SlideShare a Scribd company logo
1 of 17
penyusunan
STANDAR
OPERASI PROSEDUR (SOP)
di lingkungan Balai Teknologi Keselamatan Pelayaran
Presented by:
Maizar Radjin, M.Ak, QIA
PERTAMA
01
Latar belakang
SOP
KETIGA
03
menyusun
sop
KEDUA
02
mengenal
sop
Latar belakang
sop
1
2
3
4
5
6
7
UU NOMOR 28 TAHUN 1999
Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Bersih dan Bebas KKN
PP NOMOR 68 TAHUN 1999
Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam
penyelenggaraan Negara PERATURAN PRESIDEN NOMOR 24 TAHUN 2010
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan
Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden
Nomor 92 Tahun 2011KEPMENPAN Nomor 63/KEPIM.PAN/71/2003
Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik
PERMENPAN PER/21/M.PAN/11/2008
Pedoman Penyusunan Standar Operating Prosedur (SOP)
Administrasi Pemerintahan
PERMENPAN RB Nomor 12 Tahun 2011
Pedoman Penataan Tatalaksana
PERMENHUB PM.61 Tahun 2012
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur
di Lingkungan Kementerian Perhubungan
DASAR HUKUM
KELEMBAGAAN
SUMBER DAYA
MANUSIA
1. Bussiness Process
2. Standard Operating
Procedures (SOP)
Fokus Reformasi Birokrasi
REFORMASI
BIROKRASI
KETATALAKSANAAN
Peran Penyusunan SOP dalam rb
INDIKATOR RB 1 2 3 4 5 6 7 8
PENATAAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
MANAJEMEN
PERUBAHAN
PENATAAN DAN
PENGUATAN
ORGANISASI
PENATAAN
TATALAKSANA
PENATAAN SISTEM
MANAJEMEN SDM
APARATUR
PENGUATAN
PENGAWASAN
PENGUATAN
AKUNTABILITAS
KINERJA
PENINGKATAN KUALITAS
PELAYANAN PUBLIK
MONITORING,
EVALUASI, DAN
PELAPORAN
9
4 KEGIATAN UTAMA
proses bisnis & kegiatan
operasional
1. Peta Bisnis
2. Jabarkan ke SOP
3. Implementasi ke SOP
4. Evaulasi 2 E
8 A. STANDAR PELAYANAN B. PENGELOLAAN PENGADUAN
1. Media Pengaduan
2. SOP
3. Unit/POKJA
4. Tindak lanjut
5. Evaluasi Penanganannya
1. Standar Pelayanan (biaya, waktu
& syarat)
2. Maklumat Pelayanan
3. SOP
4. Reviu Pelayanan
5. Reviu SOP
mengenal
sop
SOP ialah Penetapan tertulis mengenai aktivitas-aktivitas baku yang harus
dilakukan dalam proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan, kapan, dimana
dan oleh siapa serta bagaimana hasilnya.
Acuan dalam Standar Operasional dan
Prosedur
1
2
8
✓ Standarisasi proses kegiatan
✓ Menjamin penyelesaian kegiatan
✓ Tersedianya Informasi menuju ouput
✓ Menghindari penyimpangan output
✓ Mengenali kekeliruan prosedural
3
Memberikan pelayanan
yang baik
MENTERI
PERHUBUNGAN
SEKRETARIS
JENDERAL
ESELON I
PIMPINAN
UNIT KERJA
KEPALA
UPT
a. Pelayanan atau dokumen yang
bersekala nasional/ atau International
b. Tidak dapat didelegasikan
a. Mendukung pelaksanaan keseketariatan
b. Pelayanan yang melibatkan koordinasi lintas
subsektor dan badan
a. Tugas dan Fungsi Bidangnya
b. Berdampak pada lingkup entitasnya
a. Kelancaran fungsi administratif/teknis di bidangnya
b. Berdampak pada lingkup eselon II
a. Kelancaran, kepastian dan kenyamanan pihak ektern dan intern
b. Kebutuhan dinas
c. Pelayanan publik
d. Berdampak pada UPT Tersebut
PENETAPAN SOP
BTKP
Membentuk
TIM/POKJA
•Koordinasi
Vertikal
•Pelatihan
•SK Tim
INVENTARISASI
UJI
&
REVIU
PENGESAHAN
INTEGRASI
SOP
•Menetapkan Jenis Kegiatan
•Menguraiakan jenis kegiatan yang
telah ditetapkan
•Inventalisir Pejabat/Pegawai yg
terlibat
•Satuan Hasil (Output akhir)
•Kelengkapan (data-data yg
dibutuhkan)
•Surat Pengantar
•Executive Summary
•Implementasi •Dokumen, data
dukung dan dasar
hukum yang bisa
digunakan berulang
•Konsistensi dalam
prosedur
Proses Penyusunan
Format SOP
Jarak/spasi
antar baris
1 poin
Warna
hitam
Spreadsheet
seperti
Microsoft
Office Excel
Bentuk
kertas
potrait
MARGIN
• Kiri 2cm
• Kanan 1cm
• Atas 1cm
• Bawah 1cm
Bookman
Old Style
10 Pt
Ukuran
kertas
A4
SimbolSOP
Awal mulai proses
Proses berlangsung
Pengambilan kebijakan
Proses lanjut
Proses lanjut
(lebih dari 1 orang)
Akhir proses
Penghubung
antar halaman
menyusun
sop
Sop
ditetapkan
kepala upt
Keterangan pengisian
Angka (1) : Nomenklatur satuan kerja penetap SOP;
Angka (2) : Nomor penetapan SOPdengan format Nomor/ SOP/Kode unit kerja/bulan penetapan/th penetapan (contoh : 001/SOP/BTKP/X/ 2016);
Angka (3) : cukup jelas;
Angka (4) : cukup jelas;
Angka (5) : cukup jelas;
Angka (6) : nama jabatan, tanda tangan dan nama pejabat penetap disertai dengan NIP;
Angka (7) : Judul SOP, sesuai dengan sesuai dengan uraian jenis kegiatan;
Angka (8) : Dasar Hukum berupa peraturan perundang-undangan yang mendasari SOP beserta aturan pelaksanaannya;
Angka (9) : SOP lain yang terkait secara langsung dengan SOP yang ditetapkan;
Angka (10) : Berbagai permasalahan yang mungkin dalam pelaksanaannya. Umumnya diawali dengan kata : jika/apabila-maka;
Angka (11) : Cara mengatasi permasalahan yang mungkin muncul;
Angka (12) : Kompetensi (keahlian) yang dibutuhkan bagi seluruh pelaksana;
Angka (13) : Daftar peralatan utama (pokok) dan perlengkapan yang dibutuhkan yang terkait secara langsung dengan yang diSOP-kan;
Angka (14) : Berbagai hal yang perlu didata dan dicatat oleh setiap pegawai yang berperan dalam pelaksanaan prosedur yang telah
distandarkan. Yang dimaksudkan pencatatan dalam hal ini adalah berupa dokumen kontrol dari prosedur yang di-SOPkan, baik
buku kontrol, kartu kendali, formulir pengecekan, ataupun check list (daftar simak), seperti buku ekspedisi, buku log,
buku dokumen kegiatan.
Angka (15) : Cukup jelas;
Angka (16) : Berbagai penyataan uraian yang dilaksanakan oleh para pelaksana;
Angka (17) : urutan atau rangkaian para pelaksana sebagai penanggungjawa jawab setiap tahapan proses sesuai urutan jenis kegiatan;
Angka (18) : Bahan - bahan kelengkapan yang diperlukan ( formulir, lembar disposisi, data, laporan keuangan, dll);
Angka (19) : Lama waktu yang diperlukan untuk penyelesaian kegiatan (menit, jam, hari, minggu, bulan);
Angka (20) : Nama hasil penyelesaian kegiatan ( Surat, Laporan, Kumpulan Data, Draft Laporan, Konsep Pedoman, dll).
Angka (21) : Penjelasan singkat yang diperlukan.
SERTIFIKASI ISO
9001:2008
SERTIFIKASI
ISO 9001:2015
SERTIFIKASI SOP
16
Dimana bekerja untuk meningkatkan bisnis
dan bukan hanya satu set prosedur
yang disimpan dan dipajang saja, dan dipakai
pada saat ada audit
dengan manfaat bagi organisasi sbb:
1. Jaminan Kualitas Produk dan Proses
2. Meningkatkan Kepuasan Pelanggan
3. Meningkatkan produkstivitas Organisasi
4. Meningkatkan Hubungan Yang saling menguntungkan
5. Meningkatkan cost Efisiense
Prosedur yg terdokumentasi dan
praktek2 standar untuk
manajemen sehingga menjamin
kesesuaian dari suatu proses dan
produk persyaratan tertentu
1. Meningkatkan Kepercayaan Stakeholder
2. Jaminan Kualitas Output dan Proses
3. Meningkatkan motivasi, moral & kinerja karyawan
4. Meningkatkan komunikasi internal dari organisasi/perusahaan
5. Meningkatkan image positif organisasi
6. Media untuk Pelatihan dan Pendidikan
pengaduan.itjen@dephub.go.id
simadu.dephub.go.id
upg@dephub.go.id
konsultasi.itjen@dephub.go.id
Inspektorat Jenderal
KEMENTERI AN PERHUBUNG AN

More Related Content

What's hot

Sop terbaru 2016
Sop terbaru 2016Sop terbaru 2016
Sop terbaru 20165701584
 
Lampiran ii sop daerah pmd522011
Lampiran ii sop daerah pmd522011Lampiran ii sop daerah pmd522011
Lampiran ii sop daerah pmd522011PA Rianto
 
01 self assessment model iacm
01 self assessment model iacm01 self assessment model iacm
01 self assessment model iacmMohammad Syaiful
 
Permendagri no.52 thn 2011 ttg standar operasional prosedur di lingkungan pe...
Permendagri no.52 thn 2011 ttg standar operasional prosedur  di lingkungan pe...Permendagri no.52 thn 2011 ttg standar operasional prosedur  di lingkungan pe...
Permendagri no.52 thn 2011 ttg standar operasional prosedur di lingkungan pe...PA Rianto
 
Pemantauan pengendalian intern
Pemantauan pengendalian internPemantauan pengendalian intern
Pemantauan pengendalian internAhmad Abdul Haq
 
F7 pelaporan kinerja
F7 pelaporan kinerjaF7 pelaporan kinerja
F7 pelaporan kinerjairho1962
 
Slide reviu lk l
Slide reviu lk lSlide reviu lk l
Slide reviu lk lTri Haryati
 
Integrasi tugas ki ditjen perbendaharaan
Integrasi tugas ki ditjen perbendaharaanIntegrasi tugas ki ditjen perbendaharaan
Integrasi tugas ki ditjen perbendaharaanAhmad Abdul Haq
 
Pelaksanaan tugas ki di kanwil djpbn diy
Pelaksanaan tugas ki di kanwil djpbn diyPelaksanaan tugas ki di kanwil djpbn diy
Pelaksanaan tugas ki di kanwil djpbn diyAhmad Abdul Haq
 
Pedoman penyusunan sop
Pedoman penyusunan sopPedoman penyusunan sop
Pedoman penyusunan sopArsyilaSantoso
 
Cara menyusun SOP perusahaan dari Jasa Konsultan SOP / Consultant SOP (Telp 0...
Cara menyusun SOP perusahaan dari Jasa Konsultan SOP / Consultant SOP (Telp 0...Cara menyusun SOP perusahaan dari Jasa Konsultan SOP / Consultant SOP (Telp 0...
Cara menyusun SOP perusahaan dari Jasa Konsultan SOP / Consultant SOP (Telp 0...sienconsultants
 
Presentasi laporan akhir proyek perubahan diklat pim IV di PMPSDPM
Presentasi laporan akhir proyek perubahan diklat pim IV di PMPSDPMPresentasi laporan akhir proyek perubahan diklat pim IV di PMPSDPM
Presentasi laporan akhir proyek perubahan diklat pim IV di PMPSDPMaliyudhi_h
 

What's hot (20)

Bahan sop berau
Bahan sop berauBahan sop berau
Bahan sop berau
 
Sop terbaru 2016
Sop terbaru 2016Sop terbaru 2016
Sop terbaru 2016
 
Modul sop
Modul sopModul sop
Modul sop
 
Pedoman Penyusunan SOP
Pedoman Penyusunan SOPPedoman Penyusunan SOP
Pedoman Penyusunan SOP
 
Manajemen pengaduan
Manajemen pengaduanManajemen pengaduan
Manajemen pengaduan
 
Lampiran ii sop daerah pmd522011
Lampiran ii sop daerah pmd522011Lampiran ii sop daerah pmd522011
Lampiran ii sop daerah pmd522011
 
01 self assessment model iacm
01 self assessment model iacm01 self assessment model iacm
01 self assessment model iacm
 
Permendagri no.52 thn 2011 ttg standar operasional prosedur di lingkungan pe...
Permendagri no.52 thn 2011 ttg standar operasional prosedur  di lingkungan pe...Permendagri no.52 thn 2011 ttg standar operasional prosedur  di lingkungan pe...
Permendagri no.52 thn 2011 ttg standar operasional prosedur di lingkungan pe...
 
Pemantauan pengendalian intern
Pemantauan pengendalian internPemantauan pengendalian intern
Pemantauan pengendalian intern
 
09. audit kinerja_ciptakarya
09. audit kinerja_ciptakarya09. audit kinerja_ciptakarya
09. audit kinerja_ciptakarya
 
F7 pelaporan kinerja
F7 pelaporan kinerjaF7 pelaporan kinerja
F7 pelaporan kinerja
 
Sop new
Sop newSop new
Sop new
 
Slide reviu lk l
Slide reviu lk lSlide reviu lk l
Slide reviu lk l
 
Integrasi tugas ki ditjen perbendaharaan
Integrasi tugas ki ditjen perbendaharaanIntegrasi tugas ki ditjen perbendaharaan
Integrasi tugas ki ditjen perbendaharaan
 
Pelaksanaan tugas ki di kanwil djpbn diy
Pelaksanaan tugas ki di kanwil djpbn diyPelaksanaan tugas ki di kanwil djpbn diy
Pelaksanaan tugas ki di kanwil djpbn diy
 
Pedoman penyusunan sop
Pedoman penyusunan sopPedoman penyusunan sop
Pedoman penyusunan sop
 
Bahan SOP kalteng 2016
Bahan SOP kalteng 2016Bahan SOP kalteng 2016
Bahan SOP kalteng 2016
 
Cara menyusun SOP perusahaan dari Jasa Konsultan SOP / Consultant SOP (Telp 0...
Cara menyusun SOP perusahaan dari Jasa Konsultan SOP / Consultant SOP (Telp 0...Cara menyusun SOP perusahaan dari Jasa Konsultan SOP / Consultant SOP (Telp 0...
Cara menyusun SOP perusahaan dari Jasa Konsultan SOP / Consultant SOP (Telp 0...
 
Presentasi laporan akhir proyek perubahan diklat pim IV di PMPSDPM
Presentasi laporan akhir proyek perubahan diklat pim IV di PMPSDPMPresentasi laporan akhir proyek perubahan diklat pim IV di PMPSDPM
Presentasi laporan akhir proyek perubahan diklat pim IV di PMPSDPM
 
Sop kel 6
Sop kel 6Sop kel 6
Sop kel 6
 

Viewers also liked

Viewers also liked (20)

DIISIPLIN PNS DAN PERKA BKN
DIISIPLIN PNS DAN PERKA BKNDIISIPLIN PNS DAN PERKA BKN
DIISIPLIN PNS DAN PERKA BKN
 
Program prioritas pembangunan sarana dan prasarana perdagangan di wilayah per...
Program prioritas pembangunan sarana dan prasarana perdagangan di wilayah per...Program prioritas pembangunan sarana dan prasarana perdagangan di wilayah per...
Program prioritas pembangunan sarana dan prasarana perdagangan di wilayah per...
 
Grand design kapabilitas apip
Grand design kapabilitas apipGrand design kapabilitas apip
Grand design kapabilitas apip
 
Strategi pembangunan hard dan soft infrastruktur dalam rangka mendorong penge...
Strategi pembangunan hard dan soft infrastruktur dalam rangka mendorong penge...Strategi pembangunan hard dan soft infrastruktur dalam rangka mendorong penge...
Strategi pembangunan hard dan soft infrastruktur dalam rangka mendorong penge...
 
rakornis navigasi semarang irjen h
rakornis navigasi semarang irjen hrakornis navigasi semarang irjen h
rakornis navigasi semarang irjen h
 
Time to change
Time to changeTime to change
Time to change
 
SPIP-1 gmb umum
SPIP-1  gmb umumSPIP-1  gmb umum
SPIP-1 gmb umum
 
HRM perbankan
HRM perbankanHRM perbankan
HRM perbankan
 
Mnajemen risiko kemenkeu radin
Mnajemen risiko kemenkeu radinMnajemen risiko kemenkeu radin
Mnajemen risiko kemenkeu radin
 
Pencegahan korupsi sektor transportasi
Pencegahan korupsi sektor transportasiPencegahan korupsi sektor transportasi
Pencegahan korupsi sektor transportasi
 
Rpjmn kemenhub 2015 2019
Rpjmn kemenhub  2015 2019Rpjmn kemenhub  2015 2019
Rpjmn kemenhub 2015 2019
 
Management in action the role of women in international management
Management in action the role of women in international managementManagement in action the role of women in international management
Management in action the role of women in international management
 
Reviu RK BMN
Reviu RK BMNReviu RK BMN
Reviu RK BMN
 
Iai seminar seminar perkembangan standar pelaporan akuntansi keuangan di indo...
Iai seminar seminar perkembangan standar pelaporan akuntansi keuangan di indo...Iai seminar seminar perkembangan standar pelaporan akuntansi keuangan di indo...
Iai seminar seminar perkembangan standar pelaporan akuntansi keuangan di indo...
 
Apip dan BPK RI
Apip dan BPK RIApip dan BPK RI
Apip dan BPK RI
 
Konsep pengembangan profesi aaipi
Konsep pengembangan profesi aaipiKonsep pengembangan profesi aaipi
Konsep pengembangan profesi aaipi
 
Pengawasan internal Inspektorat jenderal kementerian perhubungan
Pengawasan internal Inspektorat jenderal kementerian perhubunganPengawasan internal Inspektorat jenderal kementerian perhubungan
Pengawasan internal Inspektorat jenderal kementerian perhubungan
 
Developing a global management cadre
Developing a global management cadreDeveloping a global management cadre
Developing a global management cadre
 
Kode Etik IAI
Kode Etik IAIKode Etik IAI
Kode Etik IAI
 
Msdm aparatur
Msdm aparaturMsdm aparatur
Msdm aparatur
 

Similar to SOP Sertifikasi ISO

Bahan_Presentasi_SOP.ppt
Bahan_Presentasi_SOP.pptBahan_Presentasi_SOP.ppt
Bahan_Presentasi_SOP.pptRoroPramita
 
Materi Teknis Peta Proses Bisni.pdf
Materi Teknis Peta Proses Bisni.pdfMateri Teknis Peta Proses Bisni.pdf
Materi Teknis Peta Proses Bisni.pdfssuser42779e
 
Materi SOP Present.pptx
Materi SOP Present.pptxMateri SOP Present.pptx
Materi SOP Present.pptxMunarwi
 
300366256-Penyusunan-SOP-Sesuai-PERMENPAN-35-TH-2013-oke.ppt
300366256-Penyusunan-SOP-Sesuai-PERMENPAN-35-TH-2013-oke.ppt300366256-Penyusunan-SOP-Sesuai-PERMENPAN-35-TH-2013-oke.ppt
300366256-Penyusunan-SOP-Sesuai-PERMENPAN-35-TH-2013-oke.pptAndreasLase1
 
Penyusunan Standar Operasional Prosedur.pdf
Penyusunan Standar Operasional Prosedur.pdfPenyusunan Standar Operasional Prosedur.pdf
Penyusunan Standar Operasional Prosedur.pdfSamaniSPdIMPd
 
Sopbaseonkpi 131203171233-phpapp01
Sopbaseonkpi 131203171233-phpapp01Sopbaseonkpi 131203171233-phpapp01
Sopbaseonkpi 131203171233-phpapp01Ukky_thiam
 
SOSIALISASI SOP BANDUNG BARAT-RYD.ppt
SOSIALISASI SOP BANDUNG BARAT-RYD.pptSOSIALISASI SOP BANDUNG BARAT-RYD.ppt
SOSIALISASI SOP BANDUNG BARAT-RYD.ppttaufikmunajatanwar
 
MATERI PENYUSUNAN SOP.ppt
MATERI PENYUSUNAN SOP.pptMATERI PENYUSUNAN SOP.ppt
MATERI PENYUSUNAN SOP.pptHamzahBurhan1
 
Menyusun Standard Operating Procedure (SOP) Sesuai KPI (SOP Base on KPI)
Menyusun Standard Operating Procedure (SOP) Sesuai KPI (SOP Base on KPI)Menyusun Standard Operating Procedure (SOP) Sesuai KPI (SOP Base on KPI)
Menyusun Standard Operating Procedure (SOP) Sesuai KPI (SOP Base on KPI)M. Rojana Hamdan
 
SOP Permenpan Nomor 35 Tahun 2012.pdf
SOP Permenpan Nomor 35 Tahun 2012.pdfSOP Permenpan Nomor 35 Tahun 2012.pdf
SOP Permenpan Nomor 35 Tahun 2012.pdfLindaErvina1
 
Bimtek penyusunansop-121010113343-phpapp02
Bimtek penyusunansop-121010113343-phpapp02Bimtek penyusunansop-121010113343-phpapp02
Bimtek penyusunansop-121010113343-phpapp02Upiet Bae
 
Penyusunan peta proses bisnis
Penyusunan peta proses bisnisPenyusunan peta proses bisnis
Penyusunan peta proses bisnisAhmadSyahroni17
 
MATERI PENYUSUNAN SOP.ppt
MATERI PENYUSUNAN SOP.pptMATERI PENYUSUNAN SOP.ppt
MATERI PENYUSUNAN SOP.pptHendraPerdana7
 
materi-fgd-proses-bisnis-2303.pdf
materi-fgd-proses-bisnis-2303.pdfmateri-fgd-proses-bisnis-2303.pdf
materi-fgd-proses-bisnis-2303.pdfAbizianMuah
 
3.11 Modul Pedoman Teknis SPIP Dokumentasi yang Baik atas SPI
3.11 Modul Pedoman Teknis SPIP Dokumentasi yang Baik atas SPI3.11 Modul Pedoman Teknis SPIP Dokumentasi yang Baik atas SPI
3.11 Modul Pedoman Teknis SPIP Dokumentasi yang Baik atas SPISutikno Tumingan
 
Sekilas tentang Materi Training SOP
Sekilas tentang Materi Training SOPSekilas tentang Materi Training SOP
Sekilas tentang Materi Training SOPSri Sulastri
 

Similar to SOP Sertifikasi ISO (20)

pemaparan-sop.ppt
pemaparan-sop.pptpemaparan-sop.ppt
pemaparan-sop.ppt
 
Bahan_Presentasi_SOP.ppt
Bahan_Presentasi_SOP.pptBahan_Presentasi_SOP.ppt
Bahan_Presentasi_SOP.ppt
 
Sopbaseonkpi 131203171233-phpapp01
Sopbaseonkpi 131203171233-phpapp01Sopbaseonkpi 131203171233-phpapp01
Sopbaseonkpi 131203171233-phpapp01
 
Materi Teknis Peta Proses Bisni.pdf
Materi Teknis Peta Proses Bisni.pdfMateri Teknis Peta Proses Bisni.pdf
Materi Teknis Peta Proses Bisni.pdf
 
Materi SOP Present.pptx
Materi SOP Present.pptxMateri SOP Present.pptx
Materi SOP Present.pptx
 
300366256-Penyusunan-SOP-Sesuai-PERMENPAN-35-TH-2013-oke.ppt
300366256-Penyusunan-SOP-Sesuai-PERMENPAN-35-TH-2013-oke.ppt300366256-Penyusunan-SOP-Sesuai-PERMENPAN-35-TH-2013-oke.ppt
300366256-Penyusunan-SOP-Sesuai-PERMENPAN-35-TH-2013-oke.ppt
 
Penyusunan Standar Operasional Prosedur.pdf
Penyusunan Standar Operasional Prosedur.pdfPenyusunan Standar Operasional Prosedur.pdf
Penyusunan Standar Operasional Prosedur.pdf
 
Sopbaseonkpi 131203171233-phpapp01
Sopbaseonkpi 131203171233-phpapp01Sopbaseonkpi 131203171233-phpapp01
Sopbaseonkpi 131203171233-phpapp01
 
SOSIALISASI SOP BANDUNG BARAT-RYD.ppt
SOSIALISASI SOP BANDUNG BARAT-RYD.pptSOSIALISASI SOP BANDUNG BARAT-RYD.ppt
SOSIALISASI SOP BANDUNG BARAT-RYD.ppt
 
MATERI PENYUSUNAN SOP.ppt
MATERI PENYUSUNAN SOP.pptMATERI PENYUSUNAN SOP.ppt
MATERI PENYUSUNAN SOP.ppt
 
Presentase laporan
Presentase laporanPresentase laporan
Presentase laporan
 
Menyusun Standard Operating Procedure (SOP) Sesuai KPI (SOP Base on KPI)
Menyusun Standard Operating Procedure (SOP) Sesuai KPI (SOP Base on KPI)Menyusun Standard Operating Procedure (SOP) Sesuai KPI (SOP Base on KPI)
Menyusun Standard Operating Procedure (SOP) Sesuai KPI (SOP Base on KPI)
 
SOP Permenpan Nomor 35 Tahun 2012.pdf
SOP Permenpan Nomor 35 Tahun 2012.pdfSOP Permenpan Nomor 35 Tahun 2012.pdf
SOP Permenpan Nomor 35 Tahun 2012.pdf
 
Bimtek penyusunansop-121010113343-phpapp02
Bimtek penyusunansop-121010113343-phpapp02Bimtek penyusunansop-121010113343-phpapp02
Bimtek penyusunansop-121010113343-phpapp02
 
Penyusunan peta proses bisnis
Penyusunan peta proses bisnisPenyusunan peta proses bisnis
Penyusunan peta proses bisnis
 
MATERI PENYUSUNAN SOP.ppt
MATERI PENYUSUNAN SOP.pptMATERI PENYUSUNAN SOP.ppt
MATERI PENYUSUNAN SOP.ppt
 
materi-fgd-proses-bisnis-2303.pdf
materi-fgd-proses-bisnis-2303.pdfmateri-fgd-proses-bisnis-2303.pdf
materi-fgd-proses-bisnis-2303.pdf
 
buku 6 Tentang Bisnis
buku 6 Tentang Bisnisbuku 6 Tentang Bisnis
buku 6 Tentang Bisnis
 
3.11 Modul Pedoman Teknis SPIP Dokumentasi yang Baik atas SPI
3.11 Modul Pedoman Teknis SPIP Dokumentasi yang Baik atas SPI3.11 Modul Pedoman Teknis SPIP Dokumentasi yang Baik atas SPI
3.11 Modul Pedoman Teknis SPIP Dokumentasi yang Baik atas SPI
 
Sekilas tentang Materi Training SOP
Sekilas tentang Materi Training SOPSekilas tentang Materi Training SOP
Sekilas tentang Materi Training SOP
 

More from Dr .Maizar Radjin, SE., M.Ak., QIA., QRMA, CRGP

More from Dr .Maizar Radjin, SE., M.Ak., QIA., QRMA, CRGP (20)

Detasering_secondment_BLU_SPI_APIP.pdf
Detasering_secondment_BLU_SPI_APIP.pdfDetasering_secondment_BLU_SPI_APIP.pdf
Detasering_secondment_BLU_SPI_APIP.pdf
 
Aturan pALING LENGKAP Manajemen ASN_pns _sESUAI_NSPK_SLIDE SHARE.pdf
Aturan pALING LENGKAP Manajemen ASN_pns _sESUAI_NSPK_SLIDE SHARE.pdfAturan pALING LENGKAP Manajemen ASN_pns _sESUAI_NSPK_SLIDE SHARE.pdf
Aturan pALING LENGKAP Manajemen ASN_pns _sESUAI_NSPK_SLIDE SHARE.pdf
 
Transformasi Internal Audit_APIP_Auditor Agile_Itjen_Kemenhub_Agile Auditing_...
Transformasi Internal Audit_APIP_Auditor Agile_Itjen_Kemenhub_Agile Auditing_...Transformasi Internal Audit_APIP_Auditor Agile_Itjen_Kemenhub_Agile Auditing_...
Transformasi Internal Audit_APIP_Auditor Agile_Itjen_Kemenhub_Agile Auditing_...
 
Perilaku Kerja Inovatif Memediasi Pengaruh Integritas, Kompetensi Dan Leader...
Perilaku Kerja Inovatif Memediasi Pengaruh Integritas, Kompetensi Dan  Leader...Perilaku Kerja Inovatif Memediasi Pengaruh Integritas, Kompetensi Dan  Leader...
Perilaku Kerja Inovatif Memediasi Pengaruh Integritas, Kompetensi Dan Leader...
 
Buku Saku Perilaku Kerja Inovatif dan Efektivitas Kerja Internal Audit
Buku Saku Perilaku Kerja Inovatif dan Efektivitas Kerja Internal AuditBuku Saku Perilaku Kerja Inovatif dan Efektivitas Kerja Internal Audit
Buku Saku Perilaku Kerja Inovatif dan Efektivitas Kerja Internal Audit
 
Sistem manajemen kinerja pns permenpan 8 tahun 2021
Sistem manajemen kinerja pns permenpan 8 tahun 2021Sistem manajemen kinerja pns permenpan 8 tahun 2021
Sistem manajemen kinerja pns permenpan 8 tahun 2021
 
Change it today birokrasi is modern model
Change it today birokrasi is modern modelChange it today birokrasi is modern model
Change it today birokrasi is modern model
 
Penyederhanaan struktur organisasi kementerian lembaga penyederhanaan birokrasi
Penyederhanaan struktur organisasi kementerian  lembaga penyederhanaan birokrasiPenyederhanaan struktur organisasi kementerian  lembaga penyederhanaan birokrasi
Penyederhanaan struktur organisasi kementerian lembaga penyederhanaan birokrasi
 
Manajemen talenta ASN arah model birokrasi 2020 2024
Manajemen talenta ASN arah model birokrasi 2020 2024Manajemen talenta ASN arah model birokrasi 2020 2024
Manajemen talenta ASN arah model birokrasi 2020 2024
 
Pentingnya pengendalian risiko bagi organsiasi menghadapi revolusi global dar...
Pentingnya pengendalian risiko bagi organsiasi menghadapi revolusi global dar...Pentingnya pengendalian risiko bagi organsiasi menghadapi revolusi global dar...
Pentingnya pengendalian risiko bagi organsiasi menghadapi revolusi global dar...
 
Mewujudkan birokrasi di era disrupsi dan tatanan normal baru
Mewujudkan birokrasi di era disrupsi dan tatanan normal baruMewujudkan birokrasi di era disrupsi dan tatanan normal baru
Mewujudkan birokrasi di era disrupsi dan tatanan normal baru
 
Three lines model updated, IIA update model tiga lapis pertahanan risiko
Three lines model updated, IIA update model tiga lapis pertahanan risikoThree lines model updated, IIA update model tiga lapis pertahanan risiko
Three lines model updated, IIA update model tiga lapis pertahanan risiko
 
Dua model pengukuran dampak ekonomi proyek infrastruktur publik
Dua model pengukuran dampak ekonomi proyek infrastruktur publikDua model pengukuran dampak ekonomi proyek infrastruktur publik
Dua model pengukuran dampak ekonomi proyek infrastruktur publik
 
Perencanaan dan penganggaran yang lebih efisien, efektif dan bermanfaat bagi ...
Perencanaan dan penganggaran yang lebih efisien, efektif dan bermanfaat bagi ...Perencanaan dan penganggaran yang lebih efisien, efektif dan bermanfaat bagi ...
Perencanaan dan penganggaran yang lebih efisien, efektif dan bermanfaat bagi ...
 
Redesain sistem perencanaan dan penganggaran kementerian dan lembaga
Redesain sistem perencanaan dan penganggaran kementerian dan lembagaRedesain sistem perencanaan dan penganggaran kementerian dan lembaga
Redesain sistem perencanaan dan penganggaran kementerian dan lembaga
 
Maizar_Pembangunan zona integritas zi wbk wbbm tahun 2020 kementerian perhubu...
Maizar_Pembangunan zona integritas zi wbk wbbm tahun 2020 kementerian perhubu...Maizar_Pembangunan zona integritas zi wbk wbbm tahun 2020 kementerian perhubu...
Maizar_Pembangunan zona integritas zi wbk wbbm tahun 2020 kementerian perhubu...
 
Kebijakan implementasi reformasi birokrasi RB 2020 2024
Kebijakan implementasi reformasi birokrasi RB 2020 2024Kebijakan implementasi reformasi birokrasi RB 2020 2024
Kebijakan implementasi reformasi birokrasi RB 2020 2024
 
Proses audit jarak jauh selama dan setelah corona virus disease 2019 covid 19
Proses audit jarak jauh selama dan setelah corona virus disease 2019 covid 19Proses audit jarak jauh selama dan setelah corona virus disease 2019 covid 19
Proses audit jarak jauh selama dan setelah corona virus disease 2019 covid 19
 
Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (...
Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (...Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (...
Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (...
 
Value based internal auditing - Nilai Dasar Internal Audit
Value based internal auditing - Nilai Dasar Internal AuditValue based internal auditing - Nilai Dasar Internal Audit
Value based internal auditing - Nilai Dasar Internal Audit
 

Recently uploaded

UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1RomaDoni5
 
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxMateri Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxBudyHermawan3
 
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdfPemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdfHarisKunaifi2
 
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxemka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxAmandaJesica
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditYOSUAGETMIRAJAGUKGUK1
 
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAdministrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAnthonyThony5
 
Membangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptx
Membangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptxMembangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptx
Membangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptxBudyHermawan3
 
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptmata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptMuhammadNorman9
 
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfINDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfNetraHartana
 

Recently uploaded (9)

UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
 
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxMateri Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
 
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdfPemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
 
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxemka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
 
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAdministrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
 
Membangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptx
Membangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptxMembangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptx
Membangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptx
 
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptmata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
 
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfINDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
 

SOP Sertifikasi ISO

  • 1. penyusunan STANDAR OPERASI PROSEDUR (SOP) di lingkungan Balai Teknologi Keselamatan Pelayaran Presented by: Maizar Radjin, M.Ak, QIA
  • 4. 1 2 3 4 5 6 7 UU NOMOR 28 TAHUN 1999 Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Bersih dan Bebas KKN PP NOMOR 68 TAHUN 1999 Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam penyelenggaraan Negara PERATURAN PRESIDEN NOMOR 24 TAHUN 2010 Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011KEPMENPAN Nomor 63/KEPIM.PAN/71/2003 Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik PERMENPAN PER/21/M.PAN/11/2008 Pedoman Penyusunan Standar Operating Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan PERMENPAN RB Nomor 12 Tahun 2011 Pedoman Penataan Tatalaksana PERMENHUB PM.61 Tahun 2012 Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian Perhubungan DASAR HUKUM
  • 5. KELEMBAGAAN SUMBER DAYA MANUSIA 1. Bussiness Process 2. Standard Operating Procedures (SOP) Fokus Reformasi Birokrasi REFORMASI BIROKRASI KETATALAKSANAAN
  • 6. Peran Penyusunan SOP dalam rb INDIKATOR RB 1 2 3 4 5 6 7 8 PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN MANAJEMEN PERUBAHAN PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI PENATAAN TATALAKSANA PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR PENGUATAN PENGAWASAN PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN 9 4 KEGIATAN UTAMA proses bisnis & kegiatan operasional 1. Peta Bisnis 2. Jabarkan ke SOP 3. Implementasi ke SOP 4. Evaulasi 2 E 8 A. STANDAR PELAYANAN B. PENGELOLAAN PENGADUAN 1. Media Pengaduan 2. SOP 3. Unit/POKJA 4. Tindak lanjut 5. Evaluasi Penanganannya 1. Standar Pelayanan (biaya, waktu & syarat) 2. Maklumat Pelayanan 3. SOP 4. Reviu Pelayanan 5. Reviu SOP
  • 8. SOP ialah Penetapan tertulis mengenai aktivitas-aktivitas baku yang harus dilakukan dalam proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan, kapan, dimana dan oleh siapa serta bagaimana hasilnya. Acuan dalam Standar Operasional dan Prosedur 1 2 8 ✓ Standarisasi proses kegiatan ✓ Menjamin penyelesaian kegiatan ✓ Tersedianya Informasi menuju ouput ✓ Menghindari penyimpangan output ✓ Mengenali kekeliruan prosedural 3 Memberikan pelayanan yang baik
  • 9. MENTERI PERHUBUNGAN SEKRETARIS JENDERAL ESELON I PIMPINAN UNIT KERJA KEPALA UPT a. Pelayanan atau dokumen yang bersekala nasional/ atau International b. Tidak dapat didelegasikan a. Mendukung pelaksanaan keseketariatan b. Pelayanan yang melibatkan koordinasi lintas subsektor dan badan a. Tugas dan Fungsi Bidangnya b. Berdampak pada lingkup entitasnya a. Kelancaran fungsi administratif/teknis di bidangnya b. Berdampak pada lingkup eselon II a. Kelancaran, kepastian dan kenyamanan pihak ektern dan intern b. Kebutuhan dinas c. Pelayanan publik d. Berdampak pada UPT Tersebut PENETAPAN SOP BTKP
  • 10. Membentuk TIM/POKJA •Koordinasi Vertikal •Pelatihan •SK Tim INVENTARISASI UJI & REVIU PENGESAHAN INTEGRASI SOP •Menetapkan Jenis Kegiatan •Menguraiakan jenis kegiatan yang telah ditetapkan •Inventalisir Pejabat/Pegawai yg terlibat •Satuan Hasil (Output akhir) •Kelengkapan (data-data yg dibutuhkan) •Surat Pengantar •Executive Summary •Implementasi •Dokumen, data dukung dan dasar hukum yang bisa digunakan berulang •Konsistensi dalam prosedur Proses Penyusunan
  • 11. Format SOP Jarak/spasi antar baris 1 poin Warna hitam Spreadsheet seperti Microsoft Office Excel Bentuk kertas potrait MARGIN • Kiri 2cm • Kanan 1cm • Atas 1cm • Bawah 1cm Bookman Old Style 10 Pt Ukuran kertas A4
  • 12. SimbolSOP Awal mulai proses Proses berlangsung Pengambilan kebijakan Proses lanjut Proses lanjut (lebih dari 1 orang) Akhir proses Penghubung antar halaman
  • 15. Keterangan pengisian Angka (1) : Nomenklatur satuan kerja penetap SOP; Angka (2) : Nomor penetapan SOPdengan format Nomor/ SOP/Kode unit kerja/bulan penetapan/th penetapan (contoh : 001/SOP/BTKP/X/ 2016); Angka (3) : cukup jelas; Angka (4) : cukup jelas; Angka (5) : cukup jelas; Angka (6) : nama jabatan, tanda tangan dan nama pejabat penetap disertai dengan NIP; Angka (7) : Judul SOP, sesuai dengan sesuai dengan uraian jenis kegiatan; Angka (8) : Dasar Hukum berupa peraturan perundang-undangan yang mendasari SOP beserta aturan pelaksanaannya; Angka (9) : SOP lain yang terkait secara langsung dengan SOP yang ditetapkan; Angka (10) : Berbagai permasalahan yang mungkin dalam pelaksanaannya. Umumnya diawali dengan kata : jika/apabila-maka; Angka (11) : Cara mengatasi permasalahan yang mungkin muncul; Angka (12) : Kompetensi (keahlian) yang dibutuhkan bagi seluruh pelaksana; Angka (13) : Daftar peralatan utama (pokok) dan perlengkapan yang dibutuhkan yang terkait secara langsung dengan yang diSOP-kan; Angka (14) : Berbagai hal yang perlu didata dan dicatat oleh setiap pegawai yang berperan dalam pelaksanaan prosedur yang telah distandarkan. Yang dimaksudkan pencatatan dalam hal ini adalah berupa dokumen kontrol dari prosedur yang di-SOPkan, baik buku kontrol, kartu kendali, formulir pengecekan, ataupun check list (daftar simak), seperti buku ekspedisi, buku log, buku dokumen kegiatan. Angka (15) : Cukup jelas; Angka (16) : Berbagai penyataan uraian yang dilaksanakan oleh para pelaksana; Angka (17) : urutan atau rangkaian para pelaksana sebagai penanggungjawa jawab setiap tahapan proses sesuai urutan jenis kegiatan; Angka (18) : Bahan - bahan kelengkapan yang diperlukan ( formulir, lembar disposisi, data, laporan keuangan, dll); Angka (19) : Lama waktu yang diperlukan untuk penyelesaian kegiatan (menit, jam, hari, minggu, bulan); Angka (20) : Nama hasil penyelesaian kegiatan ( Surat, Laporan, Kumpulan Data, Draft Laporan, Konsep Pedoman, dll). Angka (21) : Penjelasan singkat yang diperlukan.
  • 16. SERTIFIKASI ISO 9001:2008 SERTIFIKASI ISO 9001:2015 SERTIFIKASI SOP 16 Dimana bekerja untuk meningkatkan bisnis dan bukan hanya satu set prosedur yang disimpan dan dipajang saja, dan dipakai pada saat ada audit dengan manfaat bagi organisasi sbb: 1. Jaminan Kualitas Produk dan Proses 2. Meningkatkan Kepuasan Pelanggan 3. Meningkatkan produkstivitas Organisasi 4. Meningkatkan Hubungan Yang saling menguntungkan 5. Meningkatkan cost Efisiense Prosedur yg terdokumentasi dan praktek2 standar untuk manajemen sehingga menjamin kesesuaian dari suatu proses dan produk persyaratan tertentu 1. Meningkatkan Kepercayaan Stakeholder 2. Jaminan Kualitas Output dan Proses 3. Meningkatkan motivasi, moral & kinerja karyawan 4. Meningkatkan komunikasi internal dari organisasi/perusahaan 5. Meningkatkan image positif organisasi 6. Media untuk Pelatihan dan Pendidikan