PEMBAYARAN
HONORARIUM PERANGKAT DESA.
• PENGELEMBUNGAN (MARK UP) PEMBAYARAN
ALAT TULIS KANTOR.
• MEMBUAT KEGIATAN ATAU PROYEK FIKTIF YANG
DANANYA DIBEBANKAN DARI DANA DESA.
TIDAKMURNIKESALAHANKEPALADESA
UNSUR KE ALPA-AN/KEKHILAFAN
MURNIKESALAHANKEPALADESA
UNSUR DISENGAJA
PERENCANAN PENYALURAN PENCAIRAN PENGGUNAAN
PEMBUKUAN/
PELAPORAN
• Proses Musdes yang
menyimpang ;
• Penyusunan
RPJM/RKT/
• APBDes yg tidak
melibatkan masyarakat
atau diborongkan;
• Pungli/suap pd proses
Reviu/persetujuan;
• Dan lain lain.
• Menunda penyaluran
Dana Desa;
• Menetapkan syarat
tertentu tanpa dasar
hukum;
• Dan lain lain.
• Pungli pada saat
pencairan;
• Penyimpanan uang
pada rekening/kas
pribadi;
• Buku tabungan
“diijonkan”;
• Dan lain lain.
• Tidak sesuai APBDes;
• Mark-up harga;
• Kegiatan fiktif dan
pembebanan biaya
ganda;
• Suap/pungli;
• Konflik kepentingan;
• Gratifikasi;
• Dan lain lain.
• Tidak sesuai
dengan
realisasinya;
• Pembukuan tidak
tertib (tidak ada
bukti
pengeluaran);
• Diborongkan kpd
konsultan;
• Dan lain lain.
BENTUK POTENSI PENYALAHGUNAAN DANA DESA
PETA
PERMASALAHAN
YANG MEMBERI
PELUANG
TERJADINYA
PENYALAHGUNAAN
DANA DESA
KETIDAKTAHUAN
• SISTEM
• INTERVENSI
• KEBUTUHAN
TERPAKSA/DI
PAKSA
• KESERAKAHAN
MEMAKSA
PENYALAHGUNAAN
DANA DESA
PENYALAHGUNAAN
DAERAH RAWAN
(PENYEBAB LANGSUNG)
POTENSI MASALAH
(PENYEBAB TIDAK LANGSUNG)
ASPEK LOKASI
• PROSES PERENCANAAN
• PENGELOLAAN KEUANGAN
• PENGELOLAAN PROYEK
• PERTANGGUNG JAWABAN
ASPEK MANUSIA
• KOMPETENSI
• INTEGRITAS
• KONSISTENSI
• KUANTITAS
ASPEK BARANG
• KUALITAS
• KUANTITAS
• HARGA
ASPEK KEGIATAN
• PERENCANAAN
• PELAKSANAAN
• PERTANGGUNGJAWABAN
• PELAPORAN
ASPEK KEBIJAKAN
• MENYIMPANG
• TDK ASPIRATIF
PENYALAHGUNAAN TERJADI BILA ADA:
• NIAT;
• KESEMPATAN;
• KEMAMPUAN BERBUAT;
• TARGET YG TEPAT
PENYEBAB TIDAK LANGSUNG
• REGULASI/SISTEM LEMAH
• MORAL TERDEGRADASI
• PENGHASILAN RENDAH
• PENGAWASAN LEMAH
• KETAATAN
FENOMENA PENYALAHGUNAAN DANA DESA
• MENGHALANGI PENYIDIKAN
(Pasal 21)
• MEMBERIKAN KETERANGAN
YANG TIDAK BENAR (Pasal 22)
• PELANGGARAN TERHADAP
PASAL KUHP (Pasal 23)
• SAKSI /ORANG LAIN DILARANG
MENYEBUT NAMA DAN ALAMAT
PELAPOR (Pasal 24)
2
7
5
3
6
1
2
4
UPAYAPENCEGAHANDANPENANGANAN
MASALAHPENYIMPANGAN DANADESA
KOMUNITAS/KUMPULAN
PENGELOLA DANA DESA
KOMPETEN & BERINTEGRITAS
FAKTOR PENEGAKAN
INTEGRITAS
PEMIMPIN
• KOMITMEN BERINTEGRITAS;
• KETELADANAN (MENJADI ROLE-
MODEL);
• KEBIJAKAN YANG MENDUKUNG.
SISTEM &
SARANA
•SISTEM PENEGAKAN INTEGRITAS;
•INSTRUMEN PENEGAKAN INTEGRITAS;
•SARANA PENEGAKAN INTEGRITAS
PENGAWASAN
EFEKTIF
• PENGAWASAN HORISONTAL;
• PENGAWASAN VERTIKAL;
• PENGAWASAN FUNGSIONAL.
KOMPETEN
• Bekerja sesuai dg keilmuannya;
• Akuntabel (SOP);
• Auditable.
INTEGRITAS
• Bekerja dg jujur walau di kesepian;
• Satunya pikiran, kata, dan perbuatan ke arah kebenaran
PENGELOLADANA
DESA
PRINSIP PENGELOLA DANA DESA
•Luhkum/Penkum
•TP4/D
•JMS
•Zona Integritas, WBK, dan WBBM
Proses Hukum
26 : menteri dan kepala
lembaga
17 : gubernur
122 : anggota DPR/DPRD
7 : Komisioner
51 : bupati/walikota
130 : Pejabat eselon I-III
4 : ketua umum partai
politik
??? : Hakim, Jaksa, &
Polisi
Pengembalian
keuangan
Negara (Asset)
METODE
PEMBERANTASAN
KORUPSI
STRATEGI
PREVENTIF
STRATEGI
REPRESIF
STRATEGI
RESTORATIF
KEMENDAGRI
KEPOLISIAN RI
KEJAKSAAN RI
SATGAS DANADESA
KERJASAMA
DALAM
PENGAWASAN
DANA DESA
SATGAS DANA DESA
“IN T EG RITAS M ERU PA K A N
U PAYA
P O S I T I F T E R K A I T K O R U P S I ”
STEPHEN L CARTER (1996)
Disiplin
Peduli
Jujur
Mandiri
Tanggung Jawab
Kerja Keras
Berani Sederhana
Adil
9NILAIINTEGRITAS
DISKUSI DAN
TANYA JAWAB
TERIMA
KASIH

More Related Content

Similar to Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx

PENGADAAN BARANG JASA DESA.pptx
PENGADAAN BARANG JASA DESA.pptxPENGADAAN BARANG JASA DESA.pptx
PENGADAAN BARANG JASA DESA.pptxpokjatasikirma
 
PAPARAN TENDER DINI PENGADAAN BARANG JASA 2024.pptx
PAPARAN TENDER DINI PENGADAAN BARANG JASA 2024.pptxPAPARAN TENDER DINI PENGADAAN BARANG JASA 2024.pptx
PAPARAN TENDER DINI PENGADAAN BARANG JASA 2024.pptxYuliusDimasHardoTrih
 
Bahan sosialisasi pbj desa 2020pdf
Bahan sosialisasi pbj desa 2020pdfBahan sosialisasi pbj desa 2020pdf
Bahan sosialisasi pbj desa 2020pdfPemdes Seboro Sadang
 
Persyaratan Pengajuan Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) - DPP APKASINDO
Persyaratan Pengajuan Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) - DPP APKASINDOPersyaratan Pengajuan Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) - DPP APKASINDO
Persyaratan Pengajuan Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) - DPP APKASINDOMohd. Yunus
 
Peraturan lembaga nomor 12 tahun 2019 1433 1
Peraturan lembaga nomor 12 tahun 2019 1433 1Peraturan lembaga nomor 12 tahun 2019 1433 1
Peraturan lembaga nomor 12 tahun 2019 1433 1Andysyafran
 
Paparan MoU Padat Karya (Bandung 4 Okt 2023).pptx
Paparan MoU Padat Karya (Bandung 4 Okt 2023).pptxPaparan MoU Padat Karya (Bandung 4 Okt 2023).pptx
Paparan MoU Padat Karya (Bandung 4 Okt 2023).pptxDanyepIdris
 
TATA CARA PENDAFTARAN BUM DESA DAN BUM DESA BERSAMA
TATA CARA PENDAFTARAN BUM DESA DAN BUM DESA BERSAMATATA CARA PENDAFTARAN BUM DESA DAN BUM DESA BERSAMA
TATA CARA PENDAFTARAN BUM DESA DAN BUM DESA BERSAMATeguh Kristyanto
 
4. PENGADAAN BARANG DAN JASA. 2020.pptx
4. PENGADAAN BARANG DAN JASA.   2020.pptx4. PENGADAAN BARANG DAN JASA.   2020.pptx
4. PENGADAAN BARANG DAN JASA. 2020.pptxManuelALuakusa
 
PENDAFTARAN BADAN HUKUM BUMDES
PENDAFTARAN BADAN HUKUM BUMDESPENDAFTARAN BADAN HUKUM BUMDES
PENDAFTARAN BADAN HUKUM BUMDESTeguh Kristyanto
 
PENGADAAN BARANG JASA DESA 2.pptx
PENGADAAN BARANG JASA DESA 2.pptxPENGADAAN BARANG JASA DESA 2.pptx
PENGADAAN BARANG JASA DESA 2.pptxpokjatasikirma
 
BENGKAYANG PERUMDA .pptx
BENGKAYANG PERUMDA .pptxBENGKAYANG PERUMDA .pptx
BENGKAYANG PERUMDA .pptxbandi2340
 
Perka lkpp nomor 13 tahun 2013 tentang pedoma tata cara pengadaan barang:jasa...
Perka lkpp nomor 13 tahun 2013 tentang pedoma tata cara pengadaan barang:jasa...Perka lkpp nomor 13 tahun 2013 tentang pedoma tata cara pengadaan barang:jasa...
Perka lkpp nomor 13 tahun 2013 tentang pedoma tata cara pengadaan barang:jasa...Renild Tj
 
BAHAN SOSIALISASI TPM KE MASYARAKAT.pptx
BAHAN SOSIALISASI TPM KE MASYARAKAT.pptxBAHAN SOSIALISASI TPM KE MASYARAKAT.pptx
BAHAN SOSIALISASI TPM KE MASYARAKAT.pptxRazerZiminx
 
3. PERAN BPN PPT.pptx
3.  PERAN BPN PPT.pptx3.  PERAN BPN PPT.pptx
3. PERAN BPN PPT.pptxsutrisno831
 
paparan perubahan perpres 2021.pdf
paparan perubahan perpres 2021.pdfpaparan perubahan perpres 2021.pdf
paparan perubahan perpres 2021.pdfbpbjbuol
 
Penganggaran dana kelurahan ii
Penganggaran dana kelurahan iiPenganggaran dana kelurahan ii
Penganggaran dana kelurahan iihoyin rizmu
 
Surat Tanggapan Permohonan Petunjuk dan Pendapat Sekda Kabupaten 50 Kota
Surat Tanggapan Permohonan Petunjuk dan Pendapat Sekda Kabupaten 50 KotaSurat Tanggapan Permohonan Petunjuk dan Pendapat Sekda Kabupaten 50 Kota
Surat Tanggapan Permohonan Petunjuk dan Pendapat Sekda Kabupaten 50 KotaNurul Angreliany
 
PAPARAN PROGRAM JAGA DESA GUNUNGKIDUL).pptx
PAPARAN PROGRAM JAGA DESA GUNUNGKIDUL).pptxPAPARAN PROGRAM JAGA DESA GUNUNGKIDUL).pptx
PAPARAN PROGRAM JAGA DESA GUNUNGKIDUL).pptxKejariBanyuwangi
 
Kebijakan Umum BSPS.pptx
Kebijakan Umum BSPS.pptxKebijakan Umum BSPS.pptx
Kebijakan Umum BSPS.pptxSilohcrunAtoim
 

Similar to Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx (20)

PENGADAAN BARANG JASA DESA.pptx
PENGADAAN BARANG JASA DESA.pptxPENGADAAN BARANG JASA DESA.pptx
PENGADAAN BARANG JASA DESA.pptx
 
PAPARAN TENDER DINI PENGADAAN BARANG JASA 2024.pptx
PAPARAN TENDER DINI PENGADAAN BARANG JASA 2024.pptxPAPARAN TENDER DINI PENGADAAN BARANG JASA 2024.pptx
PAPARAN TENDER DINI PENGADAAN BARANG JASA 2024.pptx
 
Bahan sosialisasi pbj desa 2020pdf
Bahan sosialisasi pbj desa 2020pdfBahan sosialisasi pbj desa 2020pdf
Bahan sosialisasi pbj desa 2020pdf
 
Persyaratan Pengajuan Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) - DPP APKASINDO
Persyaratan Pengajuan Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) - DPP APKASINDOPersyaratan Pengajuan Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) - DPP APKASINDO
Persyaratan Pengajuan Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) - DPP APKASINDO
 
Peraturan lembaga nomor 12 tahun 2019 1433 1
Peraturan lembaga nomor 12 tahun 2019 1433 1Peraturan lembaga nomor 12 tahun 2019 1433 1
Peraturan lembaga nomor 12 tahun 2019 1433 1
 
Paparan MoU Padat Karya (Bandung 4 Okt 2023).pptx
Paparan MoU Padat Karya (Bandung 4 Okt 2023).pptxPaparan MoU Padat Karya (Bandung 4 Okt 2023).pptx
Paparan MoU Padat Karya (Bandung 4 Okt 2023).pptx
 
TATA CARA PENDAFTARAN BUM DESA DAN BUM DESA BERSAMA
TATA CARA PENDAFTARAN BUM DESA DAN BUM DESA BERSAMATATA CARA PENDAFTARAN BUM DESA DAN BUM DESA BERSAMA
TATA CARA PENDAFTARAN BUM DESA DAN BUM DESA BERSAMA
 
4. PENGADAAN BARANG DAN JASA. 2020.pptx
4. PENGADAAN BARANG DAN JASA.   2020.pptx4. PENGADAAN BARANG DAN JASA.   2020.pptx
4. PENGADAAN BARANG DAN JASA. 2020.pptx
 
PENDAFTARAN BADAN HUKUM BUMDES
PENDAFTARAN BADAN HUKUM BUMDESPENDAFTARAN BADAN HUKUM BUMDES
PENDAFTARAN BADAN HUKUM BUMDES
 
PENGADAAN BARANG JASA DESA 2.pptx
PENGADAAN BARANG JASA DESA 2.pptxPENGADAAN BARANG JASA DESA 2.pptx
PENGADAAN BARANG JASA DESA 2.pptx
 
BENGKAYANG PERUMDA .pptx
BENGKAYANG PERUMDA .pptxBENGKAYANG PERUMDA .pptx
BENGKAYANG PERUMDA .pptx
 
Perka lkpp nomor 13 tahun 2013 tentang pedoma tata cara pengadaan barang:jasa...
Perka lkpp nomor 13 tahun 2013 tentang pedoma tata cara pengadaan barang:jasa...Perka lkpp nomor 13 tahun 2013 tentang pedoma tata cara pengadaan barang:jasa...
Perka lkpp nomor 13 tahun 2013 tentang pedoma tata cara pengadaan barang:jasa...
 
BAHAN SOSIALISASI TPM KE MASYARAKAT.pptx
BAHAN SOSIALISASI TPM KE MASYARAKAT.pptxBAHAN SOSIALISASI TPM KE MASYARAKAT.pptx
BAHAN SOSIALISASI TPM KE MASYARAKAT.pptx
 
3. PERAN BPN PPT.pptx
3.  PERAN BPN PPT.pptx3.  PERAN BPN PPT.pptx
3. PERAN BPN PPT.pptx
 
paparan perubahan perpres 2021.pdf
paparan perubahan perpres 2021.pdfpaparan perubahan perpres 2021.pdf
paparan perubahan perpres 2021.pdf
 
Penganggaran dana kelurahan ii
Penganggaran dana kelurahan iiPenganggaran dana kelurahan ii
Penganggaran dana kelurahan ii
 
Surat Tanggapan Permohonan Petunjuk dan Pendapat Sekda Kabupaten 50 Kota
Surat Tanggapan Permohonan Petunjuk dan Pendapat Sekda Kabupaten 50 KotaSurat Tanggapan Permohonan Petunjuk dan Pendapat Sekda Kabupaten 50 Kota
Surat Tanggapan Permohonan Petunjuk dan Pendapat Sekda Kabupaten 50 Kota
 
PAPARAN PROGRAM JAGA DESA GUNUNGKIDUL).pptx
PAPARAN PROGRAM JAGA DESA GUNUNGKIDUL).pptxPAPARAN PROGRAM JAGA DESA GUNUNGKIDUL).pptx
PAPARAN PROGRAM JAGA DESA GUNUNGKIDUL).pptx
 
DRAFT BLUD.pptx
DRAFT BLUD.pptxDRAFT BLUD.pptx
DRAFT BLUD.pptx
 
Kebijakan Umum BSPS.pptx
Kebijakan Umum BSPS.pptxKebijakan Umum BSPS.pptx
Kebijakan Umum BSPS.pptx
 

More from BudyHermawan3

Tugas dan kewenangan PKA dan PPK dalam PBJ .pptx
Tugas dan kewenangan PKA dan PPK dalam PBJ .pptxTugas dan kewenangan PKA dan PPK dalam PBJ .pptx
Tugas dan kewenangan PKA dan PPK dalam PBJ .pptxBudyHermawan3
 
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxMateri Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxBudyHermawan3
 
Membangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptx
Membangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptxMembangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptx
Membangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptxBudyHermawan3
 
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptxMembangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptxBudyHermawan3
 
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptxLAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptxBudyHermawan3
 
PB.2.4 ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA.pptx
PB.2.4 ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA.pptxPB.2.4 ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA.pptx
PB.2.4 ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA.pptxBudyHermawan3
 
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama DesapptxPB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama DesapptxBudyHermawan3
 
KELEMBAGAAN DESA. Tinjauan ttg Kelembagaan Desapptx
KELEMBAGAAN DESA.  Tinjauan ttg Kelembagaan DesapptxKELEMBAGAAN DESA.  Tinjauan ttg Kelembagaan Desapptx
KELEMBAGAAN DESA. Tinjauan ttg Kelembagaan DesapptxBudyHermawan3
 
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptxPB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptxBudyHermawan3
 
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptxPB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptxBudyHermawan3
 
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptxAparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptxBudyHermawan3
 
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptxPengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptxBudyHermawan3
 
Perencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptx
Perencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptxPerencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptx
Perencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptxBudyHermawan3
 
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptxInovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptxBudyHermawan3
 
Membangun Budaya Ber-Integritas bagi ASN #ANTIKORUPSI.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas bagi ASN #ANTIKORUPSI.pptxMembangun Budaya Ber-Integritas bagi ASN #ANTIKORUPSI.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas bagi ASN #ANTIKORUPSI.pptxBudyHermawan3
 
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptxKonsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptxBudyHermawan3
 

More from BudyHermawan3 (16)

Tugas dan kewenangan PKA dan PPK dalam PBJ .pptx
Tugas dan kewenangan PKA dan PPK dalam PBJ .pptxTugas dan kewenangan PKA dan PPK dalam PBJ .pptx
Tugas dan kewenangan PKA dan PPK dalam PBJ .pptx
 
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxMateri Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
 
Membangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptx
Membangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptxMembangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptx
Membangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptx
 
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptxMembangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
 
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptxLAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
 
PB.2.4 ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA.pptx
PB.2.4 ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA.pptxPB.2.4 ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA.pptx
PB.2.4 ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA.pptx
 
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama DesapptxPB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
 
KELEMBAGAAN DESA. Tinjauan ttg Kelembagaan Desapptx
KELEMBAGAAN DESA.  Tinjauan ttg Kelembagaan DesapptxKELEMBAGAAN DESA.  Tinjauan ttg Kelembagaan Desapptx
KELEMBAGAAN DESA. Tinjauan ttg Kelembagaan Desapptx
 
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptxPB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
 
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptxPB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
 
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptxAparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
 
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptxPengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
 
Perencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptx
Perencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptxPerencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptx
Perencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptx
 
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptxInovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
 
Membangun Budaya Ber-Integritas bagi ASN #ANTIKORUPSI.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas bagi ASN #ANTIKORUPSI.pptxMembangun Budaya Ber-Integritas bagi ASN #ANTIKORUPSI.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas bagi ASN #ANTIKORUPSI.pptx
 
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptxKonsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
 

Recently uploaded

Dedy-Permadi-Social Development Talks edisi 18 Maret 2021_ Melihat Lebih Jauh...
Dedy-Permadi-Social Development Talks edisi 18 Maret 2021_ Melihat Lebih Jauh...Dedy-Permadi-Social Development Talks edisi 18 Maret 2021_ Melihat Lebih Jauh...
Dedy-Permadi-Social Development Talks edisi 18 Maret 2021_ Melihat Lebih Jauh...tommysamudra4
 
manajemen kearsipan subjek peralatan dan perlengkapan tentang kearsipan din...
manajemen kearsipan subjek  peralatan dan perlengkapan tentang kearsipan  din...manajemen kearsipan subjek  peralatan dan perlengkapan tentang kearsipan  din...
manajemen kearsipan subjek peralatan dan perlengkapan tentang kearsipan din...yennylampouw
 
Rencana Kerja PMI DI Yogyakarta Tahun 2024
Rencana Kerja PMI DI Yogyakarta  Tahun 2024Rencana Kerja PMI DI Yogyakarta  Tahun 2024
Rencana Kerja PMI DI Yogyakarta Tahun 2024Sarjuri Sleman
 
Panduan Aplikasi ASIK pengelola program imunisasi
Panduan Aplikasi ASIK pengelola program imunisasiPanduan Aplikasi ASIK pengelola program imunisasi
Panduan Aplikasi ASIK pengelola program imunisasiixanzzz
 
UU Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua UU 6 Tahun 2014
UU Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua UU 6 Tahun 2014UU Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua UU 6 Tahun 2014
UU Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua UU 6 Tahun 2014FatihazmiSyihab
 
2024 Sosialisasi Penulisan Ijazah DS (1).pptx
2024 Sosialisasi Penulisan Ijazah DS (1).pptx2024 Sosialisasi Penulisan Ijazah DS (1).pptx
2024 Sosialisasi Penulisan Ijazah DS (1).pptxHasmiSabirin1
 

Recently uploaded (6)

Dedy-Permadi-Social Development Talks edisi 18 Maret 2021_ Melihat Lebih Jauh...
Dedy-Permadi-Social Development Talks edisi 18 Maret 2021_ Melihat Lebih Jauh...Dedy-Permadi-Social Development Talks edisi 18 Maret 2021_ Melihat Lebih Jauh...
Dedy-Permadi-Social Development Talks edisi 18 Maret 2021_ Melihat Lebih Jauh...
 
manajemen kearsipan subjek peralatan dan perlengkapan tentang kearsipan din...
manajemen kearsipan subjek  peralatan dan perlengkapan tentang kearsipan  din...manajemen kearsipan subjek  peralatan dan perlengkapan tentang kearsipan  din...
manajemen kearsipan subjek peralatan dan perlengkapan tentang kearsipan din...
 
Rencana Kerja PMI DI Yogyakarta Tahun 2024
Rencana Kerja PMI DI Yogyakarta  Tahun 2024Rencana Kerja PMI DI Yogyakarta  Tahun 2024
Rencana Kerja PMI DI Yogyakarta Tahun 2024
 
Panduan Aplikasi ASIK pengelola program imunisasi
Panduan Aplikasi ASIK pengelola program imunisasiPanduan Aplikasi ASIK pengelola program imunisasi
Panduan Aplikasi ASIK pengelola program imunisasi
 
UU Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua UU 6 Tahun 2014
UU Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua UU 6 Tahun 2014UU Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua UU 6 Tahun 2014
UU Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua UU 6 Tahun 2014
 
2024 Sosialisasi Penulisan Ijazah DS (1).pptx
2024 Sosialisasi Penulisan Ijazah DS (1).pptx2024 Sosialisasi Penulisan Ijazah DS (1).pptx
2024 Sosialisasi Penulisan Ijazah DS (1).pptx
 

Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx

  • 1. Ketentuan Umum Pengadaan Barang dan Jasa di Desa Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Barat Drs Budy Hermawan, MSi. Widyaiswara BPSDM Prov Jawa Barat Fasilitator PBJ LKPP Disampaikan pada Pelatihan Teknis Manajemen Desa Bandung, 18 Maret 2024 Percepatan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi
  • 2. BUDY HERMAWAN WIDYAIS WARA MADYA BPS DM J ABAR PENYULUH ANTIKORUPSIKPKRI FASILITATORPBJ LKPP https://budy125.blogspot.com/ https://youtu.be/fuZb1DgR4tw HP 082217273179
  • 3. PEDOMANTATACARAPENGELOLAAN BARANGDANJASADIDESA BERDASARKAN PERATURAN LKPP NOMOR 12 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN TATACARA PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA Drs BUDY HERMAWAN , MSi Widyaiswara BPSDM Provinsi Jawa Barat
  • 4. Peraturan Bupati/Walikota tentang Pengadaan Barang/Jasa di Desa yang disesuaikan dengan keadaan soial budaya masyarakat Desa setempat. Dasar Hukum Pasal 105 PP 43/2014 sebagaimana telah diubah dengan PP 11/2019 Pasal 52 Permendagri 20/2018 Pasal 4 Ayat (4) Peraturan LKPP 12/2019 Peraturan Bupati/Walikota PBJ di Desa diatur dengan peraturan Bupati/Walikota dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara PBJ Desa diatur dengan Perbup/Perwal berpedoman pada peraturan perundang-undangan mengenai PBJ di Desa. Tata Cara PBJ di Desa yang pembiayaannya bersumber dari APBDes diatur oleh Bupati/Walikota dengan tetap berpedoman pada Peraturan Lembaga ini, dan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
  • 5. Permasalahan dalam Pelaksanaan PBJ di Desa Harga beda barang/jasa disebabkan yang oleh berbeda- faktor geografis Kurangnya pemahaman stakeholders terkait prinsip Swakelola dalam PBJ di Desa Jumlah Penyedia di Desa yang terbatas Penyalahgunaan wewenang oleh Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa Keterbatasan SDM di Desa (kuantitas dan tingkat pendidikan rendah) mengakomodir kondisi Peraturan Bupati/Walikota belum sosial budaya masyarakat Desa Kurangnya sosialisasi Peraturan Bupati tentang PBJ di Desa kepada Pelaku Pengadaan di Desa
  • 6. PENGADAAN DI DESA adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Pemerintah Desa, baik dilakukan melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa Pasal 1 angka 7 PER LKPP jo Pasal 6 Permendagri 20/2018
  • 7. TPK Tim Pelaksana Kegiatan yang selanjutnya disingkat TPK adalah tim yang membantu Kasi/Kaur dalam melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa yang karena sifat dan jenisnya tidak dapat dilakukan sendiri oleh Kasi/Kaur Pasal 1 angka 7 PER LKPP jo Pasal 7 Permendagri 20/2018
  • 8. TPK Unsur TPK terdiri dari : a. Perangkat Desa (Kadus) b. Lembaga Kemasyarakatan Desa; dan c. Masyarakat  minimal 3 (tiga) orang.  Berdasarkan pertimbangan Pasal 11 PER LKPP No 12 Tahun 2019 kompleksitas Pengadaan, personil TPK dapat ditambah sepanjang berjumlah gasal Organisasi TPK terdiri atas: a. Ketua; b. Sekretaris; dan c. Anggota.
  • 9. PENYEDIA badan usaha atau orang perorangan yang menyediakan barang/jasa Pasal 1 angka 15 PER LKPP No 12 Tahun 2019
  • 10. PEMBELIAN LANGSUNG metode pengadaan yang dilaksanakan dengan cara membeli/membayar langsung kepada 1 (satu) Penyedia tanpa permintaan penawaran tertulis yang dilakukan oleh Kasi/Kaur atau TPK Pasal 1 angka 16 PER LKPP No 12 Tahun 2019
  • 11. PERMINTAAN PENAWARAN metode Pengadaan dengan membeli/membayar langsung dengan permintaan penawaran tertulis paling sedikit kepada 2 (dua) Penyedia yang dilakukan oleh TPK Pasal 1 angka 17 PER LKPP No 12 Tahun 2019
  • 12. LELANG metode pemilihan Penyedia untuk semua pekerjaan yang dapat diikuti oleh semua Penyedia yang memenuhi syarat. Pasal 1 angka 18 PER LKPP No 12 Tahun 2019
  • 13. SWAKELOLA cara memperoleh barang/jasa dengan dikerjakan sendiri oleh TPK dan/atau masyarakat setempat Pasal 1 angka 18 PER LKPP No 12 Tahun 2019
  • 14. Prinsip P B J Efektif Efisien Transparan Terbuka Pemberdayaan Masyarakat Gotong-royong Bersaing Adil Akuntabel *Pasal 2 PER LKPP No 12 Tahun 2019
  • 15. ETIKA PENGADAAN 1. Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan 2. bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan 3. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat 4. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait Pasal 3 PER LKPP No 12 Tahun 2019
  • 16. 5. Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan 6. Menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan desa; 7. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; 8. Tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Pasal 3 PER LKPP No 12 Tahun 2019
  • 17. PRIORITAS CARA PENGADAAN Pengadaan mengutamakan peran serta masyarakat melalui Swakelola dengan memaksimalkan pemanfaatan sumber daya yang ada di Desa secara gotong-royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat dengan tujuan memperluas kesempatan kerja dan pemberdayaan masyarakat setempat Pasal 5 PER LKPP No 12 Tahun 2019
  • 18. Dalam hal Pengadaan tidak dapat dilakukan secara melalui Penyedia baik sebagian Swakelola maka Pengadaan dapat dilakukan maupun seluruhnya Pengadaan melalui Penyedia dapat dilakukan untuk: a. mendukung Swakelola; atau b. kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan dengan Swakelola Pasal 5&6 PER LKPP No 12 Tahun 2019 MELALUI PENYEDIA
  • 19. MELALUI PENYEDIA Pelaksanaan Pengadaan melalui Penyedia: s/d 10 juta : Pembelian Langsung > 10 juta s/d 200 juta : Permintaan Penawaran > 200 juta : Lelang Jenjang nilai Pengadaan melalui Penyedia ditetapkan oleh Bupati
  • 20. PERSIAPAN PENGADAAN MELALUI PENYEDIA Kasi/Kaur menyusun dokumen persiapan Pengadaan melalui Penyedia berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang terdiri atas: a. waktu pelaksanaan pekerjaan; b. gambar rencana kerja (apabila diperlukan); c. Kerangka Acuan Kerja (KAK)/spesifikasi teknis (apabila diperlukan)/daftar kuantitas dan harga (apabila diperlukan); d. Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan e. rancangan surat perjanjian. Menegaskan perhitungan dalam menentukan HPS: a. Menggunakan data/informasi yang diperoleh dari harga pasar di Desa setempat atau Desa terdekat dari desa setempat. b. Memperhitungkan PPN c. Memperhitungkan biaya angkut
  • 21. PERSIAPAN PENGADAAN MELALUI PENYEDIA Dalam hal terdapat perbedaan HPS dengan RAB pada DPA, sepanjang tidak melebihi nilai pagu rincian objek belanja, pengadaan dapat dilanjutkan dengan terlebih dahulu melakukan revisi RAB pada DPA. Dalam hal terdapat perbedaan HPS dengan RAB pada DPA yang melebihi nilai pagu rincian objek belanja, pengadaan tidak dapat dilanjutkan dan Kasi/Kaur melapor kepada Kepala Desa.
  • 22. TUGAS KADES DALAM PENGADAAN B/J a. Menetapkan TPK hasil Musrenbangdes; b. Mengumumkan Perencanaan Pengadaan yang ada di dalam RKP Desa sebelum dimulainya proses Pengadaan pada tahun anggaran berjalan; dan c. Menyelesaikan perselisihan antara Kasi/Kaur dengan TPK, dalam hal terjadi perbedaan pendapat Pasal 9 PER LKPP No 12 Tahun 2019
  • 23. TUGAS KASI/KAUR DALAM PENGADAAN B/J a. Menetapkan dokumen persiapan Pengadaan; b. Menyampaikan dokumen persiapan Pengadaan kepada TPK; c. Melakukan Pengadaan sesuai dengan ambang batas nilai dan kegiatan yang ditetapkan Musrenbangdes; d. Menandatangani bukti transaksi Pengadaan; e. Mengendalikan pelaksanaan Pengadaan; f. Menerima hasil Pengadaan; g. Melaporkan pengelolaan Pengadaan sesuai bidang tugasnya kepada Kepala Desa; dan h. Menyerahkan hasil Pengadaan pada kegiatan sesuai bidang tugasnya kepada Kepala Desa dengan berita acara penyerahan Pasal 10 PERKA LKPP No 12 Tahun 2019
  • 24. TUGAS KASI/KAUR DALAM PENGADAAN B/J Kaur Keuangan tidak boleh menjabat sebagai pengelola Pengadaan Kasi/Kaur dilarang mengadakan ikatan perjanjian atau menandatangani surat perjanjian dengan Penyedia apabila anggaran belum tersedia atau anggaran yang tersedia tidak mencukupi. Pasal 10 PER LKPP No 12 Tahun 2019
  • 25. TPK Unsur TPK terdiri dari : a. Perangkat Desa (Kadus) b. Lembaga Kemasyarakatan Desa; dan c. Masyarakat  minimal 3 (tiga) orang.  Berdasarkan pertimbangan Pasal 11 PER LKPP No 12 Tahun 2019 kompleksitas Pengadaan, personil TPK dapat ditambah sepanjang berjumlah gasal Organisasi TPK terdiri atas: a. Ketua; b. Sekretaris; dan c. Anggota.
  • 26. TUGAS TPK Tugas TPK dalam Pengadaan adalah: a. Melaksanakan Swakelola; b. Menyusun dokumen Lelang; c. Mengumumkan dan melaksanakan Lelang untuk Pengadaan melalui Penyedia; d. Memilih dan menetapkan Penyedia; e. Memeriksa dan melaporkan hasil Pengadaan kepada Kasi/Kaur; dan f. Mengumumkan hasil kegiatan dari Pengadaan Pasal 11 PER LKPP No 12 Tahun 2019
  • 27. TUGAS TPK Khusus untuk pekerjaan konstruksi yang dilaksanakan secara Swakelola ditunjuk penanggung jawab teknis pekerjaan dari anggota TPK yang mampu dan memahami teknis kegiatan/pekerjaan konstruksi diberikan honorarium yang Pasal 11 PER LKPP No 12 Tahun 2019 TPK dapat besarannya memperhatikan kemampuan keuangan Desa
  • 28. PERAN MASYARAKAT Peran Masyarakat dalam Pengadaan dilaksanakan dalam bentuk: a. Berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan Swakelola; dan b. Berperan aktif dalam pengawasan terhadap pelaksanaan Pengadaan Pasal 12 PER LKPP No 12 Tahun 2019
  • 30.
  • 31.
  • 32.
  • 33. Penindakan Perbaikan Sistem Edukasi dan Kampanye REPRESIF Takut Korupsi Mempersempit celah Korupsi Tidak Mau Korupsi S T R A T E G I PEM BERA N TA SAN KO RUPSI
  • 34. 1. STRATEGI REPRESIF saksi- Melalui strategi represif, KPK menyeret koruptor ke meja hijau, membacakan tuntutan, serta menghadirkan saksi dan alat bukti yang menguatkan. Penyelidikan Penuntutan Pengaduan masyarakat (Dumas) Penyidikan Pelaksanaan putusan pengadilan TAHAPAN
  • 36. DANA DESA: BENTUK POTENSI PENYIMPANGAN DAN PENYALAHGUNAAN
  • 37. ASAS PENUNJUK PERWUJUDAN MENGAPA PENTING TRANSPARAN • MEMUDAHKAN AKSES PUBLIK TERHADAP INFORMASI; • PENYEBARTAHUAN INFORMASI TERKAIT PENGELOLAAN DANA DESA; • MEMENUHI HAK MASYARAKAT; • MENGHINDARI TERJADINYA KONFLIK AKUNTABEL • KESESUAIAN DG KETENTUAN; • LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN; • INFORMASI KEPADA PUBLIK. • MEMPEROLEH LEGITIMASI MASYARAKAT; • MENDAPAT KEPERCAYAAN MASYARAKAT. PERTISPATIF • KETERLIBATAN EFEKTIF MASYARAKAT; • MEMBUKA RUANG BAGI ERANSERTA MASYARAKAT. • MEMENUHI HAK MASYARAKAT; • MENUMBUHKAN RASA MEMILIKI; • MENINGKATKAN KESWADAYAAN MASY. TERTIB & DISIPLIN • TAAT HUKUM; • TEPAT WAKTU, TEPAT JUMLAH; • SESUAI PERATURAN. • MENGHINDARI PENYIMPANGAN; • MENINGKATKAN PROFESIONALITAS. ASASPENGELOLAANDANADESA
  • 38. TUJUAN MEWUJUDKAN DESA YANG MAJU, MANDIRI, DEMOKRATIS. PERENCANAAN DIBAHAS DAN DIPUTUSKAN DALAM MUSYAWARAH DESA PRIORITAS PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASY. al PRUDES/PRUKADES; BUMDES; EMBUNG DAN SORGA. PELAKSANAAN KEGIATAN SWAKELOLA DAN PADAT KARYA TUNAI PENGADAAN BARANG DAN JASA SWAKELOLA ATAU MELALUI PENYEDIA BARANG DAN JASA ASAS PENGELOLAAN TRANSPARAN; AKUNTABEL; PARTISIPATIF; TERTIB DAN DISIPLIN PENGAWASAN OLEH MASYARAKAT DAN LEMBAGA YG BERWENANG LAPORAN/LPJ BENAR SESUAI DG KENYATAAN, DAN TEPAT WAKTU DANA DESA
  • 39.
  • 40. DANA DESA: BENTUK POTENSI PENYIMPANGAN DAN PENYALAHGUNAAN
  • 41.
  • 42.
  • 43.
  • 44. KECENDERUNGAN KEJADIAN PENYIMPANGAN PENGELOLAAN DANA DESA • KESALAHAN BISA TERJADI KARENA KELEMAHAN DALAM ADMINISTRASI KEUANGAN • TERJADI KESALAHAN PERENCANAAN • TERJADI KESALAHAN DALAM PENYUSUNAN LAPORAN • PENYUSUNAN SPESIFIKASI PEKERJAAN • KESALAHAN ESTIMASI BIAYA • DUPLIKASI ANGGARAN (DOUBLE ANGGARAN) • PENGGUNAAN DANA TIDAK SESUAI PERUNTUKAN • MEMINJAM SEMENTARA DANA DESA UNTUK KEPENTINGAN PRIBADI NAMUN TIDAK DIKEMBALIKAN. • PUNGUTAN ATAU PEMOTONGAN DANA DESA OLEH OKNUM PEJABAT KECAMATAN ATAU KABUPATEN. • MEMBUAT PERJALANAN DINAS FIKTIF KEPALA DESA DAN JAJARANNYA. • PENGELEMBUNGAN (MARK UP) PEMBAYARAN HONORARIUM PERANGKAT DESA. • PENGELEMBUNGAN (MARK UP) PEMBAYARAN ALAT TULIS KANTOR. • MEMBUAT KEGIATAN ATAU PROYEK FIKTIF YANG DANANYA DIBEBANKAN DARI DANA DESA. TIDAKMURNIKESALAHANKEPALADESA UNSUR KE ALPA-AN/KEKHILAFAN MURNIKESALAHANKEPALADESA UNSUR DISENGAJA
  • 45. PERENCANAN PENYALURAN PENCAIRAN PENGGUNAAN PEMBUKUAN/ PELAPORAN • Proses Musdes yang menyimpang ; • Penyusunan RPJM/RKT/ • APBDes yg tidak melibatkan masyarakat atau diborongkan; • Pungli/suap pd proses Reviu/persetujuan; • Dan lain lain. • Menunda penyaluran Dana Desa; • Menetapkan syarat tertentu tanpa dasar hukum; • Dan lain lain. • Pungli pada saat pencairan; • Penyimpanan uang pada rekening/kas pribadi; • Buku tabungan “diijonkan”; • Dan lain lain. • Tidak sesuai APBDes; • Mark-up harga; • Kegiatan fiktif dan pembebanan biaya ganda; • Suap/pungli; • Konflik kepentingan; • Gratifikasi; • Dan lain lain. • Tidak sesuai dengan realisasinya; • Pembukuan tidak tertib (tidak ada bukti pengeluaran); • Diborongkan kpd konsultan; • Dan lain lain. BENTUK POTENSI PENYALAHGUNAAN DANA DESA
  • 47. KETIDAKTAHUAN • SISTEM • INTERVENSI • KEBUTUHAN TERPAKSA/DI PAKSA • KESERAKAHAN MEMAKSA PENYALAHGUNAAN DANA DESA
  • 48. PENYALAHGUNAAN DAERAH RAWAN (PENYEBAB LANGSUNG) POTENSI MASALAH (PENYEBAB TIDAK LANGSUNG) ASPEK LOKASI • PROSES PERENCANAAN • PENGELOLAAN KEUANGAN • PENGELOLAAN PROYEK • PERTANGGUNG JAWABAN ASPEK MANUSIA • KOMPETENSI • INTEGRITAS • KONSISTENSI • KUANTITAS ASPEK BARANG • KUALITAS • KUANTITAS • HARGA ASPEK KEGIATAN • PERENCANAAN • PELAKSANAAN • PERTANGGUNGJAWABAN • PELAPORAN ASPEK KEBIJAKAN • MENYIMPANG • TDK ASPIRATIF PENYALAHGUNAAN TERJADI BILA ADA: • NIAT; • KESEMPATAN; • KEMAMPUAN BERBUAT; • TARGET YG TEPAT PENYEBAB TIDAK LANGSUNG • REGULASI/SISTEM LEMAH • MORAL TERDEGRADASI • PENGHASILAN RENDAH • PENGAWASAN LEMAH • KETAATAN FENOMENA PENYALAHGUNAAN DANA DESA
  • 49. • MENGHALANGI PENYIDIKAN (Pasal 21) • MEMBERIKAN KETERANGAN YANG TIDAK BENAR (Pasal 22) • PELANGGARAN TERHADAP PASAL KUHP (Pasal 23) • SAKSI /ORANG LAIN DILARANG MENYEBUT NAMA DAN ALAMAT PELAPOR (Pasal 24) 2 7 5 3 6 1 2 4
  • 51. KOMUNITAS/KUMPULAN PENGELOLA DANA DESA KOMPETEN & BERINTEGRITAS FAKTOR PENEGAKAN INTEGRITAS PEMIMPIN • KOMITMEN BERINTEGRITAS; • KETELADANAN (MENJADI ROLE- MODEL); • KEBIJAKAN YANG MENDUKUNG. SISTEM & SARANA •SISTEM PENEGAKAN INTEGRITAS; •INSTRUMEN PENEGAKAN INTEGRITAS; •SARANA PENEGAKAN INTEGRITAS PENGAWASAN EFEKTIF • PENGAWASAN HORISONTAL; • PENGAWASAN VERTIKAL; • PENGAWASAN FUNGSIONAL.
  • 52. KOMPETEN • Bekerja sesuai dg keilmuannya; • Akuntabel (SOP); • Auditable. INTEGRITAS • Bekerja dg jujur walau di kesepian; • Satunya pikiran, kata, dan perbuatan ke arah kebenaran PENGELOLADANA DESA PRINSIP PENGELOLA DANA DESA
  • 53. •Luhkum/Penkum •TP4/D •JMS •Zona Integritas, WBK, dan WBBM Proses Hukum 26 : menteri dan kepala lembaga 17 : gubernur 122 : anggota DPR/DPRD 7 : Komisioner 51 : bupati/walikota 130 : Pejabat eselon I-III 4 : ketua umum partai politik ??? : Hakim, Jaksa, & Polisi Pengembalian keuangan Negara (Asset) METODE PEMBERANTASAN KORUPSI STRATEGI PREVENTIF STRATEGI REPRESIF STRATEGI RESTORATIF
  • 54. KEMENDAGRI KEPOLISIAN RI KEJAKSAAN RI SATGAS DANADESA KERJASAMA DALAM PENGAWASAN DANA DESA SATGAS DANA DESA
  • 55.
  • 56. “IN T EG RITAS M ERU PA K A N U PAYA P O S I T I F T E R K A I T K O R U P S I ” STEPHEN L CARTER (1996)