materi sosialisasi sakip Lampung Utara

1. RAKOR PENINGKATAN NILAI
KAB. LAMPUNG UTARA TAHUN
2021
SAKIP
SISTEM
AKUNTABILITAS
KINERJA
INSTANSI
PEMERINTAH
SAKIP
BY. TIM ASISTENSI SAKIP PROVINSI
BIRO ORGANISASI SETDA PROVINSI LAMPUNG.
LAMPUNG TAHUN 2021

2. DASAR HUKUM SAKIP:
1.UU 1/2004 TENTANG PERBENDAHARAAN NEGARA;
2.PERPRES 29/2014 TENTANG SAKIP
3.PERMENPAN RB 53/2014 TENTANG PETUNJUK
TEKNIS PENYUSUNAN PERJANJIAN KINERJA DAN TATA CARA
REVIU ATAS PELAPORAN KINERJA;
4.PERMENPAN RB 12/2015 TENTANG PEDOMAN
EVALUASI ATAS IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH;

3. GAMBARAN SAKIP KAB LAMPURA
Capaian Nilai Angka dan Kategori
Lampura Tahun 2018-2019
SAKIP
A
Daerah
No. Komponen Penilaian Bobot
Nilai Perangkat
Penanggung
Jawab
2018 2019
1 2 3 4 5 7
a. Perencanaan Kinerja 30 15,92 15,94 BAPPEDA
b. Pengukuran Kinerja 25 7,83 7,89 BAPPEDA
c. Pelaporan Kinerja 15 9,02 9,05 Organisasi
d. Evaluasi Internal 10 2,88 2,98 Inspektorat
e. Capaian Kinerja 20 9,26 9,27 PD
Nilai Hasil Evaluasi 100 44,91 45,13 Interprestasi: Cukup
Predikat Akuntabilitas Kinerja C C

4. SAKIP Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung
Tahun 2018-2019
B
NO. KABUPATEN/KOTA
NILAI SAKIP
PREDIKAT
2018 2019
1. Kota Metro 62,04 65,04 B
2. Kabupaten Lampung Barat 62.58 64,52 B
3. Kabupaten Lampung Tengah 60,13 62,05 B
4. Kabupaten Tanggamus 58,11 61,72 B
5. Kabupaten Lampung Selatan 51,79 60,04 B
6. Kabupaten Pringsewu 53,68 60,03 B
7. Kabupaten Tulang Bawang 58,19 58,53 CC
8. Kabupaten Tulang Bawang Barat 51,65 57,34 CC
9. Kabupaten Lampung Timur 50,56 56,45 CC
10. Kabupaten Mesuji 55,53 56,22 CC
11. Kabupaten Way Kanan 55,26 56,09 CC
12. Kabupaten Pesawaran 45,05 53,03 CC
13. Kota Bandar Lampung 53,03 55,14 CC
14. Kabupaten Pesisir Barat 46,71 50,21 CC
15. Kabupaten Lampung Utara 44,91 45,13 C

5. URUTAN/PERINGKAT NILAI SAKIP
5
ARTI NILAI HASIL
EVALUASI AKUNTABILITAS
KINERJA:
Nilai akuntabilitas kinerja mengidentifikasi
kemampuan pemerintah untuk: instansi
1. Merencanakan kinerja, kinerja dan target
2. Menyelaraskan apa yang dianggarkan dengan apa yang
direncanakan,
Menyesuaikan apa yang
dilaksanakan dengan yang
dianggarkan,
Serta telah melaporkan capaian
kinerja selaras dengan apa yang
telah dilaksanakan dan direncanakan
©oaching
3.
4.
Nilai Predikat
>90-100 AA
>80-90 A
>70-80 BB
>60-70 B
>50-60 CC
>30-50 C
0-30 D

6. KOMPONEN PENILAIAN SAKIP
Evaluasi kinerja
INSPEKTORAT
10%
30% perencanaan
BAPPEDA
KOMITMEN
pelaporan 15% 25% Pengukuran
BAPPEDA
Kinerja
BIRO ORGANISASI
20%
OPD
Capaian
kinerja

7. Dokumen SAKIP yang diperlukan:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
Dokumen RPJMD dan Renstra;
IKU(Kepala
Renja/RKT
Perubahan
Daerah dan Eselon II);
2021;
Perjanjian Kinerja 2020;
Perjanjian Kinerja 2021;
Rencana Aksi 2021; LKJ 2020;
h. Laporan Hasil Evaluasi 2020;
i. Pohon Kinerja;
j.Cascading Perangkat Daerah;
k.Dokumen IKI.

8. 36)
POKIN,
CASCADING,
PENERAPAN IKI,
PENGUATAN
EVALUASI SAKIP PD,
EVALUASI RA.
CONTOH UPAYA PENINGKATAN NILAI SAKIP
CAPACITY BUILDING
ASN MELALUI
BENCHMARKING SAKIP,
BIMTEK SAKIP
KESELARASAN
RENSTRA > PK >
LAKIP, WORKSHOP
REVISI IKU KEPALA
DAERAH,
PENGGUNAAN APLIKASI E-
SAKIP, BIMTEK, WORKSHOP,
2020
B (63,80)
SOSIALISASI,
WORKSHOP
2019
B (62,31)
2018
B (61,
2017
CC
(50,67)
2016
CC (51,14)
BAGAIMANA PROGRES UPAYA
PEMKAB LAMPUNG UTARA?

9. SAKIP KAB LAMPURA SAAT INI:
BERDASARKAN HASIL EVALUASI AKIP
KEMENPAN RB TH 2019:
TINGKAT EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI
PENGGUNAAN ANGGARAN MASIH SANGAT RENDAH JIKA
DIHUBUNGKAN DENGAN CAPAIAN KINERJA.
HAL INI DISEBABKAN OLEH PEMBANGUNAN
BUDAYA KINERJA DAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH YANG
BERORIENTASI PADA HASIL DI PEMERINTAH KABUPATEN
LAMPUNG UTARA BELUM BERJALAN DENGAN BAIK DAN
MEMERLUKAN PERBAIKAN MENDASAR.

10. HASIL EVALUASI:
BERDASARKAN HASIL EVALUASI AKIP
KEMENPAN RB TH 2019:
1. PEMKAB LAMPURA BELUM MENINDAKLANJUTI
REKOMENDASI EVALUASI TAHUN SEBELUMNYA
TERKAIT MANAJEMEN KINERJA;
2. BERORIENTASI PADA OUTPUT BUKAN OUTCOME;
3. BELUM MENERAPKAN SAKIP SECARA INTENSIF.

11. REKOMENDASI KEMENPAN RB:
BERDASARKAN HASIL EVALUASI AKIP
KEMENPAN RB TH 2019:
1. Menyempuranakan DOKUMEN SAKIP;
2. Menyempurnakan PK secara berjenjang;
3. Menerapkan RENCANA AKSI;
4. Memanfaatkan HASIL PENGUKURAN
untuk PENILAIAN KINERJA;
KINERJA
5. Menyempurnakan LKj PD;
6. Mengoptimalkan EVALUASI INTERNAL.

12. CONTOH AGENDA PELAKSANAAN SAKIP
Provinsi
JAN-FEB
Lampung, 2020
MAR-JULI
AGST SEPT-OKT
•CEREMONIAL
PK
•DESK LAKIP
•DESK
CASCADING
PD 19-24
•RAPAT
TINDAK
LANJUT
EVALUASI
SAKIP
•DESK PPK
•DESK POKIN
•DESK IKI
•PEMBENTUKAN TIM
SAKIP
•RAKOR SAKIP
•SINKRONISASI
CAPAIAN IKU
PROVINSI
LAMPUNG TH 19
•RAKOR PRA
EVALUASI
SAKIP
•EVALUASI
SAKIP PROV
LAMPUNG 20

13. CONTOH LANGKAH² PENINGKATAN NILAI SAKIP
PENAJAMAN
RPJMD DAN RENSTRA
2019-2024
Pemprov Lampung
bersama Tim
KemenPAN-RB
melaksanakan
penajaman indikator
tujuan dan sasaran
dokumen rancangan
RPJMD dan Renstra PD
Tahun 2019-2024.
Jakarta,
15-16 Agustus 2019

14. V K H
CONTOH LANGKAH² PENINGKATAN NILAI SAKIP
OKT 19-APRIL 20
BAPPEDA, Biro Organisasi dan BKD berupaya melaksanakan
keselarasan ukuran kinerja dari level pemerintah provinsi
sebagai salah satu wujud KOMITMEN.
sampai ke individu
PENETAPAN IKU
PROVINSI LAMPUNG
PENYELARASAN MELALUI
DESK CASCADING PERANGKAT
DAERAH
IKU ES II, III, I
PENANDATANGANAN P
PERANGKAT DAERA
E-KINERJA
PENGUKURAN KINERJA
LEVEL INDIVIDU

15. CONTOH LANGKAH² PENINGKATAN NILAI SAKIP
Peta Proses Bisnis
Desember 2019 telah melaksanakan Workshop
Penyusunan Peta Proses Bisnis, saat ini Biro Organisasi
bersama PD terkait sedang menyempurnakan dokumen
legalitas untuk Pedoman penyusunan peta proses bisnis di
lingkungan provinsi lampung.
..,_.,.... ,_
-
---
--
-
--
---
.
.;;;;·:.
..-I
�
--=--
-
-
EJ

16. CONTOH LANGKAH² PENINGKATAN NILAI SAKIP
INSPEKTORAT
Melalui binwas berupaya untuk mendorong
perbaikan dalam akuntabilitas pelaksanan dan
pelaporan program/kegiatan di lingkungan
pemerintah khususnya Provinsi Lampung,
Selain itu pelaksanaan monitoring
terhadap proses tindaklanjut terhadap
hasil binwas juga merupakan salah satu
proses yang dilakukan untuk perbaikan
tata kelola dilingkungan pemerintah
Provinsi dan kabupaten/kota.

17. Dalam upaya meningkatkan
akuntabilitas kinerja, Pemerintah
Provinsi Lampung
mengimplementasikan sistem
perencanaan (e-planning) dan
penganggaran (e-budgeting)
secara terintegrasi melalui aplikasi
SIPPKD sejak tahun 2017.
-
UIHPU#O PELDPOlt S/SffHTlltl#Tr:Oltlt!I P/f#C/fOAH KOAUPSI
.......-
�-tntM ....-� l� tt...,,...,...9'ff't,...,9) d.ott •....,_,lrWa..tur
�.....,._tr»'-. to, fllt,,..,...4,...-,(Mt..). �V �
....._
...
..
..._Nn "'°"'l""(�t"K)
...........t.,.blh t ft> td.'C D
�
,..._'-" dl9
-
,ft pO
-
rinv "-vty-.

18. RPJMD VS RENSTRA
MASY LAMPURA YG
AMAN, AGAMIS,
MAJU DAN SEJAHTERA
PERANGKAT
DAERAH
PERANGKAT DAERAH

19. +
(j x - 151
E·SAKIP REVJU
•
c t e e
i esr.menpan.go.id/index.php/home
& admln.prov.lampung
Dashboard
) Dashboard
10 ' l>p,rp,p
Sutllt _
OPD RPJMD Renstra IKU PK Laporan Klnerja Lalnnya
Administras1 Pimpinan Setda Provmsi Lampung
Sadan Kepegawaian Daerah
Sadan Kesatuan Sangsa dan Politik
Sadan Keuangan Daerah
Badan Layanan Pengadaan Sarang dan Jasa
Sadan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung
Sadan Pendapatan Daerah

20. Pentingnya IKI....
UU 5/2014 TentangASN
PP 11/2017 tentang Manajemen PNS
Permen PANRB 1/2020 tentang Pedoman
Anjab dan ABK
ANJAB
CONTOH IKI
Penjabaran Jobdesk individu dan indikatornya
IKI sebagai parameter penilaian kinerja individu
KINERJA SDM APARATUR
LEBIH OPTIMAL
SKP
(e-kin) PENILAIAN KINERJA
KINERJA UNIT
MENINGKAT
SISTEM REMUNERASI SESUAI
BOBOT JABATAN DAN KINERJA
TPP

21. Perjanjian Kinerja (PK)
21
 PK Pemda
 Pemda mengikhtisarkan PK tingkat OPD menjadi PK tingkat Pemda
 PK Pemda disampaikan kepada Presiden melalui MenPANRB
 PK OPD
Disusun menggunakan Sasaran Strategis, IKU OPD dan T
arget pada Renstra
Disepakati oleh Kepala OPD dengan Bupati/Walikota
 PK Eselon III
Disusun menggunakan Sasaran Program, IK Program dan T
arget
Disepakati Pejabat Eselon III dan Eselon II
 PK Eselon IV
•
•
disusun menggunakan Sasaran Kegiatan, IK Kegiatan dan T
arget
disepakati Pejabat Eselon IV dan Eselon III

22. 22
PERJANJIAN
KINERJA PADA BERBAGAI TINGKATAN
Perjanjian Kinerja disusun paling lambat 1 (satu) bulan setelah anggaran disahkan
PERANGKAT DAERAH
Kepala OPD
Eselon III
Eselon IV
PEMERINTAH DAERAH
Kepala Daerah
Kepala OPD

23. BAPPEDA:
REVISI RPJMD > RENSTRA
ORGANISASI:
AGENDA SAKIP
INSPEKTORAT:
MENYELARASKAN PERSEPSI EVALUATOR
BKD:
IKI

24. Terima kasih