1. STRATEGI MEMPERTAHANKAN WTP
LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN LHK
Inspektur Wilayah III
Inspektorat Jenderal
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2. Apa itu Opini .. ???
Opini audit adalah laporan yang diberikan oleh akuntan publik
yang terdaftar yang menyatakan bahwa pemeriksaan telah
dilakukan sesuai norma atau aturan pemeriksaan akuntan disertai
dengan pendapat/penilaian mengenai kewajaran laporan keuangan
yang disajikan (Kamus Standar Akuntansi)
Opini BPK merupakan pernyataan profesional pemeriksa
mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam
laporan keuangan yang didasarkan kepada kriteria kesesuaian
dengan standar akuntansi pemerintah, kecukupan pengungkapan
(adequate disclosure), kepatuhan terhadap peraturan perundang-
undangan , dan efektivitas sistem pengendalian inetrn.
3. Apa Saja Jenis Opini BPK
Wajar Tanpa Pengecualian
(WTP)
Opini audit yang diterbitkan apabila berdasarkan
pemeriksaan laporan dianggap memberikan
informasi yang terbebas dari salah saji material.
Auditor meyakini berdasarkan bukti-bukti audit
yang dikumpulkan, Kementerian/Lembaga
dianggap telah menyelenggarakan prinsip
akuntansi yang berlaku dengan baik. kalaupun
terdapat kesalahan, kesalahannya dianggap tidak
material dan tidak berpengaruh signifikan
WTP Dengan Paragraph
Penjelasan (WTP – DPP)
Opini audit dalam keadaan tertentu, di mana
auditor harus menambahkan suatu paragraph
penjelasan dalam laporan audit meskipun sudah
tidak mempengaruhi pendapat WTP..
Penyebabnya inkonsistensi penerapan prinsip
akuntansi, keraguan thd kelangsungan hidup
organisasi
4. Wajar Dengan
Pengecualian (WDP)
Opini audit yang diterbitkan apabila sebagian besar
informasi dalam laporan keuangan terbebas dari
salah saji terkecuali untuk item tertentu yang
menjadi pengecualian. Situasi ini
menunjukkan adanya ketidakwajaran dalam item
tertentu tersebut
Tidak Wajar (Adverse
Opinion)
Opini audit yang diterbitkan apabila laporan
mengandung salah saji material atau laporan
keuangan tidak mencerminkan keadaan yang
sebenarnya Diyakini laporan keuangan tersebut
diragukan kebenarannya dan dapat menyesatkan
pengguna laporan keuangan tersebut.
Tidak Menyatakan
Pendapat (Disclaimer
Opinion)
Auditor menolak memberikan pendapat (tidak ads
opini). Auditor tidak bisa meyakini apakah
laporan keuangannya wajar atau tidak, bisa karena
tidak bisa memperoleh bukti bukti yang dibutuhkan
utk bisa menyimpulkan dan menyatakan laporan
keuangan tsb.
5. Kesesuaian dengan standar
akuntansi pemerintah
Kecukupan pengungkapan
– Adequate Diclosure
Efektivitas sistem
pengendalian intern
Kepatuhan terhadap
peraturan perundangan
OPINI
Opini adalah pernyataan profesional pemeriksa
mengenai kewajaran informasi keuangan
KRITERIA PENILAIAN LAPORAN KEUANGAN
6. 1
• OpiniTahun Sebelumnya
2
• Hasil Pemeriksaan (ketidak-patuhan)
3
• EfektivitasTindak Lanjut
4
• Integritas Personil Kunci
5
• Efektivitas atas aktivitas Pengendalian Intern (Sisdur)
6
• Potensi adanya kecurangan (fraud)
FAKTOR MEMPENGARUHI OPINI
7. PERAN DAN TANGGUNG JAWAB
No
Kriteria yang
Mempengaruhi
Efektivitas kegiatan
Opini Laporan
Keuangan
Pihak-Pihak Yang Berperan Dalam Mempengaruhi Opini Laporan Keuangan
Pengelola Keuangan dan BMN
Eselon
I
SETJ
EN
ITJ
ENKPA KTU PPK PPHP P3SPM
Verifika
tor
Bendah
ara
Petugas
SAIBA dan
SIMAK BMN
Pelaksana
Kegiatan
1 Kesesuaian dengan
standar akuntansi
pemerintahan
√
√
√ √ √ √
2 Kecukupan
pengungkapan
(adequate
disclosures)
√
√
√ √ √ √
3 Kepatuhan terhadap
peraturan perundang-
undangan
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
4 Efektivitas sistem
pengendalian intern
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Teori Three Line Of Defence
I First line of defence I
II Second line of
defence
II
III Third line of defence
III
9. SEJARAH OPINI LK-KLHK
No. LK- Unit Akuntansi
OPINI
2014 2015 2016 2017 2018 2019
1. Pemerintah Pusat WDP WDP WTP WTP
2. Departemen/
Kementerian Kehutanan
WTP
3. Kementerian Negara
Lingkungan Hidup
WTP
4. Kementerian
Lingkungan Hidup dan
Kehutanan
WDP WDP WTP ???? ????
10. 1. Pencatatan piutang dalam neraca sebesar Rp 690,57
miliar belum dilakukan dengan tertib antara lain
karena belum didukung dengan dokumen sumber
dan hasil konfirmasi belum menggambarkan nilai
sebenarnya.
2. Nilai Aset Tetap Sebesar Rp 455,72 miliar yang
merupakan aset tetap hasil penggabungan dari eks
Kementerian Lingkungan Hidup yang telah
dilakukan inventarisasi oleh Kementerian LHK
Namun belum melibatkan pihak lain yang
kompeten sesuai dengan rekomendasi BPK RI
Tahun 2015.
10
MENGAPA OPINI LK 2016 WDP ?
11. PROGES TINDAK LANJUT
TEMUAN BPK RI (Tahun 2002 – 2017)
Jumlah Temuan : 1.072 Nilai Rp 10.846.613.779.830.000
US $ 105.589.374,40
Rekomendasi : 1.717 Nilai Rp 9.484.868.297.381,81
US $ 96.544.847,43
Belum : 1.072 Nilai Rp 4.636.335.523,00
ditindaklanjuti US $ 435.139,50
Sumber :
Surat BPK RI Nomor 370/S/VI/07/2018 tanggal 2 Juli 2018
13. Mengapa Opini LK Tahun 2015 & 2016 “WDP”
Kurang Serius
Kurang Perhatian
Kurang Peduli
Pengawasan Lemah
Tidak Taat Aturan
Kurang Komitmen
Terhadap
Pengelolaan
Uang/Barang
➼ SPJ salah/tidak
lengkap/tidak
sesuai standar
biaya/double
pembayaran/Kem
ahalan/kondisi
fisik tidak sesuai
dengan rencana
dll
➼ Penatausahaan
PNBP / BMN
tidak tertib
➼ Temuan-temuan
hasil pemeriksaan
tahun tidak
ditindak lanjuti.
14. STRATEGI MEWUJUDKAN WTP
TINGKATKAN
KOMITMEN SELURUH
JAJARAN
TINGKATKAN
PENGENDALIAN
INTERNAL
TINDAKLANJUT
ITEMUAN ITJEN DAN
BPK RI
TINGKATKAN
KEMAMPUAN
PENGELOLA
KEUANGAN
WTP
15. • Meningkatkan koordinasi dengan unit kerja
yang berkepentingan
• Meningkatkan koordinasi internal KLHK
(Satker, Wilayah, eselon I, biro keuangan K/L)
• Meningkatkan koordinasi dengan tim
pembina dalam penyusunan LK
• Internalisasi melakukan pengelolaan
keuangan negara yang efektif, efisien, dan
akuntabel
Komitmen Apa Yang Diperlukan
16. • Tempatkan personil sesuai kompetensinya utk
bidang perencanaan, penganggaran, akuntansi dan
pelaporan keuangan
• Tingkatkan kapasitas SDM utamanya bidang
akuntansi dan pelaporan keuangan, untuk jajaran
manajemen,
• Asistensi teknis penyusunan LK Tingkat satker, dan
Wilayah.
TINGKATKAN KEMAMPUAN PENGELOLA
KEUANGAN
17. Langkah-langkah pengendalian internal
1
2 6
7
LAKUKAN EVALUASI TERHADAP
PELAKSANAAN ANGGARAN
APABILA TERDAPAT KEGIATAN
TIDAK BISA DILAKSANAKAN
SEGERA REVISI
LAKUKAN EVALUASI RUTIN
BULANAN, TRIWULANAN
TERHADAP DOKUMEN
PERTANGGUNG JAWABAN
LAKUKAN PENGAWASAN ATAS
DOKUMEN PENGADAAN
BARANG/JASA DENGAN FISIK DI
LAPANGAN
3
SEGERA TINDAK LANJUTI TEMUAN-
TEMUAN HASIL PEMERIKSAAN
EKSTERNAL DAN INTERNAL TAHUN-
TAHUN SEBELUMNYA
INTERNALISASIKAN KOMITMEN KEPALA
SATKER SELURUH JAJARAN UNTUK
MELAKUKAN PENGELOLAAN ANGGARAN
SECARA BAIK DAN BENAR
LAKUKAN EVALUASI/PENCATATAN
BMN (RUSAK/HILANG LAKUKAN
PENGHAPUSAN)
LAKUKAN PENGAWASAN RUTIN
OLEH KPA TERHADAP PERCEPATAN
PERTANGGUNGJAWABAN UP DAN
TUP, PENATAUSAHAAN
PEMBUKUAN DAN HASIL
PEKERJAAN FISIK
4
8
LAKUKAN PENGAWASAN ATAS
PENERIMAAN DAN PENYETORAN
PNBP (PNBP DITATAUSAHAKAN,
DISETOR DENGAN MEKANISME
SIMPONI TEPAT WAKTU)
5
