Ringkasan hasil evaluasi atas usulan Zona Integritas yang disampaikan oleh Polri adalah sebagai berikut: beberapa unit kerja belum sepenuhnya memahami konsep ZI dan belum memiliki peta risiko yang komprehensif, serta perlu meningkatkan penanganan pengaduan dan inovasi. Evaluasi internal perlu ditingkatkan agar unit yang diusulkan sesuai kriteria.

1. Making Change
Making History
DEPUTI BIDANG REFORMASI BIROKRASI, AKUNTABILITAS APARATUR, DAN PENGAWASAN
Integritas ~ Profesional ~ Akuntabel ~ Peduli ~ Inovatif
ZONA INTEGRITAS
MENUJU
WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI/ WILAYAH
BIROKRASI BERSIH MELAYANI
STRATEGI PERCEPATAN REFORMASI BIROKRASI

2. REFORMASI
BIROKRASI

3. PETA JALAN REFORMASI BIROKRASI
Pada akhir periode Grand Design, yaitu Tahun 2025 adalah
diharapkan telah menghasilkan governance yang
berkualitas. Semakin baik kualitas governance, semakin
baik pula hasil pembangunan (development outcomes)
yang ditandai dengan: tidak ada korupsi; APBN/APBD efektif
efisien baik; semua program selesai dengan baik; semua
perizinan selesai dengan cepat dan tepat; komunikasi dengan
publik baik; penggunaan waktu (jam kerja) efektif dan produktif;
penerapan reward dan punishment secara konsisten dan
berkelanjutan; hasil pembangunan nyata (propertumbuhan,
prolapangan kerja, dan propengurangan kemiskinan)
PermenpanRB NO. 20 Th 2010 PermenpanRB NO. II Th
2015
Permenpan RB NO 25 Th 2024
HASIL /KINERJA YANG AKAN DICAPAI

4. REFORMASI BIROKRASI SEBAGAI TOOLS PERCEPATAN PRIORITAS
KERJA PRESIDEN DAN PEMBANGUNAN NASIONAL
PRIORITAS KERJA
RB
BIROKRASI YANG BERSIH &
AKUNTABEL
BIROKRASI YANG KAPABEL
PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA

5. EKSPEKTASI PRESIDEN TENTANG REFORMASI BIROKRASI
“Saya tidak mau birokrasi
pekerjaannya
hanya sending-sending
saja. Saya minta dan
akan saya paksa bahwa
tugas birokrasi adalah
making delivered. Tugas
birokrasi kita itu
menjamin agar manfaat
program itu dirasakan
oleh masyarakat.”
BIROKRASI YANG
“MAKING DELIVERED”
BIROKRASI YANG SEDERHANA LINCAH DAN CEPAT
(AGILE BUREAUCRACY)
“Di Era Disrupsi, Pemerintah harus bergerak lebih lincah
dan lebih cepat karena di era persaingan antar negara
yang semakin sengit yang cepat akan mengalahkan yang
lambat, yang cepat beradaptasi dengan teknologi akan
mengalahkan yang gagap teknologi.”
“Saya ingin mengingatkan
bahwa tujuan Reformasi
Birokrasi bukan hanya untuk
mendapatkan birokrasi yang
profesional, yang mampu
melayani rakyat, tetapi juga
meletakan fondasi bagi bangsa
untuk memenangkan
pertandingan global, tanpa
reformasi birokrasi kita akan
semakin tertinggal dengan
negara lain dalam meraih
kemajuan”
BIROKRASI YANG BERDAYA
SAING
BIROKRASI YANG
MENCIPTAKAN HASIL
“Sering kali birokrasi melaporkan
bahwa program sudah dijalankan,
anggaran telah dibelanjakan,
dan laporan akuntabilitas telah
selesai. Tetapi setelah dicek di
lapangan, setelah saya tanya
ke rakyat, ternyata masyarakat
belum menerima manfaat.
Ternyata rakyat belum
merasakan hasilnya. Sekali lagi,
yang utama itu bukan prosesnya.
Yang utama itu adalah hasilnya”
"Reformasi struktural sudah tidak bisa ditunda-tunda
lagi. Regulasi yang rumit dan menghambat
kreativitas kerja harus dipangkas dan
disederhanakan. Kelembagaan pemerintahan yang
gemuk, tumpang tindih, dan tidak efisien harus
segera diintegrasikan“

6. Pembangunan
Zona
Integritas

7. HAKEKAT
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS WBK/WBBM
Indeks Reformasi Birokrasi
Instansi Pemerintah
UNIT
WBK/WBBM
UNIT
WBK/WBBM
UNIT
WBK/WBB
M
UNIT
WBK/WBBM
UNIT
PERCONTOHAN
Miniatur Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di
Indonesia
Bertujuan untuk membangun program RB
sehingga mampu mengembangkan budaya
kerja birokrasi yang anti korupsi/integritas
tinggi , berkinerja tinggi, dan memberikan
pelayanan publik yang berkualitas
Membangun percontohan (Role Model) pada
tingkat unit kerja pada Instansi Pemerintah
sebagai unit menuju Wilayah Bebas dari
Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih
dan Melayani
Mandatory
(Stranas PK)
Mandiri
( Prioritas K/L/P)

8. Indeks
RB
INSTANSI
K/L/PEMDA
Unit
Level I
Unit
Level II
Unit
Level I
Unit
Level I
Unit
Level III
Level II
Unit
Level III
8
Ilustrasi Pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM
WBK/
WBBM
WBK/
WBBM
WBK/
WBBM
WBK/
WBBM
WBK/
WBBM
WBK/
WBBM
WBK/
WBBM
P E N G U N G K I T
( 6 0 % ) &
H A S I L ( 4 0 % )
P E N G U N G
K I T
( 6 0 % ) &
H A S I L
( 4 0 % )
Mindset&
Culture set,
serta kualitas
tatakelola unit
kerja yang
baik
Mindset&
Culture set,
serta kualitas
tatakelola
instansi yang
baik
IPP,IPAK,
Akuntabilitas
Kinerja
IPP,IPAK,
TLHP
Level II
WBK/
WBBM Level II
WBK/
WBBM
H A S I L
( 4 0 % )
P E N G U N G K I T
( 6 0 % )
P E R B A I K A N D A N
P E M B E L A J A R A N
SASARAN REFORMASI BIROKRASI
PROGRAM REFORMASI BIROKRASI
Kapasitas
dan
Akuntabili
tas
Organisasi
(20%)
Pemerint
ah yang
bersih
dan
bebas
KKN
(10%)
Peningka
tan
Pelayana
n Publik
(10%)
MANAJEMEN
PERUBAHAN
(5%)
PENATAAN
PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
(5%)
PENGUATAN
PENGAWASAN (12%)
PENGUATAN
AKUNTABILITAS
KINERJA (6%)
PENINGKATAN
KUALITAS
PELAYANAN
PUBLIK
6%)
PENATAAN
&
PENGUATA
N
ORGANISA
SI (6%)
PENATAAN
SISTEM
MANAJEME
N SDM
(15%)
PENATA
AN
TATALA
KSANA
(5%)

9. Regulasi Pembangunan ZI WBK/WBBM
 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Pedoman
Umum Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi.
 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2012 Tentang Pedoman
Umum Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di
Lingkungan Instansi Pemerintah. ( Pengganti Permenpanrb nomor 20 Tahun 2012).
 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman
Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan
Instansi Pemerintah. ( Pengganti Permenpanrb nomor 60 Tahun 2012).
 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Tentang
Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di
Lingkungan Instansi Pemerintah ( Pengganti Permenpanrb nomor 52 Tahun 2014).
 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan
dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan
Instansi Pemerintah ( Pengganti Permenpanrb nomor 10 Tahun 2019)
9

10. PROSES PENILAIAN DAN PENETAPAN ZONA
INTEGRITAS
10
Unit Kerja
Percontohan
Penilaian TPI
Pemenuhan
Indikator Hasil
Pemenuhan
Indikator
Pengungkit
Reviu TPN
MEMENUHI
SYARAT
TIDAK MEMENUHI
SYARAT
Data Clearence:
• KPK
• ORI
• SABER PUNGLI
• KOMJAK
• KOMPOLNAS
• KOMISI YUDISIAL
• BARESKRIM
• BNN

11. No. Tahapan Evaluasi Jumlah Unit Kerja Keterangan
1. Unit Kerja yang diusulkan
436
343 unit kerja menuju WBK
93 unit kerja menuju WBBM
2. Unit kerja yang memperoleh predikat
WBK dan WBBM
40
36 unit kerja mendapat predikat WBK
4 unit kerja mendapat predikat WBBM
3. Unit Kerja yang Tidak Memperoleh
Predikat WBK dan WBBM
a. Unit kerja tidak memenuhi
seleksi administrasi
-
a. Opini minimal WDP untuk predikat menuju WBK dan opini
minimal WTP untuk predikat menuju WBBM, predikat
SAKIP minimal B
b. LHKPN, LHKASN, dan TLHP minimal 100%
c. Bobot nilai per area minimal 60% pada semua area
pengungkit untuk predikat menuju WBK, dan 75% untuk
predikat menuju WBBM
b. Unit kerja tidak memenuhi
kriteria survei
108
a. IPP > 3,2; IPAK > 3,6 (WBK)
IPP > 3,6; IPAK > 3,6 (WBBM)
b. Jumlah responden survei minimal 30
c. Validitas pelaksanaan survei
c. Unit kerja tidak lolos evaluasi
288
Unit kerja yang berdasarkan hasil evaluasi tidak memenuhi
syarat, termasuk clearance dari instansi yang terkait.
d. Unit kerja tidak dilakukan
evaluasi zona integritas
-
a. Unit kerja tidak menjadi prioritas evaluasi zona integritas
tahun 2021
b. Unit kerja tidak menjadi sampel evaluasi zona integritas
tahun 2021
Ringkasan hasil evaluasi atas usulan Zona Integritas yang disampaikan oleh Polri adalah sebagai berikut:

12. 1. Terdapat unit kerja yang pimpinan dan seluruh anggota unit kerja belum sepenuhnya memiliki
pemahaman yang baik tentang ZI, hal ini ditunjukan dengan belum mampu menjelaskan kondisi
apa saja yang ingin diwujudkan pada tiap area perubahan dan operasionalisasinya pada
pekerjaan/tugas sehari-hari;
2. Terdapat unit kerja yang belum memiliki peta risiko yang komprehensif untuk memitigasi setiap
potensi-potensi terjadinya pelanggaran integritas, misalnya pelanggaran kewenangan, gratifikasi,
benturan kepentingan, pungli, praktik percaloan baik dalam pelayanan maupun dalam
pelaksanaan pekerjaan/tugas sehari-hari yang belum masuk dalam peta risiko unit kerja;
3. Terdapat unit kerja yang Unit kerja belum sepenuhnya efektif dalam penanganan aduan pengguna
layanan/stakeholder. Masih terdapat aduan yang belum direspon di dengan baik;
4. Terdapat unit kerja yang inovasinya belum optimal mendorong capaian kinerja utama, penguatan
integritas, dan sesuai kebutuhan pengguna layanan, serta mengatasi isu strategis;
5. Terdapat unit kerja yang tidak memenuhi kriteria survei sebagaimana tabel diatas.
Secara umum, beberapa catatan atas hasil evaluasi pembangunan ZI menuju WBK/WBBM adalah :

13. 1. Pimpinan dan seluruh anggota unit kerja harus mampu menjelaskan dan memastikan dengan baik perubahan yang terwujud
(before – after) untuk dapat menggambarkan kondisi apa yang ingin diwujudkan pada sasaran setiap area perubahan. Lebih
lanjut, agar rencana aksi pembangunan ZI perlu dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan;
2. Unit kerja perlu mereviu peta risiko agar seluruh potensi-potensi pelanggaran integritas dalam pelayanan dan pelaksanaan
pekerjaan/tugas sehari-hari dapat diidentifikasi dan dimitigasi secara efektif; serta secara rutin mengevaluasi penerapan
manajemen risiko agar dapat menilai efektivitas mitigasi risiko dan mengantisipasi potensi terjadinya modus-modus baru dalam
pelanggaran integritas;
3. Unit kerja perlu memastikan seluruh komplain/aduan pengguna layanan/stakeholder di setiap saluran pengaduan ditangani
dengan baik, yaitu dengan merespon dan memberi informasi progres penanganannya secara "realtime";
4. Unit kerja perlu mengembangkan inovasi yang dapat mendorong capaian kinerja utama, penguatan integritas, sesuai
kebutuhan pengguna layanan, dan mengatasi isu strategis;
5. Unit kerja perlu membangun komunikasi yang intensif dengan pengguna layanan dan stakeholder sehingga dapat mengurangi
gap antara harapan pengguna layanan/stakeholder dengan kinerja layanan yang diberikan;
6. TPI Polri diharapkan dapat meningkatkan kualitas evaluasi internal sehingga unit kerja yang diusulkan WBK/WBBM adalah unit
kerja yang berkualitas dalam pembangunan Zona Integritas, tidak hanya sekedar kuantitas;
7. TPI Polri diharapkan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap unit-unit kerja yang telah memperoleh predikat WBK dan
WBBM. Jika hasil penilaian atas unit-unit kerja tersebut tidak lagi memenuhi kriteria WBK dan WBBM, TPI dapat mengajukan
Saran perbaikan yang dapat kami sampaikan atas beberapa catatan di atas adalah:

14. Pembangunandan
EvaluasiZonaIntegritas
MenujuWBK-WBBM

15. Terbitnya Road Map RB Nasional dan PMPRB
2020-2024
Menginformasikan Strategi dan Framework
pembangunan ZI
Penguatan/perbaikan syarat pengusulan-
pengajuan unit kerja menuju WBK/WBBM
Perbaikan Komponen LKE beserta substansi
Pertanyaan
2

16. STRUKTUR PERMEN 10/2019 TENTANG PEMBANGUNAN
ZONA INTEGRITAS
16
• BAB I PENDAHULUAN (LATAR BELAKANG,MAKSUD DAN TUJUAN, PENGERTIAN
UMUM
• BAB II TAHAP-TAHAP PEMBANGUNAN ZI (PENCANANGAN, PROSES
PEMBANGUNAN MELIPUTI PENGUNGKIT DAN HASIL,PEMBANGUNAN ZI
BERDASARKAN STRANAS PENILAIAN MANDIRI OLEH TPI)
• BAB III SYARAT DAN MEKANISME PENETAPAN PREDIKAT (SYARAT PENGAJUAN,
MEKANISME PENGUSULAN, PRA REVIU OLEH TPN, REVIU UNIT KERJA, PENETAPAN,
MONEV EVALUASI YANG TELAH MENDAPATKAN PREDIKAT, PEMBERIAN
PENGHARGAAN BAGI YANG TELAH BEHASIL MENDAPATKAN WBK, PENCABUTAN,
REPLIKASI
• BAB IV PENUTUPAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN MASYARAKAT
• BAB V, EVALUASI KEBIJAKAN ATAS PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DAN
PELAPORAN BERKALA PADA PRESIDEN
• BAB VI PENUTUP

17. Struktur Pedoman Baru ZI
3
Batang
Tubuh
PERME
N
Lamp. 1
Pembangunan
ZI
Lamp. 2
Evaluasi
Pembangunan
ZI
Lamp. 3
LKE

18. BAB I. Pendahuluan
1. Latar belakang
BAB II. Tahapan Pembangunan ZI
1. Teori/konsep ZI
2. Mekanisme pembangunan
3. Framework pembangunan ZI
4. Monev Pembangunan ZI
Lampiran I
4

19. LAMA
BARU
Highlight Perubahan
6

20. BAB I. Evaluasi Pembangunan
ZI Oleh TPI
1. Mekanisme evaluasi
pembangunan ZI mandiri
oleh TPI
2. Mekanisme evaluasi
pembangunan ZI
mandatori oleh TPI
BAB II. Pengajuan Unit
Kerja
1. Persyaratan
Pengajuan
2. Infrastruktur
PMPZI
BAB III. Evaluasi Pembangunan ZI Oleh TPN
1. Probis Evaluasi
a. Pra Evaluasi
b. Desk Evaluasi
c. Evaluasi Lapangan
2. Penetapan Predikat Menuju WBK/WBBM
a. Penetapan unit kerja Menuju WBK/WBBM
b. Penetapan Kawasan Menuju WBK/WBBM
BAB IV. Pemantauan
1. Pemantauan Unit
Kerja/Kawasan
2. Pemberian
Penghargaan
3. Pencabutan
Predikat
4. Replikasi
Lampiran II
5

21. LAMA
BARU
Highlight Perubahan
SYARAT Menuju WBK Menuju WBBM
Nilai Total
75 85
Telah mendapatkan
predikat Menuju
WBK
Nilai Minimal Pengungkit 40 48
Bobot nilai minimal per area pengungkit 60% 75%
Nilai komponen hasil “Pemerintah yang
Bersih dan Akuntabel” minimal
18,25 19,50
 Nilai sub-komponen “Survei
Persepsi Anti Korupsi” minimal
15,75
(survey 3,60)
15,75
(survey 3,60)
 Nilai sub-komponen “Kinerja
Lebih Baik” minimal
2,50 3,75
Nilai komponen hasil “Pelayanan
Publik yang prima” minimal
14,00
(survey 3,20)
15,75
(survey 3,60)
8

22. LAMA
BARU
Highlight Perubahan
SYARAT WBK WBBM
Tingkat Instansi
pemerintah
Opini BPK minimal
“WDP”
Opini BPK minimal
“WTP”
Nilai AKIP minimal “B”
Tingkat unit kerja Unit kerja yang diajukan merupakan core layanan
utama dari instansinya
Mengelola sumber daya yang cukup besar
Memiliki tingkat keberhasilan Reformasi Birokrasi
yang cukup tinggi di unit tersebut
Telah mendapat
predikat WBK
sebelumnya
LHKASN dan LHKPN 100%
7
SYARAT Menuju WBK Menuju WBBM
Tingkat Instansi pemerintah
Opini BPK minimal “WTP”
Predikat SAKIP minimal “B” Predikat SAKIP minimal “BB”
 Indeks RB Minimal CC
untuk Pemerintah Daerah
 Indeks RB Minimal B
untuk
kementerian/lembaga
 Indeks RB Minimal B
untuk Pemerintah Daerah
 Indeks RB Minimal BB
untuk
kementerian/lembaga
Level Maturitas SPIP Minimal Level 3
Tingkat unit kerja/satuan
kerja
Unit kerja/satuan kerja yang diajukan merupakan core layanan
utama dari instansinya
Memberikan dampak yang signifikan terhadap persepsi
masyarakat tentang kualitas birokrasi
Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan dari
APIP/BPK 100%
LHKASN dan LHKPN 100%
Sudah melakukan
pembangunan ZI menuju WBK
minimal satu tahun
Sudah melakukan
pembangunan ZI menuju WBBM
minimal satu tahun
Predikat SAKIP dari evaluasi
internal minimal “B”
Predikat SAKIP dari evaluasi
internal minimal “BB”

23. Informasi Perubahan Dalam PERMEN
Tugas TPI
1
3
2
4
9
Melakukan evaluasi
terhadap pembangunan
ZI yang dilakukan oleh
unit kerja/satuan kerja
Memberikan
rekomendasi perbaikan
kepada unit
kerja/satuan kerja atas
pembangunan ZI
Menyampaikan hasil
evaluasi kepada pimpinan
instansi terhadap
kelayakan unit
kerja/satuan kerja yang
akan diajukan mendapat
predikat Menuju
WBK/WBBM kepada TPN
Melakukan pemantauan
secara berkala terhadap
unit yang telah mendapat
predikat Menuju
WBK/WBBM dan
melaporkannya kepada
Kementerian PANRB

24. Informasi Perubahan Dalam PERMEN
10
wajib dilengkapi dengan surat pernyataan dari kepala unit/satuan kerja yang diajukan mendapat predikat
menuju WBK/WBBM bahwa semua data dan informasi yang disampaikan telah sesuai dengan fakta yang
ada (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak/SPTJM Kebenaran data dukung)
TPN juga melakukan pengujian melalui mystery shopper pada unit/satuan kerja
saat evaluasi lapangan TPN dapat melibatkan:
• perwakilan instansi yang berada pada level provinsi yang mempunyai fungsi pembinaan layanan
utama dari unit kerja/satuan kerja dengan memperhatikan adanya potensi benturan kepentingan;
• instansi lain yang mempunyai kapasitas untuk melakukan evaluasi pembangunan zona integritas
dengan memperhatikan adanya potensi benturan kepentingan;
• para ahli serta akademisi yang mempunyai kompetensi tentang tugas fungsi dari unit kerja/satuan kerja
tertentu.
01
02
03

25. Informasi Perubahan Dalam PERMEN
13
Sebagai upaya untuk mendorong percepatan pembangunan ZI pada unit kerja/satuan kerja
atau kawasan lainnya, maka perlu dilakukan replikasi pembangunan ZI dari unit
kerja/satuan kerja atau kawasan yang telah mendapat predikat Menuju WBK/WBBM.
Replikasi ini dapat dilakukan oleh unit kerja/satuan kerja atau kawasan yang sedang
membangun dengan melakukan studi tiru dan modifikasi sesuai dengan karakteristik yang
dimiliki. Selanjutnya diperlukan kebijakan di level internal instansi pemerintah untuk
mendorong unit atau kawasan lain melakukan replikasi pada unit yang telah mendapatkan
predikat Menuju WBK/WBBM, sehingga replikasi terhadap unit kerja/satuan kerja atau
kawasan yang telah mendapat predikat menuju WBK/WBBM akan berjalan secara sistemis
REPLIKASI
Bagi instansi pemerintah yang satkernya telah mendapatkan predikat
Menuju WBK/WBBM, yaitu lebih dari 30% maka instansi tersebut tidak
perlu mengajukan satkernya lagi untuk diajukan mendapatkan menuju
WBK/WBBM.

26. TERIMA KASIH
Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Reformasi Birokrasi,
Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan
Kedeputian Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur,
dan Pengawasan