Kerja Sama Desa dalam membangun Desa lebih maju

1. PB.2. KERJA SAMA DESA
oleh
Drs Budy Hermawan ,Msi
PELATIHAN APARATUR DESA (PAD)
PROGRAM PENGUATAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN
DESA(P3PD)
DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA
KEMENTERIAN DALAM NEGERI

2. SPB.2.3. KERJA SAMA DESA
DESKRIPSI SINGKAT:
Sub pokok bahasan ini menguraikan secara rinci pokok- pokok kerjasama desa
berdasarkan Permendagri No. 96 Tahun 2017 tentang tata cara kerjasama desa di bidang
pemerintahan desa.
TUJUAN INSTRUKSIONAL KHUSUS:
Setelah penyajian SPB ini, diharapkan peserta dapat:
1) Menjelaskan kerjasama desa.
2) Menjelaskan bidang dan potensi desa.
3) Menjelaskan badan kerjasama antar desa.
4) Menjelaskan tata cara kerjasama desa.
WAKTU: 2 JAM PELAJARAN @ 45 MENIT = 90 MENIT

3. ALUR PENYAJIAN MATERI
DISKUSI DAN
TANYA TAJAWAB
UMPAN BALIK
KESIMPULAN DAN
PENUTUP SESI
PENJELASAN
SESI/SPB.
CURAH
PENDAPAT
PEMAPARAN
MATERI

4. Catatan Pendapat Peserta
Apakah di Desa Bapak/Ibu telah
dilaksanakan kerja sama Desa ?

5. PENGERTIAN, DASAR HUKUM, KERJA SAMA DESA-DESA
Pengertian
Menurut Permendagri Nomor 96 Tahun 2017 tentang
Kerja sama Desa, “Kerja sama Desa adalah suatu
rangkaian kegiatan bersama antar desa atau desa
dengan pihak ketiga dalam bidang pemerintahan,
pembangunan dan kemasyarakatan”.
Sedangkan UU no 6 tahun 2014 tentang Desa, kerja sama desa tidak didefinisikan secara
eksplisit, hanya di pasal 91 disebutkan “Desa dapat mengadakan kerja sama dengan Desa
lain dan/atau kerja sama dengan pihak ketiga”.

6. Dasar Hukum
1.Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014,
Tentang Desa
2.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang
Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96
Tahun 2017 tentang Kerja sama Desa

7. Tujuan Dan Manfaat Kerja Sama Desa
Tujuan Kerja sama Desa
1. Tujuan kerja sama secara prinsip dapat diklasifikasikan menjadi dua yakni tujuan
yang bermotif ekonomi dan non ekonomi.
2. Non ekonomi bisa berupa kerja sama antar desa dalam rangka keamanan dan
ketertiban, kebutuhan dasar (air bersih), pelestarian lingkungan, dan sebagainya.
3. Kerja sama antar desa yang bertujuan ekonomi lebih dimaksudkan untuk
peningkatan pendapatan asli Desa (PADes), misalnya dengan membentuk
BUMDesa Bersama.
4. Kerja sama desa dengan pihak ketiga sesuai pasal 93 UU No 6 tahun 2016 adalah
mempercepat dan meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa,
pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan
pemberdayaan masyarakat Desa.

8. • Manfaat Kerja sama Desa
1. Kerja sama desa baik yang berupa kerja sama antar Desa
dan atau Kerja sama Desa dengan Pihak Ketiga, banyak
memberikan manfaat kepada Desa, namun manfaat yang
paling penting adalah melalui kerja sama Desa, maka
diharapkan akan dapat mempercepat proses kemajuan dan
kemandirian desa yang berujung pada kesejahteraan
masyarakat desa.
2. Yang perlu diperhatikan apapun bentuk kerja sama antar
Desa dan atau kerja sama Desa dengan pihak Ketiga, desa
harus memiliki keberpihakan pada orang miskin dan
kelompok marginal/rentan lainnya (perempuan, penyandang
disabilitas).

9. Ruang Lingkup Kerja Sama Desa
a. Kerja sama antar Desa, meliputi :
1. pengembangan usaha bersama yang dimiliki oleh Desa untuk
mencapai nilai ekonomi yang berdaya saing;
2. kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, dan
pemberdayaan masyarakat antar-Desa; dan/atau bidang keamanan
dan ketertiban
b. Kerja sama Desa dengan Pihak Ketiga, meliputi :
1. penyelenggaraan Pemerintahan Desa,
2. pelaksanaan Pembangunan Desa,
3. pembinaan kemasyarakatan Desa,
4. pemberdayaan masyarakat Desa

10. Yang melakukan kerja sama desa yang dilakukan antara lain:
a. Desa dengan Desa lain dalam 1 (satu) Kecamatan; dan
b. Desa dengan Desa lain antar Kecamatan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
Apabila desa dengan desa lain di daerah Kabupaten/kota maka harus mengikuti
ketentuan kerja sama antar daerah. Pelaksanaan kerja sama antar desa diatur dengan
Peraturan Bersama Kepala Desa melalui kesepakatan musyawarah antar desa.
a.Kerja sama antar-Desa yang pelaksanaannya melibatkan BUM Desa dan/atau kerja
sama antar-Desa yang berada dalam satu kawasan perdesaan dilakukan oleh
Pemerintah Desa.
b.Kerja sama antar-Desa sebagaimana dimaksud disepakati melalui Musyawarah

11. Pemetaan Dan Identifikasi Potensi Kerja Sama Desa
a. Kerja sama antar desa
1) Kepala Desa melakukan inventarisasi atas bidang dan/atau potensi Desa yang akan dikerja
samakan;
2) bidang dan/atau potensi Desa yang akan dikerja samakan disusun dalam skala prioritas dan
dibahas dalam Musyawarah Desa;
3) BPD menyelenggarakan Musyawarah Desa setelah Kepala Desa menyusun skala prioritas kerja
sama Desa;
4) hasil Musyawarah Desa dapat menyepakati atau tidak menyepakati untuk melakukan kerja sama;
5) bidang dan/atau potensi Desa yang telah disepakati untuk dikerja samakan sesuai dengan hasil
Musyawarah Desa, dicantumkan dalam RPJM Desa dan RKP Desa; dan
6) menyiapkan informasi dan data yang lengkap mengenai bidang dan/atau potensi Desa yang akan
dikerja samakan.
Tahap Persiapan:

12. b. Kerja Sama dengan Pihak Ketiga
1) pemerintah Desa melakukan inventarisasi atas bidang dan/atau potensi Desa
yang akan dikerja samakan;
2) bidang dan/atau potensi Desa yang akan dikerja samakan disusun dalam skala
prioritas dan dibahas dalam Musyawarah Desa;
3) bidang dan/atau potensi Desa yang telah disepakati untuk dikerja samakan,
tertuang dalam RPJM Desa dan RKP Desa;
4) menyiapkan informasi dan data yang lengkap mengenai bidang dan/atau potensi
Desa yang akan dikerja samakan;

13. Pemetaan Dan Identifikasi Potensi Kerja Sama Desa
Pertama: perlu dipahami dan potensi
apa saja yang dimiliki oleh desa yang
bersangkutan,
Kedua: diinfentarisir permasalahan-
permasalahan kehidupan yang ada
di desa,
Ketiga: menentukan langkah-
langkah pengembangan sesuai
potensi yang diliki desa dan
permasalahan/kebutuhan
masyarakat yang dirasakan selama
Strategi Identifikasi Potensi Kerja
sama Desa
1. Adalah poteni fisik yang berupa tanah, air,
iklim, lingkungan geografis, binatang ternak,
dan sumber daya manusia.
2. Adalah potensi non-fisik berupa masyarakat
dengan corak dan interaksinya, lembaga-
lembaga sosial, lembaga pendidikan,dan
organisasi sosial desa, serta aparatur dan
pamong desa
Macam-macam Potensi Desa

14. Pemetaan Dan Identifikasi Potensi Kerja Sama Desa
Ada beberapa langkah yang perlu dilakukan agar pelaksanaan identifikasi potensi kerja
sama desa bisa berjalan lancar, efektif dan efisien sesuai dengan potensi yang ada dan
kebutuhan masyarakat. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut:
1) Melakukan pendataan dan kajian awal terhadap data potensi yang tersedia untuk
menentukan obyek-obyek yang bisa dikembangkan.
2) Melakukan survei lapangan untuk mengumpulkan data-data yang akan dijadikan bahan
dalam memetakan potensi dan masalah serta fasilitasi-fasilitasi yang akan
diimplementasikan.
3) Melakukan pengkajian melalui tabulasi dan analisis terhadap data yang terkumpul dengan
menggunakan metoda analisis yang telah ditetapkan.
Langkah-langkah Identifikasi Potensi Kerja sama Desa

15. 4) Menentukan skala prioritas potensi yang akan dikembangkan berdasarkan kebutuhan,
biaya dan manfaat dari hasil pengembangan.
5) Merumuskan design atau rencana strategis yang berorientasi pada pemberdayaan
masyarakat untuk “mengembangkan desa mandiri berbasis kawasan pedesaan”
berdasarkan kondisi riil di lapangan.
6) Mengimplementasikan design atau rencana strategis yang telah dihasilkan.
7) Dalam melakukan identifikasi potensi kerja sama desa perlu melibatkan partisipsi
masyarakat secara proporsional. Hal ini diperlukan agar setiap idetifikasi mendapatkan
dukungan penuh dari masyarakat, mulai dari pendataan, pengkajian, pengerjaan proyek,
pemanfaatan hingga pemeliharaan. Dengan mengembangkan partisipasi masyarakat
maka pembangunan akan lebih efektif dan efisien karena masyarakat akan lebih
bertanggungjawab terhadap keberlangsungan pembangunan, mereka merasa ikut memiliki
setiap hasil pembangunan desa.

16. Pemetaan Dan Identifikasi Potensi Kerja Sama Desa
Identifikasi Potensi dan aset Desa melalui langkah “3 D” (Dipetakan,
Direncanakan, Dikelola) berskala kerja sama antar-Desa
1) Manusia. Petakan aset manusia (human asset) seperti
pengetahuan, ketrampilan, sumber penghidupan, pola nafkah, etos
kerja, daya beradaptasi, ketokohan/representasi, dan lainnya.
2) Alam: sawah, kebun, air, hutan, lingkungan hidup, keanekaragaman
sumberdaya alam, dan lainnya
3) Sosial: kerukunan, kepedulian, berorganisasi, emansipasi, nilai,
budaya, potensi berjejaring , dan sebagainya
4) Finansial: tabungan, iuran warga, PADesa (Pendapatan Asli Desa),
upah, dan lainnya.
5) Fisik: tempat tinggal, transportasi, komunikasi, pasar, sanitasi, alat
produksi, karya seni, situs bersejarah, dan lainnya.

17. Tanya Jawab
• Bapak/Ibu, demikian pemaparan materi Pengertian dan Dasar
Hukum, jenis dan tujuan, Langkah-Langkah Kerjasama Desa.
• Jika ada yang belum jelas silahkan ditanyakan, dan kita diskusikan
bersama.

18. Pertanyaan untuk Peserta
Apakah seluruh tujuan pembelajaran pada sub pokok bahasan ini, sudah kita capai?
Apakah Bapak/Ibu sudah dapat:
1) Menjelaskan Pengertian, Dasar Hukum Dan Jenis Kelembagaan Desa
2) Menjelaskan Kedudukan Tugas dan Fungsi Kelembagaan Desa
3) Menjelaskan hubungan antar kelembagaan desa

19. Penegasan Pelatih
Apakah Bapak/Ibu Peserta Pelatihan sudah siap melaksanakan proses kerja sama desa
sesuai apa yang telah kita bahas pada sesi ini?
Jika sudah siap, mari kita siapkan diri kita dengan semangat dan sikap:
Berpikiran positif dan optimis, bahwa dengan melaksanakan kerja sama desa akan
mendatangkan manfaat untuk kesejahteraan masyarakat desa.
Berperan aktif disetiap kesempatan untuk mendorong agar kerja sama desa dapat
dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.