Recommended
More Related Content
Similar to Perencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptx
Similar to Perencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptx (20)
More from BudyHermawan3
More from BudyHermawan3 (15)
Recently uploaded
Recently uploaded (11)
Perencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptx
- 1. PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA BERBASIS AKUNTABEL Drs. Budy Hermawan, M.Si Bandung, 20 Juni 2023 Penyusunan RKP Desa
- 2. Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa Dasar Hukum Undang-undang Peraturan Pemerintah Peraturan Gubernur Jawa Barat No 8 Tahun 2019 Peraturan Menteri UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa • PP Nomor 43 Tahun 2014 • PP Nomor 60 Tahun 2015 Ttg Pembinaan penyelenggaraan Pemerintah Desa PENYUSUNAN RKP
- 4. Tujuan Penyusunan perencanaan pembangunan desa adalah : a. tersusunnya dokumen perencanaan desa yang sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan. b. menjamin terciptanya Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergi dalam penyusunan perencanaan pembangunan antara desa, kecamatan dan kabupaten. c. menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan pembangunan. d. mengoptimalkan peran serta pemerintah desa, masyarakat dan dunia usaha dalam perencanaan pembangunan desa. Perencanaan Pembangunan Desa dilaksanakan dengan sistem Perencanaan partisipatif Pembangunan Masyarakat Desa berdasarkan pada asas umum penyelenggaraan negara, dan mempunyai keterkaitan serta tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan daerah.
- 5. PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA RPJM Desa Rencana Pembangunan Jangka Menengah untuk Jangka Waktu 6 (Enam) Tahun RKP Desa Rencana Kerja Pemerintah Desa, merupakan penjabaran dari rencana RPJM untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- 6. Pemerintah desa menyusun RKP Desa sebagai penjabaran RPJM Desa. 01 02 03 04 & 05 RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA RKP mulai disusun oleh pemerintah desa pada bulan Juli. RKP Desa disusun oleh pemerintah desa sesuai dengan informasi dari pemerintah daerah berkaitan dengan pagu indikatif desa dan rencana kegiatan pemerintah. RKP Desa ditetapkan dengan peraturan desa paling lambat akhir september. Terakhir, RKP Desa menjadi dasar penetapan APB Desa.
- 7. Forum musyawarah yang dipimpin oleh BPD dalam rangka penyusunan rencana pembangunan desa. 01. MUSYAWARAH DESA Forum pembahasan dan penyepakatan Perdes RKP Desa antara BPD bersama kepala desa. 05. PENETAPAN RKP DESA Forum untuk mengajak warga turut berpartisipasi dalam penyusunan RKP Desa. 02. SOSIALISASI Forum pembahasan dan penyepakatan rancangan RKP Desa bersama masyarakat luas. 04. MUSRENBANG DESA Forum diskusi terfokus untuk merumuskan bahan masukan rancangan RKP Desa. 03. LOKAKARYA DESA TAHAP PENYUSUNAN RKP DESA
- 8. Pimpinan Musyawarah Desa adalah BPD. Peserta meliputi pemerintah desa, lembaga kemasyarakatan desa, dan masyarakat. Kepesertaan BPD menyelenggarak an musyawarah paling lambat bulan Juni. Waktu Pencermatan ulang dokumen RPJM Desa dan pembentukan tim verifikasi yang berasal dari warga sesuai dengan jenis kegiatan dan keahlian yang dibutuhkan. Materi Berita acara kesepakatan hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa dan tim verifikasi. Keluaran MUSYAWARAH DESA
- 9. Pemerintah desa, BPD, LKD, dan masyarakat dengan mempertimbangkan keterwakilan perempuan. KEPESERTAAN Masyarakat memahami proses penyusunan RKP Desa dan terbentuknya tim penyusun RKP. KELUARAN Sosialisasi dilaksana pada bulan Juni. WAKTU Berisi tentang informasi yang berkaitan dengan penyusunan RKP Desa dan pembentukan tim penyusun RKP. MATERI Pemerintah desa dapat mengundang narasumber dari unsur pendamping desa, pemerintah kecamatan atau kabupaten. NARASUMBER SOSIALISASI
- 10. TIM PENYUSUN RKP DESA KEWENANGAN Tim penyusun RKP Desa dibentuk oleh Kepala dan ditetapkan dengan keputusan kepala desa. UNSUR KEANGGOTAAN • Kepala Desa: Pembina • Sekretaris Desa: Ketua • Ketua LKMD: Sekretaris • Perangkat Desa (Kadus), LKMD, Kader pemberdayaan masyarakat desa, dan unsur masyarakat: Masyarakat. WAKTU Pembentukan tim penyusun RKP Desa dilaksanakan paling lambat bulan Juni tahun berjalan. JUMLAH KEANGGOTAAN Jumlah keanggotaan tim paling sedikit 7 dan paling banyak 11 orang, dengan mengikutsertaan kaum perempuan paling sedikit 30% dari jumlah tim.
- 11. LOKAKARYA DESA WAKTU Tim penyusun RKP Desa melaksanakan lokakarya desa pada bulan Juli. KEPESERTAAN Lokakarya desa difasilitasi oleh tim penyusun dengan peserta: Pemerintah desa, BPD, LKD, unsur perwakilan wilayah, pelaku ekonomi, kelompok anak, kelompok perempuan, masyarakat miskin dan keterwakilan masyarakat lainnya. MATERI • Pencermatan rencana pendapatan asli desa. • Pencermatan pagu indikatif desa dan penyelarasan program masuk ke desa. • Analisa keadaan darurat. • Pembahasan daftar usulan pelaksana kegiatan pembangunan desa. • Penyusunan rancangan RKP Desa • Penyusunan rancangan daftar usulan RKP Desa. KELUARAN Rancangan RKP Desa.
- 12. Keselarasan Perencanaan Tingkat Partisipasi Kualitas RKP Desa PERENCANAAN PENGANGGARAN PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN PELAPORAN & PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DESA 12 AREA RISIKO DALAM DANA DESA Unifikasi dan Integrasi Anggaran Harmonisasi Kades & BPD Evaluasi APB Desa oleh kec Pengadaan B/J Kewajiban Perpajakan Kades ‘Powerfull’ Administrasi pembukuan Cara peng-SPJ-an Pencatatan kekayaan desa Pencatatan Bel. Modal’ & Bel. Barang Jumlah Laporan yg hrs dibuat Tatacara Pelaporan Efektifitas pengawasan Kesiapan APIP
- 13. AREA RISIKO DALAM IMPLEMENTASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA • sebagai bagian dari Laporan Kepala Desa (Akhir Bulan Januari setelah akhir TA berkenaan) •Laporan PJ: a) Laporan Ralisasi Pelaksanaan APBDesa. b) Laporan Kekayaan Milik Desa c) Laporan Program Pem dan Pemda ke Desa PERENCANAAN •Konsistensi RPJMDesa, RKPDesa dan APBDesa •Tingkat Partisipasi Masyarakat •Kualitas RKP Desa •Informasi Pagu Indikatif ADD dan DD •Harmonisasi Kades & BPD •Evaluasi APB Desa oleh kec •Konsistensi antara kewenangan Desa dan pembiayaan •Pengaturan standar harga di Desa PELAKSANAAN PENATA- USAHAAN • Prinsip swakelola Pengadaan B/J • Kewajiban Perpajakan • Kades ‘Powerfull’ • Masalah lainnya Bencana alam/ Perampokan/Tipikor • Administrasi pembukuan • Cara peng-SPJ-an • Pencatatan kekayaan desa • Konsep ‘Bel. Modal’ & Bel. Barang/Jasa • Laporan yg hrs dibuat (Sms. I- Minggu I Bulan Juni dan Sms. II- Minggu ke IV Jan) • Tatacara Pelaporan • Publikasi kepada Masyarakat PELAPORAN PTJWBN
- 14. Gambaran Umum Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa PERMENDAGRI No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pengelolaan Keuangan Desa Semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Hak dan kewajiban tersebut menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan yang perlu diatur dalam pengelolaan keuangan desa yang baik. 1. Struktur Organisasi Pengelolaan Keuangan Desa 4. Perpajakan Desa Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa dipegang oleh Kepala Desa. Kekuasaan pengelolaan keuangan desa sebagian dikuasakan kepada PPKD Perangkat Desa terdiri atas sekretariat desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis. Setiap pengeluaran kas desa yang menyebabkan beban atas anggaran Belanja Desa dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. PBJ di Desa pada prinsipnya dilakukan secara Swakelola dengan memaksimalkan penggunaan material/bahan dari wilayah setempat, dilaksanakan secara gotong royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat setempat. 3. Pengadaan Barang dan Jasa Desa (PBJ) 2. Siklus Pengelolaan Keuangan Desa a) Perencanaan Keuangan Desa b) Pelaksanaan Keuangan Desa c) Penata Usahaan Keuangan Desa d) Pelaporan Keuangan Desa e) Pertanggungjawaban Keuangan Desa
- 15. KONSEP PEMBANGUNAN DESA Pembangunan Desa Mengedepankan Kebersamaan, Kekeluargaan, dan Kegotongroyongan Guna Mewujudkan Pengarusutamaan Perdamaian dan Keadilan Sosial desa membangun pembangunan desa membangun desa
- 16. KEWENANGAN DESA Kewenangan Desa Meliputi Kewenangan di Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Berdasarkan Prakasa Masyarakat, Hak Asal-Usul, dan Adat Istiadat Desa Hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa desa atau prakarsa masyarakat desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat. Hak Asal Usul Lokal Berskala Desa Kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa yang telah dijalankan oleh desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh desa atau muncul karena perkembangan desa dan prakasa masyarakat desa. Penugasan Kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota. Penugasan Lainnya Kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota.
- 17. TUJUAN PEMBANGUNAN DESA Meningkatkan Kesejahteraan Desa 01 02 03 Melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan SDA dan lingkungan secara berkelanjutan. Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Penanggulangan Kemiskinan
- 18. SIKLUS PEMBANGUNAN DESA 01. Perencanaan 06. Evaluasi 03. Pelaksanaan 05. Pelaporan & Pertanggungjawaban 02. Penganggaran 04. Pengawasan
- 19. ANALISA RPJM DESA Tujuan Mengidentifikasi dan menginvestarisir kegiatan yang ada dalam RPJM Desa pada tahun bersangkutan. Pengertian Serangkaian kegiatan untuk mengetahui rencana kegiatan prioritas RPJM Desa pada tahun bersangkutan. Metode Peninjauan dokumen RPJM Desa.
- 20. CONTOH ANALISA RPJM DESA
- 30. Audiensidengan Pemda se-Jawa Barat – 18 PENGADUAN MASYARAKAT BerdasarkanWilayah BerdasarkanDelik Delik 350 300 250 200 150 100 50 - 2016 2017 2018 2019 2020
- 31. Korupsi P B J yang ditangani K PK 171 K a s u s Ko r upsi P B J 200 4 - 2020 2173 D u m a s P B J 2014-2020
- 33. AREA RISIKO AKUNTABEL, TRANPARANSI, PARTISIPATIF KEDUA KETIGA PERTAMA Fokus Area Risiko Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa KELIMA KEENAM KEEMPAT Perencanaan 1. Keselarasan Perencanaan; 2. Tingkat Partisipasi; dan 3. Kualitas RKP Desa. Penganggaran 1. Unifikasi dan Integrasi Anggaran; 2. Harmonisasi Kepala Desa dan BPD; dan 3. Evaluasi APBDes oleh Camat. Pelaksanaan 1. Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ); 2. Kewajiban Perpajakan; dan 3. Kepala Desa yang ‘Powerfull’. Penatausahaan 1. Administrasi pembukuan; 2. Cara peng-SPJ-an; 3. Pencatatan kekayaan desa; dan 4. Konsep Belanja Modal dan Belanja Barang. Pelaporan dan Pertanggungjawaban 1. Jumlah laporan yang harus dibuat; dan 2. Tatacara pelaporan. . Bantuan Langsung Tunai 1. Pendataan Calon Penerima BLT 2. Besaran Jumlah BLT 3. Penyerahan BLT tepat sasaran, lokasi, waktu dan jumlah
- 36. KONSEP PENGAWASAN PENGELOAAN KEUANGAN DESA PERENCANAAN PENGAWASAN PELAKSANAAN PENGAWASAN KONSEP PENGAWASAN KEUANGAN DESA TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN › Bentuk Perencanaan; › Tahapan Perencanaan; › Susunan Tim Pengawas › Kompetensi teknis; dan › Mekanisme Tindak Lanjut › Koordinasi Pengawasan › Audit › Reviu › Pemantauan › Evaluasi › Hirarki; › Pelaku Pengawasan; › Jenis dan Bentuk Pengawasan; › Ruang Lingkup; dan › Pertanggungjawaban
- 37. PENGAWASAN KEUANGAN DESA • Tindak lanjut Pasal 19 PP 12 Tahun 2017 • Pengganti Permendagri 7 T ahun 2008 • Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk memastikan Pengelolaan Keuangan Desa berjalan secara transparan, akuntabel, tertib dan disiplin anggaran, serta partisipatif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan • APIP Kemendagri: pengawasan keuangan desa secara nasional • APIP Provinsi: pengawasan keuangan desa lingkup provinsi • APIP Kab/Kota: pengawasan keuangan desa lingkup kab/kota dan desa • Bentuk pengawasan: pemeriksaan, monitoring, reviu dan evaluasi serta pengawasan lainnya • Camat: Melakukan pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan • BPD melakukan pengawasan kinerja kepala Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa • Masyarakat Desa: melakukan pengawasan melalui pemantauan terhadap Pengelolaan Keuangan Desa.
- 38. HIRARKI & PELAKU PENGAWASAN Badan Permusyawaratan Daerah (BPD) Masyarakat Desa Bupati/walikota Melakukan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa Di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan Oleh APIP Daerah Kab/Kota dan Camat Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat Melakukan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa Di Wilayah Daerah Provinsi Yang Dilaksanakan Oleh APIP Daerah Provinsi Menteri Dalam Negeri Melakukan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa Secara Nasional yang dilaksanakan Oleh APIP Kementerian
- 39. 05 06 07 01 02 03 04 Pemeriksaan: proses identifikasi masalah, analisis dan evaluasi yang dilakukan secara independent dan professional untuk menilai efisiensi, efektivitas , kehematan dan kepatuhan regulasi Reviu,: penelaahan ulang bukti suatu kegiatan untuk memastikan kesesuaian dengan ketentuan, standar, rencana atau norma yang ditetapkan Evaluasi,: kegiatan membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana atau norma yang ditetapkan dan menentukan factor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan kegiatan dalam mencapai tujuan Monitoring ; proses penilaian kemajuan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan yang dtetapkan BENTUK PENGAWASAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA