Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Integrasi tugas ki ditjen perbendaharaan

1,914 views

Published on

Published in: Government & Nonprofit
  • Be the first to comment

Integrasi tugas ki ditjen perbendaharaan

  1. 1. Integritas Profesionalisme Sinergi Pelayanan Kesempurnaan INTEGRASI TATA KELOLA TUGAS KEPATUHAN INTERNAL DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN TAHUN 2014 Jakarta, 5 Juni 2014
  2. 2. Integritas Profesionalisme Sinergi Pelayanan Kesempurnaan 2 OUTLINE 1. Regulasi Sebagai Landasan 2. Model Penerapan Pengendalian Intern pada Kementerian Keuangan 3. Tujuan dan Manfaat Penerapan Tugas Kepatuhan Internal 4. Dasar Pelaksanaan Tugas Kepatuhan Internal Ditjen Perbendaharaan 5. Sumber Daya Manusia Unit Kepatuhan Internal 6. Struktur dalam Pelaksanaan Tugas 7. Tahapan Implementasi 8. Integrasi atas Proses Bisnis UKI 9. Hubungan Pengelolaan Kinerja, Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern 10. Evaluasi Pelaksanaan Tugas Kepatuhan Internal Kantor Vertikal Ditjen Perbendaharaan Tahun 2013 11. Target Kinerja Pelaksanaan Tugas Kepatuhan Internal Tahun 2014 12. Langkah-Langkah Peningkatan Tugas Kepatuhan Internal Tahun 2014 13. Langkah-Langkah Pendukung Peningkatan Tugas Kepatuhan Internal 14. Bukti Nyata Implementasi Langkah-Langkah Peningkatan Tugas Kepatuhan Internal
  3. 3. Integritas Profesionalisme Sinergi Pelayanan Kesempurnaan 3 REGULASI SEBAGAI LANDASAN Pasal 58 UU No. 1 Th 2004 Perbendaharaan Negara Diktum PERTAMA KMK No. 152/KMK.09/2011 Peningkatan Penerapan Pengendalian Intern di Lingkungan Kemenkeu Diktum KEEMPAT KMK No. 130/KMK.09/2011 Kebijakan Pengawasan Intern Kemenkeu Pasal 2 PP No. 60 Th 2008 Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Presiden selaku Kepala Pemerintahan mengatur dan menyelenggarakan sistem pengendalian intern di lingkungan pemerintahan secara menyeluruh. Untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan. Pembangunan dan penguatan fungsi pengendalian intern di lingkungan Kemenkeu dilaksanakan melalui peningkatan penerapan pengendalian intern oleh pimpinan dan seluruh pegawai di Kemenkeu. Pimpinan dan seluruh pegawai di Kemenkeu harus meningkatkan penerapan pengendalian intern dalam setiap pelaksanaan tugas dan fungsinya. Reformasi Birokrasi Penguatan Sistem Pengendalian Internal
  4. 4. Integritas Profesionalisme Sinergi Pelayanan Kesempurnaan 4 MODEL PENERAPAN PENGENDALIAN INTERN PADA KEMENTERIAN KEUANGAN Unit Operasional Unit Kepatuhan Internal Inspektorat Jenderal • Melaksanakan pengendalian intern sepanjang waktu • Melakukan monitoring atas penerapan pengendalian intern • Internal audit, melakukan evaluasi penerapan pengendalian intern secara sampling Internal Unit Kerja Three Lines of Defense (Tiga Lini Pertahanan)
  5. 5. Integritas Profesionalisme Sinergi Pelayanan Kesempurnaan 5 TUJUAN DAN MANFAAT PENERAPAN TUGAS KEPATUHAN INTERNAL TUJUAN Memberikan keyakinan yang memadai (reasonable assurance) terhadap pencapaian tujuan organisasi. MANFAAT  Meningkatkan efektivitas dan efisiensi operasi.  Meningkatnya kualitas tata kelola dan sistem pelaporan.  Terjaganya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan perundang- undangan.  Meningkatnya pengamanan terhadap aset negara.  Meningkatnya reputasi organisasi dan kepercayaan para pemangku kepentingan.
  6. 6. Integritas Profesionalisme Sinergi Pelayanan Kesempurnaan 6 DASAR PELAKSANAAN TUGAS KEPATUHAN INTERNAL DITJEN PERBENDAHARAAN 1. Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-34/PB/2013 tentang Tata Kelola PelaksanaanTugas Kepatuhan Internal di Lingkungan Ditjen Perbendaharaan. 2. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-3/PB/2013 tentang Pengelolaan Pengaduan di Lingkungan Ditjen Perbendaharaan. 3. Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-3113/PB/2013 tanggal 2 Mei 2013 hal Pemetaan Titik Rawan Terjadinya Fraud dan Potensi Benturan Kepentingan (Conflict of Interest) pada InstansiVertikal di Lingkungan Ditjen Perbendaharaan 4. Surat Sekretaris Ditjen Perbendaharaan Nomor S-5334/PB.1/2013 tanggal 2 Agustus 2013 hal Pelaksanaan Pemantauan Pengendalian Utama atas Kegiatan Tambahan di Kanwil Ditjen Perbendaharaan dan KPPN. 5. Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-1144/PB/2014 tanggal 21 Februari 2014 hal Langkah-Langkah Peningkatan Pelaksanaan Tugas Kepatuhan Internal di Lingkungan Kantor Vertikal Ditjen PerbendaharaanTahun 2014. 6. Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-2752/PB/2014 tanggal 28 April 2014 hal Penerapan Pelaksanaan Anggaran Penyelenggaraan Kegiatan Pemilihan UmumTahun 2014.
  7. 7. Kompetensi Pegawai UKI Kompetensi Umum Kompetensi Inti Kompetensi Khusus: 1. Courage of Convictions (Keberanian Berdasarkan Keyakinan) 2. Resilience (Ketabahan) 3. Relationship Management (Mengelola Hubungan) SUMBER DAYA MANUSIA Integritas Profesionalisme Sinergi Pelayanan Kesempurnaan 7 Sesuai Standar Kompetensi Jabatan Kementerian Keuangan
  8. 8. Integritas Profesionalisme Sinergi Pelayanan Kesempurnaan 8 STRUKTUR DALAM PELAKSANAAN TUGAS UKI TINGKAT ESELON I (UKI-E1) Sekretariat Ditjen Unit Pengendalian dan Kepatuhan Internal (UPKI) UKI TINGKAT WILAYAH (UKI-W) Bidang Supervisi KPPN dan Kepatuhan Internal Seksi Kepatuhan Internal UKI TINGKAT KPPN (UKI-P) Seksi Manajemen Satker dan Kepatuhan Internal / Seksi Verifikasi, Akuntansi, dan Kepatuhan Internal PELAKSANA DEDICATED UNTUK TUGAS
  9. 9. Tahapan Implementasi Pelaksanaan Tugas Kepatuhan Internal Lingkup Kantor Vertikal Ditjen Perbendaharaan • Pelaksanaan manajemen risiko pada 15 Kanwil. • Pengembangan tools pemantauan pada kegiatan terpilih. • Ujicoba pemantauan pada kegiatan terpilih. 2011 2012 2013 2014 • Pembentukan struktur UKI permanen pada Kantor Vertikal DJPBN. • Pelaksanaan manajemen risiko pada 21 Kanwil. • Pengembangan tools pemantauan dari tahun 2011 pada kegiatan terpilih. • Pelaksanaan manajemen risiko pada 30 Kanwil. • Pengembangan tools pemantauan dari tahun 2012 pada kegiatan terpilih. • Penambahan jumlah kegiatan yang dipantau pada Kanwil dan KPPN, dari tahun 2012. • Pelaksanaan manajemen risiko pada 30 Kanwil, serta uji coba pada 3 Kanwil baru. • Pengembangan tools pemantauan dari tahun 2013 pada kegiatan terpilih. Integritas Profesionalisme Sinergi Pelayanan Kesempurnaan 9 TAHAPAN IMPLEMENTASI
  10. 10. Manajemen Risiko Strategi Pengembangan Assessment risiko Rencana dan Pelaksanaan Mitigasi Monitoring risiko Pengendalian Pelaksanaan dan Monitoring Mitigasi Risiko Pemantauan Pengendalian Utama Pemantauan EIKR Pengendalian LHPAparat Pengawas Analisis Temuan dan Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Tindak Lanjut Penyelesaian Temuan Pengelolaan Pengaduan Layanan dan koordinasi tindak lanjut pengaduan Analisis Pengaduan Konsep Penyempurnaan Prosedur Kerja Infrastruktur/ Sarpras Sistem dan Aplikasi Output/ Dokumentasi Integritas Profesionalisme Sinergi Pelayanan Kesempurnaan 10 INTEGRASI ATAS PROSES BISNIS UNIT KEPATUHAN INTERNAL Kembali ke siklus semula
  11. 11. UNSUR – UNSUR TUGAS KEPATUHAN INTERNAL Integritas Profesionalisme Sinergi Pelayanan Kesempurnaan 11 HUBUNGAN PENGELOLAAN KINERJA, MANAJEMEN RISIKO DAN PENGENDALIAN INTERN Kegiatan dipantau untuk memastikan kegiatan sesuai ketentuan Pemantauan Pengendalian Internal Pemantauan Efektivitas Implementasi Kecukupan Rancangan (EIKR) Manajemen Risiko Mitigasi Risiko Monitoring Risiko Pemetaan Risiko Pemantauan Pengendalian Utama Pengelolaan Kinerja Indikator Kinerja Utama Target Kinerja Pencapaian target kinerja memerlukan kegiatan VISI Sasaran Strategis dana Kegiatan/ proses bisnis keseharian Risiko
  12. 12. Integritas Profesionalisme Sinergi Pelayanan Kesempurnaan 12 EVALUASI PELAKSANAAN TUGAS KEPATUHAN INTERNAL KANTOR VERTIKAL DITJEN PERBENDAHARAN 2013 Evaluasi dilakukan melalui penilaian terhadap hasil pelaksanaan tugas-tugas kepatuhan internal di lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan periode Semester II tahun 2013. Penilaian dilakukan terhadap 3 unsur utama pelaksanaan tugas kepatuhan internal: • Manajemen risiko • Pemantauan Pengendalian Internal • Pengelolaan Pengaduan HASIL PENILAIAN NO. Kategori Penilaian Jumlah Unit Kerja Kanwil 1. Sangat Baik (x ≥ 110) 11 (36,67%) 2. Baik (80 ≤ x < 110) 19 (63,33%) 3. Sedang (60 ≤ x < 80) - 4. Kurang (0 ≤ x < 60) -
  13. 13. Integritas Profesionalisme Sinergi Pelayanan Kesempurnaan 13 EVALUASI PELAKSANAAN TUGAS KEPATUHAN INTERNAL KANTOR VERTIKAL DITJEN PERBENDAHARAN 2013 No Unit Kerja Kanwil Ditjen Perbendaharaan Pengendalian Intern Manajemen Risiko Pengelolaan Pengaduan Jumlah Nilai Keterangan 1 Kanwil DJPBN Prov. Yogyakarta 100 10 10 120 Sangat Baik 2 Kanwil DJPBN Prov. Sumatera Barat 100 10 10 120 Sangat Baik 3 Kanwil DJPBN Prov. Jawa Tengah 100 10 10 120 Sangat Baik 4 Kanwil DJPBN Prov. Kalimantan Selatan 100 10 10 120 Sangat Baik 5 Kanwil DJPBN Prov. NTB 100 10 10 120 Sangat Baik 6 Kanwil DJPBN Prov. Kalimantan Tengah 100 10 10 120 Sangat Baik 7 Kanwil DJPBN Prov. Jambi 100 10 10 120 Sangat Baik 8 Kanwil DJPBN Prov. Bengkulu 100 10 10 120 Sangat Baik 9 Kanwil DJPBN Prov. NTT 100 10 10 120 Sangat Baik 10 Kanwil DJPBN Prov. Kalimantan Timur 100 10 10 120 Sangat Baik 11 Kanwil DJPBN Prov. Maluku Utara 100 10 10 120 Sangat Baik 12 Kanwil DJPBN Prov. Sulawesi Tenggara 100 10 - 110 Baik 13 Kanwil DJPBN Prov. Sulawesi Utara 100 10 - 110 Baik 14 Kanwil DJPBN Prov. Papua 80 10 10 100 Baik 15 Kanwil DJPBN Prov. Maluku 80 10 10 100 Baik
  14. 14. Integritas Profesionalisme Sinergi Pelayanan Kesempurnaan 14 EVALUASI PELAKSANAAN TUGAS KEPATUHAN INTERNAL KANTOR VERTIKAL DITJEN PERBENDAHARAN 2013 No Unit Kerja Kanwil Ditjen Perbendaharaan Pengendalian Intern Manajemen Risiko Pengelolaan Pengaduan Jumlah Nilai Keterangan 16 Kanwil DJPBN Prov. Sulawesi Tengah 80 10 10 100 Baik 17 Kanwil DJPBN Prov. Kalimantan Barat 80 10 10 100 Baik 18 Kanwil DJPBN Prov. DKI Jakarta 80 10 10 100 Baik 19 Kanwil DJPBN Prov. Bali 80 10 10 100 Baik 20 Kanwil DJPBN Prov. Sumatera Selatan 80 10 10 100 Baik 21 Kanwil DJPBN Prov. Bangka Belitung 80 10 10 100 Baik 22 Kanwil DJPBN Prov. Gorontalo 80 10 10 100 Baik 23 Kanwil DJPBN Prov. Jawa Barat 80 10 10 100 Baik 24 Kanwil DJPBN Prov. Sumatera Utara 80 10 10 100 Baik 25 Kanwil DJPBN Prov. Riau 80 10 10 100 Baik 26 Kanwil DJPBN Prov. Sulawesi Selatan 70 10 10 100 Baik 27 Kanwil DJPBN Prov. Aceh 80 10 - 90 Baik 28 Kanwil DJPBN Prov. Lampung 80 10 - 90 Baik 29 Kanwil DJPBN Prov. Jawa Timur 70 10 - 80 Baik 30 Kanwil DJPBN Prov. Banten 60 10 10 80 Baik
  15. 15. UNSUR – UNSUR TUGAS KEPATUHAN INTERNAL Integritas Profesionalisme Sinergi Pelayanan Kesempurnaan 15 TARGET KINERJA PELAKSANAAN TUGAS KEPATUHAN INTERNAL TAHUN 2014 1. IKU “Tingkat kematangan penerapan manajemen risiko” Diimplementasikan melalui penilaian implementasi manajemen risiko periode Semester I tahun 2014 oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan. 2. IKU “Tingkat penerapan pengendalian intern Ditjen Perbendaharaan” Target Kinerja : Level 4 (Risk Managed) dengan nilai 75. Target Kinerja : Level 2 atau “Pengendalian intern efektif dengan pengecualian”. Diimplementasikan melalui pelaksanaan pemantauan EIKR yang hasilnya akan dievaluasi oleh Inspektorat Jenderal Kemenkeu. Sampel penilaian tahun 2014: 1. Direktorat Akuntansi dan Pelaporan 2. Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta Sampel penilaian tahun 2014: 1. Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Barat 2. Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta 3. Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah
  16. 16. Integritas Profesionalisme Sinergi Pelayanan Kesempurnaan 16 LANGKAH-LANGKAH PENINGKATAN TUGAS KEPATUHAN INTERNAL DI LINGKUNGAN KANWIL DAN KPPN TAHUN 2014 TUJUAN 1. Meningkatkan hasil pelaksanaan tugas kepatuhan internal di lingkungan Kanwil dan KPPN. 2. Meningkatkan kualitas penilaian/evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal oleh UKI E-1. 3. Meningkatkan hasil capaian kinerja pelaksanaan tugas kepatuhan internal Ditjen Perbendaharaan sesuai target yang telah ditetapkan. UNSUR PENINGKATAN 1. Komitmen Organisasi 2. Internalisasi dan Pengembangan Kompetensi 3. Implementasi Tugas Kepatuhan Internal 4. Evaluasi Penerapan Pengendalian Intern 5. Dukungan Penerapan Tugas Kepatuhan Internal PERIODE EVALUASI Evaluasi peningkatan tugas kepatuhan internal lingkup Kanwil dan KPPN dilakukan dalam periode Semesteran dengan mempertimbangkan hasil pelaksanaan setiap Triwulanan.
  17. 17. Integritas Profesionalisme Sinergi Pelayanan Kesempurnaan 17 LANGKAH-LANGKAH PENDUKUNG PENINGKATAN TUGAS KI : MANAJERIAL 1. Menyempurnakan kegiatan teknis pelaksanaan tugas-tugas kepatuhan internal sesuai dengan knowledge improvement yang telah diperoleh selama mengikuti Rapat Kerja SKKI. 2. Menginternalisasikan tugas kepatuhan internal kepada seluruh pejabat/pegawai di lingkungan Kanwil maupun KPPN melalui kegiatan sosialisasi tugas kepatuhan internal. 3. Melaksanakan pembahasan hasil tugas-tugas kepatuhan internal, untuk diperoleh masukan perbaikan dari pejabat/pegawai di lingkungan unit kerja. 4. Melakukan pembimbingan teknis pelaksanaan tugas kepatuhan internal pada KPPN serta memantau pelaksanaan tugasnya secara intensif dan proaktif. 5. Meningkatkan ketepatan waktu pelaksanaan dan pelaporan pelaksanaan tugas kepatuhan internal sesuai timeframe yang telah ditentukan. 6. Selalu mendokumentasikan secara lengkap dan sistematis (dalam bentuk hardcopy dan softcopy) terhadap hasil-hasil kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas kepatuhan internal.
  18. 18. Integritas Profesionalisme Sinergi Pelayanan Kesempurnaan 18 1. Mempersiapkan penyusunan Profil Risiko periode Semester II tahun 2014. 2. Menyusun laporan pelaksanaan rencana penanganan risiko dan laporan monitoring risiko periode Semester I tahun 2014 (dikecualikan untuk Kanwil baru). 3. Melakukan pembahasan dalam rangka re-inventarisasi identifikasi risiko sehingga dalam profil risiko yang dihasilkan dapat memuat seluruh unsur kategori risiko. 4. Menyempurnakan rencana penanganan risiko dengan memperhatikan kegiatan penanganan yang bersifat inovasi dan/atau memodifikasi kegiatan yang telah ada/biasa dilaksanakan. 5. Apabila dimungkinkan, melakukan kerjasama dengan Balai Diklat Keuangan/Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan untuk mengadakan pelatihan manajemen risiko kepada seluruh pejabat/pegawai di lingkungan Kanwil dan/atau KPPN. 6. Khusus UPR yang menjadi sampel penilaian TKMPR, menyiapkan seluruh dokumentasi dan menyempurnakan profil risiko periode Semester I tahun 2014 sesuai dengan hasil evaluasi Pra Penilaian oleh Tim Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan. LANGKAH-LANGKAH PENDUKUNG PENINGKATAN TUGAS KI : PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO
  19. 19. Integritas Profesionalisme Sinergi Pelayanan Kesempurnaan 19 LANGKAH-LANGKAH PENDUKUNG PENINGKATAN TUGAS KI : PEMANTAUAN PENGENDALIAN INTERN 1. Menyiapkan Laporan Akhir Triwulanan Tingkat Unit Kerja Kanwil dan Laporan Akhir Triwulanan Tingkat Wilayah periode Triwulan II tahun 2014. 2. Menyiapkan Laporan Evaluasi Pemantauan Pengendalian Intern dari hasil pelaksanaan di lingkup KPPN periode Triwulan II tahun 2014. 3. Menyiapkan Laporan Pelaksanaan Tugas Kepatuhan Internal di lingkungan Kanwil untuk periode Semester I tahun 2014. 4. Apabila dalam pelaksanaan pemantauan terdapat temuan-temuan, agar segera menyusun rekomendasi kepada unit terkait untuk melaksanakan tindak lanjut atas temuan-temuan tersebut. 5. Khusus Kanwil yang menjadi sampel penilaian, menyiapkan pelaksanaan pemantauan Efektivitasi Implementasi dan Kecukupan Rancangan (EIKR) yang akan dimulai pada bulan Juli 2014, antara lain menyusun rencana pelaksanaan pemantauan EIKR serta melakukan sosialisasi pemantauan EKIR kepada seluruh pejabat/pegawai di lingkungan unit kerja.
  20. 20. Integritas Profesionalisme Sinergi Pelayanan Kesempurnaan 20 LANGKAH-LANGKAH PENDUKUNG PENINGKATAN TUGAS KI : PENGELOLAAN PENGADUAN 1. Menyiapkan Laporan Triwulanan Pengaduan periode Triwulan II tahun 2014. 2. Memastikan setiap pengaduan yang diterima oleh Kanwil telah tercatat dalam laporan pengaduan Triwulanan Kanwil yang disampaikan kepada UKI-E1 sebagai bahan evaluasi perbaikan proses bisnis. 3. Memastikan validitas laporan pengaduan yang disusun oleh Kanwil maupun laporan pengaduan yang disampaikan oleh KPPN ke Kanwil. 4. Selalu memantau pelaksanaan pengelolaan pengaduan di KPPN serta memantau penyelesaian tindak lanjutnya.
  21. 21. Integritas Profesionalisme Sinergi Pelayanan Kesempurnaan 21 BUKTI NYATA IMPLEMENTASI LANGKAH-LANGKAH PENINGKATAN TUGAS KI 1. Hasil Survei Kepuasan Pengguna Layanan Kementerian Keuangan tahun 2013 dengan indeks sebesar 4,09. 2. Penilaian Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko Ditjen Perbendaharaan (TKPMR) dengan nilai sebesar 61,89 atau berada pada level 3 (Risk Defined). 3. Penetapan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan Ditjen Perbendaharaan pada KPPN Malang oleh Kementerian PAN & RB. CAPAIAN 2013 PROGRESS 2014 1. Pelaksanaan langkah-langkah peningkatan kinerja layanan oleh Kanwil dan KPPN untuk mendukung target Survei Kepuasan Pengguna Layanan Kementerian Keuangan tahun 2014. 2. Pengembangan metode evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal Kantor Vertikal DJPBN tahun 2014 oleh UKI-E1 dalam rangka penilaian kinerja tugas kepatuhan internal Kantor Vertikal Ditjen Perbendaharaan yang hasilnya akan diumumkan pada acara Dekade Perbendaharaan di bulan November 2014. 3. Pelaksanaan Tahapan Audit dan Pra Penilaian WBK/WBBM oleh Inspektorat Jenderal Kemenkeu dengan hasil sementara pada KPPN Semarang II sebesar 99,57 dan KPPN Bangko sebesar 97,99 serta tidak terdapat temuan in-efisien dan temuan in-efektif pada kedua sampel tersebut. 4. Pelaksanaan Pra Penilaian TKPMR pada Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta dengan nilai sementara sebesar 65,15. 5. Pelaksanaan asistensi dan pelatihan pemantauan pengendalian intern yang difokuskan terhadap materi pemantauan EIKR pada Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta dan Jawa Tengah sebagai langkah-langkah persiapan dalam penilaian penerapan pengendalian intern Ditjen Perbendaharaan.
  22. 22. Terima Kasih

×