1. PERATURAN MENTERI PAN DAN RB NOMOR 60 TAHUN 2012
TENTANG
PEDOMAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK)
DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN/LEMBAGA
DAN PEMERINTAH DAERAH
(MEMBANGUN KANTOR BERPREDIKAT WBK DAN WBBM)

2. DASAR HUKUM
1. UU No. 28 Tahun 1999;
2. UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 tahun 2002;
3. UU No. 30 Tahun 2002;
4. UU No. 14 Tahun 2008;
5. PP No. 60 Tahun 2008;
6. Perpres No. 24 Tahun 2010;
7. Inpres No. 5 Tahun 2004;
8. Inpres No. 9 Tahun 2011;
9. Inpres No. 17 Tahun 2011;
10.Per.MENPAN dan RB Nomor 49 Tahun 2011;

3. 1. Pemberantasan korupsi harus dilakukan melalui penindakan dan pencegahan.
Penindakan menghasilkan detterence effect tetapi berdampak kecil dan
bersifat jangka pendek, sedangkan pencegahan menghasilkan dampak yang
besar dan bersifat jangka panjang, tetapi kurang menghasilkan detterence
effect. Sinergi kedua upaya tersebut akan menghasilkan detterence effect
dan dampak yang besar/jangka panjang.
2. Keberhasilan upaya pencegahan korupsi selama ini kurang optimal. Salah
satu di antaranya adalah Program Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)
sebagai bagian dari Inpres Nomor 5 Tahun 2004 yang minim sekali
implementasinya.
3. Untuk mewujudkan unit kerja berpredikat WBK, perlu lebih dahulu dilakukan
pembangunan Zona Integritas (ZI), yang didahului dengan
penandatanganan dokumen pakta integritas berdasarkan Per.MENPAN dan RB
Nomor 49 Tahun 2011 dan Pencanangan Pembangunan ZI berdasarkan
Per.MENPAN dan RB Nomor 60 Tahun 2012 sebagai wujud komitmen
pemberantasan korupsi pada tingkat individu dan instansi pemerintah.
4. Pembangunan ZI merupakan model pencegahan korupsi melalui berbagai
upaya pencegahan korupsi secara konkrit dan terukur
LATAR BELAKANG

4. Pada pedoman ini, yang dimaksud dengan :
1). Zona Integritas (ZI) adalah sebutan atau predikat yang diberikan kepada K/L
dan Pemda yang pimpinan dan jajarannya mempunyai niat (komitmen) untuk
mewujudkan WBK dan WBBM melalui upaya pencegahan korupsi, reformasi
birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik;
2). Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) adalah sebutan atau predikat yang
diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi syarat indikator hasil WBK dan
memperoleh hasil penilaian indikator proses di atas 75 pada ZI yang telah
memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari BPK atas laporan
keuangannya;
3). Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) adalah sebutan atau predikat
yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi syarat indikator hasil
WBBM dan memperoleh hasil penilaian indikator proses di atas 75 pada ZI yang
telah memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari BPK atas laporan
keuangannya;
4). Unit Kerja adalah Unit/Satuan Kerja di lingkungan K/L dan Pemda serendah-
rendahnya Eselon III yang menyelenggarakan fungsi pelayanan kepada
masyarakat.
PENGERTIAN UMUM

5. ALUR FIKIR PEMBANGUNAN ZI MENUJU WBK
MEANS/HOW TO ACHIEVE
(Kegiatan/Proses)
ENDS/WHAT TO ACHIEVE
(Outcomes/Hasil)
PROGRAM PENCEGAHAN
KORUPSI TERDIRI DARI
20 KEGIATAN/ PROSES
 ULTIMATE OUTCOMES:
(Nilai Minimum)
− Indeks Integritas Yanlik (KPK)
− PKUPP (Kem.PAN dan RB)
 IMMEDIATE OUTCOMES :
(Nilai Maksimum)
− % kerugian negara belum selesai
− % temuan in efektif
− % temuan in efesien
− % PNS dihukum disiplin
− % Dumas belum selesai
− % PNS dihukum pidana
WBK / WBBM

6. * Penetapan WBK dilakukan oleh Pimpinan K/L dan Pemda berdasarkan hasil self assessment
Tim Penilai Internal & reviu oleh Tim Penilai Nasional.
* Penetapan WBBM dilakukan oleh MenPAN dan RB berdasarkan hasil self assessment Tim
Penilai Internal dan evaluasi oleh Tim Penilai Nasional
Pencanangan
Pembangunan ZI
secara terbuka
Inpres 17/2011 &
PerMenPAN & RB
60/2012
Proses Pembangunan ZI:
Program Pencegahan Korupsi:
LHKPN, Kode Etik, Whistle Blower,
Pengendalian Gratifikasi, penanganan
conflict of interest, rekrutmen secara
terbuka, e-procurement, dll.
APIP sebagai Unit Penggerak
Integritas (UPI).
Identifikasi
Pengajuan Calon
Unit Kerja WBK
kepada Menpan
dan RB
Penetapan Unit
Kerja Sebagai
WBK/WBBM*
Monitoring dan penilaian
oleh Tim Penilai Nasional
(Kem. PAN dan RB, KPK,
ORI)
 Indikator Proses
 Indikator Hasil
Penandatanganan
Dokumen Pakta
Integritas (PI)
(Inpres 9/2011&
PerMenPAN&RB
No. 49/2011)
1 2
5
4
3
6

7. KPPN Malang
ditetapkan oleh
Ditjen
Perbendaharaa
n sebagai unit
kerja yang akan
dinilai untuk
Berpredikat
WBK/WBBM
KPPN Malang
mendapatkan
asistensi
Persiapan
Penilaian oleh
Tim Penilai
Internal
Kemenkeu
KPPN Malang
melakukan
Pengumpulan
Dokumen
Penilaian Tahap
Lanjutan
9 April 2013 1 - 3 Mei 2013
Melakukan
Pengumpulan
Dokumen
Penilaian
Tahap Awal
10 - 30 April 2013 5 - 31 Mei 2013

8. Tim Penilai
Internal
Kemenkeu
melakukan pra
penilaian dan
audit belanja
barang/modal
pada KPPN
Malang
KPPN Malang
menyiapkan
finalisasi
dokumen dan
persiapan
penilaian
KPPN Malang
mengikuti
penilaian
WBK/ WBBM
dari TPI
Kemenkeu
3 - 14 Juni 2013
16 Juni - 9 Juli 2013 10 - 13 Juli 2013
KPPN Malang
ditetapkan
sebagai kantor
berpredikat
WBK/WBBM
30 Oktober 2013

9. INDIKATOR
HASIL
INDIKATOR
PROSES
7 INDIKATOR DINILAI PADA TAHUN 2013
15 INDIKATOR DINILAI PADA TAHUN 2013

10. KEGIATAN PENCEGAHAN KORUPSI / INDIKATOR PROSES
DAN HASIL PENILAIAN PADA KPPN MALANG
NO
KEGIATAN PENCEGAHAN
KORUPSI/INDIKATOR PROSES
HASIL EVALUASI
NILAI BOBOT
(%)
TOTAL
NILAI
1 Penandatanganan Dokumen Pakta Integritas Telah Memadai 100.00 5 500
2 Pemenuhan Kewajiban LHKPN
Telah Memadai
97.50 6 585
3 Pemenuhan Akuntabilitas kinerja
Telah Memadai
100.00 6 600
4 Pemenuhan Kewajiban Laporan keuangan
Telah Memadai
98.75 5 493,75
5 Penerapan Kebijakan Disiplin PNS *) - - 5 -
6 Penerapan Kode Etik Khusus
Telah Memadai
100.00 4 400
7 Penerapan Kebijakan Pelayanan Publik *) - - 6 -
8
Penerapan whistle blower system Tindak Pidana
Korupsi
Telah Memadai
100.00 6 600
9 Pengendalian gratifikasi
Telah Memadai
100.00 6 600
10
Penanganan benturan kepentingan (conflict of
interest)
Telah Memadai
100.00 6 600
11 Kegiatan Promosi Anti Korupsi
Telah Memadai
100.00 6 600

11. NO
KEGIATAN PENCEGAHAN
KORUPSI/INDIKATOR PROSES
HASIL EVALUASI NILAI
BOBOT
(%)
TOTAL
NILAI
12
Pelaksanaan saran perbaikan yang
diberikan oleh BPK/KPK/APIP
Telah Memadai 100.00 5 500
13 Kebijakan pembinaan purna tugas *) - - 4 -
14
Pelaporan transaksi keuangan yang tidak wajar
oleh PPATK
Telah Memadai
100.00 6 600
15 Promosi jabatan secara terbuka *) - - 3 -
16 Rekruitment secara terbuka
Telah Memadai
85.67 3 257
17 Mekanisme pengaduan masyarakat
Telah Memadai
100.00 6 600
18 E-Procurement
Telah Memadai
100.00 6 600
19 Pengukuran kinerja individu *) - - 3 -
20 Keterbukaan informasi publik
Telah Memadai
100.00 3 100
Jumlah 79 7.835,76
Nilai Rata-Rata Indikator Proses 99.19
* Belum diterapkan karena belum ada acuannya

12. NO ASPEK PENILAIAN
BOBOT
(%)
1. Pemenuhan 30
2. Kualitas 50
3. Implementasi 20
KOMPONEN PENILAIAN KEGIATAN
PENCEGAHAN KORUPSI (INDIKATOR PROSES)

13. INDIKATOR HASIL WBK/WBBM
DAN HASIL PENILAIAN PADA KPPN MALANG
NO UNSUR INDIKATOR HASIL WBK WBBM
KPPN
MALANG
KETERANGAN
1 Nilai indeks integritas* ≥7,0 ≥7,5 -
Skala 0-10
berdasarkan instrumen KPK
2 Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik ≥550 ≥750 955
Skala 0-1000
Berdasarkan PermenPAN dan RB No. 38
Tahun 2012
3
Persentase kerugian negara (KN)
yang belum diselesaikan (%)
0% 0%
0%
Dalam 2 tahun terakhir
Berdasarkan penilaian APIP, BPK atau
Keputusan APH
4
Jumlah maksimum temuan in-efektif
(% anggaran)
3% 2%
0% Dalam 2 tahun terakhir
Berdasarkan Penilaian APIP dan BPK
5
Jumlah maksimum temuan in-efisien
(% anggaran)
5% 3% 0% Dalam 2 tahun terakhir
Berdasarkan Penilaian APIP dan BPK
6
Persentase maksimum jumlah pegawai
yang dijatuhi hukuman disiplin karena
penyalahgunaan pengelolaan keuangan
1% 0%
0%
Dalam 2 tahun terakhir
0% jika jumlah pegawai kurang dari 100
orang; ≥1% jika jumlah pegawai ≥100
orang
7
Persentase jumlah pengaduan
masyarakat yang belum ditindaklanjuti
5% 0%
0%
Pengaduan yang telah >60 hari.
Terbatas pada
Masalah maladministrasi yang menjadi
tanggung jawab unit kerja
8
Persentase jumlah pegawai yang
dijatuhi hukuman karena tindak pidana
korupsi
0% 0%
0%
Dalam 2 tahun terakhir
Berdasarkan keputusan yang
mempunyai kekuatan hukum tetap
* Penerapannya menunggu persetujuan KPK

14. 1. Self Assessment oleh TPI atas indikator proses dan indikator hasil
2. Usulan pimpinan K/L dan Pemda tentang unit kerja yang akan diusulkan
menjadi WBK/WBBM dilengkapi/dilampiri Dokumen Hasil Self Assessment
oleh TPI.
3. Penilaian langsung oleh Tim Penilai Nasional (TPN):
- Reviu dalam rangka penetapan WBK oleh pimpinan K/L dan Pemda.
- Evaluasi dalam rangka penetapan WBBM oleh Menpan dan RB
4. Rekomendasi TPN kepada Pimpinan K/L dan Pemda atau MenPAN dan RB
dalam rangka penetapan WBK/WBBM.
5. Penetapan unit kerja berpredikat WBK oleh pimpinan K/L dan Pemda atau
WBBM oleh MenPAN dan RB.
MEKANISME PENILAIAN DAN PENETAPAN WBK DAN WBBM

15. PEMBINAAN
Unit kerja secara
institusional
• Asistensi perbaikan sistem
dan prosedur
• Pemberian fasilitas &
anggaran kedinasan yang
memadai
• Pelatihan teknis
• Perbaikan kesejahteraan
• Kenaikan pangkat istimewa
• Kegiatan lain yang mengarah
pada tujuan untuk
mempersempit peluang
melakukan korupsi
Pegawai pada unit kerja
• Pembinaan karakter
pegawai melalui
pelatihan anti korupsi
atau pembentukan
integritas
• Pendekatan spiritual/
keagamaan untuk
memperbaiki atau
meluruskan niat

17. Terima Kasih