KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DESA

1. PB.2. KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DESA
oleh
Drs Budy Hermawan ,Msi
PELATIHAN APARATUR DESA (PAD)
PROGRAM PENGUATAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN
DESA(P3PD)
DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA
KEMENTERIAN DALAM NEGERI

2. DISKRIPSI SINGKAT
Pemerintah desa dituntut untuk memahami dan
mengerti pokok – pokok kebijakan serta tugas pokok
dan fungsi dalam penyelenggaraan pemerintahan
desa. Materi ini menguraikan beberapa kebijakan
dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

3. Sub Pokok Bahasan:
1. Kewenangan Desa dan Desa Adat
2. Kelembagaan Desa
3. Kerjasama Desa
4. Administrasi Pemerintahan Desa
5. Laporan Kepala Desa
Waktu: 6 jam pelajaran @ 45 menit = 270 menit
Tujuan Umum Pokok Bahasan:
Pada akhir penyajian pokok bahasan ini peserta dapat:
1. Memahami kewenangan desa dan desa adat
2. Memahami kelembagaan desa
3. Memahami Kerjasama Desa
4. Memahami administrasi pemerintahan desa
5. Memahami laporan kepala desa

4. SPB.2.1. KEWENANGAN DESA DAN DESA ADAT
Diskripsi Singkat:
Sub pokok bahasan ini menguraikan secara rinci pokok- pokok kewenangan desa dan desa adat,
berdasarkan Permendagri No. 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa dan Desa Adat,
diuraikan secara tentang pengertian, dasar hukum kewenangan desa dan desa adat serta tata
cara pelaksanaan kewenangan desa dan desa adat.
Tujuan Instruksional Khusus:
Setelah penyajian SPB ini, diharapkan peserta dapat:
1. Menjelaskan pengertian, dasar hukum kewenangan desa dan desa adat.
2. Menjelaskan tata cara pelaksanaan kewenangan desa dan desa adat.
Waktu: 1 Jam Pelajaran @ 45 Menit = 45 Menit

5. ALUR PENYAJIAN MATERI
PENJELASAN
SESI/SPB.
CURAH
PENDAPAT
PEMAPARAN
MATERI
DISKUSI DAN
TANYA TAJAWAB
DAN PENUTUP
SESIUMPAN
BALIK
KESIMPULAN

6. PENGERTIAN DAN DASAR HUKUM
KEWENANGAN DESA DAN DESA ADAT
PENGERTIAN
Berdasarkan Permendagri Nomor. 44 Tahun 2016,
Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan berdasarkan
1. hak asal-usul,
2. kewenangan lokal berskala Desa,
3. kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota serta
4. kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan

7. Dasar Hukum
1. Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014, Tentang Desa
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang
Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 44 Tahun 2016, Tentang Kewenangan Desa

8. JENIS KEWENANGAN DESA
Kewenangan Desa meliputi:
1. Kewenangan berdasarkan hak asal usul;
2. Kewenangan lokal berskala Desa;
3. Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah
Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan
4. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah
Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

9. JENIS KEWENANGAN DESA
Kewenangan Desa berdasarkan hak
asal usul paling sedikit terdiri atas:
1. Sistem Organisasi Masyarakat Adat;
2. Pembinaan Kelembagaan Masyarakat;
3. Pembinaan Lembaga dan Hukum Adat;
4. Pengelolaan Tanah Kas Desa
5. Pengembangan Peran Masyarakat Desa
Kewenangan yang ditugaskan dari
Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota kepada
Desa sebagaimana dimaksud terdiri atas:
1) Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
2) Pelaksanaan Pembangunan Desa;
3) Pembinaan Kemasyarakatan Desa; Dan
4) Pemberdayaan Masyarakat Desa.

10. Kewenangan lokal berskala desa paling sedikit terdiri atas:
Pasal 8 ayat 1
1. Pengelolaan Tambatan Perahu;
2. Pengelolaan Pasar Desa;
3. Pengelolaan Tempat Pemandian Umum;
4. Pengelolaan Jaringan Irigasi;
5. Pengelolaan Lingkungan Permukiman Masyarakat Desa;
6. Pembinaan Kesehatan Masyarakat Dan Pengelolaan Pos Pelayanan Terpadu;
7. Pengembangan Dan Pembinaan Sanggar Seni Dan Belajar;
8. Pengelolaan Perpustakaan Desa Dan Taman Bacaan;
9. Pengelolaan Embung Desa;
10.Pengelolaan Air Minum Berskala Desa; Dan
11.Pembuatan Jalan Desa Antar permukiman Ke Wilayah Pertanian
Note Pasal 8 ayat 2
Dapat dikaji tuk perluas kewenangan ini
oleh Kab/kota tuk kepentingan desa

11. KRITERIA KEWENANGAN DESA
1. Kriteria kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul antara lain:
a) merupakan warisan sepanjang masih hidup;
b) sesuai perkembangan masyarakat;
c) sesuai prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Kriteria kewenangan lokal berskala Desa antara lain:
a)sesuai kepentingan masyarakat Desa;
b)telah dijalankan oleh Desa;
c)mampu dan efektif dijalankan oleh Desa;
d)muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa; dan
e)program atau kegiatan sektor yang telah diserahkan ke Desa.

12. Kewenangan yg ditugaskan oleh pemerintah, Pemda Prov / Kab/kota antara
lain :
1. Sesuai kebutuhan dan kemampuan sumber daya manusia di desa
2. Memperhatikan prinsip efisiensi dan peningkatan akuntablitas
3. Pelayanan public bagi masyarakat
4. Meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan desa
5. Mendorong prakarsa dan partisipasi masyarakat dan
6. Meningkatkan ketahanan social budaya masyarakat
Kewenangan lain yg ditugaskan oleh pemerintah, Pemda Prov /
Kab/kota sesuai dg ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain :
1. Urusan pemerintahan umum dan tugas pembantuan
2. Sesuai dengan prinsip efisiensi
3. Mempercepat penyelenggaraan pemerintahan ; dan
4. Kepentingan nasional yg bersifat khusus dan strategis

13. KEWENANGAN DESA ADAT
A. Jenis Kewenangan Desa Adat
1. Jenis kewenangan desa adat berlaku mutatis mutandis
2. Kewenangan berdasarkan hak asal-usul Desa Adat terdiri atas:
a. pengaturan dan pelaksanaan pemerintahan berdasarkan susunan asli;
b. pengaturan dan pengurusan ulayat atau wilayah adat;
c. pelestarian nilai sosial budaya Desa Adat;
d. penyelesaian sengketa adat berdasarkan hukum adat yang berlaku di Desa Adat dalam
wilayah yang selaras dengan prinsip hak asasi manusia dengan mengutamakan penyelesaian
secara musyawarah;
e. penyelenggaraan sidang perdamaian peradilan Desa Adat sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;
f. pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa Adat berdasarkan hukum adat
yang berlaku di Desa Adat; dan
g. pengembangan kehidupan hukum adat sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat
Desa Adat.

14. 3. Penyelenggaraan hak asal usul Desa Adat dimaksud paling sedikit meliputi:
a. penataan sistem organisasi dan kelembagaan masyarakat adat;
b. pranata hukum adat;
c. pemilikan hak tradisional;
d. pengelolaan tanah ulayat;
e. kesepakatan dalam kehidupan masyarakat Desa Adat;
f. pengelolaan tanah kas Desa Adat;
g. pengisian jabatan Kepala Desa Adat dan Perangkat Desa Adat; dan
h. masa jabatan Kepala Desa Adat dan Perangkat Desa Adat.
4. Kewenangan lokal berskala Desa dan kewenangan yang ditugaskan dari Pemerintah,
Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah

15. KEWENANGAN DESA ADAT
B. Kriteria Kewenangan Desa Adat
1. Kriteria kewenangan Desa Adat berdasarkan hak asal-usul terdiri atas:
a. adat istiadat dan hak tradisional yang masih hidup dan berkembang dalam
penyelenggaraan Desa Adat;
b. hak sosial budaya masyarakat Desa Adat; dan
c. sesuai prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Kriteria kewenangan lokal berskala Desa, kriteria kewenangan yang ditugaskan oleh
Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan
kriteria kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi
atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan
berlaku mutatis mutandis bagi Desa Adat.

16. TATA CARA PELAKSANAAN
KEWENANGAN DESA DAN DESA ADAT
Hasil identifikasi dan inventarisasi kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan
lokal berskala Desa dijadikan bahan bagi Bupati/Walikota untuk menyusun rancangan Peraturan
Bupati/Walikota tentang daftar kewenangan Desa dan Desa Adat berdasarkan hak asal-usul
dan kewenangan lokal berskala Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
Rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang daftar kewenangan Desa dan Desa Adat terdiri
atas:
a. jenis kewenangan Desa dan Desa Adat berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal
berskala Desa dan Desa Adat;
b. kriteria kewenangan Desa dan Desa Adat;
c. mekanisme pelaksanaan kewenangan Desa dan Desa Adat;
d. evaluasi dan pelaporan pelaksananan kewenangan Desa dan Desa Adat; dan
e. pendanaan.

17. TATA CARA PELAKSANAAN
KEWENANGAN DESA DAN DESA ADAT
• Rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang daftar kewenangan Desa dan Desa Adat
sebelum ditetapkan oleh Bupati/Walikota dikonsultasikan kepada Gubernur. Gubernur dalam
melakukan konsultasi atas Rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang rincian daftar
kewenangan Desa berkoordinasi dengan Menteri. Hasil koordinasi Gubernur menjadi dasar
diterbitkannya rekomendasi Gubernur kepada Bupati/Walikota. Bupati/Walikota menetapkan
Peraturan Bupati/Walikota tentang daftar kewenangan Desa dan Desa Adat paling lama tujuh
hari setelah mendapatkan rekomendasi.
• Berdasarkan Peraturan Bupati/Walikota tentang daftar Kewenangan Desa dan Desa Adat,
Pemerintah Desa menetapkan Peraturan Desa tentang kewenangan berdasarkan hak asal-
usul dan kewenangan lokal berskala Desa dan Desa Adat. Peraturan Desa sebagaimana
dimaksud sesuai dengan situasi, kondisi, dan kebutuhan lokal Desa yang bersangkutan.

18. Tanya Jawab
• Bapak/Ibu, silahkan di tanyakan bila ada hal yg belum difahami ttg
Pengertian dan Dasar Hukum Kewenangan Desa dan Desa Adat, serta
Tatacara Pelaksanaan Kewenangan tersebut.
• Jika ada yang belum jelas silahkan ditanyakan, dan kita diskusikan bersama.

19. Pertanyaan Pelatih
Apakah seluruh tujuan pembelajaran pada sub pokok bahasan ini,
sudah kita capai?
Apakah Bapak/Ibu sudah dapat:
1. Menjelaskan pengertian, dasar hukum kewenangan desa dan desa adat.
2. Menjelaskan tata cara pelaksanaan kewenangan desa dan desa adat.

20. Penegasan Pelatih
Apakah Bapak/Ibu Peserta Pelatihan sudah siap melaksanakan
Kewenangan Desa sesuai apa yang telah kita bahas pada sesi ini?
Jika sudah siap, mari kita siapkan diri kita dengan semangat dan sikap:
Berpikiran positif dan optimis, bahwa dengan kewenangan desa yang begitu luas,
dan dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku, akan membawa manfaat bagi
kesejahteraan masyarakat desa.
Berperan aktif disetiap kesempatan untuk mendorong agar kewenagan desa dapat
dijankan sesuai ketentuan yang berlaku.

21. TERIMA KASIH