Disusun Oleh: Muhammad Rafi Kambara Tinjauan atas Implementasi Rekonsiliasi dalam Penyusunan Laporan Keuangan di Aplikasi E-Rekon&LK pada KPPN Tegal tanggal publikasi3 Sep 2018 deskripsi publikasiLaporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) adalah laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah. LKPP diterbitkan setiap tahun, dan pertama kali diterbitkan pada tahun 2004. Atas LKPP tersebut diaudit dan diberikan opini oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sesuai dengan amanah UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara. BPK memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) terhadap hasil audit atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2015. Ditemukan 6 permasalahan yang menyebabkan pengecualian dalam LKPP tahun 2015 tersebut, 2 di antara enam masalah tersebut hanya dapat diselesaikan dengan rekonsiliasi transaksi keuangan antara satuan kerja dengan KPPN secara periodik dan analisis/telaah terhadap laporan keuangan yang disusun satuan kerja dari tingkat bawah sampai paling atas. Ditjen Perbendaharaan meluncurkan aplikasi rekonsiliasi berbasis web yang bernama Aplikasi e-Rekon&LK. E-Rekon&LK singkatan dari elektronik rekonsiliasi dan laporan keuangan adalah aplikasi berbasis web yang dikembangkan dalam rangka proses rekonsiliasi data transaksi keuangan dan penyusunan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Dengan e-Rekon&LK, rekonsiliasi menjadi lebih mudah, terbentuk single database, dan dapat dilaksanakan secara tepat waktu dan di mana saja menggunakan jaringan internet sesuai slogan dari e-Rekon&LK yaitu easy, simple, accountable. Data valid hasil rekonsiliasi digunakan untuk penyusunan laporan keuangan tingkat wilayah sampai dengan tingkat Kementerian/Lembaga. Penggunaan data dengan single database pada e-Rekon&LK menyebabkan tidak diperlukan lagi rekonsiliasi tingkat wilyah sampai dengan.. Lanjutkan Membaca>>>>>>>

1. KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN
POLITEKNIK KEUANGAN NEGARA STAN
TANGERANG SELATAN
RENCANA KARYA TULIS TUGAS AKHIR
TINJAUAN ATAS IMPLEMENTASI REKONSILIASI DALAM
PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN DI APLIKASI E-
REKON&LK PADA KPPN TEGAL
Diajukan oleh:
MUHAMMAD RAFI KAMBARA
NPM: 153060021515
Januari 2018

2. ii
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN
POLITEKNIK KEUANGAN NEGARA STAN
TANGERANG SELATAN
PERSETUJUAN
RENCANA KARYA TULIS TUGAS AKHIR
NAMA : MUHAMMAD RAFI KAMBARA
NOMOR POKOK MAHASISWA : 153060021515
PROGRAM STUDI : DIPLOMA III AKUNTANSI
JURUSAN : AKUNTANSI
BIDANG STUDI : AKUNTANSI PEMERINTAH
JUDUL TUGAS AKHIR : TINJAUAN ATAS IMPLEMENTASI
REKONSILIASI DALAM PENYUSUNAN
LAPORAN KEUANGAN DI APLIKASI E-
REKON&LK PADA KPPN TEGAL
Mengetahui, Menyetujui,
Ketua Jurusan Akuntansi, Dosen Pembimbing,
Yuniarto Hadiwibowo, M.A., Ph.D. Mukhtaromin, SST., Ak., M.M.
NIP 19740609 199502 1 001 NIP 19741206 199503 1 002

3. iii
DAFTAR ISI
BAB I PENDAHULUAN
HALAMAN JUDUL ................................................................................................i
LEMBAR PERSETUJUAN ....................................................................................ii
DAFTAR ISI........................................................................................................... iii
BAB II ISI...............................................................................................................4
A. Tujuan Penulisan...........................................................................................4
B. Metode Penelitian .........................................................................................4
C. Rencana Daftar Isi.........................................................................................5
D. Sinopsis .........................................................................................................8
E. Ringkasan Tiap Bab....................................................................................10
F. Rencana Daftar Pustaka ..............................................................................11
BAB III PENUTUP..............................................................................................13
A. Rencana Kegiatan .......................................................................................13
B. Kontinjensi..................................................................................................13

4. 4
BAGIAN ISI
A. Tujuan Penulisan Karya Tulis Tugas Akhir
Tujuan yang ingin dicapai dengan Karya Tulis Tugas Akhir ini adalah:
1. Menambah pengetahuan dan pengalaman bagi penulis berkaitan dengan proses
bisnis dari e-Rekon&LK pada KPPN Tegal.
2. Membandingkan antara teori dengan penerapan di lapangan mengenai
rekonsiliasi lingkup Bendahara Umum Negara dan Kementerian
Negara/Lembaga.
3. Meninjau proses rekonsiliasi online antara KPPN Tegal dan KPP Pratama Tegal.
4. Sebagai bahan bacaan dan referensi bagi semua pihak yang berkepentingan atas
karya tulis ini.
B. Metode Penelitian
Metode yang akan penulis gunakan dalam rangka membuat karya tulis ini, antara
lain:
1. Metode Studi Kepustakaan
Metode yang digunakan penulis dengan cara mengumpulkan, membaca, dan
mempelajari berbagai bentuk teori mulai dari Undang Undang, Peraturan Presiden,
Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, Buku, bahan literatur dan peraturan lain
yang menjadi pembahasan karya tulis ini.
2. Metode Studi Lapangan
Dalam metode ini, dibagi dua bentuk, yakni :

5. 5
a. Wawancara
Dengan metode ini, penulis melakukan wawancara kepada Pejabat pada Kantor
Pelayanan Perbendaharaan Negara.
b. Observasi
Penulis menggunakan metode ini untuk melihat data dan fakta yang relevan dari
objek penelitian yang dimaksud. Metode ini menghasilkan data kuantitatif dan
kualitatif di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.
C. Rencana Daftar Isi Karya Tulis Tugas Akhir
HALAMAN JUDUL
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR
HALAMAN PERSETUJUAN KARYA TULIS TUGAS AKHIR
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
DAFTAR TABEL
DAFTAR LAMPIRAN
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
B. Tujuan Penulisan
C. Ruang Lingkup
D. Metode Penelitian
E. Sistematika Pembahasan
BAB II DATA DAN FAKTA

6. 6
A. Gambaran Umum KPPN Tegal
1. Sejarah Singkat
2. Visi dan Misi
3. Struktur Organisasi
4. Tugas Pokok dan Fungsi
B. Proses Bisnis Rekonsiliasi Online pada KPPN Tegal Selaku
UAKBUN-Daerah Penyelenggara Sistem Akuntansi Pusat (SiAP)
dan KPP Pratama Tegal Selaku UAKPA Penyelenggara Sistem
Akuntansi Instansi (SAI)
C. Penerapan Rekonsiliasi Online pada KPPN Tegal Selaku UAKBUN-
Daerah Penyelenggara Sistem Akuntansi Pusat (SiAP) dan KPP
Pratama Tegal Selaku UAKPA Penyelenggara Sistem Akuntansi
Instansi (SAI)
1. Pencatatan Transaksi atas Estimasi Pendapatan, Pagu Belanja,
Realisasi Pendapatan, Realisasi Belanja, Realisasi Pengembalian
Pendapatan, dan Realisasi Pengembalian Belanja
2. Proses Rekonsiliasi
3. Koreksi Kesalahan atas Perbedaan Hasil Rekonsiliasi
BAB III LANDASAN TEORI DAN PEMBAHASAN
A. Landasan Teori
1. Pengertian dan jenis-jenis Rekonsiliasi

7. 7
2. Proses Bisnis Rekonsiliasi Online pada KPPN Tegal selaku
UAKBUN-Daerah Penyelenggara Sistem Akuntansi Pusat
(SiAP) dan KPP Pratama Tegal selaku UAKPA Penyelenggara
Sistem Akuntansi Instansi (SAI)
3. Pencatatan Transaksi atas Estimasi Pendapatan, Pagu Belanja,
Realisasi Pendapatan, Realisasi Belanja, Realisasi Pengembalian
Pendapatan, dan Realisasi Pengembalian Belanja
4. Proses Rekonsiliasi
5. Koreksi Kesalahan atas Perbedaan Hasil Rekonsiliasi
B. PEMBAHASAN
1. Tinjauan atas Pengertian dan Jenis-Jenis Rekonsiliasi
2. Tinjauan atas Proses Bisnis Rekonsiliasi Online pada KPPN
Tegal selaku UAKBUN-Daerah Penyelenggara Sistem Akuntansi
Pusat (SiAP) dan KPP Pratama Tegal selaku UAKPA
Penyelenggara Sistem Akuntansi Instansi (SAI)
3. Tinjauan atas Pencatatan Transaksi Estimasi Pendapatan, Pagu
Belanja, Realisasi Pendapatan, Realisasi Belanja, Realisasi
Pengembalian Pendapatan, dan Realisasi Pengembalian Belanja
4. Tinjauan atas Proses Rekonsiliasi
5. Tinjauan atas Koreksi Kesalahan Hasil Rekonsiliasi
BAB IV SIMPULAN
A. Simpulan
LAMPIRAN

8. 8
DAFTAR PUSTAKA
D. Sinopsis
Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) adalah laporan
pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang
disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah. LKPP diterbitkan setiap tahun,
dan pertama kali diterbitkan pada tahun 2004. Atas LKPP tersebut diaudit dan diberikan
opini oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sesuai dengan amanah UU Nomor 15
Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan
Negara.
BPK memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) terhadap hasil audit
atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2015. Ditemukan 6
permasalahan yang menyebabkan pengecualian dalam LKPP tahun 2015 tersebut, 2 di
antara enam masalah tersebut hanya dapat diselesaikan dengan rekonsiliasi transaksi
keuangan antara satuan kerja dengan KPPN secara periodik dan analisis/telaah terhadap
laporan keuangan yang disusun satuan kerja dari tingkat bawah sampai paling atas.
Ditjen Perbendaharaan meluncurkan aplikasi rekonsiliasi berbasis web yang
bernama Aplikasi e-Rekon&LK. E-Rekon&LK singkatan dari elektronik rekonsiliasi
dan laporan keuangan adalah aplikasi berbasis web yang dikembangkan dalam rangka
proses rekonsiliasi data transaksi keuangan dan penyusunan laporan keuangan
Kementerian Negara/Lembaga. Dengan e-Rekon&LK, rekonsiliasi menjadi lebih
mudah, terbentuk single database, dan dapat dilaksanakan secara tepat waktu dan di
mana saja menggunakan jaringan internet sesuai slogan dari e-Rekon&LK yaitu easy,

9. 9
simple, accountable. Data valid hasil rekonsiliasi digunakan untuk penyusunan laporan
keuangan tingkat wilayah sampai dengan tingkat Kementerian/Lembaga. Penggunaan
data dengan single database pada e-Rekon&LK menyebabkan tidak diperlukan lagi
rekonsiliasi tingkat wilyah sampai dengan Kementerian/Lembaga. Perbedaan data
satuan kerja dengan unit akuntansi di atasnya dapat diatasi dan penyusunan laporan
keuangan menjadi lebih cepat. Monitoring satuan kerja juga dapat dilakukan dengan
cepat pada Aplikasi e-Rekon&LK. Karena aplikasi e-Rekon merupakan aplikasi
berbasis web, maka UAPPA-W, UAPPA-E1 dan UAPA bisa memantau/menelaah
laporan keuangan UAKPA sepanjang waktu selama masa penyusunan laporan
keuangan.
Tahun 2016 adalah pertama kalinya LKPP mendapatkan opini Wajar Tanpa
Pengecualian (WTP) semenjak 12 tahun LKPP pertama kali disusun dan diaudit.
Pencapaian opini tertinggi dalam laporan keuangan tersebut salah satunya karena
keberhasilan dalam penyelesaian suspen, perbedaan realisasi belanja negara yang
dilaporkan Kementerian/Lembaga dengan yang dicatat oleh Bendahara Umum Negara.
Keberhasilan tersebut dilakukan dengan membangun single database melalui Aplikasi
e-Rekon&LK dan sistem informasi penyusunan LKPP yang lebih baik, sehingga tidak
ada lagi suspen yang signifikan pada LKPP 2016.
Terdapat beberapa hal yang diperbaiki, yaitu upaya untuk meminimalkan nilai
suspen dan ketersediaan dukungan dalam melakukan penelusuran atas terjadinya
suspen, serta proses rekonsiliasi data pajak dan bea cukai. Data suspen tahun 2016
memang masih ada namun tidak signifikan. Walaupun demikian tetap akan menjadi
perhatian untuk diperbaiki sehingga benar-benar suspen mencapai nol. Dibandingkan

10. 10
dengan data suspen laporan keuangan tahun anggaran sebelumnya, suspen-suspen
tersebut hanya diketahui nilai total dan netto serta tanpa dapat dirinci satker-satker
mana yang menyumbang suspen. Pada e-Rekon&LK nilai suspen dapat dirinci sampai
dengan unit terkecil penyumbang suspen dan memungkinkan pula untuk ditelusuri
sampai dengan level akun dengan melihat data BAR dan LHR masing masing satuan
kerja.
E-Rekon memiliki peran yang besar atas pencapaian opini Wajar Tanpa
Pengecualian (WTP) LKPP. Dari penjelasan di atas, maka penulis tertarik untuk
meninjau rekonsiliasi di KPPN Tegal. Sehingga penulis mengambil judul “TINJAUAN
ATAS IMPLEMENTASI REKONSILIASI DALAM PENYUSUNAN LAPORAN
KEUANGAN DI APLIKASI E-REKON&LK PADA KPPN TEGAL”.
E. Ringkasan Isi Tiap Bab
BAB I PENDAHULUAN
Bab ini berisi deskripsi umum tentang penulisan karya tulis tugas akhir, yaitu
berupa latar belakang penulisan. Di dalamnya juga terdapat penjelasan mengenai tujuan
penulisan, ruang lingkup, metode penelitian, dan sistematika penulisan.
BAB II DATA DAN FAKTA
Bab ini menjabarkan gambaran umum mengenai KPPN Tegal yang meliputi
sejarah singkat, visi dan misi, struktur organisasi serta tugas dan fungsi. Selain itu, pada
bab ini dijabarkan juga mengenai proses bisnis akuntansi rekonsiliasi online pada
KPPN Tegal selaku Kuasa BUN yang menyelenggarakan Sitem Akuntansi Pusat (SiAP)
dan proses bisnis akuntansi rekonsiliasi pada KPP Pratama Tegal selaku KPA yang
menyelenggarakan Sistem Akuntansi Instansi (SAI), penerapan rekonsiliasi online

11. 11
meliputi pencatatan transaksi-transaksi yang direkonsiliasi, proses rekonsiliasi, dan
koreksi kesalahan perbedaan hasil rekonsiliasi.
BAB III LANDASAN TEORI DAN PEMBAHASAN
Pada bab ini akan diuraikan teori-teori yang menjadi dasar dan acuan penulis dalam
penulisan tugas akhir. Teori-teori yang diuraikan tersebut meliputi pengertian dan jenis-
jenis rekonsiliasi, proses bisnis rekonsiliasi online, pencatatan transaksi-transaksi yang
direkonsiliasi, proses rekonsiliasi, dan koreksi kesalahan atas perbedaan hasil
rekonsiliasi, dalam bab ini penulis juga akan membahas mengenai data dan fakta yang
telah didapatkan penulis dibandingkan dengan teori-teori yang menjadi dasar karya
tulis. Pembahasan tersebut berupa tinjauan mengenai pengertian dan jenis-jenis
rekonsiliasi, proses bisnis rekonsiliasi online, pencatatan transaksi-transaksi yang
direkonsiliasi, proses rekonsiliasi, dan koreksi kesalahan atas perbedaan hasil
rekonsiliasi online.
BAB IV SIMPULAN
Pada bab ini berisi simpulan dari apa yang penulis bahas terkait dengan data dan
fakta yang terjadi dengan landasan teori untuk menjawab tujuan penulisan tugas akhir
yang penulis paparkan.
F. Rencana Daftar Pustaka
Direktorat Jenderal Perbendaharaan. 2017. Peraturan Direktur Jenderal
Perbendaharaan Nomor PER-22/PB/2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Koreksi Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran pada Neraca Unit Akuntansi
Kuasa Bendahara Umum Negara Tingkat Daerah / Kantor Pelayanan
Perbendaharaan Negara. Jakarta: Sekretariat Negara.
Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Rekonsiliasi SAI. (Online).
(http://www.djpbn.kemenkeu.go.id/kanwil/jabar/id/layanan-kppn-bandung-
1/layanan-seksi-verak/rekonsiliasi-sai.html).
http://www.djpbn.kemenkeu.go.id/portal/id

12. 12
Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Direktorat Jendral Perbendaharaan. Surat
Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE-4839/PB/2016.
Pelaksanaan Rekonsiliasi Eksternal Tingkat KPPN Bulan Januari sampai Mei
2016. 2016.
Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Direktorat Jendral Perbendaharaan. Surat
Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE-9697/PB/2016. Konfirmasi
Saldo Awal pada Aplikasi e-Rekon-LK. 2016.
Komite Standar Akuntansi Pemerintah. Buletin Teknis Nomor 14 tentang Akuntansi
Kas.
KPPN Medan II. 2016. Panduan dan Tutorial e-Rekon Satker. (Online).
(http://kppnmedan2.net/web/berita/327-erekon.html).
Ningrum, Siti Eriska Surya. 2014. Analisis Proses Rekonsiliasi Eksternal antara KPPN
JakartaIV dengan Sekretariat UtamaBPOM. Laporan Magang. Depok: Fakultas
Ekonomi Universitas Indonesia.
Republik Indonesia. (2003). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun
2003 Tentang Keuangan Negara. Jakarta: Sekretariat Negara.
Republik Indonesia. (2004). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004
Tentang Perbendaharaan Negara. Jakarta: Sekretariat Negara.
Republik Indonesia. (2010). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71
Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Jakarta: Sekretariat
Negara.
Republik Indonesia. (2016). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.05/2016
tentangPerubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013
Tentang Sistem Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat. Jakarta:
Kementerian Keuangan.
Republik Indonesia. (2016). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016
Tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian
Negara/Lembaga. Jakarta: Kementerian Keuangan.
Republik Indonesia. (2016). Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
224 /pmk.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor
219 /pmk.05/2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat. Jakarta:
Kementerian Keuangan.
Republik Indonesia. (2017). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 104/PMK.05/2017
tentang Pedoman Rekonsiliasi dalam Penyusunan Laporan Keuangan Lingkup
Bendahara Umum Negara dan Kementerian Negara/Lembaga. Jakarta:
Kementerian Keuangan.
Suryanovi, Sri. 2014. Seri Akuntansi Pemerintah Indonesia: Akuntansi Pemerintah
Pusat. Jakarta: STAN PRESS.

13. 13
PENUTUP
A. Rencana Kegiatan
KEGIATAN
TANGGAL
MULAI AKHIR
Pengarahan 11 September 2017 15 September 2017
Penetapan dosen pembimbing 18 September 2017 06 Oktober 2017
Penyusunan proposal 09 Oktober 2017 22 Desember 2017
Pengumpulan proposal 02 Januari 2018 05 Januari 2018
Penulisan KTTA 19 Februari 2018 30 Juni 2018
Pengumpulan KTTA 02 Juli 2018 07 Juli 2018
Penilaian dan revisi KTTA 09 Juli 2018 08 September 2018
Pengumpulan Hard Cover KTTA 10 September 2018 14 September 2018
B. Kontinjensi
Proses pembuatan proposal ini hanya bersifat rencana perkiraan Tugas Akhir, maka
tidak menutup kemungkinan penulis akan menemui kesulitan atau hambatan hambatan
yang muncul saat pelaksanaan penyusunan Tugas Akhir. Untuk itu perubahan dalam
isi Tugas Akhir sangat mungkin terjadi. Perubahan-perubahan tersebut dapat meliputi
pendekatan Tugas Akhir, judul, bab, dan subbabnya.

14. 14
Sesuai dengan pedoman penulisan Tugas Akhir, sebelum melakukan perubahan-
perubahan diatas, penulis akan berdiskusi dengan pembimbing laporan terlebih dahulu
untuk kemudian dilaporkan kepada lembaga apabila ada perubahan yang bersifat
signifikan dan dianggap perlu.