Intellectual Discourse Business in Islamic Perspective - Mej Dr Mohd Adib Abd...
16117390.ppt
1. Pengawasan Internal
Dalam PBJ Pemerintah
APIP, Bogor
23 Februari 2015
Workshop Audit Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah
Itjen Kemenristekdiksi
Tangerang, 27-28 Februari 2019
2. Seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi,
pemantauan dan kegiatan pengawasan lain
terhadap
Penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi,
dalam rangka memberikan keyakinan memadai,
bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan
tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif
dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam
mewujudkan tata kepemerintahan yang baik .
Pengawasan Internal
(PP 60/2008):
3. Dilaksanakan oleh Aparat Pengawasan
Intern Pemerintah (PP 60/2008 ps 48)
APIP melakukan pengawasan intern:
audit
Reviu
Evaluasi
Pemantauan
Kegiatan pengawasan lainnya
(dan Perpres 16/18 pasal 1 angka 22)
Pengawasan Intern
(PP 60/2008/48):
4. Internal audit is an independent and objective
assurance and consulting activity designed to
add value and improve the organisation’s
operations.
It helps the organisation in achieving its
objectives by bringing a systematic, disciplined
approach to evaluate and improve the
effectiveness of the risk management, control
and governance processes
5.
6. Keyakinan memadai ketaatan,
kehematan, efisiensi, dan efektifitas
tujuan tusi instansi QA
Peringatan dini dan tingkatkan
efektivitas manajemen risiko tusi
instansi Anti Corruption Activites
Pelihara dan tingkatkan kualitas
governance tusi instansi
(Consulting Activites). SAIPI
Peran APIP Efektif
(PP 60/2008/11):
8. as
Pengawasan Internal
(Perpres 1618/ Ps 76):
Whistleblowing System adalah aplikasi yang disediakan
oleh suatu K/L/Pemda kepada whistleblower (orang yang
memiliki informasi) yang ingin melaporkan suatu perbuatan
berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan
K/L/Pemda.
9. as
Ruang Lingkup Pengawasan PBJ:
Perencanan
Persiapan
Pemilihan Penyedia
Pelaksanaan Kontrak
Serah Terima Pekerjaan
Ruang Lingkup Pengawasan Internal
(Perpres 1618/ Ps 76):
10. as
Ruang Lingkup Pengawasan PBJ:
Pemenuhan nilai manfaat (value for money) sebesar-
besarnya
Kepatuhan terhadap peraturan.
Pencapaian TKDN
Penggunaan Produk Dalam Negeri
Pencadangan dan peruntukan paket UK
Pengadaan berkelanjutan
Ruang Lingkup Pengawasan Internal
(Perpres 1618/ Ps 76):
11. as
Dapat dilakukan bersama dengan kementerian
teknis terkait, d/a lembaga yang mempunyai
tugas mennyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang pengawasan
keuangan negara/daerah dan pembangunan
nasional
Hasil pengawasan digunakan sebagai alat
pengendalian PBJ.
Pengawasan Internal.
(Perpres 1618/ Ps 76):
12. as
Pengaduan.
(Perpres 1618/ Ps 77):
Masyarakat
Pengaduan disertai bukti yang faktual, kredibel dan autentik
Aparat Pengawas Intern
Pemerintah (APIP)
Menteri/Ka.Lembaga/Kepala Daerah
Aparat Penegak Hukum
(Meneruskan Pegaduan Masyarakat)
Instansi yang berwenang
Melaporkan hasil tindak lanjut
Melaporkan dalam hal diyakini ada
indikasi KKN yang merugikan keuangan negara
13. TARIF
Hasil :
1. Kepuasan
Layanan
2. Capaian
IKK/IKU
3. Lap Keu : WTP
4. Nilai SAKIP
5. Nilai RB
Proses/
Penyelenggaraan
Layanan
Pemerintah
Sesuai
Tugas dan
Fungsi
Instansi
1. Lingkungan Pengendalian
(8 sub unsur saling terkait )
UK
P
IP
S
a. Integritas
b. Kompeten
c. Pemimpin
yang kondusif d. Stuktur Organisasi
e.Delegasi Wewenang
f.Kebijakan SDM
g.Peran APiP efektif
f.Hub. Kerja dgn IP Lain
UK UK UK UK
3. Kegiatan Pengendalian
4. Komunikasi dan Informasi
5. Pemantauan Pengendalian Intern
2. Penilaian Risiko (RM)
Penyelenggaraan Pemerintah
Good Governance
15. 15
“Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh
Kementerian/Lembaga/Perangkat
Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD
yang prosesnya sejak identifikasi
kebutuhan, sampai dengan serah terima
hasil pekerjaan”
PBJ Pemerintah
Pasal 1 angka 1
16. P
E
R
A
N
A
P
I
P
Peran APIP yang efektif (Ps 11 PP 60 tahun 2008) :
1. Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan,
kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan
penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah
(Independen, Pelaporan Efektif, Telaahan Sejawat secara Berkala)
2. Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas
manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi
Instansi Pemerintah,
2. Memelihara dan Meningkatkan kualitas tata kelola
penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah,
17. B
A
G
i
A
P
I
P
Auditor Tidak Sadar Gagal Untuk Menyatakan
Pendapat/salah saji material/fraud dalam aktivitas
penugasannya (tidak cermat) uncertainty
(Inherent risk, Control Risk, Detection Risk)
Ketidak pastian Laporan Keuangan
kompetensi bukti
Efektivitas sistem pengendalian intern (control risk)
Kewajaran penyajian?
Ketidakpastian PBJ? Proses ?
18. B
A
G
i
A
P
I
P
Perencanaan audit memada.
Supervisi yang tepat,
Penerapan prosedur audit yang efektif
Penerapan standar kendali mutu
Perencanaan Audit :
Menilai risiko auditee (proses operasi, produk/hasil
layanan, akuntabilitas)
High rsik, metode audit beda dengan yg low risk
Auditor (profesional)
Waktu, fasilitas
19. 19
19
Perencanaan PBJ
Bag. RKA (RUP)
-”Spek/KAK”
-”RAB”
- Pemaketan
- Konsolidasi
- Biaya Pendukung
-SPPBJ/TTD Kontrak
-Kendali. Kontrak
-Serahkan hasil Pek
ke PA/KPA (BAP)
- Akunt. dokumen
- Menilai kinerja (Eks)
PA/KPA
20xx-1
PPK
20xx-1
20xx
-HPS
- Draft
Kontrak
- UM, dst
Pokja Pemilihan
20xx-1
20xx
- Dok Q & Pemilihan
- Pemilihan Penyedia
- Sanggah
- Penetapan Penyedia
Pemilihan Penyedia
PPK/KPA
20xx
Pelaksanaan Kontrak PBJ
Memeriksa
Adm Hasil
pekerjaan.
Pj/PPHP
20xx
PA/KPA
PROSES PENGADAAN B/J (Penyedia B/J)
Manfaat
PBJ
Aset
BMN
Atau
BMD
RUP
Pengelolaan BMD
Dok
Dok
Dok
Dok
Dok
Persiapan PBJ
Setelah Pg Indi/KUA PPAS
Diumumkan setelah
Alokasi AB (SIRUP)
Menetapkan :
HPS tidak bersifat
Rahasia
HPS tidak disusun
PBJ s/d 10 jt, e-purchasing,
Pekerjaan terintegrasi
20. 20
20
Bag. RKA (RUP)
-”Tipe”
-”Spek/KAK”
-”RAB
PA/KPA
20xx-1
(20xx-1 - 20xx)
- Sasaran
- Penyelenggara
- Rencana Keg
--Jadwal Laks
- RAB
- Pilih PBJ
Pelaksanaan Kontrak Swakelola
Periksa
Adm Hasil
Pekerjaan
Pj/PPHP
20xx
PA/KPA
PROSES PENGADAAN B/J (Swakelola)
Manfaat
PBJ
Aset
BMN
Atau
BMD
RUP
Pengelolaan BMD
Lap.
2. Tim Pelaksana
- Laksanakan kegiatan, mencatat
- Evaluasi dan laporkan berkala
- progress dan penyerapan anggaran
3 Tim Pengawas
- Awassi persiapan dan pelaksanaan fisik
-Dan adminsitrasi Swakelola
UKPBJPP
Perencanaan PBJ
Setelah Pg Indi/KUA PPAS
Diumumkan setelah
Alokasi AB (SIRUP)
Persiapan Swa
PA/KPA/PPK
Penetapan
Komponen biaya
pelaks swakelola
SBM/SBK khusus
PA/KPA/PPK
(20xx-1 - 20xx)
1. Tim Persiapan
- Sasaran, rencana kegiatan,
- Jadwal pelaksanaan dan rencana biaya
Pennyelenggara Swakelola
21. Tahapan Proses Pengadaan Barang/Jasa
21
Identifikasi kebutuhan dan
persyaratan
Penyusunan dokumen
pengadaan
Administrasi &
Pengelolaan Kontrak
Perencanaan pengadaan
Evaluasi dan penetapan
pemenang
Penutupan Kontrak
1
Tujuan
22. Definisi oleh PBB:
“… kecurangan (fraud) adalah tindakan atau pengabaian yang dengan
sengaja menipu atau berusaha untuk menipu suatu pihak untuk
memperoleh keuntungan finansial atau keuntungan lainnya atau untuk
menghindari kewajiban. Praktik korupsi dipahami sebagai menawarkan,
memberikan atau meminta secara langsung atau tidak langsung, sesuatu
yang bernilai untuk memengaruhi tindakan pihak lainnya secara tidak
semestinya .”
22
Apa yang Dimaksud dengan Kecurangan (Fraud)?
Menurut Association of Certified Fraud Examiners (ACFE),
kecurangan (fraud) didefinisikan sebagai berikut:
“Kecurangan (fraud) dalam arti yang luas mencakup segala kejahatan
untuk memperoleh keuntungan yang menggunakan penipuan sebagai
modus operandi utamanya”
Definisi
26. 26
Berbagai Bentuk Skema Kecurangan
Tingkat Kompleksitas
Sederhana: Mengabaikan pengiriman barang ke lokasi sesuai yang
dijanjikan.
Kompleks: Merekayasa proses evaluasi yang dilakukan oleh beberapa
orang yang berpihak pada perusahaan Anda
Jumlah Pelaku
Sedikit Pelaku: Seorang pengelola pengadaan diam-diam memanipulasi
dokumen penawaran untuk menguntungkan salah satu penyedia
Banyak Pelaku: Komisi ilegal bertahap (multi-layered kickback ) untuk
memenangkan proyek konstruksi yang dilakukan suatu perusahaan
konstruksi besar dengan menyuap pengelola pengadaan selama 10 tahun
Tingkat Pengaruh
Low Impact: Keponakan pengelola pengadaan bekerja di
perusahaan penyedia yang menyampaikan penawaran
High Impact: Pengelola pengadaan pernah bekerja di perusahaan
penyedia yang menyampaikan penawaran
1
Tujuan
27. • Pemalsuan Tagihan
• Kecurangan dalam
Kegagalan memenuhi
persyaratan
• Penyedia fiktif
• Kecurangan dalam
Penggantian produk
• Pembelian untuk
kepentingan pribadi
dan tidak diperlukan
• Kolusi dalam pengadaan
• Penyedia tertentu tidak
diikutsertakan (vendor
exclusion)
• Klaim palsu
• Perekayasaan
persyaratan
• Pemecahan paket
pengadaan (Purchase
splitting)
Perencanaan
Pengadaan
Administrasi &
Pengelolaan
Kontrak
Penyusunan
Dokumen
Pengadaan
Evaluasi &
Penetapan
Pemenang
• Suap dan komisi illegal
(kickback)
• Konflik kepentingan
• Penawaran yang tidak
seimbang
• Manipulasi penawaran
• Penunjukan Langsung
tanpa Justifikasi
• Penyalahgunaan modifikasi
kontrak yang direncanakan
Deteksi Kecurangan dan Penerapan Tindakan Perbaikan
Contoh Skema dan Indikator Kecurangan
Sepanjang Proses Pengadaan Barang/Jasa
1
Tujuan
28. 28
Contoh Kasus Kecurangan (Fraud)
yang Terjadi di Indonesia
Pada tahun 2009, seorang pejabat
pemerintah dihukum 6 tahun penjara
karena merekayasa dokukmen
penawaran dalam pengadaan solar
panel rumah untuk kepentingan pribadi
Pada tahun 2013, Hakim Mahkamah
Agung ditangkap dengan tuduhan
penyuapan. Lebih dari $200.000 uang
tunai ditemukan di rumahnya
1
Tujuan
30. 30
SIAPA YANG
UNTUNG?
Jika ada hal yang
mencurigakan, Anda harus
menanyakan pertanyaan ini
• Meningkatkan profil risiko
bagi pihak yang terlibat dalam
tindak kecurangan
• Mengungkap skema
kecurangan ketika skema
tersebut baru terjadi
• Perlengkapi pengelola
pengadaan dengan
pengetahuan dan perangkat
yang tepat
Bagaimana Mencegah Fraud 3
Tujuan
31. Peristiwa risiko, seperti kecurangan
menghabiskan biaya lebih
sedikit jika diperbaiki lebih awal.
5
Contoh Kasus Kecurangan – Department
of Veterans Affairs (VA) di Amerika Serikat
Siklus pengadaan
Biaya
Di Amerika Serikat, Inspektur Jendral Department of Veterans Affairs (VA) menemukan Wakil
Kepala Pengadaan dalam departemen tersebut terlibat dalam kecurangan pengadaan
sebelum dan sesudah menduduki posisi dalam VA. Wakil Kepala tersebut melanggar
peraturan akuisisi Pemerintah Federal Amerika Serikat ketika ia memaksa staf
pengadaan di bawah wewenangnya untuk memberi preferensi dan menetapkan pemenang
kontrak untuk pelayanan lelang terbalik (reverse auction) kepada FedBid, Inc.
Ia memaksa stafnya, terlibat dalam konflik kepentingan ketika ia secara tidak etis
bertindak sebagai agen FedBid dalam urusan Pemerintah, mengungkapkan informasi VA
non-publik kepada pihak yang tidak berwenang secara tidak etis, dan
menyalahgunakan posisinya dan sumber daya VA untuk keuntungan pribadi.
Selain itu, ia bersekongkol dengan eksekutif FedBid untuk memaksa atasannya untuk
menggunakan kembali FedBid setelah atasannya mengeluarkan moratorium atas
penggunaan FebBid dalam VA.
1
Tujuan
32. • Kolusi dalam pengadaan
• Perekayasaan Persyaratan (Fixed
Requirements)
• Pemecahan paket pengadaan
(Purchase Splitting)
• Penyedia tertentu tidak
diikutsertakan (Vendor Exclusion)
• Klaim palsu
32
Risiko dalam proses pengadaan:
• Berkurangnya kompetisi
• Penawaran harga yang lebih
tinggi dari semestinya
• Penyedia tidak berkualifikasi
• Sanggahan
Perencanaan
Pengadaan
Administrasi &
Pengelolaan
Kontrak
Penyusunan
Dokumen
Pengadaan
Evaluasi &
Penetapan
Pemenang
Jenis Kecurangan dalam Tahap Perencanaan
dan Penyusunan Dokumen Pengadaan
1
Tujuan
33. 33
Indikator:
Pola pengadaan yang tidak seperti biasanya
Penawaran yang masuk harganya selalu tinggi atau rendah
Pemenang berotasi secara teratur dalam satu pasar atau
pemenangnya selalu penyedia yang sama
Penyedia yang gagal menjadi subpenyedia
Beberapa penawaran yang masuk sangat mirip bentuknya
Deskripsi dan Indikator ‘Red Flag’
Kolusi dalam Pengadaan
Kolusi dalam Pengadaan merupakan suatu perjanjian rahasia antar
para penyedia untuk membagi pekerjaan dan menggelembungkan
harga seringkali dibantu oleh pejabat pemerintah
1
Deskripsi
Tujuan
34. 34
Teknik Pencegahan
Kolusi dalam Pengadaan 2
Selidiki semua
keluhan tentang
penyedia yang
memberikan
penawaran
sangat rendah;
keluhan-keluhan
tersebut dapat
berdasar pada
kebenaran
Pantau tren
pengadaan, pola
pengadaan yang
tidak lazim, atau
kelompok
belanja yang
tidak resmi
dengan melihat
penawaran
penyedia di
masa lalu
Periksa
dokumentasi:
• Bandingkan
dokumen
penawaran dan
cari kesamaan
format, struktur,
bahasa, dan warna
• Cari kesamaan
alamat, nomor di
antara para
penyedia
Audit penyedia
yang ditetapkan
sebagai
pemenang untuk
mencari bukti
adanya kolusi
1 2 3 4
Audit Probity
Tujuan
35. 35
Contoh Kolusi dalam Pengadaan
dan Kunci Pelaksanaan Audit
Contoh :
Terdapat 3 pengembang software yang masing-masing menyediakan
software untuk 3 kementerian. Setiap kementerian menerima
penawaran dari salah satu penyedia, sehingga Penyedia A selalu
menyediakan software untuk Kementerian A dan Penyedia B selalu
menyediakan software untuk Kementerian B.
Hal ini disebut Pembagian Pasar (Market Division) yang dilakukan
Penyedia.
Kolusi lebih sering terjadi dalam pasar tertutup dengan
penyedia yang memiliki kendali lebih besar di wilayah
tertentu. Kolusi biasanya hanya dapat terdeteksi dalam
jangka panjangmenggunakan analisis tren pola
penawaran.
Kunci Pelaksanaan Audit
2
Tujuan
36. 36
Indikator:
Persyaratan yang sangat mirip sekali dengan jasa atau tenaga
kerja yang disediakan oleh penyedia tersebut
Persyaratan yang menyimpang dari persyaratan yang biasa
digunakan untuk barang/jasa ini
Keluhan dari penyedia lainnya
Deskripsi dan Indikator ‘Red Flag’
Perekayasaan Persyaratan
Perekayasaan Persyaratan merupakan dokumen pengadaan
dengan persyaratan yang telah dimanipulasi (oleh pejabat pemerintah
yang korup) untuk memihak atau menghilangkan syarat tertentu untuk
menguntungkan satu penyedia tertentu
Deskripsi
1
Tujuan
37. 37
Teknik Pencegahan
Perekayasaan Persyaratan 2
Evaluasi
dokumen
persyaratan
barang/jasa
untuk
memastikan
ada justifikasi
mengapa
pengadaan
dilakukan.
Sarankan untuk
melakukan riset
pasar lanjutan;
jika persyaratan
terlalu luas bagi
Anda,
kemungkinan
terlalu luas juga
bagi penyedia.
Tetap waspada
terhadap tren pasar
dan ketahui tentang
jenis pengadaan
barang, pekerjaan
konstruksi, atau jasa
yang harus Anda
audit .
Periksa
dokumen
historis
persyaratan
yang sama; jika
ada perubahan
rincian
persyaratan
yang signifikan,
catat.
Audit Probity
1 2 1 2
Metode Lainnya
Tujuan
38. 38
Contoh Perekayasaan Persyaratan dan
Kunci Pelaksanaan Audit
Contoh
Angkatan Militer Indonesia membeli beberapa kendaraan taktis
untuk patroli pantai. Truk- truk tersebut mewakili Perlindungan
Perbatasan Militer Indonesia dan akan dipakai selama 25 tahun.
Ahli teknis membuat persyaratan yang membatasi, sehingga
pembelian truk hanya mungkin dilakukan dari satu penyedia
karena berat dan standar kecepatan yang sangat restriktif. Semua
rancangan lainnya yang tersedia tidak sesuai dengan standar
tersebut walaupun tidak memengaruhi kinerjanya. Penyedia yang
gagal memberi keluhan dan terungkap ada rekayasa spesifikasi.
Persyaratan selalu terdokumentasikan. Jika memungkinkan,
pengelola pengadaan harus mendeskripsikan barang/jasa
dengan menggunakan ciri-ciri yang paling penting.
Kunci Pelaksanaan Audit
2
Tujuan
39. 39
Indikator:
Beberapa penawaran disampaikan secara berkala dan nilainya
sedikit di bawah batas nilai pengadaan yang ditetapkan peraturan
Persyaratan yang biasanya dijadikan satu paket telah dibagi-bagi
Persyaratan yang dibagi-bagi ditujukan untuk program yang sama
Deskripsi dan Indikator ‘Red Flag’
Pemecahan Paket Pengadaan (Purchase Splitting)
Pada pemecahan paket pengadaan
(purchase splitting), persyaratan
dan kontrak terkait dibagi ke dalam
kelompok yang lebih kecil untuk
memastikan biaya tetap di bawah
batasan biaya tertentu atau untuk
menghindari pengawasan tambahan
Persyaratan:
$50.000
Persyaratan
1: $25.000
Persyaratan
2: $25.000
Deskripsi
1
Tujuan
40. 40
Teknik Pencegahan Praktik Pemecahan
Paket Pengadaan 2
Untuk borongan
(bundling),
perhatikan
pengelompokan
persyaratan yang
tidak semestinya.
Jika persyaratan
tersebut dipisah,
mungkin dapat
menghasilkan
kompetisi yang
lebih besar.
Bandingkan nilai
pengadaan
dengan ambang
batas yang
relevan.
Bandingkan paket
pengadaan di
masa lalu dengan
saat ini.
Perhatikan
pemesanan
berkelompok
untuk satu
penyedia.
Audit Probity
1 1 2 3
Audit Keuangan
Tujuan
41. 41
Contoh Pemecahan Paket Pengadaan
(purchase splitting) dan Kunci Pelaksanaan Audit
Contoh
Pemerintah umumnya menggabungkan perancangan dan pembangunan
pekerjaan konstruksi dalam paket pengadaan untuk meminimalkan risiko
terhadap pekerjaan. Seorang pengelola pengadaan mengetahui satu
perusahaan engineering yang bagus dan ingin menghubungi langsung
perusahaan tersebut tetapi terkendala karena biaya perancangan dan
pengembangan yang ditawarkan terlalu tinggi.
Dalam hal ini, pengelola pengadaan akan memecah kontrak menjadi satu
kontrak untuk perancangan dan satu kontrak untuk pembangunan guna
menghindari kompetisi.
Identifikasi dokumen yang menjustifikasi bahwa pemecahan
paket pengadaan bermanfaat untuk pemerintah.
Kecurangan jenis ini dapat ditutupi dengan pemecahan
dengan nilai yang tidak merata.
Kunci Pelaksanaan Audit
2
Tujuan
42. 42
Indikator:
Hanya sedikit jumlah dokumen penawaran
yang diterima
Teknik yang digunakan:
• Periode penawaran yang pendek secara tidak wajar
• Iklan pengadaan yang terbatas
• Persyaratan atau diskualifikasi yang ketat dan tidak wajar
Deskripsi dan Indikator ‘Red Flag’
Vendor Exclusion
Penyedia tertentu tidak diikutsertakan
(vendor exclusion) dalam proses penawaran
dalam pelelangan terbatas oleh pejabat yang
korup yang berpihak pada penyedia tertentu.
Deskripsi
1
Tujuan
43. 43
Teknik Pencegahan Vendor Exclusion 2
Tentukan
apakah
semua
penawaran
yang diterima
dalam jumlah
yang wajar
Periksa
dokument
pengadaan
dan riset
pasar untuk
menemukan
indikasi
terjadinya
pengecualian
terhadap
penyedia
tertentu
Wawancara
penyedia yang
memberikan bukti
adanya taktik
untuk
mengecualikan
penyedia tertentu
Tentukan
apakah
semua
penawaran
yang diterima
dalam jumlah
yang wajar
Audit Probity
1 2 1 2
Metode Lainnya
Tujuan
44. 44
Contoh Vendor Exclusion
Dan Kunci Pelaksanaan Audit
Contoh
Pengelola pengadaan dengan sengaja mengiklankan
permintaan penawaran di koran kecil hanya dalam beberapa
hari. Penyedia yang diistimewakan kemudian memberikan
komisi (kickback) kepada pengelola pengadaan. Pengelola
pengadaan kemudian menyusun persyaratan sedemikian rupa
sehingga penyedia lain tidak dapat memasukkan penawaran
Pertanyaan yang harus ditanyakan saat menganalisis
persyaratan dan dokumen pengadaan adalah “siapa yang
diuntungkan?”
Kunci Pelaksanaan Audit
2
Tujuan
45. 45
Indikator:
Barang atau jasa yang di bawah standar
Dokumentasi yang tidak benar, tidak akurat atau telah direkayasa
Kurangnya dokumentasi
Kegagalan pengujian atau inspeksi
Kurangnya catatan historis
Menyisipkan kebohongan dalam kebenaran
Deskripsi dan Indikator ‘Red Flag’
Klaim Palsu
Klaim palsu adalah pernyataan yang dilebih-lebihkan atau dipalsukan
secara keseluruhan tentang pengalaman dan kemampuan tenaga
kerja atau penyedia, “mark-up” tagihan atau biaya, atau dokumentasi
palsu terkait penyelesaian pekerjaan.
Deskripsi
1
Tujuan
46. 46
Teknik Pencegahan Klaim Palsu 2
Lakukan uji tuntas
dengan
pemeriksaan latar
belakang
penyedia yang
ada saat ini
Periksa dokumentasi untuk
mencari indikator:
- Dokumentasi yang tidak
benar, tidak akurat atau
direkayasa
- Kegagalan pengujian atau
inspeksi
- Adanya duplikat tagihan
- Kelebihan atau kekurangan
pembayaran
Verifikasikan secara
independen kebenaran
dari tagihan yang
diterima
Audit Keuangan
1 2 3
Tujuan
47. 47
Contoh Klaim Palsu dan
Kunci pelaksanaan audit
Contoh
Dokumentasi untuk pengiriman pemesanan iPad dalam jumlah
besar sulit untuk dibaca dan kelihatannya telah direkayasa.
Setelah inspeksi dilakukan, 5% dari kotak yang seharusnya
berisi iPad ternyata kosong dan 30% dari keseluruhan iPad
ternyata iPad bekas yang diperbarui atau iPad yang rusak. Hal
ini mengindikasikan adanya penyalahgunaan.
Penyedia seringkali dapat diminta memberikan informasi
kinerja lampau, laporan keuangan, pengalaman kerja, dll.
Informasi seperti ini dapat digunakan sebagai indikator
apakah penyedia berbohong.
Kunci Pelaksanaan Audit
2
Tujuan
48. Dasar Hukum : Perundang-undangan yang berlaku :
UU, Perpres, Peraturan Menteri /Kepala LKPP
Kebijakan Penyelenggaraan : Pemisahan Fungsi Penyelenggara,
Format Standar Dokumen, Sistem Berbasis IT
Sistem
Pengen
Intern
P emrth
Mekanisme Pasar yang Terjadi
( Penyedia dan Instansi pemerintah )
Data yang tersedia pada Mekanisme Pasar
Dampak Hukum Terhadap Permasalahan PBJ
LINGKUNGAN PENGENDALIAN PBJ
51. Uraian Titik Kritis
51
1. Penggelembungan Anggaran (Mark Up)
2. Rencana Pengadaan yang diarahkan
3. Rekayasa pemaketan
4. Spesifikasi yang diarahkan
1
1. Integritas PPK/ULP /Panitia /Pejabat Pengadaan..Lemah
2. Kompetensi pengelola tidak memadai
2
1. Penentuan jadwal pengadaan yang tidak realistis
2. Dokumen PBJ tidak lengkap
3. Pengumuman tidak lengkap
4. Kriteria evaluasi tidak ada, tidak jelas (rekayasa)/cacat
5. Evaluasi tidak sesuai dengan kriteria
6. Tanggal pengumuman sengaja ditunda
3
1. Tidak seluruh sanggahan ditanggapi
2. Substansi sanggahan tidak ditanggapi
3. Sanggahan pro forma untuk menghindari tuduhan tender diatur
4
52. Uraian Titik Kritis
52
5
1. SPPBJ ditunda atau dikeluarkan dgn buru-buru
2. Penandatanganan kontrak ditunda tanpa alasan jelas
6
Perubahan kontrak tdk akuntabel
1. Kualifikasi barang tidak sesuai spesifikasi
2. Kriteria penerimaan barang bias (tidak jelas)
3. Volume barang tidak sesuai dgn okumen lelang
4. Jaminan pasca jual palsu
5. Rekomendasi tidak realisitis (konsultan)
7
8 Barang/jasa ternyata tidak digunakan.
53. 53
Audit Pengadaan B/J
Perencanaan PBJ Pemilih. Penyedia BJ Pelaksanaan kontrak B/J Pemanfaatan hasil PBJ
-Pedoman PBJ
-Dasar PBJ
-Personil
-Pembiayaan
-Harga kontrak
-Kuantitas
-Kualitas
-Penyelesaian kontrak
-Denda/putus kontrak ?
-Dokumen PQ/Pasca Q
-Dokumen Pemilihan Penyedia B/J
-Proses PQ/Pasca Q
-Proses Pemilihan Penyedia B/J
-Penandatangan kontrak
-B/J digunakan, baik?
-B/J idle?
-B/J digunakan pihak lain ?
Sesuaikan dengan jangka waktu audit dan jangka waktu pelaporan hasil audit APBJ
LINGKUP PROSES
AUDIT PENGADAAN B/J:
54. Tehnik
Audit
atas PBJ Jasa Lainnya
Barang Ready Stock /Tersedia PBJ
Proses
Jasa Konsultansi Design
Pekerjaan Konstruksi Membangun
Proses
Proses
Tehnik : Dokumen & Fisik
Tehnik : Dokumen, Observe & Fisik
55. 55
Perencanaan PBJ
Pemilih. Penyedia BJ Pelaksanaan kontrak B/J
-LPSE : Observasi/
pengamatan/monitor
-Manual :
Penelusuran Dokumen
-Kewajaran Proses/Uji
-Wawancara/Diskusi
Kapan?
Tehnik/Pembuktian APBJ
-Dok RKA/RKB/RUP
-Dok Spesifikasi & HPS
-Dok Pengadaan
Dilakukan sebelum
proses pemilahan
dilakukan (pengumuman)
-Penelusuran Dokumen
-Rekalkulasi
-Penilaian Kewajaran
(Needs & HPS)
-
Konfirmasi/Wawancara/Diskus
i
LPSE Selama proses berlangsung
Manual Sesuai tahapan dokumen
(Kualifikasi, Penawaran, Penetapan
Pemenang (Sebelum ttd kontrak)
-LPSE : Hasil Observasi
-Manual : Dok proses
-Kuali: Spesifikasi & HPS
-Dok Pengadaan
-Observasi/Pengujian Fisik
-Penelusuran Dokumen
-Konfirmasi
-Wawancara
-Menilai Kewajaran Hasil
pekerjaan
Bertahap
(Sesuai progress
pekerjaan
-Dokumen pelaksanaan kontrak (progress)
-Hasil uji : Kuantitas & Kualitas
-Dok. Serah Terima
-Dok. Pembayaran/Denda
-Dok. Terkait (putus kontrak)
Kapan?
Kapan?
56. APBN/D -DIPA /DPA : Pemaketan
(Spek, RAB), Sistem Anggaran, Perubahan APBN/D
Kebijakan /Peraturan Mengenai Kontrak Tahun
Jamak Masih Sektoral
1. PERENCANAAN/
PERSIAPAN
Data dasar penyusunan HPS tidak selalu tersedia
Penafsiran Peraturan (Penunjukan Langsung,
Pengadaan Langsung, Kontrak Tahun
Tugggal/Jamak, Pasal 93 : Pemutusan Kontrak,
Swakelola??
Penetapan Personil Pengadaan
(KPA=PPK, PPHP), Sertifikasi.
57. 57
APIP
Substansi:
• Memastikan bahwa PBJ yang direncanakan didasarkan
pada kebutuhan atas B/J untuk mendukung penyelenggaraan
pemerintahan (tugas dan fungsi)
• Memastikan bahwa rencana PBJ merupakan bagian dalam proses
penyusunan kinerja dan penganggaran.(RKA)
• Memastikan bahwa penyusunan Spesifikasi Teknis (KAK),
HPS dan Draft Kontrak telah sesuai dengan Ketentuan
Perundang-undangan yang berlaku
• Memastikan bahwa Dokumen PBJ telah disusun sesuai dengan
peraturan per-undang-undangan yang berlaku
RUP
Vs
“Needs”
-BPKP
-Itjen/Inspektorat
-Inspektorat Provinsi,Kab/Kota
-SPI (BI,BHMN,BUMN/D)
Audit Perencanaan PBJ
Spec (KAK), HPS
Draf Kontrak
Dokumen PBJ
58. Penyedia tidak profesional
(Penawaran jauh di bawah HPS)
Pelaksanaan evaluasi, pembuktian kualifikasi tidak
profesional
PEMILIHAN
Penyedia Berkolusi Untuk Pengaturan Penawaran
Sistem LPSE Terintervensi,
Kriteria evaluasi tidak rinci, tidak jelas,
Pemilihan Sistem Pemilihan tidak tepat,
59. 59
APIP
Substansi:
• Memastikan Proses Pemilihan penyedia B/J
dilaksanakan secara transparan, adil dan akuntabel,
• Memastikan bahwa penetapan penyedia barang/jasa telah
didasarkan pada tara-cara dan kriteria yang telah ditetapkan
secara obyektif dalam Dokumen PBJ , sesuai dengan peraturan
yang berlaku.
Dokumen PBJ
-BPKP
-Itjen/Inspektorat
-Inspektorat
Provinsi,Kab/Kota
-SPI (BI,BHMN,BUMN/D)
Proses Pemilihan
Dokumen
Proses Pemilihan
Audit Proses Pemilihan Penyedia Barang/Jasa
60. Klausul kontrak tidak lengkap, tidak jelas, dan
tidak ada sanksi
Spesifikasi /KAK tidak sesuai dengan Kondisi
Lapangan
PELAKSANAAN
Jadwal Pelaksanaan Tidak Logis
( Mendekati Akhir Tahun?)
Kondisi alam, Kebijakan perekonomian,
Penyedia Tidak Profesional
Pengujian Kualitas B/J
61. 61
APIP
Substansi :
• Memastikan bahwa Penetapan Penyedia Penyedia B/J
telah sesuai dengan peraturan yang berlaku.
• Memastikan bahwa isi kontrak telah sesuai dengan draft
kontrak dalam dokumen PBJ yang sesuai ketentuan
• Memastikan bahwa pelaksanaan kontrak dikendalikan oleh PPK
(Staf Pendukung yang ditunjuk PPK), kualitas sesuai dengan
yang telah disepakati dalam kontrak
Kontrak
-BPKP
-Itjen/Inspektorat
-Inspektorat Provinsi,Kab/Kota
-SPI (BI,BHMN,BUMN/D)
Audit (Proses Pelaksanaan Kontrak)
Sistem Pengendalian
Oleh PPK
Hasil /Progress
62. 62
APIP
Substansi:
• Memastikan bahwa pelaksanaan kontrak telah selesai
sesuai dengan peraturan yang berlaku.
• Memastikan bahwa kualitas dan kuantitas yang
diterima telah sesuai dengan kontrak .
• Memastikan bahwa barang/jasa telah dimanfaatkan
oleh pengguna barang/jasa.
Kontrak
Dan
Hasil/Progress
-BPKP
-Itjen/Inspektorat
-Inspektorat Provinsi,Kab/Kota
-SPI (BI,BHMN,BUMN/D)
Audit (Pemanfaatan B/J) :
Serah Terims
Barang/Jasa
Barang / Jasa
Dimanfaatkan
