[2015-08-21] Transformasi Kelembagaan Ditjen Perbendaharaan
•Download as PPTX, PDF•
3 likes•3,835 views
Ringkasan dokumen: Dokumen tersebut membahas upaya transformasi organisasi di Direktorat Jenderal Perbendaharaan melalui (1) penyiapan SDM yang kompeten dan profesional, (2) pengusulan peraturan tentang sertifikasi bendahara, (3) pembentukan jabatan fungsional penyuluh perbendaharaan, (4) roadmap penggabungan struktur organisasi, dan (5) layanan bersama antara beberapa direktorat jenderal.
Recommended
More Related Content
What's hot
What's hot (20)
Viewers also liked
Viewers also liked (20)
Similar to [2015-08-21] Transformasi Kelembagaan Ditjen Perbendaharaan
Similar to [2015-08-21] Transformasi Kelembagaan Ditjen Perbendaharaan (20)
More from Ahmad Abdul Haq
More from Ahmad Abdul Haq (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (13)
[2015-08-21] Transformasi Kelembagaan Ditjen Perbendaharaan
- 1. TRANSFORMASI KELEMBAGAAN DITJEN PERBENDAHARAAN CHANGE AGENT SHARING SESSION Bali, 21 Agustus 2015
- 2. TRANSFORMASI KELEMBAGAAN DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN Change Agent Sharing Session Bali, 21 Agustus 2015
- 3. DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA MEDIA KOMUNIKASI KEGIATAN PROGRAM KOMUNIKASI AGEN TRANSFORMASI UNIT PENGELOLA TRANSFORMASI TRANSFORMASI ORGANISASI INISIATIF STRATEGIS TRANSFORMASI KELEMBAGAAN 1 2 3 4 5 6 7 GAMBARAN UMUM DAFTAR ISI
- 4. DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA MEDIA KOMUNIKASI KEGIATAN PROGRAM KOMUNIKASI AGEN TRANSFORMASI UNIT PENGELOLA TRANSFORMASI 2 3 4 5 6 7 INISIATIF STRATEGIS TRANSFORMASI KELEMBAGAAN GAMBARAN UMUM
- 5. Faktor Pendorong – Eksternal dan Internal PwC, 2015 Faktor tambahan penguat 5 Global megatrends Demografi & Perubahan sosial Pergeseran kekuatan ekonomi global Laju urbanisasi Laju urbanisasi Terobosan dalam bidang teknologi GAMBARAN UMUM Perubahan iklim & Kelangkaan sumber daya Pergeseran kekuatan ekonomi global Demografi & Perubahan sosial 5
- 6. Komitmen para pejabat Kemenkeu untuk memastikan kesuksesan Program Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan Buku Cetak Biru Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan hingga tahun 2025 (KMK No.36/KMK.01/2014) Cetak Biru Transformasi Kelembagaan & Komitmen Pimpinan 6 GAMBARAN UMUM
- 7. AgendaTransformasi Kelembagaan Kemenkeu 7 1. Memperkuat budaya akuntabilitas berorientasi outcome; 2. Merevisi model operasional, merampingkan proses bisnis, mempercepat digitalisasi pada skala besar; 3. Membuat struktur organisasi lebih fit-for-purpose dan efektif; Fase Diagnosis • OHI 24.000 + responden • 80 stakeholder eksternal • 210 site visits • Kajian pustaka • Benchmarking Fase Design • Rapim Kemenkeu • Offsite meeting • 60 “mini-labs dengan 300 pegawai Kemenkeu dan 30 pakar global Fase Implementasi: Dasar Hukum: KMK 36/KM.01/2014 • Jk. Pendek (2013-14) • Jk. Menengah (2015-19) • Jk. Panjang (2020-25) 20 April-25 Juli 2013 26 Juli-3 Des. 2013 2014-2025 6 Inisiatif Aspirasi Transformasi Kelembagaan: 4. Menghargai kontribusi pegawai berprestasi dengan mengembangkan dan memberdayakan mereka untuk memperoleh dan membangun keahlian fungsional yang vital; 5. Menjadi lebih proaktif dalam mempengaruhi stakeholder untuk menghasilkan terobosan nasional Perpajakan 16 Inisiatif Bea Cukai 10 Inisiatif Anggaran 6 Inisiatif Treasury 33 Inisiatif TIK (Sentral) 8 Inisiatif Strategis& LayananKorporat (Sentral) 6 Inisiatif SDM (Sentral) 5 Inisiatif Support (Sentral) 3 Inisiatif GAMBARAN UMUM 7
- 8. 33 Inisiatif Tema Perbendaharaan 17 inisiatif Direktorat Jenderal Perbendaharaan 10 inisiatif Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko 6 inisiatif Direktorat Jenderal Kekayaan Negara 33 Inisiatif Tema Perbendaharaan 8 GAMBARAN UMUM
- 9. 9 • Terbitnya paket UU di bidang keuangan negara • Penajaman fungsi melalui reorganisasi • Pembangunan sistem keuangan • Penerapan balance score card, skema remunerasi baru & Pengembangan SDM • Perbaikan proses bisnis & Pengembangan kantor modern • Penguatan reformasi birokrasi (budaya organisasi, nilai kemenkeu) • Pengembangan kepemimpinan • Penerbitan cetak biru TK GAMBARAN UMUM
- 10. No. Fungsi Perbendaharaan*) Kegiatan Hasil diagnostik Penjelasan Unggul Baik Cukup 1. Pengelolaan pengeluaran (disbursement management) Sebelum pembayaran Proses pembayaran Sistem yang belum terintegrasi dengan KL Pembayaran tepat waktu, tetap ada proses manual 2. Pengelolaan penerimaan (receipt management) Proses penerimaan Pembayaran telah melalui perbankan, tetapi proses rekonsiliasi masih komplek & memakan waktu 3. Pengelolaan kas (liquidity management) Pengelolaan rekening Pengelolaan saldo Tingkat pengembalian Ada TSA, tetapi beberapa rekening belum terkonsolidasi Saldo yang cukup besar, perencanaan kurang, koordinasi dengan pengelola utang lemah Hanya diinvestasikan di BI (65% BI rate) 4. Akuntansi dan pelaporan (accounting and reporting) Proses akuntansi dan pelaporan Maju ke standar dunia, sistem yg bagus utk pemerintah pusat, blm terintegrasi dgn sistem akuntansi pemda 5. Misi khusus (special mission) Tata kelola misi khusus Kebijakan terpecah, unit investasi tersebar, visi tidak jelas Hasil Diagnostik Mc. Kinsey atas Kinerja DJPBN 10 McKinsey, 2013 Ruang untuk penyempurnaan GAMBARAN UMUM
- 11. DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA MEDIA KOMUNIKASI KEGIATAN PROGRAM KOMUNIKASI AGEN TRANSFORMASI UNIT PENGELOLA TRANSFORMASI GAMBARAN UMUM INISIATIF STRATEGIS TRANSFORMASI KELEMBAGAAN 1 3 4 5 6 7
- 12. FUNGSI DISBURSEMENT & RECEIPT 1. Menyusun sistem pencairan dana tersentralisasi & modern 2. Menyusun sistem penerimaan elektronik terintegrasi & modern 3. Menyediakan shared services bagi berbagai fungsi back office K/L FUNGSI LIQUIDITY MANAGEMENT 1. Meningkatkan proses pengelolaan likuiditas secara menyeluruh 2. Meninjau kapabilitas TDR 3. Mewujudkan perencanaan kas dgn target saldo kas yg ditetapkan secara jelas 4. Memperluas cakupan TSA 5. Memperbaiki akurasi perkiraan belanja satker 6. Meningkatkan koordinasi pengelolaan likuiditas dgn Bank Sentral 7. Memperluas startegi pengelolaan valuta asing FUNGSI ACCOUNTING & REPORTING 1. Implementasi Roadmap pelaksanaan akuntansi berbasis akrual 2. Integrasi sistem akuntansi pusat dan daerah 3. Meningkatkan kualitas manajemen keuangan K/L dan BUN 4. Meningkatkan pengendalian internal di KL dan BUN FUNGSI SPECIAL MISSION 1. Memperjelas tujuan, aspirasi dan strategi perangkat special mission 2. Menerapkan kepemilikan, tata kelola, pelaporan dan struktur hukum yang jelas 3. Menempatkan proses special mission yang tepat 65 KEGIATAN UTAMA 17 INISIATIF UTAMA 4 FUNGSI Fungsi, Inisiatif Utama, & Kegiatan Utama Transformasi Kelembagaan 12 INISIATIF STRATEGIS TRANSFORMASI KELEMBAGAAN
- 13. 13 INISIATIF STRATEGIS TRANSFORMASI KELEMBAGAAN
- 14. Quick Wins Ditjen Perbendaharaan 2014 14 INISIATIF STRATEGIS TRANSFORMASI KELEMBAGAAN • Modul Penerimaan Negara Generasi Ke-2 dengan menggunakan mekanisme kode billing secara online. Memberikan kemudahan dan fleksibilitas dalam melakukan pembayaran. Dapat digunakan dimanapun dan kapan pun. • Sistem pengelolaan keuangan negara yang terintegrasi dan berbasis IT bertujuan meningkatkan efektivitas, efisiensi akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara. • Launching SPAN dilaksanakan di istana negara tanggal 29 April 2015. • Akrual merupakan basis akuntansi yang mengakui dan mencatat saat terjadinya peristiwa akuntasi. Penerapan Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual bermanfaat untuk memberikan gambaran posisi keuangan, menyajikan informasi hak dan kewajiban, serta mengevaluasi kinerja pemerintah. • Sarana keuangan modern untuk meningkatkan rasio likuiditas pemerintah melalui pengelolaan kas dan investasi yang prudent, efisien dan optimal. • Operasional TDR masih menunggu kesepakatan dengan Bank Indonesia.
- 15. 1. Implementasi SPAN secara penuh 2. Piloting Implementasi SAKTI 3. Pembayaran gaji langsung ke rekening pegawai 4. Pembayaran langsung ke rekening penerima manfaat di luar negeri secara penuh 5. Implementasi e-billing system pada seluruh Bank/Pos Persepsi 6. Peluncuran aplikasi perencanaan kas versi terbaru 7. Perluasan Tahap I Treasury Single Account untuk Rekening Bendahara Pengeluaran 8. Peluncuran Klinik Akuntansi Akrual 9. Online serial tutorial aplikasi SAIBA 10. Website pelaporan data Pemerintah Pusat dan Daerah Konsolidasian 11. Pengalihan penatausahaan penerusan pinjaman dari Bank Penata Usaha (BPU) ke KPPN Khusus Investasi 12. Peluncuran aplikasi web-based BLU Integrated Online System 15 Treasury Charter 2015 INISIATIF STRATEGIS TRANSFORMASI KELEMBAGAAN
- 16. No Quickwin Persentase Tindak Lanjut 1. Implementasi SPAN secara penuh 100% Secara umum capaian Quickwin DJPB Tahun Anggaran 2015 telah sesuai dengan rencana. Piloting Implementasi SAKTI menunggu pengesahan PMK Piloting SAKTI di Biro Hukum. Saat ini telah dilakukan training terhadap 12 satker DJPB lingkup Jakarta. Pembangunan website Pelaporan Data Pemerintah Pusat dan Daerah Konsolidasian direncanakan menggunakan pihak ketiga dan saat ini masih dalam proses user requirement. 2. Piloting Implementasi SAKTI 28 % 3. Pembayaran gaji langsung ke rekening Pegawai 52% 4. Pembayaran langsung ke rekening penerima manfaat di luar negeri secara penuh 50% 5. Implementasi e-billing system pada seluruh Bank/Pos Persepsi 95 % 6. Peluncuran Aplikasi Perencanaan Kas versi terbaru 100 % 7. Perluasan Tahap I Treasury Single Account (TSA) untuk Rekening Bendahara Pengeluaran 50 % 8. Peluncuran Klinik Akuntansi Akrual 100% 9. Online serial Tutorial Aplikasi SAIBA 50% 10. Website Pelaporan Data Pemerintah Pusat dan Daerah Konsolidasian 35 % 11. Pengalihan Penatausahaan Penerusan Pinjaman dari Bank Penata Usaha (BPU) ke KPPN Khusus Investasi 67 % 12. Peluncuran aplikasi web based BLU Integrated Online System 75 % INISIATIF STRATEGIS TRANSFORMASI KELEMBAGAAN PENCAPAIAN QUICKWINS s.d. JULI 2015
- 17. Kegiatan Utama - Inisiatif Strategis s.d. Juli 2015 Dit TP Dit PA DIT SP DIT PKN Dit PKN Dit APK Dit SMI Dit PK-BLU CAPAIAN KINERJA PER FUNGSI 17 Catatan : Pada bulan Juli 2015 fungsi Disbursement and Receipt telah mencapai 44% didukung oleh Implementasi penuh SPAN, Piloting SAKTI dan penambahan Bank yang menggunakan MPN G2. Fungsi Liquidity Management telah mencapai 73% didukung perkembangan pengajuan target saldo cadangan dan terselesaikannya kajian perluasan TSA. Fungsi Special Mission telah mencapai 67% didukung perkembangan pada kegiatan Koordinasi, Monev dan penyelesaian regulasi dan fungsi Accounting and Reporting telah mencapai 40% didukung perkembangan kegiatan penyelesaian regulasi dan pembangunan kapabilitas K/L. Disbursement & Receipt 44 % Liquidity Management 73 % Special Mission 67 % Accounting & Reporting 40% INISIATIF STRATEGIS TRANSFORMASI KELEMBAGAAN
- 18. DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA MEDIA KOMUNIKASI KEGIATAN PROGRAM KOMUNIKASI AGEN TRANSFORMASI UNIT PENGELOLA TRANSFORMASI GAMBARAN UMUM 1 2 4 5 6 7 INISIATIF STRATEGIS TRANSFORMASI KELEMBAGAAN TRANSFORMASI ORGANISASI
- 19. KEGIATAN TRANSFORMASI ORGANISASI Penyiapan SDM yang kompeten dan profesional Pengusulan Perpres tentang Sertifikasi Bendahara Pembentukan Jabatan Fungsional Penyuluh Perbendaharaan Roadmap Penggabungan Struktur Organisasi Layanan Bersama DJPB, DJKN, dan DJPPR TRANSFORMASI ORGANISASI
- 20. Tantangan Pengelolaan SDM 20 Visi “Menjadi Pengelola Perbendaharaan Negara yang unggul di tingkat dunia” “ To be a world-class state treasury manager” Bisnis proses yang modern dan Sistem berbasis IT yang terintegrasi SDM yang kompeten dan profesional • Disbursement & Receipt : SPAN/SAKTI, MPN-G2, Shared service • Liquidity management : Renkas, TSA, TDR • Accounting & Reporting : Accrual accounting, Internal Control, GFS • Special mission : Investment policy, LPPI ? • Penguatan struktur organisasi • Penyusunan standar kompetensi • Pengembangan SDM struktural dan fungsional • Deployment dan exit strategy lainnya • ? TRANSFORMASI ORGANISASI
- 21. Tantangan Pengelolaan SDM 21 • Pekerjaan kurang terotomasi • Data terdesentralisasi • SDM masih ke pekerjaan adminstrasi/ klerikal (8.000-an) • Klerikal/administrasi • Meminta satker untuk berperan aktif • Hubungan eksternal masih lemah • Mulai membangun pengendalian internal • Otomasi • Data tersentralisasi • Mengurangi SDM untuk klerikal (5.500 – 7.500) • Analisis/ Kebijakan • Manajemen satker/pejabat perbendaharaan • Hubungan eksternal semakin meningkat dan diperkuat • Memperkuat pengendalian internal/penyidikan Sekarang Ke depan TRANSFORMASI ORGANISASI
- 22. Tantangan Pengelolaan SDM 22 • Soft and Hard • Gap • Pendidikan & Pelatihan Assessment Pengembangan • Pendalaman fungsi perbendaharaan Struktur organisasi • Kompetensi Standar kompetensi • Struktural dan fungsional Career path • e – Training & Certification • Pejabat perbendaharaan bersertifikat • Mentoring & Coaching Penempatan • Treasury • MoF • Kementerian Negara/Lembaga • Pemerintah daerah TRANSFORMASI ORGANISASI
- 23. LAYANAN BERSAMA DJPB, DJKN, dan DJPPR Layanan bersama telah ditetapkan dalam KMK 669/KMK.01/2015 tentang Layanan Bersama terkait dengan Pelaksanaan Fungsi Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Keuangan Negara Lainnya di Daerah pada tanggal 15 Juni 2015 Soft Launching layanan bersama telah dilaksanakan di KPKNL Surabaya pada tanggal 8 Juli 2015 melalui video teleconference dengan pimpinan Kemenkeu di Ruang Mezanine, Gedung Djuanda I SOP layanan bersama telah mendapat persetujuan Biro Organta Sekjen Kemenkeu TRANSFORMASI ORGANISASI
- 24. Wilayah Kerja Layanan Bersama No Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Wilayah Kerja Layanan Bersama 1 Kanwil Provinsi Aceh Kanwil Provinsi Aceh Provinsi Aceh 2 Kanwil Provinsi Sumatera Utara Kanwil Provinsi Sumatera Utara Provinsi Sumatera Utara 3 Kanwil Provinsi D.I. Yogyakarta Kanwil Provinsi Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta Provinsi D.I. Yogyakarta 4 Kanwil Provinsi Jawa Timur Kanwil Provinsi Jawa Timur Provinsi Jawa Timur 5 Kanwil Provinsi Bali Kanwil Provinsi Bali dan Nusa Tenggaran Provinsi Bali 6 Kanwil Provinsi Sulawesi Selatan Kanwil Provinsi Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Barat Provinsi Sulawesi Selatan 7 Kanwil Provinsi Maluku Utara Kanwil Provinsi Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara Provinsi Maluku Utara 8 Kanwil Provinsi Jambi Kanwil Provinsi Sumatera Selatan, Jambi, dan Bangka Belitung Provinsi Jambi 9 KPPN Banda Aceh KPKNL Banda Aceh a. Kota Banda Aceh b. Kota Sabang c. Kab. Aceh Besar d. Kab. Pidie e. Kab. Pidie Jaya 10 KPPN Lhokseumawe KPKNL Lhokseumawe a. Kota Lhokseumawe b. Kab. Aceh Utara c. Kab. Bireu No Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Wilayah Kerja Layanan Bersama 11 a. KPPN Medan I b. KPPN Medan II KPKNL Medan Kota Medan 12 KPPN Padang Sidempuan KPKNL Padang Sidempuan a. Kota Padang Sidempuan b. Kab. Tapanuli Selatan c. Kab. Mandailing Natal d. Kab. Padang Lawas Utara e. Kab. Padang Lawas 13 KPPN Jambi KPKNL Jambi a. Kota Jambi b. Kab. Batanghari c. Kab. Muaro Jambi 14 KPPN Yogyakarta KPKNL Yogyakarta Kota Yogyakarta Kab. Sleman Kab. Bantul 15 a. KPPN Surabaya I b. KPPN Surabaya II KPKNL Surabaya Kota Surabaya 16 KPPN Malang KPKNL Malang a. Kota Malang b. Kab. Malang c. Kota Batu 17 KPPN Denpasar KPKNL Denpasar a. Kota Denpasar b. Kab. Badung c. Kab. Gianyar d. Kab. Tabanan 18 KPPN Amlapura a. KPKNL Denpasar b. KPKNL Singaraja a. Kab. Karangasem b. Kab. Klungkung c. Kab. Bangli 19 a. KPPN Makassar I b. KPPN Makassar II KPKNL Makassar Kota Makassar 20 KPPN Ternate KPKNL Ternate a. Kota Ternate b. Kota Tidore Kepulauan c. Kab. Halmahera Tengah d. Kab. Halmahera Barat e. Kab. Halmahera Selatan f. Kab. Kepulauan Sula TRANSFORMASI ORGANISASI
- 25. CAPAIAN TRANSFORMASI ORGANISASI 25 TRANSFORMASI ORGANISASI Keterangan : Bidang Pengembangan Struktur Organisasi Bidang SDM *) Sosialisasi lanjutan terkait hard competency akan dilakukan pada periode berikutnya *) Penyusunan training path dan career path belum dilaporkan. • Time Frame dan Action Plan e-Learning Bidang Pengembangan Kompetensi Pejabat Perbendaharaan • Draf Rperpres tentang Sertifikasi Bendahara telah selesai dibahas dan difinalisasi di Kementerian Hukum dan HAM (belum ada perkembangan). • Dalam Ekspose Naskah Akademik, Kemenpan RB memberi masukan berkaitan dengan Nomenklatur, butir kegiatan, rumpun jabatan, dan pendidikan (dalam proses perbaikan). Bidang Pengelolaan Informasi Transformasi • Merupakan kegiatan yang kontinyu sepanjang tahun Bidang Kerjasama Eksternal **)Proposal kerjasama eksternal masih dipersiapkan oleh Bagian OTL/Bagian Umum Setditjen. **)Mengkoordinasikan seluruh kerjasama eksternal di DJPB **)Mengkaji/memproses usulan kerjasama training dari WB Kegiatan 2015 Target Waktu Realisasi Status a.Pengembangan Struktur Organisasi 1. Melaksanakan piloting dan perluasan penggabungan layanan (layanan terpadu) pada tahun 2015 - 2017 (tanpa mengintegrasikan struktur dan SDM) 2. Secara paralel melaksanakan penggabungan sistem IT. 3. Melaksanakan penggabungan struktur unit vertikal DJPB dan DJKN setelah terpenuhinya prasyarat penggabungan pada tahun 2018/2019 2017 2017 2018 75% - - On track - - b. Bidang SDM 1. Menyusun Kamus Hard Competency level pelaksana 2. Menyusun training path dan career path 3. Mengembangkan e-Learning 2015 2015 2016 100% - 53% Done *) On track *) On track c. Pengembangan Kompetensi Pejabat Perbendaharaan 1. Penyusunan sertifikasi Bendahara K/L 2. Pengusulan Jafung Penyuluh Perbendaharaan 2015 2015 75% 25% On track On track d. Pengelola Informasi Transformasi 1. Menerbitkan SK Tim Pengelola Media Komunikasi TK/TO 2. Menginformasikan ke semua unit di lingkungan DJPB untuk menjadi kontributor konten TK/TO 3. 25 duta tranformasi telah ditetapkan Menteri Keuangan 2015 2015 2015 100% 100% 100% Done Done Done e. Kerjasama Eksternal 1. Menyusun strategi kerjasama eksternal 2. Mengusulkan training peningkatan kapasitas SDM DJPB 2015 2015 - - On track **) On track **)
- 26. DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA MEDIA KOMUNIKASI KEGIATAN PROGRAM KOMUNIKASI AGEN TRANSFORMASI UNIT PENGELOLA TRANSFORMASI 1 2 3 5 6 7 INISIATIF STRATEGIS TRANSFORMASI KELEMBAGAAN GAMBARAN UMUM
- 29. Transformation Office UNIT PENGELOLA TRANSFORMASI TUJUAN Memastikan, mengawal, dan mendorong implementasi inisitif-inisiatif strategis yang telah ditetapkan dalam cetak biru Kementerian Keuangan PERAN • Memungkinkan pengambilan keputusan yang cepat tanpa halangan birokrasi dan hirarki pemerintah • Menciptakan transparansi dengan memantau implementasi dan kinerja dari sejumlah prioritas transformasi utama • Membantu memecahkan situasi problematis dan mengambil tindakan korektif guna mengatasi kinerja yang buruk jika perlu • Mendukung keterlibatan stakeholder internal dan eksternal CTO • Mengawal proses implementasi pada Level Kementerian • Konsentrasi pada Outcome dan Impact PMO • Mengawal proses implementasi pada Level Unit eselon I • Konsentrasi pada output, outcome, dan impact LEVELING PMO dapat mengeskalasi hambatan yang dihadapi kepada CTO, antara lain untuk inisiatif: - Bersifat strategis - Bersifat lintas unit eselon I - Berkinerja buruk yang tidak dapat diselesaikan oleh PMO CTO memfasilitasi pencapaian outcome dan impact
- 30. Program Kerja PMO Semester II 2015 30 • Soft Launching Layanan Bersama DJPB – DJKN – DJPPR • Penerbitan Buletin Transformasi Kelembagaan Edisi I Juli • Corner Day Eksekutif • Progress Transformasi Kelembagaan pada majalah Treasury • Pembuatan Video Transformasi Kelembagaan - Konten Lokal Agustus • Roadshow II Transformasi Kelembagaan • Seminar Penggunaan Virtual Account dan Kartu Plastik dalam Transaksi Belanja Negara • Seminar Perluasan Cakupan TSA • Survey Transformasi Kelembagaan • Corner Day Pelaksana Season II • Penerbitan Buletin Transformasi Kelembagaan Edisi II • Piloting Kartu Identitas Multifungsi September • Leadership Meeting • Penerbitan Buletin Transformasi Kelembagaan Edisi III • Corner Day Pelaksana Season II • Penggunaan Kartu Debet pada Bendahara Pengeluaran • Pembuatan Video Propaganda Transformasi Kelembagaan Oktober • Seminar Evaluasi Pengelolaan Likuiditas Pemerintah • Seminar Integrasi System untuk dukungan GFS • Monev Survey • TK Award • Corner Day Pelaksana Season II • Penerbitan Buletin Transformasi Kelembagaan Edisi IV November • Monitoring dan evaluasi Piloting SAKTI • Monitoring dan evaluasi quickwins 2015 • Penyusunan Buku Tahunan Desember UNIT PENGELOLA TRANSFORMASI
- 31. DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA MEDIA KOMUNIKASI KEGIATAN PROGRAM KOMUNIKASI UNIT PENGELOLA TRANSFORMASI AGEN TRANSFORMASI 1 2 3 4 6 7 INISIATIF STRATEGIS TRANSFORMASI KELEMBAGAAN GAMBARAN UMUM
- 32. Agen Transformasi AGEN TRANSFORMASI Katalisator penting untuk keberhasilan program transformasi. Berperan sebagai motivator bagi para pegawai lainnya untuk terlibat secara aktif dalam proses transformasi. Bertugas untuk membantu proses penyampaian informasi dan menggalang dukungan terhadap proses perubahan serta implementasi program Transformasi Kelembagaan. Agen Transformasi Formal •Ditetapkan dalam KMK Agen Transformasi Informal •Melekat pada Kepala Kanwil dan Kepala KPPN
- 33. 33 AGEN TRANSFORMASI Agen Transformasi Formal Ditetapkan melalui KMK 508/KMK.01/2015 Tugas dan Fungsi : Melakukan sosialisasi Program Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan di lingkungan unit kerja masing-masing Berpartisipasi dalam kegiatan Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan baik yang diselenggarakan oleh Tim Reformasi Birokrasi dan Kelembagaan Pusat (CTO) dan Tim Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Unit (PMO) Memberikan masukan terhadap perkembangan implementasi Program Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan Menjadi Penghubung antara CTO dan PMO dengan pegawai Kementerian Keuangan dalam menyampaikan pesan perubahan dan pelaksanaan Program Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan Menjadi Panutan (role model) bagi pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan dengan menerapkan inisiatif dan menunjukkan pola pikir yang semakin berfokus pada layanan pelanggan sebagai bentuk dukungan terhadap Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan 8 orang Pejabat Eselon III Kantor Pusat dari Change Agent 15 orang Duta SPAN Koordinator (DSK) 2 orang Pejabat Eselon IV sebagai Koordinator DSK dan Koordinator Change Agent Anggota
- 34. Merupakan pribadi yang menginspirasi, mendorong pelaksanaan Transformasi Kelembagaan, dan membangun komitmen insan perbendaharaan untuk terus berkembang AGEN TRANSFORMASI Agen Transformasi Informal Melekat pada Peran Kepala Kanwil DJPB dan Kepala KPPN
- 35. 1. Mendukung secara penuh penyelesaian inisiatif strategis Transformasi Kelembagaan pada Ditjen Perbendaharaan (SPAN, SAKTI, MPN G2, TDR, Akuntansi Akrual); 2. Memberikan penguatan fungsi kelembagaan DJPBN (kelembagaan Kanwil DJPBN – termasuk wakil Menteri Keuangan di daerah); Seluruh proses bisnis pengelolaan perbendaharaan pada kantor vertikal dapat terpetakan dan dapat dituangkan dalam fase-fase koordinasi dan konsolidasi serta didukung oleh regulasi yang memadai sehingga terwadahi; 3. Melaksanakan secara aktif kesinambungan roadmap pengelolaan strategis Sumber Daya Manusia (standardisasi kompetensi pengelola perbendaharaan, mapping jabatan, kewajiban training, career path, talent management, mentoring); 4. Melakukan inisiasi layanan bersama dengan membuka counter untuk rekonsiliasi aset di KPPN dan Kanwil DJPBN dengan berkordinasi dengan perwakilan DJKN di daerah. 35 AGEN TRANSFORMASI Peran Agen Transformasi Informal (Melekat pada Kepala Kanwil DJPB dan Kepala KPPN )
- 36. KEGIATAN YANG PERLU DILAKUKAN OLEH AGEN TRANSFORMASI Mendukung pelaksanaan pendistribusian media komunikasi Transformasi Kelembagaan Mendukung pelaksanaan Survey Transformasi Kelembagaan Melaksanakan GKM Transformasi Kelembagaan kepada para pegawai di unit masing-masing Berpartisipasi aktif pada berbagai program Transformasi Kelembagaan yang diinisiasi oleh PMO DJPB atau CTO Kemenkeu AGEN TRANSFORMASI
- 37. DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA MEDIA KOMUNIKASI AGEN TRANSFORMASI KEGIATAN PROGRAM KOMUNIKASI UNIT PENGELOLA TRANSFORMASI 1 2 3 4 5 7 INISIATIF STRATEGIS TRANSFORMASI KELEMBAGAAN GAMBARAN UMUM
- 38. Program Komunikasi Transformasi Kelembagaan s.d. Minggu ke-3 Agustus 2015 38 1. Para Pejabat Eselon 2 lingkup KP DJPB; 2. Para Pejabat Eselon 2 lingkup Kantor Vertikal DJPB; 3. Para Pejabat Eselon 3 lingkup Kantor Vertikal DJPB; 4. Para Pejabat Eselon 4 yang promosi Th 2015; 5. Para Kasubbag Umum KPPN Se Indonesia; 6. Para Kasubbag Kepegawaian Kanwil DJPB se Indonesia; 7. Para Para Kepala Seksi Lingkup KP Ditjen Perbendaharaan 131 Pelaksana (63%) Dit.PA 53 Pelaksana (75%) 39 Pelaksana (60%) 36 Pelaksana (86%) 32 Pelaksana (71%) 67 Pelaksana (86%) 53 Pelaksana (70%) 67 Pelaksana (60%) Audience 8. Para pelaksana lingkup KP DJPB, KPPN Khusus Penerimaan, KPPN Jakarta 2 ; 9. Para pegawai lulusan Beasiswa D4, S1, S2 Dalam Negeri dan Luar Negeri; 10.Perwakilan pegawai On The Job Training DJPB Th 2015 11. Mahasiswa STAN D III dan D IV Tahun 2015 12. Para Change Agent dan Duta Span Unit seluruh Indonesia Waktu Corner Day Edisi Pelaksana: Maret s.d Juni 2015 Setditjen Dit.PKN Dit.TPDit.APKDit.SPDit.BLUDit.SMI 38 Sosialisasi • Pembekalan Es IV • Rakor Regional • Rapimnas DJPB • Rakor SDM • Pembekalan Re Entry Program • Rakor Direktorat • Undangan Kantor Vertikal • Corner Day Staf • Corner Day Executive • Cornerday Edisi Kartini • Roadshow Menteri Keuangan ke daerah • STAN Career Expo • Change Agent Sharing Session dan pembekalan DSU Duta Transformasi • Formal : (KMK 508/KMK.01/2015 ) 25 Duta Transformasi DJPB : 15 Duta, berasal dari Duta SPAN Koordinator 8 Duta, berasal dari pejabat Es 3 KP DJPB 2 Duta, berasal dari pejabat Es 4 pada Setditjen dan Dit TP • Informal : Para Kepala Kanwil, Para Kepala KPPN Ditjen Perbendaharaan Media Komunikasi • TK Corner • Treasury Charter 2015 • Annual Report 2014 • Buku Saku • Website TK • Agenda Transformasi • Video (TK, MPN G2, Sosialisasi MPN, Quickwins, Konten Lokal) • Buletin TK edisi 1 /2015 plus Roadmap TK , flyer TK KEGIATAN PROGRAM KOMUNIKASI
- 39. 39 Kegiatan • Seminar Transformasi Kelembagaan • Pembekalan Es IV • Rakor Regional • Rapimnas DJPB • Rakor SDM • Pembekalan Re Entry Program • Rakor Direktorat • Undangan Kantor Vertikal • Corner Day Staff • Corner Day Executive • Cornerday Edisi Kartini • Roadshow Menteri Keuangan ke daerah • STAN Career Expo • Sharing Knowledge Pengembangan SDM • Change Agent Sharing Session , Pembekalan DSU Waktu Pelaksanaan • Januari 2015 • Perbruari 2015 • Pebruari – Maret 2015 • April 2015 • Mei –Juni 2015 • Mei 2015 • Juni 2015 • April, Mei 2015 • Maret-Juni 2015 • Mei – September 2015 • April 2015 • Mei 2015 • Maret 2015 • Juni 2015 • Juli – Agustus 2015 Lokasi • Jakarta • Jakarta • Medan, Manado, Sorong, Samarinda, Pangkal Pinang • Jakarta • Surabaya, Manado, Medan, Bogor • STAN Jakarta • Jakarta • Kanwil DJPB Lampung, Kanwil DJPB Pontianak • Jakarta • Jakarta • Jakarta • Makassar • Jakarta • Jakarta • Medan, Yogjakarta , Denpasar 39 KEGIATAN PROGRAM KOMUNIKASI
- 40. DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA KEGIATAN PROGRAM KOMUNIKASI MEDIA KOMUNIKASI AGEN TRANSFORMASI UNIT PENGELOLA TRANSFORMASI 1 2 3 4 5 6 INISIATIF STRATEGIS TRANSFORMASI KELEMBAGAAN GAMBARAN UMUM
- 41. MEDIA KOMUNIKASI
- 42. MEDIA KOMUNIKASI
- 43. Terima Kasih
- 44. MARI KITA DUKUNG TRANSFORMASI KELEMBAGAAN DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN 44
Editor's Notes
- Setelah Kementerian Keuangan melakukan perubahan selama satu dekade, ternyata masih ada celah untuk menyempurnakan perubahan tersebut secara menyeluruh dan terintegrasi. Dengan bantuan konsultan maka terbitlah Cetak Biru Transformasi Kelembagaan melalui KMK 36/KMK.01/2014 tentang Cetak Biru Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan 2014-2025. Transformai Kelembagaan yang dijalankan pada DJPB sejalan dengan visinya, yaitu menjadi pengelola perbendaharaan negara yang unggul di tingkat dunia. Hal tersebut dijabarkan dalam 4 fungsi perbendaharaan (disbursement & receipt, liquidity management, accounting & reporting, dan special mission)
- Pada hasil diagnostik awal, fungsi pengelolaan pengeluaran dan pengelolaan penerimaan masih dipisahkan. Dari hasil diagnostik awal yang dilakukan oleh konsultan (Mc.Kinsey) terdapat celah yang masih bisa disempurnakan menjadi kategori unggul.
- Inisiatif utama adalah inisiatif strategis Transformasi Kelembagaan yang akan dilaksanakan pada masing-masing fungsi. 65 kegiatan utama adalah kegiatan yang harus dilaksanakan dari masing-masing inisiatif utama dari tahun 2014-2025.
- Treasury Charter adalah wujud komitmen pimpinan DJPB untuk memastikan kesuksesan quickwins Transformasi Kelembagaan tahun 2015. Treasury Charter ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan beserta para pejabat Eselon II Kantor Pusat pada tanggal 27 Februari 2015. Quickwin nomor 8 telah berhasil dicapai dengan ditandai launching Klinik Akrual pada tanggal 17 Juni 2015