Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Mpim 8. evaluasi kepatuhan internal kantor vertikal ditjen perbendaharaan

618 views

Published on

Published in: Government & Nonprofit
  • Be the first to comment

Mpim 8. evaluasi kepatuhan internal kantor vertikal ditjen perbendaharaan

  1. 1. Evaluasi Pelaksanaan Tugas Kepatuhan Internal Lingkup Kantor Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI Inspektorat Jenderal Jakarta, 03 Juni 2014 1
  2. 2. 2 Hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan UKI vertikal DJPb Asistensi dan Monitoring Tim Itjen terhadap pelaksanaan Unit Kepatuhan vertikal DJPb s.d. 2014, sebagai berikut: 1. Monitoring tugas kepatuhan internal lingkup Kantor Vertikal Ditjen Perbendaharaan Tahun 2013 dilaksanakan pada 3 (tiga) Kanwil dan 8 (delapan) Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). 2. Monitoring tugas kepatuhan internal lingkup Kantor Vertikal Ditjen Perbendaharaan Tahun 2014 dilaksanakan pada 3 (tiga) Kanwil dan 1 (satu) Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). 3. Asistensi implementasi Evaluasi Implementasi Kecukupan Rancangan (EIKR) Tahun 2014 pada 2 (dua) Kanwil dan 6 (enam) KPPN Ditjen Perbendaharaan. 4. Sampai dengan tahun 2014 (s.d. April 2014) telah disusun perangkat pemantauan atas 20 kegiatan pada Kantor Pusat DJPb dan 8 (delapan) kegiatan pada Kantor Vertikal DJPb.
  3. 3. 3 Hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan UKI vertikal DJPb 5. Kegiatan yang di pantau pada level UKI-W dan UKI-P, yaitu: a. Level UKI Wilayah (UKI-W):  Pengesahan revisi DIPA;  Penyusunan LKPP tingkat Kanwil;  Pemrosesan tagihan dalam rangka pembayaran kegiatan penyediaan barang/jasa melalui penunjukan langsung dengan mekanisme LS. b. Level UKI Kantor Pelayanan (UKI-P):  Penerbitan SP2D LS Non Gaji;  Penyusunan LKPP tingkat KPPN;  Pemrosesan tagihan dalam rangka pembayaran kegiatan penyediaan barang/jasa melalui penunjukan langsung dengan mekanisme LS;  Penyusunan Laporan Kas Posisi;  Pemrosesan permintaan TUP (Tambahan Uang Persediaan) 6. Kegiatan yang menjadi sampling penilaian EIKR Tahun 2014: • Pengesahan revisi DIPA; • Penerbitan SP2D LS Non Gaji; • Penyusunan Laporan Kas Posisi
  4. 4. 4 Hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan UKI vertikal DJPb Berdasarkan monitoring dan asistensi Tim Asistensi Itjen terhadap tugas kepatuhan internal lingkup Kantor Vertikal Ditjen Perbendaharaan, terdapat hal-hal yang perlu mendapat perhatian, yaitu : 1. Pelaksanaan Pemantauan Pengendalian Utama (PPU) • Dokumen sumber dalam pelaksanaan Pemantauan Pengendalian Utama (PPU) kurang dari populasi, yaitu hanya 30% dari populasi. • Ketidaksesuaian angka sampling dalam Pemantauan Pengendalian Utama (PPU) dengan data sumber. • Terhadap Pemantauan Pengendalian Utama belum disusun DUPU (Daftar Uji Pengendalian Utama). 2. Pelaksanaan Observasi (TOPU) Observasi belum dilaksanakan oleh Unit Kepatuhan Internal. 3. Penyusunan Laporan Hasil Pemantauan Pengendalian Utama (LHPPU) • Terhadap pelaksanaan pemantauan belum dilaporkan dan disusun LHPPU-nya. Hasil pelaksanaan pemantauan dilaporkan secara triwulanan dalam Laporan Triwulanan. • Keterlambatan penyampaian LHPPU kepada Kantor Pusat DJPb. 4. Penyusunan Laporan Triwulanan • Ketidak sesuaian data antara Laporan Triwulanan dengan dokumen sumber. • Keterlambatan penyampaian Laporan Triwulanan. • Laporan Triwulanan belum disusun oleh Unit Kepatuhan Internal.
  5. 5. 5 Hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan UKI vertikal DJPb 5. Terdapat Kantor Vertikal Ditjen Perbendaharaan yang belum melaksanakan Pemantauan Pengendalian Utama (PPU) 6. Permasalahan/tantangan dengan adanya implementasi SPAN yang telah memasuki tahap piloting pada beberapa Kanwil. Adanya implementasi SPAN ini membuat pemantauan pengendalian intern yang disusun berdasarkan kondisi yang lama/sebelum adanya SPAN, tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya dan menimbulkan kebingungan karena belum adanya keputusan dari kantor pusat atas kondisi tersebut. Selain hal tersebut dapat disampaikan bahwa pemantauan Efektivitas Implementasi Kecukupan Rancangan (EIKR) dilaksanakan oleh seluruh unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 183 Tahun 2013 tentang Kebijakan Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2014-2024, mencakup: 1. Pemantauan Efektivitas Pengendalian Intern Entitas 2. Pemantauan Efektivitas Implementasi (PEI) 3. Evaluasi Kecukupan Rancangan (EKR) Dalam PMK tersebut, ditetapkan bahwa target Indikator Kinerja Utama (IK) terkait implementasi EIKR adalah “Efektif Dengan Pengecualian (E2)”.
  6. 6. 6 Tugas Bidang SKKI (Supervisi KPPN dan Kepatuhan Internal) Tugas Bidang SKKI sebagaimana dalam PMK Nomor 169/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan: 1. penyiapan bahan pembinaan proses bisnis pelaksanaan tugas kuasa Bendahara Umum Negara pada KPPN; 2. penyiapan bahan pembinaan proses bisnis pelayanan perbendaharaan; 3. penyiapan bahan penilaian kinerja KPPN; 4. monitoring dan evaluasi pemenuhan standar tata kelola KPPN; 5. penyiapan bahan supervisi dan implementasi standar prosedur operasi aplikasi SPAN dan SAKTI; 6. monitoring standardisasi infrastruktur dan SDM pendukung SPAN dan SAKTI; 7. penyiapan bahan bimbingan teknis operasionalisasi aplikasi SPAN dan SAKTI; 8. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pemantauan pengendalian intern, pengelolaan risiko, dan kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin pegawai di lingkungan Kantor Wilayah dan KPPN; dan 9. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan, dan perumusan rekomendasi perbaikan proses bisnis di lingkungan Kantor Wilayah.
  7. 7. 7

×