IGPKT2018

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
INSPEKTORAT JENDERAL
JI. MERDEKA BARAT 8 TEL. (021) 3456919 FAX : (021) 3813154
JAKARTA 10110 3813154 TLX : 44310 DEPHUB IA
3507656 FAX :
PERATURAN INSPEKTUR JENDERAL
NOMOR ..51(ZBf Z06/ITJ&N zote
TENTANG
PROGRAM KERJA PEGAWASAN TAHUNAN
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
TAHUN 2018
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
INSPEKTUR JENDERAL,
Menimbang a. bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Menteri
Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 91 Tahun
2015 tentang Tata Cara Tetap Pengawasan di Lingkungan
Kementerian Perhubungan bahwa Inspektur Jenderal
menetapkan program kerja pengawasan tahunan sebagai
pedoman dalam pelaksanaan pengawasan di lingkungan
Kementerian Perhubungan;
b. bahwa berdasarkan Huruf (a) Diktum Ketiga Keputusan
Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KP 482
Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengawasan Intern
Kementerian Perhubungan bahwa Inspektorat Jenderal
menyusun dan melaksanakan Program Kerja Pengawasan
Tahunan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Inspektur
Jenderal tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan
Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan Tahun
2018.

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Pre siden Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

-3
8. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang
Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
9. Intruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pengambilan, Pengawasan, dan Pengendalian Pelaksanaan
Kebijakan di Tingkat Kementerian Negara dan Lembaga
Daerah.
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2009 tentang
Pedoman Kendali Mutu Audit Aparat Pengawasan Intern
Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 91 Tahun 2015
tentang Tata Cara Tetap Pelaksanaan Pengawasan di
Lingkungan Kementerian Perhubungan. (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 737);
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 1844), sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM
117 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan
Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
1891);
tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan
Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Noomor 1138);
14. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 482 Tahun
2015 tentang Kebijakan Pengawasan Intern Kementerian
Perhubungan;
2016 tentang Standar Audit dan Kode Etik Auditor Intern di
Lingkungan Kementerian Perhubungan;

2017 tentang Reviu Rencana Strategis Kementerian
Perhubungan Tahun 2015-2019.
MEMUTUSKAN :
Menetapkan PERATURAN INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN
PERHUBUNGAN TENTANG PROGRAM KERJA PENGAWASAN
TAHUNAN INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN
PERHUBUNGAN TAHUN 2018.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Inspektur Jenderal ini yang dimaksud
dengan:
1. Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) adalah rencana
kerja pengawasan tahunan yang ditetapkan setiap tahun
berdasarkan kebijakan pengawasan intern dan isu-isu
strategis nasional di Kementerian Perhubungan pada tahun
tersebut dan Direktif Presiden atau Menteri Perhubungan.
2. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) adalah
instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas
melaksanakan pengawasan intern di lingkungan
pemerintah pusat dan/ atau pemerintah daerah, yang terdiri
dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
(BPKP), Inspektorat Jenderal/ Inspektorat/ Unit Pengawasan
Intern pada Kementerian/Kementerian Negara, Inspektorat
Utama/Inspektorat Lembaga Pemerintah Non Kementerian,
Inspektorat/ Unit Pengawasan Intern pada Kesekretariatan
Lembaga Tinggi Negara dan Lembaga Negara, Inspektorat
Provinsi/ Kabupaten / Kota, dan Unit Pengawasan Intern
pada Badan Hukum Pemerintah lainnya sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.

5
3. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit,
reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain
terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi
dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa
kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang
ditetapkan bahwa secara operasional telah dilaksanakan
efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan
mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
4. Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan
evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, obyektif
dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai
kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi,
dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi
Instansi Pemerintah.
5. Audit Kinerja yaitu audit atas pelaksanaan tugas dan fungsi
instansi pemerintah yang mencakup audit atas aspek
ekonomi, efisiensi, dan aspek efektivitas, serta ketaatan
pada peraturan.
6. Audit Dengan Tujuan Tertentu yaitu audit yang dilakukan
dengan tujuan khusus di luar audit atas aspek keuangan
tertentu dan audit kinerja.
7. Audit Investigatif adalah proses mencari, menemukan, dan
mengumpulkan bukti secara sistematis yang bertujuan
mengungkapkan terjadi atau tidaknya suatu perbuatan
dan pelakunya guna dilakukan tindakan hukum
selanjutnya.
8. Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan
untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana,
atau norma yang telah ditetapkan.
9. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil
atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana,
atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-
faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan
suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.

-6
10. Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu
program atau kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah
ditetapkan.
11. Risiko adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa
atau kejadian yang akan berdampak pada pencapaian
tujuan.
12. Kementerian adalah Kementerian Perhubungan.
13. Menteri adalah Menteri Perhubungan.
14. Inspektur Jenderal adalah Inspektur Jenderal Kementerian
Perhubungan.
BAB II
PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN (PKPT)
TAHUN 2018
Pasal 2
PKPT Inspektorat Jenderal pada tahun 2018 sebagaimana
dimaksud pada pasal 1 merupakan seluruh rangkaian rencana
kegiatan pengawasan intern pada tahun 2018 yang terbagi
menjadi 3 bagian utama meliputi:.
1. Pengawasan Intern Berbasis Prioritas:
Pengawasan Intern Berbasis Prioritas direncanakan dan
disusun dalam rangka mengawal akuntabilitas terhadap
isu-isu strategis yang diamanatkan Pemerintah kepada
Kementerian meliputi:
a. Pengawalan dan pemantauan terhadap proyek proyek
strategis nasional (PSN) dan program pembangunan
prioritas nasional (P3N);
b. Pemantauan dan penyelesaian terhadap proyek-
proyek, sarana dan prasarana di lingkungan
Kementerian pada objek-objek terpilih yang
terindikasi atau dengan status mangkrak/kontruksi
dalam pengerjaan (KDP)/ belum operasional (BO);
c. Pelaksanaan pengawasan pemeliharaan prasarana
dan sarana pada obyek-objek terpilih yang diperoleh
dan memiliki nilai ekonomis tinggi;

7
d. Meningkatkan koordinasi pengawasan dengan
pengawas intern intra Kementerian, pengawasan
eksternal dan aparat penegak hukum;
e. Melaksanakan audit dengan tujuan tertentu (ADTT)
pada obyek/ kasus yang strategis dan memerlukan
pendalaman;
f. Efektivikasi Unit Investigasi dalam rangka
menindaklanjuti pengaduan-pengaduan masyarakat;
g. Pemantauan ketepatan sasaran dan dampak nyata
pelaksanaan program padat karya di lingkungan
Kementerian bagi kesejahteraan dan peningkatan
ekonomi masyarakat setempat.
2. Pelaksanaan audit kinerja secara selektif pada obyek yang
memiliki risiko tinggi dan sangat tinggi
Pengawasan Audit Kinerja berbasis risiko disusun
berdasarkan faktor-faktor risiko dengan memperhatikan
bobot, kriteria dan Skala risiko yang ada sebelum
melaksanakan audit kinerja. Tuj uannya ad al ah
mempriotaskan tercapainya output dan outcome prioritas
pengawasan intern serta memperhatikan sumber daya
audit yang dimiliki oleh Inspektorat Jenderal terhadap
jumlah total obyek audit yang ada;
3. Pengawasan Lain dalam rangka meningkatkan fungsi
quality assurance dan catalyst Inspektorat Jenderal;
Pengawasan lain tersebut meliputi:
a. Pelaksanaan Reviu Laporan Keuangan yang
dikoordinatori oleh Inspektorat I;
b. Pelaksanaan Reviu Rencana Kerja dan Anggaran yang
dikoordinatori oleh Inspektorat I ;
c. Pelaksanaan Reviu Revisi Daftar Isian Pelaksanaan
Anggaran (DIPA) yang dikoordinatori oleh Inspektorat I;
d. Pelaksanaan Reviu Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang
dikoordinatori oleh Inspektorat I;
e. Pelaksanaan Reviu Rencana Kebutuhan Barang Milik
Negara (BMN) dikoordinatori oleh Inspektorat I;

Iv
8 Iv
f. Pengendalian Gratifikasi oleh Unit Pengendali
Gratifikasi (UPG) yang dikoordinatori oleh Inspektorat
II;
g. Pelaksanaan Aksi Pencegahan Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme (AP-KKN) yang dikoordinatori oleh
Inspektorat II;
h. Pelaksanaan Evalusi Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah (SPIP) yang dikoordinatori oleh Inspektorat
III;
i. Pelaksanaan Reviu dan Evaluasi Implementasi Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang
dikoordinatori oleh Inspektorat IV;
j. Pelaksaan Audit Sistem Informasi yang dikoordinatori
oleh Inspektorat V.
BAB III
PENYUSUNAN PERENCANAAN AUDIT KINERJA
BERBASIS RISIKO
Pasal 3
Penyusunan rencana kegiatan audit kinerja di masing-masing
Inspektorat berdasarkan bobot dan tingkatan risiko yang ada
sebagaimana mekanisme berikut :
1. Skala dan Score Risiko
a. Risiko Sangat Tinggi dengan score 5
b. Risiko Tinggi dengan score 4
c. Risiko Sedang dengan score 3
d. Risiko Rendah dengan score 2
e. Risiko Sangat Rendah dengan score 1
2. Faktor dan Bobot Risiko (skala 100%)
a. Total Anggaran Belanja Modal dan Non Operasional
memiliki bobot 30% dengan tingkatan risiko sebagai
berikut:
1) Risiko Sangat Tinggi memiliki total alokasi anggaran
Belanja Modal dan Belanja Barang Non Operasional
di atas Rp. 100 miliar

9
2) Risiko Tinggi memiliki total alokasi anggaran Belanja
Modal dan Belanja Barang Non Operasional di atas
Rp. 60 milliar sampai dengan Rp. 100 miliar
3) Risiko Sedang memiliki total alokasi anggaran Belanja
Modal dan Belanja Barang Non Operasional sebesar
di atas Rp. 10 milliar sampai dengan Rp. 60 miliar
4) Risiko Rendah memiliki total alokasi anggaran
di atas Rp. 5 milliar sampai dengan Rp. 10 miliar
5) Risiko Sangat Rendah memiliki total alokasi anggaran
sampai dengan Rp. 5 miliar.
b. Pelaksanaan Audit Sebelumnya
1) Risiko Sangat Tinggi pelaksanaan audit sebelumnya
dilakukan sudah melewati 2 tahun.
2) Risiko Tinggi pelaksanaan audit sebelumnya
dilakukan telah melewati 1,5 tahun sampai dengan 2
tahun.
3) Risiko Sedang pelaksanaan audit sebelumnya
dilakukan telah melewati 1 tahun sampai dengan 1,5
tahun.
4) Risiko Rendah pelaksanaan audit sebelumnya
dilakukan telah melewati 6 bulan sampai dengan 1
tahun.
5) Risiko Sangat Rendah pelaksanaan audit sebelumnya
telah dilakukan sampai dengan 6 bulan yang lalu.
c. Beban Kerja
1) Risiko Sangat Tinggi memiliki jumlah pegawai di atas
150 pegawai.
2) Risiko Tinggi memiliki jumlah pegawai di atas 100
pegawai sampai dengan 150 pegawai.
3) Risiko Sedang memiliki jumlah pegawai di atas 50
4) Risiko Rendah memiliki jumlah pegawai di atas 25

- 10 -
5) Risiko Sangat Rendah memiliki jumlah pegawai
sampai dengan 25 pegawai.
d. Potensi Penghasilan Negara Bukan Pajak (PNBP)
1) Risiko Sangat Tinggi pendapatan PNBP tahun lalu di
atas Rp. 50 miliar.
2) Risiko Tinggi pendapatan PNBP tahun lalu di atas
Rp.20 miliar sampai dengan Rp. 50 miliar.
3) Risiko Sedang pendapatan PNBP tahun lalu di atas
Rp. 5 miliar sampai dengan Rp. 20 miliar.
4) Risiko Rendah pendapatan PNBP tahun lalu di atas
Rp. 1 miliar sampai dengan Rp. 5 miliar.
5) Risiko Sangat Rendah pendapatan PNBP tahun lalu
sampai dengan Rp. 1 miliar.
e. Ketaatan Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Audit (TLHA)
In spektorat Jenderal
1) Risiko Sangat Tinggi penyelesaian TLHA di atas 150
hari
2) Risiko Tinggi penyelesaian TLHA di atas 120 hari
sampai dengan 150 hari
3) Risiko Sedang penyelesaian TLHA di atas 90 hari
4) Risiko Rendah penyelesaian TLHA di atas 60 hari
5) Risiko Sangat Rendah penyelesaian TLHA sampai
dengan 60 hari
f. Letak Geografis
1) Risiko Sangat Tinggi lokasi objek audit memiliki akses
tranportasi sangat sulit
2) Risiko Tinggi akses tranportasi sulit
3) Risiko Sedang akses tranportasi sedang
4) Risiko Rendah akses tranportasi mudah
5) Risiko Sangat Rendah akses tranportasi sangat
mudah.

BAB IV
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
SELAKU APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH (APIP)
Pasal 4
Dalam rangka menjalankan fungsi quality aasurance dan
catalys APIP maka peran Inspektorat Jenderal selaku APIP
meliputi:
1. Membantu dan mengawasi organisasi untuk dapat
menjalankan tugas dan mencapai tujuannya dengan baik.
2. Selalu waspada tetapi tidak paranoid dan overconfidence
3. Tidak mengganggu kinerja, melainkan memperbaiki dan
mampu memberikan solusi yang efektif bagi organisasi.
4. Mengoptimalkan nilai tambah bagi organisasi.
5. Memastikan bahwa basil kegiatan pemeriksaan telah
dilaksanakan dengan tepat dan kualitasnya dapat
dipertanggungj awabkan.
6. Menjaga dan meningkatkan integritas, mengerjakan tugas
sampai tuntas, serta menjadi role model penerapan etika
dan disiplin.
BAB V
JADWAL PELAKSANAAN
Pasal 5
Dalam rangka melaksanakan PKPT tahun 2018 sebagaimana
dimaksud pada pasal 2, masing-masing Inspektorat menyusun
seluruh Rincian PKPT tahun 2018 yang meliputi obyek,
personil, lokasi, anggaran dan waktu pelaksanaan yang
disusun setiap Inspektur pada masing-masing Inspektorat,
sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Inspektur
Jenderal ini.

12 -
BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6
Peraturan Inspektur Jenderal yang berfungsi sebagai pedoman
pelaksanaan pengawasan intern sebagaimana tercantum
dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Inspektur Jenderal ini.
Pasal 7
Seluruh pegawai di lingkungan Inspektorat Jenderal dalam
melaksanakan pengawasan intern wajib mematuhi ketentuan
yang tertuang dalam PKPT Tahun 2018 dengan penuh
tanggung jawab.
Pasal 8
Peraturan Inspektur Jenderal ini mulai berlaku surut pada
tanggal 2 Januari 2018.
Ditetapkan di : JAKARTA
Pada Tanggal : ):2 M LAre+ 2018
INSPEKTUR JENDERAL
WAHJU S. UTOMO
SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada :
1. Menteri Perhubungan;
2. Sekretaris Jenderal, Para Direktur Jenderal dan Para Kepala Badan di
lingkungan Kementerian Perhubungan;
3. Para Inspektur di lingkungan Inspektorat Jenderal.

— 13
LAMPIRAN PERATURAN INSPEKTUR JENDERAL
NOMOR , : sK 2S ; t-kt< LCG,
TANGGAL : :Art:
RINCIAN PKPT
TAHUN 2018

Rekapitulasi Pengawalan & Supervisi
Proyek Strategis Nasional
di Lingkungan Kementerian Perhubungan Tahun Anggaran 2018
PSN ALOKASI ANGGARAN OBJEK JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JUL! AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER
INSPEKTORAT I 940,400,000 26
,
I/
7777'7,/,
4/
INSPEKTORAT II 1,879,586,000 24
INSPEKTORAT III 636,148,000 5
AA fr.
INSPEKTORAT IV 254,944,000 5
'''YfA.,r'
V//
7,/,
INSPEKTORAT V 700,388,000 7
:// /e
JUMLAH 4,411,466,000 67

Pengawasan & Supervisi
Program Prioritas Pembangunan Nasional
INSPEKTORAT I Tahun Anggaran 2018
NO. OBJEK PIC JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JUU AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER
1 Poltekpel Surabaya Syahrul, S.H., C.Fr.A
rir,
177//r
i,2 ATKP Makassar
Eny Puji Astuti, S.H.,
M.M, QIA
7 /4,
3 BP3 Jayapura
R. Heny Hendajani,
S.H., M.M.
/4/
4 BP2IP Padang Pariaman M. Hanad Haifani, S.E.
%//7/7
A
r
A
5 BP2IP Mauk Tangerang Kus Harnowo, S.E. A
6 BP2TD Palembang
M. Hanad Haifani, S.E.7 BP3 Palembang
8 BP2IP Malahayati
/
9 API Madiun
Syahrul, S.H., C.Fr.A
0
10 Poltekbang Surabaya
11 PKTJ Tegal
12 STPI Curug
Kus Harnowo, S.E.
13 BP3 Curug
/A.
V/i/
47

14 PIP Makassar
Eny Puji Astuti, S.H.,
M.M, QIA
7/7/7 /
15 BP2IP Barombong
16 BP2IP Minahasa Selatan
7 ty„17 ATKP Medan M. Hanad Haifani, S.E.
18 STTD Bekasi
Kus Harnowo, S.E.
19 PIP Semarang
20 STIP Jakarta
21 BP2TL Jakarta
22 Pusbang Darat
23 Pusbang Laut
24 Pusbang Udara
25 BP2IP Sorong
R. Heny Hendajani,
S.H., M.M.
26 BP2TD Bali
777/*

Rincian Pengawalan & Supervisi
Proyek Strategis Nasional
NO. OBJEK KOORDINATOR JANUARI PEBRUARI MARET APRIL ME! JUNI JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER
INSPEKTORAT II
1
Kereta Api Prabumulih-Kertapati (Bagian dari jaringan kereta api
Trans Sumatera)
Imanullah D, ST
/
/
Sandy Dimas P, ST
/ 77/ //y ,7/1
2
Kereta Api Muara Enim — Pulau Baai (Provinsi Bengkulu —Provinsi
Sumatera Selatan)
3
Kereta Api Tanjung Enim —Tanjung Api-api (Provinsi Sumatera
Selatan)
4 Kereta Api Kertapati-Simpang-Tanjung Api-Api (86 Km'sp)
5
Pembangunan Jalur KA lintas Bandar Tinggi — Kuala Tanjung (MYC
2017-2018)
6 Kereta Api Rantau Prapat — Duri — Pekanbaru
7 Kereta Api Jambi-Pekanbaru
8
Kereta Api Jambi —Palembang ( Provinsi Jambi —Provinsi Sumatera
Selatan)
9
Double Track Jawa Selatan (Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa
Tengah)
Yacobus Suprapto, S.E.
/_AA A
10 Pembangunan Rel Kereta Api Provinsi Kaltim
11
Double Track Jawa Selatan (Provinsi DI Yogyakarta, dan Provinsi
Jawa Timur)
12 Kereta Api Puruk Cahu-Bangkuang (422 Km'sp)
Agung Adi Cahyono, S.E., Ak

NO. OBJEK KOORDINATOR JANIJARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JUU AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER
13
Kereta Api Makassar — Parepare (Tahap I dari pengembangan jalur
Lintas Banat Sulawesi Bagian Selatan)
lndrahadi Wibowo, MM
V V V r V/////
14 High Speed Train Jakarta-Bandung
15 Kereta Api Jakarta —Surabaya
16
Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta Koridor North — South Tahap I
(Provinsi DKI Jakarta)
Ruri Martina Dewi, S.H.,
M.Sc
17
Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta Koridor East — West (Provinsi DKI
Jakarta)
18 Jabodetabek Circular Line (Provinsi DKI Jakarta)
19
Penyelenggaraan Perkeretaapian Umum di Wilayah Provinsi DKI
Jakarta (LRT Kelapa Gading — Velodrome) (Provinsi DKI Jakarta)
Koridor 1 (Fase 1)
Wahyu Hardono, S.E
/4 /4.
20
Light Rapid Transit (LRT) Sumatera Selatan (Provinsi Sumatera
Selatan)
21
Penyelenggaraan Kereta Api Ringan / Light Rail Transit (LRT)
Terintegrasi di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi (Provinsi
DKI Jakarta — Provinsi Jawa Banat)
22
Kereta Api Akses Bandana Adi Sumarmo (Provinsi Jawa Tengah)
(MYC 2017 — 2018)
M. Jaeni, S.E23 Kereta Api Akses Bandana Baru Yogyakarta Kulon Progo
24
Kereta api ekspres SHIA (Soekarno Hatta — Sudirman) (Provinsi DKI
Jakarta — Provinsi Banten)

NO. OBJEK KOORDINATOR JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER
INSPEKTORAT III
1 Pelabuhan Kuala Tanjung Irwan Fanani, S.H.
F/7
%/7
2 Pelabuhan Patimban
Margaretha Ari
Setyaningsih, S.E.
3 Inland Waterway Cibitung
Ir. Beno Tjatur Wibowo,
M.MTr., C.Fr.A
/
4 Pelabuhan Kijing Irwansyah, M.M., M.Mar
5 Pelabuhan Maloy
Widyowati Santoro, S.E.,
M.Si., QIA
INSPEKTORAT IV
1 PT (Persero) Pelindo Cabang Kupang (Pengembangan Pelabuhan
Kupang)
Drs. Teguh Pribadi, M.Si.,
QIA
i / V
2 PT Pelindo (Persero) Cabang Bitung (Pengembangan Pelab HubIn
Bitung)
Hardono, SE.E., M.T., QIA
A
„//,,
3 PT Pelindo (Persero) Cabang Pantoloan (Pengembangan Pelabuhan
Palu, Teluk Palu)
Eko Siswanto, S.T
V A
4 PT (Persero) Pelindo Cabang Sorong (Pembangunan Pelabuhan
Sorong Seget)
Suyanto, S.Sos
r 777/#1,
S PT Pelindo (Persero) Cabang Makassar (Makassar New Port)
Ir. Roy Joeniarso, M.M
rt .,

NO. OBJEK KOORDINATOR JANUARI PEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JUU AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER
1NSPEKTO RAT V
1 Bandara Ahmad Yani - Semarang
Ir. Agoes Poernomo, M.M.,
C.Fr.A
f(:/// /0
2 Bandara Kertajati (DBU)
Cicilia Ambar TS, S.E., AK,
M.M., CA
,e(./7
3 UPBU Kelas I Sultan Baabullah - Ternate
Saipul Yamri, S.Sos., QIA
4 UPBU Kelas I Tjilik Riwut - Palangkaraya
Ir. Gunawan Susilotomo, QIA
5 Bandara Kulon Progo - Yogyakarta
Ir. Agoes
PC.Fr.A
oernomo, M.M.,
"77
6 UPBU Kelas I Radin Inten - Lampung
Ir. Prasojo, M.M., QIA
AIr. Agoes Poernomo, M.M.,
n7 Bandara Syamsudin Noor - Banjarmasin
C.Fr.A /
,

Rekapitulasi Pengawalan & Supervisi
Penyelesaian Proyek-proyek Mangkrak
PENGAWASAN ASST
MANGKRAK
ALOKASI ANGGARAN OBJEK JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER
INSPEKTORAT I - -
INSPEKTORAT II 10
1/
j
//
/j,
AA A /./.JUMLAH 1,418,032,000 54

Rincian Pengawalan & Supervisi
Penyelesaian Proyek-proyek Mangkrak
INSPEKTORAT II
1 Pelabuhan Penyeberangan Gunaksa-Bali
Benny Prima, ST
,f,i
2
Pelabuhan Penyeberangan Ancam-
Kaltara
3
Pelabuhan Penyeberangan Fak Fak-
Papua Barat
4 Terminal Tipe A Palembang
5 Pelabuhan Penyeberangan Manggar
6
Kapal Sungai Tipe LCT 200 GT untuk
Kabupaten Asmat dan Nduga
(Dit.Sarana)
Masrori, S.E.,
M.Sc
v7y,
Terminal Type A Kefamenanu Kupang-
NTT
8 Pelabuhan Penyeberangan Nagakeo-NTT
9
Pelabuhan Penyeberangan Teluk Gurita-
NTT
10
Kegiatan Reaktifvasi Jalur KA Kedungjati-
Tuntang Jateng
INSPEKTORAT III
1
Matasiri,UPP Sei Danau Satui,
Kalimantan Selatan
•///
2
Marabatuan,UPP Sei Danau Satui,
Kalimantan Selatan
///
Irwan Fanani, S.H.
3
Serongga,UPP Tg. Batu, Kalimantan
Selatan

NO. OBJEK KOORDINATOR JANUAR! FEBRUARI
,
MARET APRIL MEI JUNI JUL! AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER
4
Sebuku, UPP Sebuku, Kalimantan
Selatan
Irwan Fanani, S.H.
5
Sangatta, UPP Sangatta, Kalimantan
Timur
Firmansyah
Chaniago, S.E.,
M.M.
6
Penajam Paser, KSOP Balikpapan,
Kalimantan Timur
Palaran, KSOP Samarinda, Kalimantan
Timur
8
Mantaritip, UPP Tg. Redep, Kalimantan
Timur
9
Tanjung Berakit,UPP Tg. Uban,
Kepulauan Riau
Ir. Beno Tjatur
Wibowo, M.MTr.,
C.Fr.A
V
10
Malarko,KSOP Tg. Balai Karimun,
Kepulauan Riau
11 Meranti,UPP Selat Panjang, Riau
12
Bagansiapi-api, KSOP Bagan Siapi-api,
Riau
13
Tanjung Beringin, UPP Tg. Beringin,
Sumatera Utara
Irwan Fanani, S.H.
Pangkalan Dodek,UPP Pangkalan Dodek,
14
Sumatera Utara
15
Karimata,UPP Telok Melano, Kalimantan
Barat
16
Tanjung Satai, UPP Telok Melano,
Kalimantan Barat
17
Pelabuhan Tiram, KSOP Teluk Bayur,
Sumatera Barat
Ahmad Junaidi,
S.H.
18
Teluk Tapang, KSOP Teluk Bayur,
Sumatera Barat
19
Pelabuhan Pacitan, UPP Berondong,
Jawa Timur
20
Pelabuhan Kalianget, UPP Kalianget,
Jawa Timur

Pelabuhan Dompak, KSOP Tg. Pinang,
Kepri
Irwan Fanani, S.H.
/
21
22
Pelabuhan Mocoh, KSOP Tg. Pinang,
Kepri
23
Pelabuhan Barus, UPP Barus, Sumatera
Utara
Irwan Fanani, S.H. 'A24
Pelabuhan Labuhan Angin, OP Belawan,
Sumatera Utara
25
Kuala Semboja, Provinsi Kalimantan
Timur
/71
26
Pelabuhan Sesayap, Kaltara, UPP Tg.
Selor
27
Pelabuhan Bukit Pinang, Kalteng, KSOP
Pulang Pisau Ir. Beno Tjatur
Wibowo, M.MTr.,
C.Fr.A
28
Pelabuhan Mempawah, Kalbar, KSOP
Pontianak
A,
INSPEKTORAT IV
1 Pelabuhan Laut Watunohu, Kendari
Drs. Teguh Pribadi,
M.Si., QIA
4
Pelabuhan Laut Darume, Maluta
Hardono, S.E.,
M.T., QIA %///2
//f
A.
3 Pelabuhan Laut Pota, NTT
Eko Siswanto, S.T
rff-
4
4 Pelabuhan Laut Kolbano, NTT
„3://z
5
Kapal Sabuk Nusantara SN 45 (posisi di KSOP
Merauke)
Yulianto Setiawan,
S.T., QIA
vy
A
6 Pelabuhan Laut Sarmi
Drs. Teguh Pribadi,
M.Si., QIA
:77' ,
ZA
7
Pelabuhan Yos Sudarso pads KSOP
Ambon
Ir. Roy Joeniarso,
M.M
77,-
8 Pelabuhan Kaimana Papua Barat
Suyanto, S.Sos,
QIA
A

9 Pelabuhan Depapre Papua
Drs. Teguh Pribadi,
M.Si., QIA /.///,.:0,,///i
10 Pelabuhan Tanah Ampo Bali
11 Pembangunan Kapal SN 54
Ir. Roy Joeniarso,
.M.m
AM ,
12 Pelabuhan Air Buaya pada UPP Namlea
Yulianto Setiawan,
S.T., QIA
/7/
..,'.
13 Pelabuhan Sofifi pada UPP Soasio Maluta Khairul A. Hasibuan
j4INSPEKTORAT V
1 Bandara Murung Raya
Ir. Gunawan
Susilotomo, QIA
r/77/
2 UPBU KELAS III Beringin Muara Teweh
3
UPBU KELAS III Pongtiku Tana Toraja
Ir. Prasojo, MM, QIA
/
A

Rekapitulasi Pengawasan Pelaksanaan Pemeliharaan Sarana & Prasarana
pada Objek Terpilih
PENGAWASAN ASET
BERNILAI TINGGI
ALOKASI ANGGARAN OBJEK JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER
I 534,393,000 8
'7,/
INSPEKTORAT
7
INSPEKTORAT II 1 747 783 000, , , 15
7
17 /
.7//
/7
, /1
r
JUMLAH 4,132,332,000 57

Rincian Pengawasan Pelaksanaan Pemeliharaan Sarana & Prasarana
pada Objek Terpilih
INSPEKTORAT I
1
pada ATKP Medan
Perencanaan
j
dan Manfaat Pemeliharaan Aset
Warsito, SE, QIA
v
2
Perencanaan dan Manfaat Pemeliharaan Aset
pada BP2IP Malahayati
R. Heny Hendajani,
SH, MM
3
pada Poltekpel Surabaya MM
Eny Puji Astuti, SH,
f
..4.
4
pada BP3IP Sunter
Drs. Firman
5
pada PIP Semarang
Kus Harnowo, SE
V./
/
6
pada BP2IP Mauk
M. Hanad Haifani, SE
/e/Perencanaan dan Manfaat Pemeliharaan Aset
pada PIP Makassar
MM
8
pada STIP Jakarta
Herian Asiani Mandat,
SE, MM

,
INSPEKTORAT II
1 Pelabuhan Penyeberangan Kalabahi NTT
Vivin Marthalina, S.IP,
Oktaria Noseva
42 Pelabuhan Penyeberangan Gorontalo
Pelabuhan Penyeberangan Kariangau atau
Mengwi
77
4 Kapal Penyeberangan Propinsi NIT
5 Kapal Penyeberangan Propinsi Sulut
/
6 Kapal Penyeberangan Propinsi Maluku
A7 Terminal Tipe A Riau
V
A8 Terminal Tipe A Kendari
A
9 Terminal Tipe A Sumut
'7*
10 UPPKB Prov Lampung
,
11 UPPKB, Prov Sulteng
.
12 UPPKB Prov Jambi
!
13 Alat Pengujian Kendaraan Bermotor Bekasi
14 Alat Pengujian Kereta Api Bekasi
15 Alat Perawatan Sarana Kereta Api Ngrombo
yA

INSPEKTORAT III
1 Kantor PLP Tg. Uban
Widyowati Santoso,
S.E., M.Si., QIA
2 Disnav Belawan
3 Kantor PLP Tg. Priok
4 Disnav Pontianak
Setyaningsih, S.E.
5
Margaretha Ari
Kantor PLP Tg. Perak
6 Disnav Samarinda
7 Disnav Tg. Pinang
Irwan Fanani, SH
8 Disnav Dumai
9 Disnav Palembang
10 Disnav Tg. Priok
11 Disnav Tg. Emas
Margaretha Ari
Setyaningsih, S.E.
12 Disnav Surabaya

INSPEKTORAT IV
1 KSOP Kelas III Manado
Eko Siswanto, S.T.
.7
2 Kantor UPP Kelas III Amurang
3 KSOP Kelas II Ternate
Drs. Teguh Pribadi,
M.Si., QIA
.7/
4 Kantor UPP Kelas II Babang
5 Kator Disnav Kelas I Bitung
Drs. Teguh Pribadi,
M.Si., QIA
/I"
A6 Pangkalan PLP Kelas II Bitung
7 KSOP Kelas III Pantoloan
Eko Siswanto, S.T.
8 Kantor UPP Kelas III Wani
9 Kantor Disnav Kelas III Merauke
Suyanto, S.Sos
"/7///////7
10 KSOP Kelas IV Merauke
11 Kantor Disnav Kelas III Kendari
Hardono, S.E., M.T.,
QIA
V
A12 KSOP Kelas II Kendari
13 KSOP Kelas III Kupang
Drs. Teguh Pribadi,
M.Si., QIA
v////
14 Kantor UPP Kelas III Labuhan Bajo
15 Kantor Disnav Kelas III Tual
Ir. Roy Joeniarso,
M.M
(///
16 KSOP Kelas I Ambon

INSPEKTORAT V
1 UPBU Kelas I Budiarto - Curug
Ir. Prasojo, MM, QIA
2 UPBU Kelas I Fatmawati - Bengkulu
3 UPBU Kelas II Syukuran Aminudin Amir
4 UPBU Kelas I Sis Al Jufri
Ir. Gunawan
Susilotomo, QIA
5 UPBU Kelas I Djalaluddin - Gorontalo
6 UPBU Kelas I Utama Juwata - Tarakan
Ir. Agoes Poernomo,
M.M., C.Fr.A7 UPBU Kelas II Kalimarau - Tanjung Redep

Rekapitulasi Pelaksanaan Audit Kinerja
pada Objek yang Memiliki Risiko Tinggi
AUDIT KINERJA ALOKASI ANGGARAN OBJEK JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER
INSPEKTORAT I 1,221,463,000 12
, /
r
,INSPEKTORAT II 1,570,542,000 13
A
77,,
INSPEKTORAT III 1,824,175,500 48
/
v777/7
INSPEKTORAT IV 3,663,649,000 51
re
A
7
7
INSPEKTORAT V 2,409,307,000 38
A ..JUMLAH 10,689,136,500 162

Rincian Pelaksanaan Audit Kinerja
pada Objek yang Memiliki Risiko Tinggi
NO
OBJEK KOORDINATOR JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER
INSPEKTORAT I
1
Balai Pendidikan dan Pelatihan Pelayaran
Padang Pariaman
Syahrul, SH
BP2IP Sorong2
/// ;
3
Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan
Tegal
R. Heny Hendajani,
SH, MM
4 STPI Curug
d/5 BP2IP Barombong
Syahrul, SH
6
Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbang
Banyuwangi
Balai Pendidikan dan Pelatihan Pelayaran
Minahasa
MM
8 Akademi KA Madiun

9
Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi
Darat (BP2TD) Bali
10 BP3 Penerbangan Jayapura
Kus Harnowo, SE
11 STTD Bekasi
Biro Umum12
Syahrul, SH

NO
INSPEKTORAT II
1
Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah
Budi Herawati,
S.Sos
M. Imanullah
Dacholfany, ST
Khairullah, S.E.
Wahyu
Aristanto
777/7/////7
2
XVI
XVII
3
XXIV
V
4
XXV
5 Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah I
r
6
XIX A
7 BTP Wilayah Jawa Bagian Tengah
r
..M
8 BTP Wilayah Jawa Bagian Timur
V
A
9 BTP Wilayah Jawa Bagian Barat
V(///////7
10 BTP Wilayah Jakarta Banten
11 BTP Wilayah Sumatera Bagian Utara
/
7/
12 BTP Wilayah Sumatera Bagian Barat
13 BTP Wilayah Sumatera Bagian Selatan

NO
OBJEK KOORDINATOR JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JUL] AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER
INSPEKTORAT III
1 UPP Idi
Ir. Beno Tjatur
Wibowo,
M.MTr., C.Fr.A
j
V
2 Disnav Belawan
3 UPP Leidong /
4 Disnav Sibolga
5 UPP Tanjung Medang
Irwan Fanani,
S.H.
6 Disnav Dumai
7 KSOP Kuala Tungkal
8 UPP Kuala Mendahara
9 BKKP
Ahmad Junaidi,
S.H.
10 UPP Pekalongan
11 KSOP Kali Baru
12 Disnav Cilacap
13 KSOP Muara Angke
Ir. Beno Tjatur
Wibowo,
M.MTr., C.Fr.A
14 UPP Bawean
15 KSOP Sunda Kelapa

NO
OBJEK KOORDINATOR JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JUL! AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER
KSOP Panarukan
Ir. Beno Tjatur
Wibowo,
M.MTr., C.Fr.A
A16
/
17 UPP Tanjung Laut
'7"
18 UPP Tanjung Santan
19 UPP Sangkulirang
20 KSOP Nunukan
21 UPP Sungai Nyamuk
Irwan Fanani,
S.H.
22 KSOP Samarinda
23 Disnav Tarakan
24 KSOP Tarakan
A..,,
25 UPP Kintap
Ir. Beno Tjatur
Wibowo,
M.MTr., C.Fr.A
26 KSOP Kota Baru
/27 Satker Pelabuhan Patimban
28 Kesyahbaran Utama Tg. Priok
Irwan Fanani,
S.H.
29 UPP Ketapang
30 UPP Panipahan
31 KSOP Dumai
32 UPP Telaga Biru
33 KSOP Kalianget /A

NO
OBJEK KOORDINATOR
Irwan Fanani,
S.H.
JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER
34 UPP Sebuku
'1.
35 UPP Tanjung Batu
36 KSOP Kuala Pembuang
Ir. Beno Tjatur
Wibowo,
M.MTr., C.Fr.A
37 KSOP Pangkalan Bun
38 KSOP Pegatan Mendawai
39 UPP Sei Danau
i
40 OP Utama Tg. Priok
V
41 UPP Sapudi
/42 KSOP Marunda
43 UPP Sapeken
44 KSOP Kepulauan Seribu
Irwan Fanani,
S.H.
45 Pangkalan PLP Surabaya
46 UPP Anyer Lor
47 KSOP Banten
48 Sesditjen Hubla
r
.

NO
OBJEK KOORDINATOR JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JUU AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER
INSPEKTORAT IV
1 KSOP Kelas IV Manokwari
Drs. Teguh
Pribadi, M.Si.,
QIA
/A
2 Kantor UPP Kelas III Bintuni
3 Kantor UPP Kelas III Oransbari
4 Kantor UPP Kelas III Kaimana
5 KSOP Kelas I Sorong
6 Kantor UPP Kelas III Garongkong
Hardono, S.E.,
M.T., QIA
V//////
7 Kantor UPP Kelas III Selayar
8 Kantor UPP Kelas III Ampana
9 Kantor UPP Kelas III Parigi
Hardono, S.E.,
M.T., QIA
10 Kantor UPP Kelas III Polewali
11 Kantor UPP Kelas III Majene
12 Kantor UPP Kelas III Wonreli
Z
13 Kantor UPP Kelas III Waikelo
14 KSOP Kelas V Celukan Bawang
15 Kantor UPP Kelas III Atapupu
16 Kantor UPP Kelas III Gilimanuk
17 Kantor OP Utama Makassar

NO
18 Kantor Disnav Kelas I Makassar
Hardono, S.E.,
M.T., QIA
.'. /
/4
19
Kantor Kesyahbandaran Utama
Makassar
20 Kantor Disnav Kelas I Sorong
Drs. Teguh
Pribadi, M.Si.,
QIA
21 Kantor Disnav Kelas II Jayapura
22 Kantor UPP Kelas III Korido
23 Kantor UPP Kelas III Serui
24 Kantor UPP Kelas III Waren
25 Kantor UPP Kelas III Agats
26 Kantor UPP Kelas III Pomako
27 KSOP Kelas II Jayapura
28 KSOP Kelas III Lembar
Hardono, S.E.,
M.T., QIA
KSOP Kelas II Benoa29
30 Kantor UPP Kelas III Sape
31 Kantor Disnav Kelas III Benoa
32 KSOP Kelas IV Padang Bai
33 Kantor UPP Kelas III Buleleng
34 KSOP Kelas V Ende
35 Kantor UPP Kelas III Marapokot

NO
36 KSOP Kelas I Ambon
Hardono, S.E.,
M.T., QIA
37 Kantor Disnav Kelas I Ambon
38 Kantor UPP Kelas II Saumlaki
39 Kantor UPP Kelas II Tual
40 Kantor PLP Kelas II Tual
41 Kantor UPP Kelas III Luwuk
Drs. Teguh
Pribadi, M.Si.,
QIA
/`
4
42 Kantor UPP Kelas III Banggai
43 Kantor UPP Kelas III Biringkasi
44 Kantor Disnav Kelas III Kupang
45 Kantor UPP Kelas III Seba
46 Kantor UPP Kelas III Larantuka
47
Satker Peningkatan Fungsi
Perkapalan dan
Kepelautan
Uji Petik Pemeriksaan Fisik:
a. KSOP Kelas III Gorontalo
b. KSOP Kelas IV Malahayati
Drs. Teguh
Pribadi, M.Si.,
QIA

NO
48
Satker Peningkatan Fungsi
Kepelabuhanan
a. Belawan New Port
b. KSOP Kelas I Banjarmasin
Drs. Teguh
Pribadi, M.Si.,
QIA
y
49
Satker Peningkatan Keselamatan
Lalu
Lintas Angkutan Laut (LALA)
a. Galangan Kapal di Makassar
b. Galangan Kapal di Pekalongan
50
Satker Pengembangan
Kenavigasian
a. Kantor Disnav Samarinda
b. Kantor Disnav Tanjung Pinang
51
Satker Peningkatan Fungsi KPLP
a. Pangkalan PLP Kelas II Tanjung
Perak
b. Pangkalan PLP Kelas II Tanjung
Uban
Drs. Teguh
Pribadi, M.Si.,
QIA

INSPEKTORAT V
1
OTORITAS BANDARA WILAYAH I
SOETTA
Ir. Prasojo,
M.M., QIA
X
2
UPBU KELAS III TUNGGUL
WELUNG CILACAP
3 BALAI KESEHATAN PENERBANGAN Ir. Gunawan
Susilotomo, QIA
4 BALAI TEKNIK PENERBANGAN
5
UPBU KELAS III UMBU MEHANG
KUNDA WAINGAPU - NTT
Ir. Prasojo,
M.M., QIA
6
UPBU KELAS III DC SAUDALE ROTE
- NTT
UPBU KELAS III FRANS SALES LEGA
RUTENG NTT
Ir. Gunawan
Susilotomo, QIA
8
UPBU KELAS III H. AROEBOESMAN
ENDS - NTT
9 OTBAN WILAYAH X MERAUKE
10 UPBU KELAS III MINDIPTANA
11 UPBU KELAS III SEKO - SULSEL
Ir. Agoes
Poernomo,
M.M., C.Fr.A
12 UPBU KELAS III RAMPI - SULSEL
13
UPBU KELAS III JOHN BECKER
PULAU KISAR MALUKU
14
UPBU KELAS III IBRA TUAL -
MALUKU
15
UPBU KELAS II RAHADI OESMAN
KETAPANG KALBAR

NO. OBJEK KOORDINATOR JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JUL! AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER
UPBU KELAS III SUSILO SINTANG -
KALBAR
16
.3/Ir. Agoes Poernomo,
M.M., C.Fr.A
17
UPBU KELAS III DEWADARU
KARIMUNJAWA
Ir. Gunawan
Susilotomo, QIA18
UPBU KELAS III TRUNOJOYO
SUMENEP
19
UPBU KELAS I HAS. HANADJOEDIN
- BABEL
20
PERHUBUNGAN UDARA
Ir. Agoes
Poernomo,
M.M., C.Fr.A
SEKRETARIAT DITJEN
21
BALM KALIBRASI FASILITAS
PENERBANGAN
22
DIREKTORAT NAVIGASI
PENERBANGAN
Drs. Suhardi
23
DIREKTORAT KELAIKAN UDARA
DAN PENGOPERASIAN PESAWAT
UDARA
24
UPBU KELAS III DABO SINGKEP -
KEPRI
Ir. Agoes
Poernomo,
M.M., C.Fr.A
25
UPBU KELAS I HAULOLEO
KENDARI - SULTRA
26
UPBU KELAS III SANGIE NI
BANDERA KOLAKA - SULTRA
27
UPBU KELAS III MATOHARA
WAKATOBI - SULTRA
28
UPBU KELAS III SUGIMANURU -
SULTRA
29
UPBU KELAS III ILLAGA PUNCAK
JAYA - PAPUA
M.M., QIA
UPBU KELAS III NOP GOLIAT DEKAI
30
- PAPUA Ir. Prasojo,
31
UPBU KELAS III NAHA TAHUNA -
SULUT
V7—
32 UPBU KELAS I DEO SORONG

NO. OBJEK KOORDINATOR JANUAR! FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JUL! AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER
33
UPBU KELAS III YUVAI SEMARING -
KALTARA
Ir. Gunawan
Susilotomo, QIA
V
34
UPBU KELAS III NUNUKAN -
KALTARA
Ir. Gunawan
Susilotomo, QIA
35
UPBU KELAS III TG. HARAPAN TG.
SELOR KALTARA
36
UPBU KELAS III LONG APUNG -
KALTARA
37 UPBU KELAS III BUA SULSEL
38 OTBAN WILAYAH V MAKASAR
INSPEKTUR JENDERAL
4;a-two,
WAHJU S. UTOMO

IGPKT2018

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (20)

Similar to IGPKT2018

Similar to IGPKT2018 (20)

More from Dr .Maizar Radjin, SE., M.Ak., QIA., QRMA, CRGP

More from Dr .Maizar Radjin, SE., M.Ak., QIA., QRMA, CRGP (20)

Recently uploaded

Recently uploaded (16)

IGPKT2018