SlideShare a Scribd company logo
1 of 39
Download to read offline
Percepatan
Pembangunan
Kawasan Perbatasan RI
di Provinsi Kalimantan Utara
DR. H. IRIANTO LAMBRIE
Gubernur Kalimantan Utara
Oleh
PENDAHULUAN
ISU-ISU STRATEGIS DI KAWASAN
PERBATASAN KALIMANTAN UTARA
PROGRAM PRIORITAS
KALIMANTAN UTARA
✓ Dibentuk pada tgl
25 Okotober
2012, merupakan
Provinsi terbaru di
Indoensia (ke 34),
cakupan wilayah
75.467,70 KM2.
✓ Jumlah
Penduduk saat
pertama
terbentuk (2013)
adalah 595.000
Jiwa
Membangun Kaltim Untuk Semua
 Wilayah geografis yang terletak di
sepanjang garis perbatasan antara
Negara Republik Indonesia (Kab.
Nunukan, Malinau,) dengan Negara
Malaysia (Negara Bagian Sabah dan
Serawak) dengan bentangan garis batas
sepanjang + 1.020 km
 Luas wilayah perbatasan keseluruhan
yang meliputi Malinau dan Nunukan
mencapai 56.427 km2 atau 74,8% dari
luas wilayah Provinsi Kalimantan Utara
(UU No 20/2012)
KAWASAN PERBATASAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA KAB.NUNUKAN
(KECAMATAN-KECAMATAN PERBATASAN)
N
O
KECAMATAN
KETERANGAN
PERBATASAN
LUAS WILAYAH
JUMLAH
DESA
JUMLAH
PENDUDUK
1 Sebatik Darat & laut ( Sabah, Malaysia) 51,07 km2 4 desa 4.646 jiwa
2 Sebatik Barat Darat (Sabah, Malaysia) 93,27 km2 4 desa 7.837 jiwa
3 Sebatik Timur Laut (Sabah, Malaysia) 39,17 km2 4 desa 12.524 jiwa
4 Sebatik Utara Darat & Laut (Sabah, Malaysia) 15,39 km2 3 desa 5.648 jiwa
5 Sebatik Tengah Darat (Sabah, Malaysia) 47,71 km2 4 desa 7.337 jiwa
6 Nunukan Laut (Sabah, Malaysia) 564,50 km2 5 desa/kel 62.538 jiwa
7 Nunukan Selatan Laut (Sabah, Malaysia) 181,77 km2 4 kel 20.527 jiwa
8 Lumbis Ogong Darat (Sabah, Malaysia) 3.357,01 km2 49 desa 5.235 jiwa
9 Krayan Darat (Sarawak, Malaysia 1.834,74 km2 65 desa 13.856 jiwa
10 Krayan Selatan Darat (Sarawak, Malaysia) 1.757,66 km2 24 desa 2.045 jiwa
11 Tulin Onsoi Darat (Sabah, Malaysia) 1.513,36 km2 12 desa 8.836 jiwa
12 Seimanggaris Darat & Laut (Sabah, Malaysia) 850, 48 km2 4 desa 9.173 jiwa
KAWASAN PERBATASAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA KAB. MALINAU
(KECAMATAN-KECAMATAN PERBATASAN)
NO KECAMATAN
KETERANGAN
PERBATASAN
LUAS
WILAYAH
JUMLAH
DESA
JUMLAH
PENDUDUK
1
Kayan
Hulu
Darat
(Sarawak,
Malaysia)
735,4 km2 5 desa 3.139 jiwa
2 Kayan Hilir
Darat
(Sarawak,
Malaysia)
12.920,19
km2
5 desa 1.849 jiwa
3
Kayan
Selatan
Darat
(Sarawak,
Malaysia)
3.183,59
km2
5 desa 2.032 jiwa
4 Pujungan
Darat
(Sarawak,
Malaysia)
6.539,39
km2
9 desa 2.229 jiwa
5
Bahau
Hulu
Darat
(Sarawak,
Malaysia)
3.098,98
km2
6 desa 1.584 jiwa
SARANA TRANSPORTASI MASYARAKAT MENUJU
PERBATASAN MALINAU
7
ISU STRATEGIS DI KAWASAN PERBATASAN
provinsi Kalimantan Utara
1. KURANGNYA SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN
PERMASALAHAN :
 Kondisi geografis dan
topografis wilayah
perbatasan sebagian
besar berada di
pegunungan dan hulu.
 Belum adanya akses
jalur Darat penghubung
antar kecamatan
dengan ibukota
kabupaten
 Sebagian Besar
Kecamatan Perbatasan
Kalimantan Utara hanya
bias ditempuh
menggunakan Pesawat
Perintis
 Dan sebagaian Daerah
perbatasan lainnya
hanya bisa di lewati
mengunakan perahu
long Boat dengan jarak
tempuh 7-24 jam
perjalanan
 Kurangnya Tenaga
Pengajar (Guru)
2. KURANGNYA SARANA DAN PRASARANA KESEHATAN
PERMASALAHAN :
 Distribusi Tenaga
Kesehatan kurang merata
yang ada di kecamatan
perbatasan seperti belum
adanya dokter spesialis
 Kurangnya obat-obatan
yang di jadikan stok
perawat maupun bidan,
dikarenakan kurang
lancarnya pendistribusian
dari kabupaten akibat
susahnya transportasi ke
daerah perbatasan.
 Masih minimnya alat-alat
bantu kesehatan yang
digunakan di puskesmas
maupun postu
PUSKESMAS DI BINTER, KEC. LUMBIS OGONG
PUSKESMAS DI LONG ALANGO, BAHAU
HULU
3. KURANGNYA FASILITAS AIR MINUM DAN SANITASI DIPERBATASAN
PERMASALAHAN :
 Hampir 50 %
masyarakat perbatasan
belum menggunakan
Air dengan system
pengairan Pipanisasi
 Pemukiman masyarakat
perbatasan mayoritas
berada sepanjang
pinggiran sungai
 Belum adanya
pengelolaan air bersih
secara modern di
kawasan perbatasan
dimana melimpahnya
sumber daya air yang
tersedia
11
4. Rendahnya kualitas dan daya
saing Sumber daya Manusia dalam
menghadapi persaingan Global
5. Pertumbuhan ekonomi
masih bersumber pada
kegiatan yang rentan terhadap
keberlanjutan ekonomi dan
lingkungan
12
6. Belum Optimalnya pemanfaatan
sumberdaya pertanian, perkebunan dan
kelautan dalam rangka menuju hilirIsasi
industri unuk meningkatkan kesejahteraan
masyarakat, keberlanjutan serta pendukung
ketanahan pangan
7. Rendahnya aksesbilitas,
konektivitas antar wilayah dan
keterbatasan ketersediaan
infrastruktur mengakibatkan
ketertinggalan
13
8. Kesenjangan wilayah dan
ketidakmerataan ruang kegiatan
ekonomi yang berpotensi
mengakibatkan kemiskinan dan
pengangguran
9. Terdapatnya kegiatan ilegal
lintas batas yang
mengakibatkan potensi
kebocoran ekonomi dan
permasalahan social, belum
tersedianya sarana ekonomi
pasar
14
10. Masih terbatasnya ketersediaan
energi, telekomunikasi, pengaman
perbatasan dan bandara udara serta
pelabuhan
11. SUSAHNYA AKSES MENUJU KECAMATAN PERBATASAN
mayoritas masyarakat perbatasan menggunakan pesawat sebagai
transportasi utama
Salah satu maskapai yang melayani penerbangan di kawasan
perbatasan Kalimantan Utara
PEREDARAN NARKOBA TKI ILEGAL PEMBAJAKAN HUMAN TRAFFICKING
ADA 12. Pintu Masuknya Narkoba, Teroris, TKI Ilegal, Miras,
dan Perdagangan Manusia ISUE UTAMA PERBATASAN
PROGRAM PRIORITAS KALIMANTAN UTARA
PEMBANGUNAN SUMBER DAYA
LISTRIK (PLTA S.Kayan,
S.Mentarang dan S. Sebakung)
NAME
CAPACI
TY
LOCATIO
N
COMPANY
HYDROELE
CTRIC
POWER
PLANT
6.080
MW
Kayan
river
PT. Kayan
Hidro
Energi
50 MW
Kayan
river
PT. Kayan
Hidro
Energi
3430
MW
Mentara
ng river
PT
Kalimanta
n
Electricity
500 MW
Sembaku
ng river
PT.
Hanergy
Power
Total
Capacity 1.060 MW
PEMBANGUNAN PELABUHAN
DAN DERMAGA SUNGAI
DIKECAMATAN PERBATASAN
Dermaga sungai yang digunakan di kec.
Tulin Onsoi, Kec. Sei Manggaris dan Lumbis
Ogong
PEMBANGUNAN SARANA DAN
PRASARANA KESEHATAN DAN
PENDIDIKAN
Perencanaan Rumah Sakit Tipe B Provinsi Kalimantan Utara
SARANA KESEHATAN DI PERBATASAN YANG TELAH
DIBANGUN OLEH PEMERINTAH
RS PRATAMA DI KEC. KRAYAN
RS PRATAMA DI KEC. KAYAN
SELATAN
Untuk saat Ini 2 (dua) RS
Pratama yang telah
dibangun belum
digunakan karena belum
memiliki alat kesehatan
(ALKES) dan Tenaga
Kesehatan/Medis.
PEMBANGUNAN DAN
PENGEMBANGAN PERTANIAN
DAN PERIKANAN KAWASAN
PERBATASAN
1. PEMBANGUNAN SENTRA INDUSTRI PERIKANAN
TERPADU MANSAPA (MARINE TECHNOPARK) di Kec.
Nunukan Selatan dan merupak program pemerintah
Kab.Nunukan
(DED telah dilaksanakan)
2. PEMBANGUNAN TECHNOPARK
PERTANIAN ORGANIK (Agro Technopark)
di Kec.Krayan dan Krayan Selatan dan
merupakan program pemerintah
Kab.Nunukan
(DED telah dilaksanakan)
3. Percetakan Sawah di Kabupaten Malinau
(berdasarkan hasil SID DED kawasan pusat
pertanian sejahtera yang telahdilaksanakan
Kecamatan Kayan Hulu, Sungai Boh, Kayan
Hilir dan Selatan dan merupakan program pemerintah
Kabupaten Malinau
1. PEMBANGUNAN SENTRA INDUSTRI
PERIKANAN TERPADU MANSAPA
(MARINE TECHNOPARK)
MANFAAT PEMBANGUNAN
KAWASAN MARINE TECHNOPARK MANSAPA
SEKTOR
Penyerapan
Tenaga
Kerja
(Orang)
Manfaat Ekonomi Sektor Kelautan dan
Perikanan di Kawasan Marine Technopark
Pendapatan yang
diterima Masyarakat
(Rp/tahun)
Omzet Penjualan
Hasil Perikanan
(Rp/tahun)
Budidaya
Rumput Laut 29.272 76.329.667.200 77.278.080.000
Ikan 3.018 22.682.471.933 57.997.200.557
Perikanan Tangkap 2.063 90.017.767.200 99.024.000.000
Industri Pengolahan RL 260 112.545.819.542 187.200.000.000
Kawasan Marine
Technopark
15.011 56.950.000.000
Total 49.624 301.575.725.875 421.499.280.557
2. PEMBANGUNAN TECHNOPARK PERTANIAN ORGANIK
(Agro Technopark) DI KRAYAN DAN KRAYAN SELATAN
MEWUJUDKAN “AGROBISNIS” YANG BERDAYA SAING DI
WILAYAH PERBATASAN NKRI.
• POSISI GEOGRAFIS : > 1000 m dpl, “terisolir” di kawasan “Heart of Borneo”
• CURAH HUJAN : relatif merata, tanpa Bulan Kering
• SUHU : minimum 18.8 oC, maksimum 28.8 oC, kelembaban udara 84.6%
• INPUT PERTANIAN : lokal, alami
• SUMBERDAYA GENETIK : Padi adan, Kerbau, Ayam, Ikan Pelian dan Organisme lokal lainnya.
KARAKERISTIK PERTANIAN SPESIFIK LOKAL
Organik
Padi
“Adan”
SARANA PENDIDIKAN DI PERBATASAN
PENINGKATAN BANDARA PERINTIS DI
PERBATASAN (Long Bawan dan Long
Ampung) dan PEMBANGUNAN BANDARA
SEBATIK
SUBSIDI ONGKOS ANGKUT ORANG KE DAERAH
KECAMATAN PERBATASAN
ALOKASI DANA SOA APBD KALTARA TAHUN 2016 DAN 2017
DARI FAKTA TERSEBUT DIATAS, ADA TIGA ISUE UTAMA
PERMASALAHAN PERBATASAN16 Januari
2017
PEMBANGUNAN PRASARANA
JALAN, JEMBATAN DAN
TELEKOMUNIKASI DI PERBATASAN
LABANG – TAU LUMBIS
PANJANG 30,8 KM
HUTAN BELUM DIBUKA
20,75 KM
LONG MIDANG
– TAU LUMBIS –
LABANG
MALINAU – LONG
BAWAN PANJANG
227,6KM HUTAN
BELUM DIBUKA
34,08KM
LONG NAWANG –
LONG PUJUNGAN
PANJANG RUAS 122,3
KM HUTAN BLM
TEMBUS 52,3KM
LONG KEMUAT –
LANGAP PANJANG
118KM HUTAN
BELUM DIBUKA 62
KM
MENSALONG – TAU
LUMBIS HUTAN
BELUM DIBUKA
105,4KM
LONG PUJUNGAN –
LONG KEMUAT
PANJANG 42KM,
HUTAN BELUM
DIBUKA 25 KM
Konektifitas Pembangunan Jalan Perbatasan Kalimantan
Utara
PEMBANGUNAN JALAN MALINAU - BINUANG
(KRAYAN SELATAN) DI KABUPATEN MALINAU
DAN KABUPATEN NUNUKAN
ADA 62 titik penyeberangan disepanjang ruas
jalan Malinau-binuang dengan bentang sungai
antara 20 sd 100 meter, baru terbangun 2 buah
jembatan dalam bentuk Rangka + Girder, dan 7
buah dalam bentuk Girder
PEMBANGUNAN DAN
PENINGKATAN SARANA
TELEKOMUNIKASI DI PERBATASAN :
1. Peningkatan kualitas jaringan
telekomunikasi 2G ke 3G di ibukota
kecamatan
PEMBANGUNAN
DAM AIR BERSIH DAN
SANITASI
PENGADAAN DAN PEMASANGAN POMPA 70
LT/DET 2 UNIT EMBUNG BILAL KAB.
NUNUKAN
PENEMPATAN
PERSONIL TNI DI
PERBATASAN
PEMBANGUNAN TOKO INDONESIA
Rencana Pembangunan
Toko Indonesia di Provinsi
Kalimantan Utara yaitu
Kecamatan :
1. Krayan
2. Sebatik
3. Lumbis Ogong
4. Seimanggaris
5. Bahau Hulu
6. Pujungan
7. Kayan Hulu
8. Kayan Hilir
9. Kayan Selatan
1. Tahun 2017 pemerintah
provinsi kalimantan utara
akan melakukan 3 kajian
lokasi yang akan
direncanakan sebagai PLBN
yaitu labang, long nawang
dan long midang
2. Untuk PLBN labang dan long
midang akan diusulkan
menjadi pusat perdagangan
perbatasan
PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN POS LINTAS BATAS
NEGARA (PLBN) LONG NAWANG, LABANG DAN LONG
MIDANG
39
SEKIAN
DAN
TERIMA KASIH

More Related Content

What's hot

Model Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Ekonomi Lokal
Model Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Ekonomi LokalModel Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Ekonomi Lokal
Model Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Ekonomi LokalDadang Solihin
 
Laporan monitoring
Laporan monitoringLaporan monitoring
Laporan monitoringYustus Rona
 
Permasalahan Penataan Ruang di Daerah
Permasalahan Penataan Ruang di DaerahPermasalahan Penataan Ruang di Daerah
Permasalahan Penataan Ruang di Daerahhenny ferniza
 
Laporan Aktualisasi CPNS Kemendikbud 2020 - gelombang I - angkatan VI
Laporan Aktualisasi CPNS Kemendikbud 2020 - gelombang I - angkatan VILaporan Aktualisasi CPNS Kemendikbud 2020 - gelombang I - angkatan VI
Laporan Aktualisasi CPNS Kemendikbud 2020 - gelombang I - angkatan VICut Endang Kurniasih
 
Chapter 1 dan 2 manajemen perbatasan
Chapter 1 dan 2 manajemen perbatasanChapter 1 dan 2 manajemen perbatasan
Chapter 1 dan 2 manajemen perbatasan93220872
 
RPJMN II (2010-2014) Buku I
RPJMN II (2010-2014) Buku IRPJMN II (2010-2014) Buku I
RPJMN II (2010-2014) Buku IDadang Solihin
 
Standar Drafting Keputusan Bupati
Standar Drafting Keputusan BupatiStandar Drafting Keputusan Bupati
Standar Drafting Keputusan BupatiArdi Susanto
 
2017-03-03 Penyaluran DAK Fisik
2017-03-03 Penyaluran DAK Fisik2017-03-03 Penyaluran DAK Fisik
2017-03-03 Penyaluran DAK FisikAhmad Abdul Haq
 
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Batang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten BatangRencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Batang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten BatangPenataan Ruang
 
Memudahkan upaya kolaborasi beragam pemangku kepentingan
Memudahkan upaya kolaborasi beragam pemangku kepentinganMemudahkan upaya kolaborasi beragam pemangku kepentingan
Memudahkan upaya kolaborasi beragam pemangku kepentinganOswar Mungkasa
 
Contoh rancangan aktualisasi
Contoh rancangan aktualisasiContoh rancangan aktualisasi
Contoh rancangan aktualisasiAgus Triono
 
4 Paparan Musrenbang RKPD Tahun 2023_KOTA SERANG.pptx.pptx
4 Paparan Musrenbang RKPD Tahun 2023_KOTA SERANG.pptx.pptx4 Paparan Musrenbang RKPD Tahun 2023_KOTA SERANG.pptx.pptx
4 Paparan Musrenbang RKPD Tahun 2023_KOTA SERANG.pptx.pptxIrwin Sopyanudin
 
RENCANA ZONASI RINCI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
RENCANA ZONASI RINCI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL RENCANA ZONASI RINCI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
RENCANA ZONASI RINCI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL Fitri Indra Wardhono
 
Pesisir 01 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
Pesisir 01 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIRPesisir 01 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
Pesisir 01 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIRsuningterusberkarya
 
Modul RB Tematik Pengentasan Kemiskinan 2023.pptx
Modul RB Tematik Pengentasan Kemiskinan 2023.pptxModul RB Tematik Pengentasan Kemiskinan 2023.pptx
Modul RB Tematik Pengentasan Kemiskinan 2023.pptxFarizAkbar17
 
Rancangan aktualisasi media sosial
Rancangan aktualisasi media sosialRancangan aktualisasi media sosial
Rancangan aktualisasi media sosialArdyChandra2
 
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan RPJPD dan RPJMD terhadap Strategi Penca...
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan RPJPD dan RPJMD terhadap Strategi Penca...Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan RPJPD dan RPJMD terhadap Strategi Penca...
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan RPJPD dan RPJMD terhadap Strategi Penca...Dadang Solihin
 

What's hot (20)

Model Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Ekonomi Lokal
Model Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Ekonomi LokalModel Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Ekonomi Lokal
Model Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Ekonomi Lokal
 
Laporan monitoring
Laporan monitoringLaporan monitoring
Laporan monitoring
 
Permasalahan Penataan Ruang di Daerah
Permasalahan Penataan Ruang di DaerahPermasalahan Penataan Ruang di Daerah
Permasalahan Penataan Ruang di Daerah
 
Laporan Aktualisasi CPNS Kemendikbud 2020 - gelombang I - angkatan VI
Laporan Aktualisasi CPNS Kemendikbud 2020 - gelombang I - angkatan VILaporan Aktualisasi CPNS Kemendikbud 2020 - gelombang I - angkatan VI
Laporan Aktualisasi CPNS Kemendikbud 2020 - gelombang I - angkatan VI
 
Chapter 1 dan 2 manajemen perbatasan
Chapter 1 dan 2 manajemen perbatasanChapter 1 dan 2 manajemen perbatasan
Chapter 1 dan 2 manajemen perbatasan
 
RPJMN II (2010-2014) Buku I
RPJMN II (2010-2014) Buku IRPJMN II (2010-2014) Buku I
RPJMN II (2010-2014) Buku I
 
Standar Drafting Keputusan Bupati
Standar Drafting Keputusan BupatiStandar Drafting Keputusan Bupati
Standar Drafting Keputusan Bupati
 
TELAAHAN STAF TENTANG PAKTA INTEGRITAS
TELAAHAN STAF TENTANG PAKTA INTEGRITASTELAAHAN STAF TENTANG PAKTA INTEGRITAS
TELAAHAN STAF TENTANG PAKTA INTEGRITAS
 
2017-03-03 Penyaluran DAK Fisik
2017-03-03 Penyaluran DAK Fisik2017-03-03 Penyaluran DAK Fisik
2017-03-03 Penyaluran DAK Fisik
 
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Batang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten BatangRencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Batang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Batang
 
Memudahkan upaya kolaborasi beragam pemangku kepentingan
Memudahkan upaya kolaborasi beragam pemangku kepentinganMemudahkan upaya kolaborasi beragam pemangku kepentingan
Memudahkan upaya kolaborasi beragam pemangku kepentingan
 
Contoh rancangan aktualisasi
Contoh rancangan aktualisasiContoh rancangan aktualisasi
Contoh rancangan aktualisasi
 
4 Paparan Musrenbang RKPD Tahun 2023_KOTA SERANG.pptx.pptx
4 Paparan Musrenbang RKPD Tahun 2023_KOTA SERANG.pptx.pptx4 Paparan Musrenbang RKPD Tahun 2023_KOTA SERANG.pptx.pptx
4 Paparan Musrenbang RKPD Tahun 2023_KOTA SERANG.pptx.pptx
 
RENCANA ZONASI RINCI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
RENCANA ZONASI RINCI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL RENCANA ZONASI RINCI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
RENCANA ZONASI RINCI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
 
Peta proses bisnis permen panrb no 19 tahun 2018
Peta proses bisnis   permen panrb no 19 tahun 2018Peta proses bisnis   permen panrb no 19 tahun 2018
Peta proses bisnis permen panrb no 19 tahun 2018
 
Pesisir 01 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
Pesisir 01 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIRPesisir 01 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
Pesisir 01 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
 
Masterplan pendidikan
Masterplan pendidikanMasterplan pendidikan
Masterplan pendidikan
 
Modul RB Tematik Pengentasan Kemiskinan 2023.pptx
Modul RB Tematik Pengentasan Kemiskinan 2023.pptxModul RB Tematik Pengentasan Kemiskinan 2023.pptx
Modul RB Tematik Pengentasan Kemiskinan 2023.pptx
 
Rancangan aktualisasi media sosial
Rancangan aktualisasi media sosialRancangan aktualisasi media sosial
Rancangan aktualisasi media sosial
 
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan RPJPD dan RPJMD terhadap Strategi Penca...
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan RPJPD dan RPJMD terhadap Strategi Penca...Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan RPJPD dan RPJMD terhadap Strategi Penca...
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan RPJPD dan RPJMD terhadap Strategi Penca...
 

Viewers also liked

Viewers also liked (20)

Arahan pk apip
Arahan pk apipArahan pk apip
Arahan pk apip
 
Pencegahan korupsi sektor transportasi
Pencegahan korupsi sektor transportasiPencegahan korupsi sektor transportasi
Pencegahan korupsi sektor transportasi
 
Sakip bappenas
Sakip bappenasSakip bappenas
Sakip bappenas
 
Grand design pk apip iacm
Grand design pk apip iacmGrand design pk apip iacm
Grand design pk apip iacm
 
Peer review
Peer reviewPeer review
Peer review
 
Rpjmn kemenhub 2015 2019
Rpjmn kemenhub  2015 2019Rpjmn kemenhub  2015 2019
Rpjmn kemenhub 2015 2019
 
npm di kemenhub
npm di kemenhubnpm di kemenhub
npm di kemenhub
 
Self improvement kapabilitas apip
Self improvement kapabilitas apipSelf improvement kapabilitas apip
Self improvement kapabilitas apip
 
HRM perbankan
HRM perbankanHRM perbankan
HRM perbankan
 
Mnajemen risiko kemenkeu radin
Mnajemen risiko kemenkeu radinMnajemen risiko kemenkeu radin
Mnajemen risiko kemenkeu radin
 
Grand design kapabilitas apip
Grand design kapabilitas apipGrand design kapabilitas apip
Grand design kapabilitas apip
 
Prioritas pembangunan infrastruktur aksesbilitas jalur distribusi orang dan b...
Prioritas pembangunan infrastruktur aksesbilitas jalur distribusi orang dan b...Prioritas pembangunan infrastruktur aksesbilitas jalur distribusi orang dan b...
Prioritas pembangunan infrastruktur aksesbilitas jalur distribusi orang dan b...
 
Program prioritas pembangunan sarana dan prasarana perdagangan di wilayah per...
Program prioritas pembangunan sarana dan prasarana perdagangan di wilayah per...Program prioritas pembangunan sarana dan prasarana perdagangan di wilayah per...
Program prioritas pembangunan sarana dan prasarana perdagangan di wilayah per...
 
Time to change
Time to changeTime to change
Time to change
 
rakornis navigasi semarang irjen h
rakornis navigasi semarang irjen hrakornis navigasi semarang irjen h
rakornis navigasi semarang irjen h
 
Strategi pembangunan hard dan soft infrastruktur dalam rangka mendorong penge...
Strategi pembangunan hard dan soft infrastruktur dalam rangka mendorong penge...Strategi pembangunan hard dan soft infrastruktur dalam rangka mendorong penge...
Strategi pembangunan hard dan soft infrastruktur dalam rangka mendorong penge...
 
Tax amnesty
Tax amnestyTax amnesty
Tax amnesty
 
Pengembangan aplikasi pemeriksaan BPK RI
Pengembangan aplikasi pemeriksaan BPK RIPengembangan aplikasi pemeriksaan BPK RI
Pengembangan aplikasi pemeriksaan BPK RI
 
Ringkasan laporan 3 tahun Jokowi-Jusuf Kalla
Ringkasan laporan 3 tahun Jokowi-Jusuf KallaRingkasan laporan 3 tahun Jokowi-Jusuf Kalla
Ringkasan laporan 3 tahun Jokowi-Jusuf Kalla
 
Raker komisi v kemenhub dengan dpr ri Transportasi 2018
Raker komisi v kemenhub dengan dpr ri Transportasi 2018Raker komisi v kemenhub dengan dpr ri Transportasi 2018
Raker komisi v kemenhub dengan dpr ri Transportasi 2018
 

Similar to PERCEPATAN PEMBANGUNAN

HPAP - Health and Pollution Action Plan
HPAP - Health and Pollution Action PlanHPAP - Health and Pollution Action Plan
HPAP - Health and Pollution Action PlanEthical Sector
 
Materi Dirjen Bappenas Sektor Kelautan
Materi Dirjen Bappenas Sektor KelautanMateri Dirjen Bappenas Sektor Kelautan
Materi Dirjen Bappenas Sektor KelautanDonnie Atmajaya
 
Selayang Pandang Kabupaten Sukabumi (Data: 2011)
Selayang Pandang Kabupaten Sukabumi (Data: 2011)Selayang Pandang Kabupaten Sukabumi (Data: 2011)
Selayang Pandang Kabupaten Sukabumi (Data: 2011)Rickie Wahyudi
 
Bahan Paparan Kepala BAPPEDA.ppt
Bahan Paparan Kepala BAPPEDA.pptBahan Paparan Kepala BAPPEDA.ppt
Bahan Paparan Kepala BAPPEDA.pptTheAlucard1
 
Profil sumatera barat ditinjau dari astagatra
Profil sumatera barat ditinjau dari astagatraProfil sumatera barat ditinjau dari astagatra
Profil sumatera barat ditinjau dari astagatraRossiana Fazri
 
Implikasi Kebijakan Kehutanan
Implikasi Kebijakan KehutananImplikasi Kebijakan Kehutanan
Implikasi Kebijakan KehutananCIFOR-ICRAF
 
Agustinus kastanya bahan presentase semnas apiki 2016 menara peninsula
Agustinus kastanya bahan presentase semnas apiki 2016 menara peninsulaAgustinus kastanya bahan presentase semnas apiki 2016 menara peninsula
Agustinus kastanya bahan presentase semnas apiki 2016 menara peninsulaAgus kastanya
 
Ppt pariwisata kab. lamongan b
Ppt pariwisata kab. lamongan bPpt pariwisata kab. lamongan b
Ppt pariwisata kab. lamongan bFarida Rini
 
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan TimurRencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan TimurKamen Ride
 
KONSEP TATA RUANG MALUKU.pdf
KONSEP TATA RUANG MALUKU.pdfKONSEP TATA RUANG MALUKU.pdf
KONSEP TATA RUANG MALUKU.pdfnoorekasari
 
Perencanaan Kota Sampit
Perencanaan Kota SampitPerencanaan Kota Sampit
Perencanaan Kota SampitTheodoraTasya
 
Pengembangan insentif daerah dalam peningkatan pelayanan dasar di prov sulut
Pengembangan insentif daerah dalam peningkatan pelayanan dasar di prov sulutPengembangan insentif daerah dalam peningkatan pelayanan dasar di prov sulut
Pengembangan insentif daerah dalam peningkatan pelayanan dasar di prov sulutGedhe Foundation
 
PAPARAN KP2S KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
PAPARAN KP2S KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMURPAPARAN KP2S KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
PAPARAN KP2S KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMURAnas Kusut
 
Bahan kuliah mpdt ugm
Bahan kuliah mpdt ugmBahan kuliah mpdt ugm
Bahan kuliah mpdt ugmGaluh Insani
 
Yankes di Remote Area
Yankes di Remote AreaYankes di Remote Area
Yankes di Remote Areaputriaditia
 
Program dan renc pembangunan infrastruktur
Program dan renc pembangunan infrastrukturProgram dan renc pembangunan infrastruktur
Program dan renc pembangunan infrastrukturPetrus Poling Wairmahing
 
Bappeda kawasan peruntukan industri dalam rtrw provinsi lampung 5
Bappeda kawasan peruntukan industri dalam rtrw provinsi lampung 5Bappeda kawasan peruntukan industri dalam rtrw provinsi lampung 5
Bappeda kawasan peruntukan industri dalam rtrw provinsi lampung 5BappedaLampungUtara
 
Musrenbang kec jailolo
Musrenbang kec jailoloMusrenbang kec jailolo
Musrenbang kec jailoloadrisal hena
 
Kapupaten Kota Baru Kalimantan Selatan
Kapupaten Kota Baru Kalimantan SelatanKapupaten Kota Baru Kalimantan Selatan
Kapupaten Kota Baru Kalimantan SelatanHafidz Thoyibun
 

Similar to PERCEPATAN PEMBANGUNAN (20)

HPAP - Health and Pollution Action Plan
HPAP - Health and Pollution Action PlanHPAP - Health and Pollution Action Plan
HPAP - Health and Pollution Action Plan
 
Materi Dirjen Bappenas Sektor Kelautan
Materi Dirjen Bappenas Sektor KelautanMateri Dirjen Bappenas Sektor Kelautan
Materi Dirjen Bappenas Sektor Kelautan
 
Selayang Pandang Kabupaten Sukabumi (Data: 2011)
Selayang Pandang Kabupaten Sukabumi (Data: 2011)Selayang Pandang Kabupaten Sukabumi (Data: 2011)
Selayang Pandang Kabupaten Sukabumi (Data: 2011)
 
Bahan Paparan Kepala BAPPEDA.ppt
Bahan Paparan Kepala BAPPEDA.pptBahan Paparan Kepala BAPPEDA.ppt
Bahan Paparan Kepala BAPPEDA.ppt
 
Profil sumatera barat ditinjau dari astagatra
Profil sumatera barat ditinjau dari astagatraProfil sumatera barat ditinjau dari astagatra
Profil sumatera barat ditinjau dari astagatra
 
Implikasi Kebijakan Kehutanan
Implikasi Kebijakan KehutananImplikasi Kebijakan Kehutanan
Implikasi Kebijakan Kehutanan
 
Agustinus kastanya bahan presentase semnas apiki 2016 menara peninsula
Agustinus kastanya bahan presentase semnas apiki 2016 menara peninsulaAgustinus kastanya bahan presentase semnas apiki 2016 menara peninsula
Agustinus kastanya bahan presentase semnas apiki 2016 menara peninsula
 
Ppt pariwisata kab. lamongan b
Ppt pariwisata kab. lamongan bPpt pariwisata kab. lamongan b
Ppt pariwisata kab. lamongan b
 
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan TimurRencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur
 
KONSEP TATA RUANG MALUKU.pdf
KONSEP TATA RUANG MALUKU.pdfKONSEP TATA RUANG MALUKU.pdf
KONSEP TATA RUANG MALUKU.pdf
 
Perencanaan Kota Sampit
Perencanaan Kota SampitPerencanaan Kota Sampit
Perencanaan Kota Sampit
 
Pengembangan insentif daerah dalam peningkatan pelayanan dasar di prov sulut
Pengembangan insentif daerah dalam peningkatan pelayanan dasar di prov sulutPengembangan insentif daerah dalam peningkatan pelayanan dasar di prov sulut
Pengembangan insentif daerah dalam peningkatan pelayanan dasar di prov sulut
 
PAPARAN KP2S KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
PAPARAN KP2S KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMURPAPARAN KP2S KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
PAPARAN KP2S KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
 
Bahan kuliah mpdt ugm
Bahan kuliah mpdt ugmBahan kuliah mpdt ugm
Bahan kuliah mpdt ugm
 
Yankes di Remote Area
Yankes di Remote AreaYankes di Remote Area
Yankes di Remote Area
 
Mati di Tanah Kaya
Mati di Tanah KayaMati di Tanah Kaya
Mati di Tanah Kaya
 
Program dan renc pembangunan infrastruktur
Program dan renc pembangunan infrastrukturProgram dan renc pembangunan infrastruktur
Program dan renc pembangunan infrastruktur
 
Bappeda kawasan peruntukan industri dalam rtrw provinsi lampung 5
Bappeda kawasan peruntukan industri dalam rtrw provinsi lampung 5Bappeda kawasan peruntukan industri dalam rtrw provinsi lampung 5
Bappeda kawasan peruntukan industri dalam rtrw provinsi lampung 5
 
Musrenbang kec jailolo
Musrenbang kec jailoloMusrenbang kec jailolo
Musrenbang kec jailolo
 
Kapupaten Kota Baru Kalimantan Selatan
Kapupaten Kota Baru Kalimantan SelatanKapupaten Kota Baru Kalimantan Selatan
Kapupaten Kota Baru Kalimantan Selatan
 

More from Dr .Maizar Radjin, SE., M.Ak., QIA., QRMA, CRGP

More from Dr .Maizar Radjin, SE., M.Ak., QIA., QRMA, CRGP (20)

Detasering_secondment_BLU_SPI_APIP.pdf
Detasering_secondment_BLU_SPI_APIP.pdfDetasering_secondment_BLU_SPI_APIP.pdf
Detasering_secondment_BLU_SPI_APIP.pdf
 
Aturan pALING LENGKAP Manajemen ASN_pns _sESUAI_NSPK_SLIDE SHARE.pdf
Aturan pALING LENGKAP Manajemen ASN_pns _sESUAI_NSPK_SLIDE SHARE.pdfAturan pALING LENGKAP Manajemen ASN_pns _sESUAI_NSPK_SLIDE SHARE.pdf
Aturan pALING LENGKAP Manajemen ASN_pns _sESUAI_NSPK_SLIDE SHARE.pdf
 
Transformasi Internal Audit_APIP_Auditor Agile_Itjen_Kemenhub_Agile Auditing_...
Transformasi Internal Audit_APIP_Auditor Agile_Itjen_Kemenhub_Agile Auditing_...Transformasi Internal Audit_APIP_Auditor Agile_Itjen_Kemenhub_Agile Auditing_...
Transformasi Internal Audit_APIP_Auditor Agile_Itjen_Kemenhub_Agile Auditing_...
 
Perilaku Kerja Inovatif Memediasi Pengaruh Integritas, Kompetensi Dan Leader...
Perilaku Kerja Inovatif Memediasi Pengaruh Integritas, Kompetensi Dan  Leader...Perilaku Kerja Inovatif Memediasi Pengaruh Integritas, Kompetensi Dan  Leader...
Perilaku Kerja Inovatif Memediasi Pengaruh Integritas, Kompetensi Dan Leader...
 
Buku Saku Perilaku Kerja Inovatif dan Efektivitas Kerja Internal Audit
Buku Saku Perilaku Kerja Inovatif dan Efektivitas Kerja Internal AuditBuku Saku Perilaku Kerja Inovatif dan Efektivitas Kerja Internal Audit
Buku Saku Perilaku Kerja Inovatif dan Efektivitas Kerja Internal Audit
 
Sistem manajemen kinerja pns permenpan 8 tahun 2021
Sistem manajemen kinerja pns permenpan 8 tahun 2021Sistem manajemen kinerja pns permenpan 8 tahun 2021
Sistem manajemen kinerja pns permenpan 8 tahun 2021
 
Change it today birokrasi is modern model
Change it today birokrasi is modern modelChange it today birokrasi is modern model
Change it today birokrasi is modern model
 
Penyederhanaan struktur organisasi kementerian lembaga penyederhanaan birokrasi
Penyederhanaan struktur organisasi kementerian  lembaga penyederhanaan birokrasiPenyederhanaan struktur organisasi kementerian  lembaga penyederhanaan birokrasi
Penyederhanaan struktur organisasi kementerian lembaga penyederhanaan birokrasi
 
Manajemen talenta ASN arah model birokrasi 2020 2024
Manajemen talenta ASN arah model birokrasi 2020 2024Manajemen talenta ASN arah model birokrasi 2020 2024
Manajemen talenta ASN arah model birokrasi 2020 2024
 
Pentingnya pengendalian risiko bagi organsiasi menghadapi revolusi global dar...
Pentingnya pengendalian risiko bagi organsiasi menghadapi revolusi global dar...Pentingnya pengendalian risiko bagi organsiasi menghadapi revolusi global dar...
Pentingnya pengendalian risiko bagi organsiasi menghadapi revolusi global dar...
 
Mewujudkan birokrasi di era disrupsi dan tatanan normal baru
Mewujudkan birokrasi di era disrupsi dan tatanan normal baruMewujudkan birokrasi di era disrupsi dan tatanan normal baru
Mewujudkan birokrasi di era disrupsi dan tatanan normal baru
 
Three lines model updated, IIA update model tiga lapis pertahanan risiko
Three lines model updated, IIA update model tiga lapis pertahanan risikoThree lines model updated, IIA update model tiga lapis pertahanan risiko
Three lines model updated, IIA update model tiga lapis pertahanan risiko
 
Dua model pengukuran dampak ekonomi proyek infrastruktur publik
Dua model pengukuran dampak ekonomi proyek infrastruktur publikDua model pengukuran dampak ekonomi proyek infrastruktur publik
Dua model pengukuran dampak ekonomi proyek infrastruktur publik
 
Perencanaan dan penganggaran yang lebih efisien, efektif dan bermanfaat bagi ...
Perencanaan dan penganggaran yang lebih efisien, efektif dan bermanfaat bagi ...Perencanaan dan penganggaran yang lebih efisien, efektif dan bermanfaat bagi ...
Perencanaan dan penganggaran yang lebih efisien, efektif dan bermanfaat bagi ...
 
Redesain sistem perencanaan dan penganggaran kementerian dan lembaga
Redesain sistem perencanaan dan penganggaran kementerian dan lembagaRedesain sistem perencanaan dan penganggaran kementerian dan lembaga
Redesain sistem perencanaan dan penganggaran kementerian dan lembaga
 
Maizar_Pembangunan zona integritas zi wbk wbbm tahun 2020 kementerian perhubu...
Maizar_Pembangunan zona integritas zi wbk wbbm tahun 2020 kementerian perhubu...Maizar_Pembangunan zona integritas zi wbk wbbm tahun 2020 kementerian perhubu...
Maizar_Pembangunan zona integritas zi wbk wbbm tahun 2020 kementerian perhubu...
 
Kebijakan implementasi reformasi birokrasi RB 2020 2024
Kebijakan implementasi reformasi birokrasi RB 2020 2024Kebijakan implementasi reformasi birokrasi RB 2020 2024
Kebijakan implementasi reformasi birokrasi RB 2020 2024
 
Proses audit jarak jauh selama dan setelah corona virus disease 2019 covid 19
Proses audit jarak jauh selama dan setelah corona virus disease 2019 covid 19Proses audit jarak jauh selama dan setelah corona virus disease 2019 covid 19
Proses audit jarak jauh selama dan setelah corona virus disease 2019 covid 19
 
Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (...
Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (...Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (...
Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (...
 
Value based internal auditing - Nilai Dasar Internal Audit
Value based internal auditing - Nilai Dasar Internal AuditValue based internal auditing - Nilai Dasar Internal Audit
Value based internal auditing - Nilai Dasar Internal Audit
 

Recently uploaded

IPSKelas12BABSMANEGERI1 3 April 2024perikanan.pptx
IPSKelas12BABSMANEGERI1 3 April 2024perikanan.pptxIPSKelas12BABSMANEGERI1 3 April 2024perikanan.pptx
IPSKelas12BABSMANEGERI1 3 April 2024perikanan.pptxrohiwanto
 
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptxKonsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptxBudyHermawan3
 
mars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptx
mars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptxmars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptx
mars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptxSusatyoTriwilopo
 
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptxAparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptxBudyHermawan3
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditYOSUAGETMIRAJAGUKGUK1
 
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama DesapptxPB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama DesapptxBudyHermawan3
 
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptxPengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptxBudyHermawan3
 
Salinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdf
Salinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdfSalinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdf
Salinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdfdrmdbriarren
 
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptxPB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptxBudyHermawan3
 
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptxMembangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptxBudyHermawan3
 
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptxTata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptxBudyHermawan3
 
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptxInovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptxBudyHermawan3
 
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptxPB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptxBudyHermawan3
 
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptxLAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptxBudyHermawan3
 
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdfPemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdfHarisKunaifi2
 
Penyesuaian AK Jabatan Fungsional Konvensional Ke Integrasi
Penyesuaian AK Jabatan Fungsional Konvensional Ke IntegrasiPenyesuaian AK Jabatan Fungsional Konvensional Ke Integrasi
Penyesuaian AK Jabatan Fungsional Konvensional Ke Integrasiasaliaraudhatii
 

Recently uploaded (16)

IPSKelas12BABSMANEGERI1 3 April 2024perikanan.pptx
IPSKelas12BABSMANEGERI1 3 April 2024perikanan.pptxIPSKelas12BABSMANEGERI1 3 April 2024perikanan.pptx
IPSKelas12BABSMANEGERI1 3 April 2024perikanan.pptx
 
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptxKonsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
 
mars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptx
mars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptxmars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptx
mars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptx
 
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptxAparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
 
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama DesapptxPB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
 
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptxPengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
 
Salinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdf
Salinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdfSalinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdf
Salinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdf
 
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptxPB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
 
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptxMembangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
 
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptxTata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
 
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptxInovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
 
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptxPB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
 
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptxLAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
 
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdfPemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
 
Penyesuaian AK Jabatan Fungsional Konvensional Ke Integrasi
Penyesuaian AK Jabatan Fungsional Konvensional Ke IntegrasiPenyesuaian AK Jabatan Fungsional Konvensional Ke Integrasi
Penyesuaian AK Jabatan Fungsional Konvensional Ke Integrasi
 

PERCEPATAN PEMBANGUNAN

  • 1. Percepatan Pembangunan Kawasan Perbatasan RI di Provinsi Kalimantan Utara DR. H. IRIANTO LAMBRIE Gubernur Kalimantan Utara Oleh
  • 2. PENDAHULUAN ISU-ISU STRATEGIS DI KAWASAN PERBATASAN KALIMANTAN UTARA PROGRAM PRIORITAS KALIMANTAN UTARA
  • 3. ✓ Dibentuk pada tgl 25 Okotober 2012, merupakan Provinsi terbaru di Indoensia (ke 34), cakupan wilayah 75.467,70 KM2. ✓ Jumlah Penduduk saat pertama terbentuk (2013) adalah 595.000 Jiwa
  • 4. Membangun Kaltim Untuk Semua  Wilayah geografis yang terletak di sepanjang garis perbatasan antara Negara Republik Indonesia (Kab. Nunukan, Malinau,) dengan Negara Malaysia (Negara Bagian Sabah dan Serawak) dengan bentangan garis batas sepanjang + 1.020 km  Luas wilayah perbatasan keseluruhan yang meliputi Malinau dan Nunukan mencapai 56.427 km2 atau 74,8% dari luas wilayah Provinsi Kalimantan Utara (UU No 20/2012)
  • 5. KAWASAN PERBATASAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA KAB.NUNUKAN (KECAMATAN-KECAMATAN PERBATASAN) N O KECAMATAN KETERANGAN PERBATASAN LUAS WILAYAH JUMLAH DESA JUMLAH PENDUDUK 1 Sebatik Darat & laut ( Sabah, Malaysia) 51,07 km2 4 desa 4.646 jiwa 2 Sebatik Barat Darat (Sabah, Malaysia) 93,27 km2 4 desa 7.837 jiwa 3 Sebatik Timur Laut (Sabah, Malaysia) 39,17 km2 4 desa 12.524 jiwa 4 Sebatik Utara Darat & Laut (Sabah, Malaysia) 15,39 km2 3 desa 5.648 jiwa 5 Sebatik Tengah Darat (Sabah, Malaysia) 47,71 km2 4 desa 7.337 jiwa 6 Nunukan Laut (Sabah, Malaysia) 564,50 km2 5 desa/kel 62.538 jiwa 7 Nunukan Selatan Laut (Sabah, Malaysia) 181,77 km2 4 kel 20.527 jiwa 8 Lumbis Ogong Darat (Sabah, Malaysia) 3.357,01 km2 49 desa 5.235 jiwa 9 Krayan Darat (Sarawak, Malaysia 1.834,74 km2 65 desa 13.856 jiwa 10 Krayan Selatan Darat (Sarawak, Malaysia) 1.757,66 km2 24 desa 2.045 jiwa 11 Tulin Onsoi Darat (Sabah, Malaysia) 1.513,36 km2 12 desa 8.836 jiwa 12 Seimanggaris Darat & Laut (Sabah, Malaysia) 850, 48 km2 4 desa 9.173 jiwa
  • 6. KAWASAN PERBATASAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA KAB. MALINAU (KECAMATAN-KECAMATAN PERBATASAN) NO KECAMATAN KETERANGAN PERBATASAN LUAS WILAYAH JUMLAH DESA JUMLAH PENDUDUK 1 Kayan Hulu Darat (Sarawak, Malaysia) 735,4 km2 5 desa 3.139 jiwa 2 Kayan Hilir Darat (Sarawak, Malaysia) 12.920,19 km2 5 desa 1.849 jiwa 3 Kayan Selatan Darat (Sarawak, Malaysia) 3.183,59 km2 5 desa 2.032 jiwa 4 Pujungan Darat (Sarawak, Malaysia) 6.539,39 km2 9 desa 2.229 jiwa 5 Bahau Hulu Darat (Sarawak, Malaysia) 3.098,98 km2 6 desa 1.584 jiwa SARANA TRANSPORTASI MASYARAKAT MENUJU PERBATASAN MALINAU
  • 7. 7 ISU STRATEGIS DI KAWASAN PERBATASAN provinsi Kalimantan Utara
  • 8. 1. KURANGNYA SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN PERMASALAHAN :  Kondisi geografis dan topografis wilayah perbatasan sebagian besar berada di pegunungan dan hulu.  Belum adanya akses jalur Darat penghubung antar kecamatan dengan ibukota kabupaten  Sebagian Besar Kecamatan Perbatasan Kalimantan Utara hanya bias ditempuh menggunakan Pesawat Perintis  Dan sebagaian Daerah perbatasan lainnya hanya bisa di lewati mengunakan perahu long Boat dengan jarak tempuh 7-24 jam perjalanan  Kurangnya Tenaga Pengajar (Guru)
  • 9. 2. KURANGNYA SARANA DAN PRASARANA KESEHATAN PERMASALAHAN :  Distribusi Tenaga Kesehatan kurang merata yang ada di kecamatan perbatasan seperti belum adanya dokter spesialis  Kurangnya obat-obatan yang di jadikan stok perawat maupun bidan, dikarenakan kurang lancarnya pendistribusian dari kabupaten akibat susahnya transportasi ke daerah perbatasan.  Masih minimnya alat-alat bantu kesehatan yang digunakan di puskesmas maupun postu PUSKESMAS DI BINTER, KEC. LUMBIS OGONG PUSKESMAS DI LONG ALANGO, BAHAU HULU
  • 10. 3. KURANGNYA FASILITAS AIR MINUM DAN SANITASI DIPERBATASAN PERMASALAHAN :  Hampir 50 % masyarakat perbatasan belum menggunakan Air dengan system pengairan Pipanisasi  Pemukiman masyarakat perbatasan mayoritas berada sepanjang pinggiran sungai  Belum adanya pengelolaan air bersih secara modern di kawasan perbatasan dimana melimpahnya sumber daya air yang tersedia
  • 11. 11 4. Rendahnya kualitas dan daya saing Sumber daya Manusia dalam menghadapi persaingan Global 5. Pertumbuhan ekonomi masih bersumber pada kegiatan yang rentan terhadap keberlanjutan ekonomi dan lingkungan
  • 12. 12 6. Belum Optimalnya pemanfaatan sumberdaya pertanian, perkebunan dan kelautan dalam rangka menuju hilirIsasi industri unuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, keberlanjutan serta pendukung ketanahan pangan 7. Rendahnya aksesbilitas, konektivitas antar wilayah dan keterbatasan ketersediaan infrastruktur mengakibatkan ketertinggalan
  • 13. 13 8. Kesenjangan wilayah dan ketidakmerataan ruang kegiatan ekonomi yang berpotensi mengakibatkan kemiskinan dan pengangguran 9. Terdapatnya kegiatan ilegal lintas batas yang mengakibatkan potensi kebocoran ekonomi dan permasalahan social, belum tersedianya sarana ekonomi pasar
  • 14. 14 10. Masih terbatasnya ketersediaan energi, telekomunikasi, pengaman perbatasan dan bandara udara serta pelabuhan
  • 15. 11. SUSAHNYA AKSES MENUJU KECAMATAN PERBATASAN mayoritas masyarakat perbatasan menggunakan pesawat sebagai transportasi utama Salah satu maskapai yang melayani penerbangan di kawasan perbatasan Kalimantan Utara
  • 16. PEREDARAN NARKOBA TKI ILEGAL PEMBAJAKAN HUMAN TRAFFICKING ADA 12. Pintu Masuknya Narkoba, Teroris, TKI Ilegal, Miras, dan Perdagangan Manusia ISUE UTAMA PERBATASAN
  • 18. PEMBANGUNAN SUMBER DAYA LISTRIK (PLTA S.Kayan, S.Mentarang dan S. Sebakung) NAME CAPACI TY LOCATIO N COMPANY HYDROELE CTRIC POWER PLANT 6.080 MW Kayan river PT. Kayan Hidro Energi 50 MW Kayan river PT. Kayan Hidro Energi 3430 MW Mentara ng river PT Kalimanta n Electricity 500 MW Sembaku ng river PT. Hanergy Power Total Capacity 1.060 MW
  • 19. PEMBANGUNAN PELABUHAN DAN DERMAGA SUNGAI DIKECAMATAN PERBATASAN Dermaga sungai yang digunakan di kec. Tulin Onsoi, Kec. Sei Manggaris dan Lumbis Ogong
  • 20. PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KESEHATAN DAN PENDIDIKAN Perencanaan Rumah Sakit Tipe B Provinsi Kalimantan Utara
  • 21. SARANA KESEHATAN DI PERBATASAN YANG TELAH DIBANGUN OLEH PEMERINTAH RS PRATAMA DI KEC. KRAYAN RS PRATAMA DI KEC. KAYAN SELATAN Untuk saat Ini 2 (dua) RS Pratama yang telah dibangun belum digunakan karena belum memiliki alat kesehatan (ALKES) dan Tenaga Kesehatan/Medis.
  • 22. PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN KAWASAN PERBATASAN 1. PEMBANGUNAN SENTRA INDUSTRI PERIKANAN TERPADU MANSAPA (MARINE TECHNOPARK) di Kec. Nunukan Selatan dan merupak program pemerintah Kab.Nunukan (DED telah dilaksanakan) 2. PEMBANGUNAN TECHNOPARK PERTANIAN ORGANIK (Agro Technopark) di Kec.Krayan dan Krayan Selatan dan merupakan program pemerintah Kab.Nunukan (DED telah dilaksanakan) 3. Percetakan Sawah di Kabupaten Malinau (berdasarkan hasil SID DED kawasan pusat pertanian sejahtera yang telahdilaksanakan Kecamatan Kayan Hulu, Sungai Boh, Kayan Hilir dan Selatan dan merupakan program pemerintah Kabupaten Malinau
  • 23. 1. PEMBANGUNAN SENTRA INDUSTRI PERIKANAN TERPADU MANSAPA (MARINE TECHNOPARK)
  • 24. MANFAAT PEMBANGUNAN KAWASAN MARINE TECHNOPARK MANSAPA SEKTOR Penyerapan Tenaga Kerja (Orang) Manfaat Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan di Kawasan Marine Technopark Pendapatan yang diterima Masyarakat (Rp/tahun) Omzet Penjualan Hasil Perikanan (Rp/tahun) Budidaya Rumput Laut 29.272 76.329.667.200 77.278.080.000 Ikan 3.018 22.682.471.933 57.997.200.557 Perikanan Tangkap 2.063 90.017.767.200 99.024.000.000 Industri Pengolahan RL 260 112.545.819.542 187.200.000.000 Kawasan Marine Technopark 15.011 56.950.000.000 Total 49.624 301.575.725.875 421.499.280.557
  • 25. 2. PEMBANGUNAN TECHNOPARK PERTANIAN ORGANIK (Agro Technopark) DI KRAYAN DAN KRAYAN SELATAN MEWUJUDKAN “AGROBISNIS” YANG BERDAYA SAING DI WILAYAH PERBATASAN NKRI.
  • 26. • POSISI GEOGRAFIS : > 1000 m dpl, “terisolir” di kawasan “Heart of Borneo” • CURAH HUJAN : relatif merata, tanpa Bulan Kering • SUHU : minimum 18.8 oC, maksimum 28.8 oC, kelembaban udara 84.6% • INPUT PERTANIAN : lokal, alami • SUMBERDAYA GENETIK : Padi adan, Kerbau, Ayam, Ikan Pelian dan Organisme lokal lainnya. KARAKERISTIK PERTANIAN SPESIFIK LOKAL Organik Padi “Adan”
  • 27. SARANA PENDIDIKAN DI PERBATASAN
  • 28. PENINGKATAN BANDARA PERINTIS DI PERBATASAN (Long Bawan dan Long Ampung) dan PEMBANGUNAN BANDARA SEBATIK
  • 29. SUBSIDI ONGKOS ANGKUT ORANG KE DAERAH KECAMATAN PERBATASAN ALOKASI DANA SOA APBD KALTARA TAHUN 2016 DAN 2017
  • 30. DARI FAKTA TERSEBUT DIATAS, ADA TIGA ISUE UTAMA PERMASALAHAN PERBATASAN16 Januari 2017
  • 31. PEMBANGUNAN PRASARANA JALAN, JEMBATAN DAN TELEKOMUNIKASI DI PERBATASAN
  • 32. LABANG – TAU LUMBIS PANJANG 30,8 KM HUTAN BELUM DIBUKA 20,75 KM LONG MIDANG – TAU LUMBIS – LABANG MALINAU – LONG BAWAN PANJANG 227,6KM HUTAN BELUM DIBUKA 34,08KM LONG NAWANG – LONG PUJUNGAN PANJANG RUAS 122,3 KM HUTAN BLM TEMBUS 52,3KM LONG KEMUAT – LANGAP PANJANG 118KM HUTAN BELUM DIBUKA 62 KM MENSALONG – TAU LUMBIS HUTAN BELUM DIBUKA 105,4KM LONG PUJUNGAN – LONG KEMUAT PANJANG 42KM, HUTAN BELUM DIBUKA 25 KM Konektifitas Pembangunan Jalan Perbatasan Kalimantan Utara
  • 33. PEMBANGUNAN JALAN MALINAU - BINUANG (KRAYAN SELATAN) DI KABUPATEN MALINAU DAN KABUPATEN NUNUKAN ADA 62 titik penyeberangan disepanjang ruas jalan Malinau-binuang dengan bentang sungai antara 20 sd 100 meter, baru terbangun 2 buah jembatan dalam bentuk Rangka + Girder, dan 7 buah dalam bentuk Girder
  • 34. PEMBANGUNAN DAN PENINGKATAN SARANA TELEKOMUNIKASI DI PERBATASAN : 1. Peningkatan kualitas jaringan telekomunikasi 2G ke 3G di ibukota kecamatan
  • 35. PEMBANGUNAN DAM AIR BERSIH DAN SANITASI PENGADAAN DAN PEMASANGAN POMPA 70 LT/DET 2 UNIT EMBUNG BILAL KAB. NUNUKAN
  • 37. PEMBANGUNAN TOKO INDONESIA Rencana Pembangunan Toko Indonesia di Provinsi Kalimantan Utara yaitu Kecamatan : 1. Krayan 2. Sebatik 3. Lumbis Ogong 4. Seimanggaris 5. Bahau Hulu 6. Pujungan 7. Kayan Hulu 8. Kayan Hilir 9. Kayan Selatan
  • 38. 1. Tahun 2017 pemerintah provinsi kalimantan utara akan melakukan 3 kajian lokasi yang akan direncanakan sebagai PLBN yaitu labang, long nawang dan long midang 2. Untuk PLBN labang dan long midang akan diusulkan menjadi pusat perdagangan perbatasan PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN POS LINTAS BATAS NEGARA (PLBN) LONG NAWANG, LABANG DAN LONG MIDANG