Dokumen tersebut membahas pedoman pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM) di lingkungan instansi pemerintah. Terdapat tahapan pembangunan zona integritas, komponen pengungkit dan hasil, serta syarat dan mekanisme pengajuan predikat WBK dan WBBM.
1. Dasar :
Peraturan Menteri PAN Dan RB RI
Nomor 52 Tahun 2014
Tentang
Pedoman Pembangunan Zona Integritas
Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi
(WBK) Dan Wilayah Birokrasi Bersih dan
Melayani (WBBM) di Lingkungan Instansi
Pemerintah
2. Tahap- Tahap Pembangunan Zona Integritas :
A. Pencanangan
- Deklarasi
- Penandatanganan Pakta Integritas
- Publikasi
- Penandatanganan Piagam
B. Proses Pembangunan
- Pembentukan Pokja
- Penilaian Mandiri -> TPI
- TPN
3. Komponen Pengungkit (60%)
1. Manajemen Perubahan (5%)
2. Penataan Tatalaksana (5%)
3. Penataan Sistem Manajemen SDM (15%)
4. Penguatan Akuntabilitas Kinerja (10%)
5. Penguatan Pengawasan (15%)
6. Penguatan Kualitas Pelayanan Publik (10%)
Komponen Hasil (40%)
1. Terwujudnya Pemerintahan yang bersih dan bebas KKN (20%)
2. Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Kepada Masyarakat
(20%)
4. Untuk dapat mengajukan usulan predikat WBK,maka syarat yang harus di
penuhi adalah :
A.Pada level instansi pemerintah
1)Mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK atas opini laporan
keuangan ; dan
2) Mendapat Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)
minimal “CC”
B. Pada level unit kerja yang di usulkan
1) Setingkat eselon 1 sampai dengan eselon III;
2) Memiliki peran dan penyelenggaraan fungsi pelayanan strategis ;
3) Dianggap telah melaksanakan program-program reformasi birokrasi
birokrasi secara baik ;dan
4) Mengelola sumber daya yang cukup besar.
5. Adapun mekanisme yang harus di lalui oleh instansi pemerintah untuk
mengusulkan unit kerjanya sebagai WBK adalah sebagai berikut :
a.Tim penilai internal instansi pemerintah melakukan penilaian mandiri
terhadap unit kerja yang di usulkan untuk mendapat predikat WBK ;
b. Apabila hasil penilaian mandiri mendapat predikat WBK maka unit kerja
tersebut diusulkan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi untuk di lakukan reviu;
c. Apabila hasil reviu unit kerja tersebut memenuhi syarat WBK,maka
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi akan
memberikan rekomendasi kepada instansi pengusul agar unit kerja tersebut di
tetapkan sebagai unit kerja menujuWBK; dan
d. Apabila hasil reviu menyatakan bahwa nilai unit kerja tidak memenuhi
nilai minimal WBK,maka Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi merekomendasikan kepada instasnsi pengusul agar
unit kerja tersebut di bina kembali
6. Sedangkan untuk dapat mengajukan usulan predikat WBBM,maka syarat yang
harus di penuhi adalah :
a. Pada level instansi pemerintah
1) Mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK atas opini
laporan keuangan selama minimal 2 tahun berturut=turut ; dan
2) Mendapatkan nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)
minimal “CC”
b. Pada level unit kerja yang di usulkan,merupakan unit kerja yang
sebelumnya telah mendapatkan predikat WBK.
7. Adapun mekanisme yang harus di lalui oleh instansi pemerintah untuk
mengusulkan unit kerjanya sebagai WBBM adalah sebagai berikut :
a.Tim penilai internal instansi pemerintah mengusulkan unit kerja yang telah
brpredikat WBK kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi sebagai unit kerja berpredikat WBBM ;
b.Tim Penilai Nasional yang terdiri dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi beserta Komisi Peberantasan Korupsi (KPK)
dan Ombudsman RI (ORI) melakukan penilaian terhadap unit kerja yang di
usulkan;
c.Apabila hasil evaluasi unit kerja tersebut memenuhi syarat WBBM,maka
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi akan
menetapkan unit kerja tersebut sebagai unit kerja brpredikat WBBM;dan
d.Apabila hasil evaluasi tidak memenuhi syarat WBBBM,maka Kementerian
Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi merekomendasikan
kepada instansi pengusul agar unit kerja tersebut di bina kembali
8. RANCANGAN ANGGOTA POKJA
Pokja Management Perubahan
1.Ibu Lis
2. Bpk Rubino
3.Ibu Reni
4.Dr.Gatot
5.Dr.Vivin
6.Ibu Tuti
Pokja Tatalaksana
1.Ibu Sri Murniyati
2.Dr.Radit
3.Bpk Ghozin
4Dr.Tono
9. Pokja Sistem Manajemen SDM
1. Bpk Masjun
2. Ibu Atiah Mariani
3. Ibu Trias Susana
4. Mas Anto
5. Ibu Puji
6. Mas Adi
Pokja Pengawasan
1.Bpk Wasto
2.Mas Budi
3.Bpk Buntoro
4.Ibu Sri Murniyati
5.Dr Asih
6.Ibu Nur
