The Institute of Internal Auditor (IIA) pada tahun 2005 menerbitkan Global Technology Audit Guide (GTAG) No.3 dengan judul Continuous Auditing: Implications for Assurance, Monitoring, and Risk Assessment. Gagasan Continuous Auditing muncul untuk memberi solusi atas kelemahan proses dalam audit konvensional (traditional auditing). Internal Auditing konvensional umumnya dilakukan berdasarkan siklus operasional organisasi, dimana audit dilakukan jauh setelah transaksi yang diaudit terjadi, dan prosedur audit umumnya menggunakan pendekatan Sampling.

1. Konsep, Strategi Pengembangan
dan Manfaat CACM
Dr. Nurdin, Ak., MBA, CFrA
Deputi PIP Bidang Perekonomian dan Kemaritiman BPKP

2. CA – CM :
mengapa harus continuous ?
❑
❑
❑
❑
>>> accelerated rates of CHANGE
& emerging RISKS
ORGANIZATION’s
OBJECTIVES
(Global Technology Audit Guide, IIA, 2015)*develop gradually, from a simple to a more complex form
Responding
more timely
Bagaimana
Caranya?

3. Three Lines of Defense Risk
Management and Control Framework
(Global Technology Audit Guide, IIA, 2015)
accelerated
rates of
CHANGE
& emerging
RISKS
… HOW ?

4. continuous MONITORING
❑
❑
❑
❑
>>> need responding more timely to accelerated rates of CHANGE
and emerging RISKS
➢
➢
ACCOMPLISH ITS
OBJECTIVES
(Global Technology Audit Guide, IIA, 2015)*develop gradually, from a simple to a more complex form.
Bagaimana
Caranya? 1

5. ... internal auditing (pengawasan intern) ?

6. continuous AUDITING
❑
❑
❑
❑
>>> need responding more timely to accelerated rates of CHANGE
and emerging RISKS
❑
❑
ACCOMPLISH ITS
OBJECTIVES
(Global Technology Audit Guide, IIA, 2015)
risk management control
governance.
Bagaimana
Caranya?
2

7. continuous ASSURANCE
❑
❑
❑
(Global Technology Audit Guide, IIA, 2015)
Internal Audit
Bagaimana
Caranya? 3

8. continuous AUDIT
❑
❑
❑
(Global Technology Audit Guide, IIA, 2015)
Continuous Audit

9. Traditional >>> continuous Auditing
❑
❑
❑
❑
❖
❖
❖
❖

10. Manfaat Continuous Monitoring
(Global Technology Audit Guide, IIA, 2015)

11. Manfaat Continuous Auditing
(Global Technology Audit Guide, IIA, 2015)

12. Langkah-langkah Implementasi
Continuous Auditing
(Global Technology Audit Guide, IIA, 2015)

13. Langkah-langkah Implementasi
Continuous Auditing
(Global Technology Audit Guide, IIA, 2015)

14. Langkah-langkah Implementasi
Continuous Auditing
(Global Technology Audit Guide, IIA, 2015)

15. Langkah-langkah Implementasi
Continuous Auditing
•
•
•
•
•
(Global Technology Audit Guide, IIA, 2015)

16. Langkah-langkah Implementasi
Continuous Auditing
(Global Technology Audit Guide, IIA, 2015)

17. Penerapan CA - CM

18. Skenario Penerapan CA-CM
(Puslitbangwas BPKP, Agustus 2018, dimodifikasi)

19. contoh Permasalahan di K/L
(Temuan BPK RI Sm1 2013-2015)
(Puslitbangwas BPKP, Agustus 2018, dimodifikasi)

20. contoh Skenario Penerapan CA-CM
(Puslitbangwas BPKP, Agustus 2018, dimodifikasi)

21. Terima Kasih

22. CACM – SIMDA : PERWUJUDAN
SISTEM PERINGATAN DINI
PENYELENGGARAN KEUANGAN
DAERAH

23. THREE LINES OF DEFENSE
The Institute of Internal Auditor (IIA) pada bulan Januari 2013 menerbitkan Position Paper
dengan judul The Three Lines of Defense in Effective Risk Management and Control.
Dalam Position Paper ini diperkenalkan adanya “tiga lapisan pertahanan” yang
bertanggung jawab mewujudkan sistem pengendalian intern dan efektifitas manajemen
risiko

24. CONTINUOUS AUDIT
The Institute of Internal Auditor (IIA) pada tahun 2005 menerbitkan Global Technology
Audit Guide (GTAG) No.3 dengan judul Continuous Auditing: Implications for Assurance,
Monitoring, and Risk Assessment. Gagasan Continuous Auditing muncul untuk memberi
solusi atas kelemahan proses dalam audit konvensional (traditional auditing).
Continuous Auditing dalam GTAG 3
diartikan sebagai metode audit yang
melakukan penilaian terhadap risiko dan
pengendalian (risk and control) secara
otomatis dan terus menerus. Tentu saja
metode ini membutuhkan teknologi
informasi yang memungkinkan proses
penilaian dapat berlangsung secara
otomatis.

25. The Traditional vs Continuous Auditing
Internal Auditing konvensional umumnya
dilakukan berdasarkan siklus operasional
organisasi, dimana audit dilakukan jauh setelah
transaksi yang diaudit terjadi, dan prosedur
audit umumnya menggunakan pendekatan
Sampling. Metode audit ini sering dirasakan
terlalu terlambat dibanding kebutuhan atas
reaksi tindakan atau kebijakan yang cepat
maupun untuk memenuhi kebutuhan pelaporan
sesuai aturan yang berlaku. Di samping itu,
pendekatan audit secara sampling juga hanya
dapat menghasilkan simpulan yang digeneralisir
mewakili populasi data yang disampel.

26. Continuous Audit mengatasi kelemahan
audit konvensional yang dilakukan jauh
setelah transaksi yg diaudit terjadi. Karena
proses audit dilakukan secara otomatis
dengan menggunakan teknologi
informasi, Continuous Audit merubah
paradigm audit dari reviu periodik atas
sampel transaksi menjadi pengujian audit
periode berjalan atas 100% transaksi
yang dilakukan manajemen.
The Traditional vs Continuous Auditing

27. Continuous Audit – Continuous Monitoring (CACM)
Dalam GTAG 3 dinyatakan bahwa Continuous Audit yang dilakukan oleh
Internal Auditor akan sangat ideal apabila dikombinasikan dengan
Continuous Monitoring yang dilakukan oleh manajemen. Continuous
Monitoring meliputi proses yang dilakukan oleh manajemen untuk
meyakinkan bahwa kebijakan, prosedur, dan proses bisnis berjalan
secara efektif. Melalui Continuous Monitoring, manajemen diwajibkan
untuk menilai kecukupan dan efektifitas pengendalian. Teknik-teknik
Continuous Monitoring yang dilakukan oleh manajemen pada dasarnya
sama dengan teknik yang dilakukan oleh internal auditor dalam
Continuous Auditing.

28. CACM & Three Lines of Defense
Bila dikaitkan dengan
model Three Lines of
Defense, maka Conti-
nuous Monitoring ini
merupakan kewajiban
dari 2nd Line of Defense
dan Continuous Audit
dilakukan oleh Internal
Audit sebagai 3rd Line.

29. TUGAS-TUGAS INSPEKTORAT
Pasal 16 Ayat (3) PP 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa pengawasan yang
dilaksanakan oleh APIP adalah :
a. Pengawasan penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran daerah;
b. Pengawasan pelaksanaan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah;
c. Pengawasan pelaksanaan program strategis nasional di daerah;
d. Pengawasan berakhirnya masa jabatan kepala daerah untuk mengevaluasi
capaian rencana pembangunan jangka menengah daerah; dan
e. Pengawasan dalam rangka tujuan tertentu sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

30. TEMUAN BPKVS REVIU LKPD
Sumber : IHPS Semester I Tahun 2017
REVIU LKPD
(Permendagri 4/2017)
1. Penerimaan Kas
2. Pengeluaran Kas
3. Akuntansi Perangkat Daerah
(SKPD)
4. Akuntansi Pengelola Keuangan
daerah (SKPKD)
5. Penyusunan Laporan Keuangan

31. TUGAS-TUGAS INSPEKTORAT

32. TEMUAN BPKVS PENGENDALIAN INTERN
Sumber : IHPS Semester I Tahun 2017
Pengendalian Aplikasi
Pengendalian Umum
Perbaikan Pengendalian dalam
Aplikasi SIMDA berjalan terus s/d
versi 2.7 rilis 12
CA :
Inspektorat
CM :
Manajemen

33. PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN PAJAK
Bendahara
Memungut dan
menyetorkan pajak
PA / Kepala Dinas
Memonitor pelaksanaan
tugas bendahara
SIMDA KEUANGAN
Inspektorat
SIMDA CACM
CM CA
Atensi / Peringatan dini

34. GRAND DESIGN
REVIU LKPD
(Permendagri 4/2017)
1. Penerimaan Kas
2. Pengeluaran Kas
3. Akuntansi Perangkat Daerah
(SKPD)
4. Akuntansi Pengelola Keuangan
daerah (SKPKD)
5. Penyusunan Laporan Keuangan
SKENARIO CACM
1. Pemungutan dan Penyetoran
Pajak di Bendahara Pengeluaran
2. Pemotongan dan penyetoran
Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)
3. Pertanggungjawaban dana
Tambah Uang Persediaan (TUP)
4. Penyerapan Anggaran

35. SKENARIO CACM - SIMDA
SKENARIO CACM - SIMDA
PENILAIAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN
Sistem dan Prosedur : Penerimaan Kas
Proses Bisnis : Pemungutan pajak atas transaksi yang menjadi objek pajak dan penyetorannya ke
Kas Negara oleh Bendahara Pengeluaran
Tujuan : Memastikan jumlah pajak yang dipungut telah disetor ke Kas Negara oleh Bendahara
pengeluaran
Permasalahan/risiko : Pajak yang dipungut belum disetorkan ke Kas Negara dalam jangka waktu yang telah
ditentukan sehingga jumlah kas pada Bendahara Pengeluaran lebih besar daripada
seharusnya. Hal ini menimbulkan risiko penggunaan uang pajak untuk kegiatan
operasional Pemda maupun fraud (lapping oleh Bendahara Pengeluaran).
Pengendalian : Dokumen SSP disertakan dan diproses bersamaan dengan pertanggungjawaban
Bendahara Pengeluaran
Metode Pengujian : Membandingkan penerimaan dengan penyetoran pajak oleh Bendahara Pengeluaran
Frekuensi Pengujian : Setiap akhir bulan
Kriteria : Buku Pajak bersaldo nihil sesuai jatuh tempo penyetoran pajak (PPN tgl 7 bln
berikutnya, PPh 21 & 23 tgl 10 bln berikutnya, serta PPh 22 hari berkenaan
dipungut)

36. REPORT
No. Nama OPD
Jenis Pajak
PPN PPh Ps 21 PPh Ps 22 PPh Ps 23
Total xxx xxx xxx xxx
Rekapitulasi Pajak yang Terlambat Disetor ke Kas Negara oleh Bendahara
Pengeluaran
Rincian Penerimaan dan Penyetoran Pajak ke Kas Negara oleh Bendahara Pengeluaran
Nama OPD :
Tahun Anggaran :
No. Jenis Pajak
Pajak Yang Belum Disetor
(Rp)
Pajak Belum Terlambat
(Rp)
Pajak Sudah Terlambat
(Rp)
Total xxx xxx xx
Buku Pajak. Jika ingin informasi lebih rinci per jenis pajak.

37. SKENARIO CACM - SIMDA
SKENARIO CACM - SIMDA
PENILAIAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN
Sistem dan Prosedur : Penerimaan Kas
Proses Bisnis : Pemotongan dan penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) ke Kas Negara
Tujuan : Memastikan jumlah PFK yang telah dipotong telah disetorkan ke Kas Negara oleh
Bendahara Umum Daerah (BUD)
Permasalahan/risiko : PFK yang dipungut belum disetorkan ke Kas Negara dalam jangka waktu yang telah
ditentukan sehingga jumlah kas pada Kas Daerah lebih besar daripada seharusnya. Hal
ini menimbulkan risiko penggunaan uang PFK untuk kegiatan operasional Pemda
maupun fraud (lapping oleh BUD).
Selain itu, PFK yang belum disetorkan tepat waktu berpotensi mengurangi nilai manfaat
dari iuran/asuransi yang terkait dengan pegawai
Pengendalian : Dokumen Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) atas PFK telah diproses maksimal tanggal
5 bulan berkenaan
Metode Pengujian : Membandingkan penerimaan data potongan PFK pada SPM Gaji dan Tunjangan dan
SSBP Penyetoran PFK
Frekuensi Pengujian : Setiap tanggal 10 bulan berkenaan
Kriteria : Buku PFK bersaldo nihil

38. REPORT
Rekapitulasi Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) atas SP2D-LS yang Belum Disetor ke Kas Negara oleh BUD
No. Nama OPD
Jenis PFK *) Belum Disetor
IWP PPh ps 21 BPJS Taperum
Total xxx xxx xxx xxx
*) sesuaikan dengan rekening jenis PFK
Rincian Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) atas SP2D ke Kas Negara oleh BUD per OPD
Nama OPD :
Tahun Anggaran :
No. Jenis Pajak
PFK Yang Belum Disetor
(Rp)
PFK Belum Terlambat
(Rp)
PFK Sudah Terlambat
(Rp)
Total xxx xxx xx
Buku PFK. Jika ingin informasi lebih rinci per PFK

39. SKENARIO CACM - SIMDA
SKENARIO CACM - SIMDA
PENILAIAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN
Sistem dan Prosedur : Pengeluaran Kas
Proses Bisnis :
Pertanggungjawaban dana Tambah Uang Persediaan (TUP) kegiatan dilakukan secara
tepat waktu
Tujuan : Memastikan penggunaan dana TUP telah dipertanggungjawabkan dalam waktu 30 hari
sejak diterbitkan SP2D
Permasalahan/risiko : Penggunaan dana TUP yang belum dipertanggungjawabkan dalam 30 hari berisiko
menghambat kegiatan berikutnya dilaksanakan secara tepat waktu
Pengendalian : Pertanggungjawaban penggunaan dana TUP dilakukan dalam periode 30 hari setelah
pelaksanaan kegiatan
Metode Pengujian : Membandingkan waktu/ tanggal terbitnya SP2D atas dana TUP dan maksimal waktu
pertanggungjawaban
Frekuensi Pengujian : Setiap bulan
Kriteria : Tidak terdapat saldo dana TUP yang belum dipertanggungjawabkan lebih dari 30 hari

40. REPORT
TUP Belum Dipertanggungjawabkan
No. Nama OPD
TUP Belum Dipertanggungjawabkan
(Rp)
Hari Terlambat
Total xxx xxx

41. SKENARIO CACM - SIMDA
SKENARIO CACM - SIMDA
PENILAIAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN
Sistem dan Prosedur : Akuntansi Perangkat Daerah (SKPD)
Proses Bisnis : Realisasi Belanja atas program dan kegiatan setiap SKPD /Penyerapan Anggaran
Tujuan : Memastikan realisasi belanja atas program dan kegiatan SKPD sesuai dengan Anggaran
Kas (disbursement plan) sesuai pasal 125, 126, 196 Permendagri nomor 13 tahun 2006
Permasalahan/risiko : Penyerapan anggaran yang tidak sesuai anggaran kas berisiko rendahnya kinerja dan
buruknya pelayanan publik
Pengendalian : Melakukan monitoring secara berkala
Metode Pengujian : Membandingkan realisasi belanja atas program dan kegiatan SKPD dengan perencanaan
Anggaran Kas (disbursement plan)
Frekuensi Pengujian : Setiap Bulan
Indikator : Penyerapan anggaran sebesar 100% dari target penyerapan (anggaran kas) triwulan
kerkenaan

42. REPORT
Rekapitulasi Penyerapan Anggaran/Realisasi Belanja per Triwulan
Tahun Anggaran :
Triwulan :
Rincian Penyerapan Anggaran/Realisasi Belanja per OPD
Nama OPD :
Tahun Anggaran :
Triwulan :
. Nama OPD
Anggaran
(Rp)
Anggaran Kas
(Rp)
Realisasi
(Rp)
Penyerapan
% dari Anggaran % dari Anggaran Kas
Total xxx xxx xxx xxx xxx
No. Nama Program dan Kegiatan
Anggaran
(Rp)
Anggaran Kas
(Rp)
Realisasi
(Rp)
Penyerapan
% dari
Anggaran
% dari
Anggaran Kas
Total xxx xxx xxx

43. APP DESIGN
DASHBORD
CACM
DISPLAY
MENU
Skenario
CACMIrregularities/
Anomali yang dipilih
1. Data semua OPD
2. Grafik/tabel
dengan
pembedaan
warna timbulnya
irregularities
atau anomali

44. TERIMA KASIH

45. PENGEMBANGAN CONTINUOUS AUDITING DAN
CONTINUOUS MONITORING (CACM) DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS
Disampaikan dalam
Workshop APIP Kementerian LHK
Jakarta, 12 November 2019
Wismana Adi Suryabrata
Inspektur Utama

46. 2
TRANSFORMASI INTERNAL AUDIT

47. 3
Arahan Presiden
…tidak hanya sent, tapi delivered…
Pidato Pelantikan

48. 4
Perkembangan Peran Internal Audit
ASSURANCE
RENTANG WAKTU
STRATEGIC BUSINEES
PARTNER
RENTANG WAKTU
TRUSTED ADVISOR
RENTANG WAKTU
1983 - 2000 2001 - 2013
Ditetapkan melalui
Keppres 31/1983
Ditetapkan melalui
Keppres 103/2001
HIGHLIGHT HIGHLIGHT
HIGHLIGHT
✔ Audit sebagai penugasan
utama
✔ Pelaksanaan peran
assurance secara obyektif
dan efektif
✔ Penekanan pendekatan
preventif dan pembinaan dalam
pelaksanaan pengawasan intern
✔ APIP berperan sebagai mitra
kerja bagi pihak manajemen
organisasi
✔ Kepercayaan dan ekspektasi
tinggi stakeholders
✔ Pengawasan yang dihasilkan
relevan, tepat waktu dan tepat
kualitas
✔ Hasil pengawasan dapat
diandalkan oleh pengambil
keputusan
2014 – SEKARANG
Ditetapkan melalui
Perpres 192/2014
Sumber: Sambutan Kepala BPKP, Peringatan Ulang Tahun BPKP, 31 Mei 2019

49. Richard F. Chambers, President & CEO
The Institute of Internal Auditors (2017)
5
Internal Audit Sebagai Trusted Advisors
IBAU & IBKK

50. 6
The More Intensive Interaction Between Humans
and Machines
Sumber: Paparan DR. Ardan Adiperdana Ak., M.B.A. dalam IIA Conference 24-25 Juli 2019
Pemanfaatan teknologi
untuk mengurangi
waktu pemrosesan/
cascading
Diskresi untuk
menentukan
kewajaran, tidak
sekedar benar/salah
Contoh:
• Inovasi
pembangunan
(Program MCC),
• Pengelolaan
sektor publik
(KPBU)
Contoh: Honor Pokja

51. 7
INTERNAL AUDIT ROLE IN
ENTERPISE-WIDE RISK MANAGEMENT
…pembagian peran Internal Audit dengan management…
PERAN APIP : TRUSTED ADVISORS PERAN MANAGEMENT : DECISION MAKING

52. 8
Three Lines of Defense
Sumber: Paparan DR. Ardan Adiperdana Ak., M.B.A. dalam IIA Conference 24-25 Juli 2019

53. 9
KONSEP CACM

54. 10
Definisi CACM
Continuous Monitoring (CaseWare IDEA, Inc, 2008)
Continuous Monitoring adalah mekanisme umpan balik, terutama digunakan oleh manajemen,
untuk memastikan bahwa sistem beroperasi dan transaksi diproses seperti yang ditentukan
Continuous Audit/e-audit (Rezaee, et al., 2002)
Suatu proses audit elektronik secara komprehensif yang memungkinkan auditor untuk
memberikan suatu tingkat jaminan dalam informasi yang berkelanjutan secara simultan dan
segera setelahnya melakukan pengungkapan untuk informasi tersebut (Rezaee, et al., 2002)
Contoh:
1. Aplikasi SIMBAR Biro Umum🡪 dapat menolak input honor pegawai yang telah memiliki
batas maksimum sesuai SBM, dapat menolak input RDK dan SPPD pegawai yang
dilaksanakan pada tanggal yang bersamaan
2. Aplikasi SAS BPP 2017 Kemenkeu 🡪 dapat menolak input belanja yang telah melebihi pagu

55. 11
Konsep CACM
…memerlukan kombinasi pemanfaatan teknologi dan kemampuan SDM…
CM
Filter/Blocking
Data Processing
Application
control
Input Report
Anomali
Verification/Vali
dation
Report
CA
Data Modeling Perform Analysis

56. 12
Manfaat CACM
1. Ruang lingkup pengujian:
sampel
2. Fokus audit pada pengujian
secara detail transaksi dalam
tumpukan berkas
3. Pengujian transaksi butuh
waktu lama
1. Ruang lingkup pengujian:
populasi
2. Fokus audit pada irregular
transactions dan professional
judgment
3. Pengujian transaksi lebih cepat
Sebelum Sesudah

57. Syarat Penerapan CA
Sumber: (KPMG) Data & Analytics in Internal Audit

58. 14
Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerapan CA
1. Dukungan Manajemen
Sangat krusial dalam mempengaruhi
keputusan penerapan CA terutama
terkait persetujuan dalam memberikan
akses data
2. Kompetensi Auditor
CA dikembangkan melalui
pemanfaatan teknologi dan
ketersediaan data secara digital.
Kesuksesan implementasinya
bergantung pada kemampuan Auditor
dalam mempelajari dan menguasai
tools tersebut
3. Manfaat vs Biaya
Suatu teknologi/metode baru akan
diadopsi apabila manfaat yang
dihasilkan lebih besar daripada
biayanya.
4. Dukungan Regulasi
Keberadaan peraturan/standar
yang mewajibkan CA akan
mempercepat implementasinya
dalam organisasi
Sumber: Continuous Technology Adoption in Leading Internal Audit Organizations (Miklos A Vasarhelyi et al)
Permen PPN 12/2017 (Audit Charter)Coverage Audit Keuangan 50%

59. 15
PENGEMBANGAN CACM DI BAPPENAS

60. Indikator Outcome Program Target
A
Persentase (%) Penyelesaian Program Kerja
Pengawasan Tahunan (melalui peran Assurance dan
Advisory) di Kementerian PPN/Bappenas
100%
B
Persentase (%) Rekomendasi Hasil Pemeriksaan dan
Pengaduan Masyarakat yang Ditindaklanjuti oleh Unit
Kerja di Kementerian PPN/Bappenas
100%
C
Tingkat Persepsi Stakeholder Inspektorat Utama atas
Pemberian Nilai Tambah dalam Pencapaian Tujuan
Kementerian PPN/Bappenas
Baik
D
Tingkat Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern
Kementerian PPN/Bappenas
Level 3
Output Inspektorat Utama
• Audit, reviu, evaluasi dan pemantauan
• Pelayanan Konsultansi dan pendampingan
• Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi
Pemeriksaan
• Penilaian Reformasi Birokrasi
TUSI, INDIKATOR DAN KEGIATAN
INSPEKTORAT UTAMA

61. Pengembangan Modul e-Audit
Akuntabilitas Keuangan
1. Modul Honor Output
Kegiatan
2. Modul Rapat Dalam Kantor
3. Modul Perjadin
4. Modul Rapat Luar Kantor
5. Modul Belanja Pegawai
6. Belanja Jasa Konsultan
7. Belanja Jasa Lainnya
8. Belanja Jasa Profesi
Akuntabilitas Kinerja
1. Modul Pengukuran Capaian
Kinerja
2. Penelaahan Penetapan
Pagu RKA KL Bappenas
3. Pemantauan Target
Pembangunan Nasional

62. TANGGUNG JAWAB MANAJEMEN
MITRA PENGGUNA LAYANAN
LAYANAN UTAMA
LAYANAN PENDUKUNG
PENGAWASAN
KRISNA
E-MONEV
SIMBAR SIMPEG E-PERFORMANCE KEUANGAN
SILAYAR
REKRUTMEN WEB BAPPENAS JDIH
OXFORD –
ECONOMICS
RANRADGRK
SIMPADU-PK MCC LANDSPATIAL JEJAKMU RB WEBMAIL
E-GOV SIPENA KONSULTASI -PUBLIK SELARAS APLIKASI LAIN
E-AUDIT WBSAMS
PPK
Pegawai
K/L/D/I
Konsultan
UKE
Pegawai
UKE
Masyarakat
K/L/D/I
PPK
Pegawai
Inspektorat
Konsultan
Pegawai
UKE
Inspektorat
Peta Aplikasi
…untuk continuous monitoring…

63. 19
Urgensi Penerapan CACM di Bappenas untuk
Akuntabilitas Keuangan
…alokasi meningkat, satker bertambah, sumberdaya terbatas…
Auditor 8 10 12 14 16 16 16 17 15 14 11 18
Aspek Biaya dan Manfaat:
Ruang lingkup penugasan melonjak tajam dari 1 satker menjadi 37 satker, dengan
anggaran dari Rp 300 M menjadi Rp 3 T tidak sebanding dengan peningkatan auditor
* Jumlah Auditor IBAU dan IBKK 2007-2018 termasuk calon auditor

64. 20
Implementasi CACM
Continuous Monitoring (CM)
Continuous Audit (CA)
SIMBAR (Biro Umum)
e-Audit (Inspektorat)
elektronik

65. Sejarah Penerapan CACM di Bappenas
2016 2017 201820152012
Inisiasi SIMBAR
Inisiasi CACM
Uji Coba Penerapan CA
Tata kelola e-
Audit
Penyempurnaan e-
Audit
SIMBAR hanya sebagai
aplikasi pembayaran
dengan nama “e-SPP”
• Uji coba modul belanja jasa profesi,
Perjadin dan Honor Tim
• Paparan penerapan CA di Bappenas
pada seminar nasional
“Implementasi CACM pada Instansi
Pemerintah” BPKP
• Studi banding BKN ke Bappenas
• Design Pengembangan dan Design
Aplikasi e-Audit (juklak Irtama)
• Lomba Inovasi BPKP
• Piloting Audit Operasional
Pusbindiklatren dan Kedeputian
Kemaritiman SDA
• SIMBAR sebagai aplikasi monitoring
• Inspektorat meminta data rinci SIMBAR
disesuaikan daftar nominatif untuk
Belanja Honor dan Perjadin
• Digitalisasi SBM belanja jasa profesi dan
Perjadin
• Studi Banding Implementasi CA di PT
Astra International
• Inisiasi modul Belanja Honor
• Penyempurnaan Modul RDK
• Permen 12 tahun 2017 Piagam
Pengawasan Intern: Pasal 6
pengawasan berbasis elektronik (e-
Audit)
• Sosialisasi KPK, Kemenkeu dan
Kemendikbud (AAIPI)
• Piloting e-Audit pada Audit Tujuan
Tertentu Biro SDM2013-2015: Negosiasi dan
Koordinasi sharing data dari
Bagian Verifikasi Anggaran

66. 22
Implementasi CACM Bappenas
...mekanisme kerja...
SIMBAR
SILAYAR
APLIKASI
PRESENSI
APLIKASI GAJI
APLIKASI PAJAK
CA SYSTEM
IDENTIFIKASI
PROSES BISNIS
IDENTIFIKASI
PROSES BISNIS
PELAPORAN
ANALISIS DATA
VS KRITERIA
ANOMALI VERIFIKASI
1
2
3 4 5 6

67. Dalam
proses
koordi-
nasi
dengan
Biro SDM
dan Biro
Umum.
To-Do List:
Progress Pekerjaan Aplikasi E-Audit
(per November 2019)
Belanja
Pegawai
Sudah
selesai
Rapat
Dalam
Kantor
sudah
selesai
Perjadin
DN/LN
Sudah
disusun.
Honor
Output
Kegiatan
Dalam
proses
koordi-
nasi
dengan
Biro
Umum.
Jasa
Konsultan
❑ Perbaikan dan penajaman modul
❑ Digitalisasi Peraturan SBM
❑ Perolehan data dari Bagian Keuangan:
▪ Data dan Formulasi Tunjangan Kinerja
▪ Data Uang Makan
▪ Data Pajak
❑ Perolehan data dari Biro SDM:
▪ Data Kehadiran
▪ Data Profil Pegawai
❑ Perolehan data dari Bagian Verifikasi
Anggaran:
▪ Data pembayaran Jasa Konsultan
5 Modul Prioritas

68. 24
Roadmap Pengembangan e-Audit
PENGEMBANGAN
KONSEP
PILOTING
FULL
IMPLEMENTATION
2019 2020 2021
Risk

69. Konsep Piloting e-Audit 2020
Unit Kerja Verifikasi
Kemenkeu
Inspektorat
SIMBARInput
Upload
Verifikasi
Buat SPP
Filter
Application control
SPM
SP2D
E-AuditInput
Criteria
Join Data
Skenario
AMSAnomali
New Risiko
FAO
t
t+1
Unit
Kerja
LHP
SBM, Profile Pegawai, dll Risk Treatment
Rekomendasi
Line 1 Line 2 Line 3
interaksi

70. Sumber: ISACA-Internal Audit’s Prudent, Not So New World, 2017 Annual WNY Conference
Internalisasi CACM untuk Manajemen
…meningkatkan kemampuan manajemen sebagai line of defence…
Transition Continuous Audit Techniques To
Management

71. Konsep Piloting e-Audit 2021
AMS
Peta Risiko
Implementasi
e-Audit
Integrasi
SIMBAR CACM
Manajemen
Risiko Unit
Kerja

72. SIMWAS/AMS
PANDUAN MANAJEMEN PENGAWASAN
Peny
usun
an
PKPT
Assurance/Consulting
Perenc
anaan
Pelaks
anaan
Pelapo
ran
Peman
tauan
TLHP
Evalu
asi
Dokumentasi
SIMWAS/AMS
Tata Kelola
People
Power
Aplikasi
Tools
Changes
Management

73. 29
“Ahead The Path, Not Behind The Curve”
TERIMA KASIH