SlideShare a Scribd company logo
1 of 11
Program Pengawasan
INSPEKTORAT JENDERAL DALAM MENGAWAL
Rencana Strategis Kementerian Perhubungan
Maizar Radjin, M. AK, QIA
2
01 02
03
PRESIDEN
KEMENHUB
ITJENHUB
Terwujudnya KONEKTIVITAS
Nasional yang Handal, Berdaya
Saing dan Memberikan Nilai
Tambah
Terwujudnya ITJEN sebagai
penjamin mutu kinerja
Kemenhub dalam
mewujudkan konektivitas
nasional yang handal,
berdaya saing dan
memberikan nilai tambah
Terwujudnya INDONESIA yang
berdaulat, mandiri, dan berkepribadian
berlandaskan gotong royong
VISI PEMERINTAH 2015-2019
OBJEK PENGAWASAN
3
55 553KANTOR
31.244PEGAWAIUPTPUSAT
2.403
Paket Kegiatan
Strategis
Rp28,43 T
Keterangan :
1. Kantor Pusat : Seluruh Eselon 2 Pusat di Entitas Eselon I ditambah dengan 8 Atase Kemenhub
2. UPT : Unit Pelaksana Teknis mandiri di seluruh Indonesia
4
PRIORITAS
PENGAWASAN INTERN
MANDATORY
PENGAWASAN INTERN
PENINGKATAN PERAN
CONSULTANT & CATALYST
UPAYA MENINGKATKAN TATA
KELOLA PENGAWASAN &
PENGENDALIAN
PROGRAM KERJA PENGAWASAN ITERN
Adalah kegiatan-kegiatan pengawasan
Intern yang bersifat Tematik, Prioritas
dan Direktif Pimpinan
Adalah kegiatan pengawasan
yang wajib dilakukan dan
terdapat di seluruh APIP di K/L
Menjadi penasihat dan memberikan
pendapat tambahan serta menjadi objek
yang mempercepat terciptanya tujuan.
upaya yang telah dilakukan untuk
mendukung terwujudnya pengawasan
intern yang efektif dan efesien.
Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan
PENGAWALAN
PROYEK STRATEGIS
NASIONAL (PSN)
PENGAWASAN DAN REVIU ASET YANG BELUM
DITEMUKAN, ASET-ASET YANG MASIH DALAM
STATUS KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN
(KDP) ATAU BELUM DIOPERASIKAN
PENGAWASAN TERHADAP
PELAKSANAAN
PEMELIHARAAN ASET
BARANG MILIK NEGARA
REVIU HARGA
PERKIRAAAN SENDIRI
(HPS)
PENYELESAIAN PENGADUAN MASYARAKAT
DARI TIM SABER PUNGLI NASIONAL, TIM
PEMBERANTASAN PUNGLI KEMENHUB DAN
SARANA PENGADUAN LAINNYA.
PENGAWASAN TERHADAP
PELAKSANAAN LELANG DAN
PENYERAPAN ANGGARAN
AUDIT DENGAN TUJUAN TERTENTU
(KASUS KHUSUS / KASUS YANG
MEMERLUKAN PENDALAMAN ATAU
DIREKTIF PIMPINAN).
5
1. PRIORITAS PENGAWASAN INTERN
2. MANDATORY PENGAWASAN INTERN
REVIU LAPORAN
KEUANGAN (LK)
REVIU RENCANA KERJA
DAN ANGGARAN (RKA)
REVIU RENCANA KEBUTUHAN
BARANG MILIK NEGARA (BMN)
REVIU LAPORAN KINERJA (LAKIP) &
EVALUASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA
INTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
PENGENDALIAN INTERN ATAS
LAPORAN KEUANGAN (PIPK)
6
AUDIT KINERJA TERHADAP UPT (AUDITI)
YANG MEMILIKI PROFIL RISIKO TINGGI
(Risk Based Audit Model)
3. PENINGKATAN PERAN ITJEN SEBAGAI CONSULTANT DAN CATALYST
7
Reviu revisi anggaran
Reviu pengelolaan anggaran
Penilaian Pengendalian Intern Atas Pelaporan
Keuangan Kemenhub
Pelaksanaan Aksi Pencegahan Korupsi
Kolusi Nepotisme
Evaluasi maturitas implementasi Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah
Pemutakhiran data pengawasan melalui Sistem
Informasi Audit
Pelaksanaan periodik Telahaan Sejawat Kinerja ITJEN
(Internal dan Eksternal)
Koordinasi dan pelaksanaan pengawasan dalam kegiatan di
Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI)
Peningkatan kapabilitas pengawasan intern melalui
Internal Audit Capability Model (IACM)
Pendampingan evaluasi pembangunan Zona
Integritas (ZI)
Pengawasan dan pengendalian Calon Pegawai Negeri
Sipil di lingkungan Kementerian Perhubungan
Evaluasi implementasi Reformasi Birokrasi
Organisasi Fit For Puspose
8
4. UPAYA MENINGKATKAN TATA KELOLA PENGAWASAN & PENGENDALIAN
PENATAAN KELEMBAGAAN yang semula didasarkan pada
pendekatan per subsektor, diubah menjadi pendekatan wilayah
dengan tujuan agar fungsi pengawasan dapat dilaksanakan
dengan lebih efektif , efisien dan terpadu
PEMBENTUKKAN UNIT PENGENDALAN GRATIFIKASI
(UPG UTAMAN, UPG ES. I dan UPG UPT pada Seluruh Unit
Pelaksana Teknis / Unit Kerja di Seluruh Indonesia
PEMBENTUKKAN UNIT KEPATUHAN INTERNAL (UKI)
pada Seluruh Unit Pelaksana Teknis / Unit Kerja di Seluruh
Indonesia
PEMBENTUKKAN INSPEKTORAT INVESTIGASI, dengan tugas khusus
menangani pengaduan masyarakat dan meningkatkan kerja sama dengan
aparat penegak hukum (KPK, Bareskrim Polri, Kejaksaan Agung) serta
membina Unit Pengendali Gratifikasi dan Unit Kepatuhan Internal pada
seluruh UPT/ Unit Kerja di seluruh Indonesia
MONITORING BERKELANJUTAN DAN EVALUASI PERIODIKAL
terkait tindak lanjut penyelesaian hasil audit internal (TLHA ITJEN)
mapun hasil audit ekternal (TLHP BPK dan BPKP)
Menginisiasi penyempurnaan Peraturan Menteri Perhubungan
tentang TATA CARA PENGAWASAN INTERNAL di lingkungan
Kementerian Perhubungan
9
PENUTUP ..(1) : Internal Audit in the Age of Disruption
1. A real, formidable challenge is how to explain the implications of a coming
disruption to business leaders, so the organization can respond.
Tantangan berat dan sesungguhnya adalah untuk
menjelaskan kepada Pimpinan mengenai implikasi disrupsi yang akan
datang tersebut, sehingga organisasi dapat meresponnya.
(Carolyn Saint, IIA–North America)
Audit Internal di Era Disrupsi
2. If the audit function is bogged down with immediate compliance concerns,
the CAE can’t necessarily devote enough time to pondering disruption and
becoming a trusted advisor
Jika fungsi audit terperosok dengan kekhawatiran
kepatuhan seketika, maka CAE tidak dapat mengabdikan
lebih banyak waktunya untuk mempertimbangkan disrupsi dan
menjadi penasehat yang terpercaya.
(Anna Cristina Zambrano, IIA–Colombia)
Mengetahui nilai tambah auditor internal
10
Hari Setianto,Ak,MSocSc,QIA,CIA,CCSA,CFSA,CGAP,CRMA,CISA,
CRMP,CFE
Menyikapi perubahan yang dinamis saat ini, APIP juga harus
semakin intens mengembangkan unit Audit Teknologi Informasi,
“Metode sampling sebaiknya semakin ditinggalkan karena harus
mengarah ke data analytic”
auditor agile ini bukan hanya masa lalu dan menemukan selisih stok
dan sebagainya,
namun melihat bagaimana risiko kedepannya, sehingga para
perusahaan bisa menghadapi risiko
Nurturing Agile Internal Auditors in Disruptive Times
Menyikapi perubahan yang dinamis saat ini, APIP harus
semakin intens mengembangkan Audit melalui
Teknologi Informasi, metode sampling sebaiknya semakin
ditinggalkan karena harus mengarah ke data analytic
Di era disruptive, organisasi harus memiliki Internal Auditor Agile.
Seorang internal auditor agile tidak hanya fokus terhadap
metode selisih stok dan sebagainya, namun ia mampu
melihat bagaimana risiko kedepannya, sehingga organsiasi bisa
menghadapi dan mengantisipasi risiko-risiko (trusted advisor)
Presiden IIA Indonesia – Hari Setianto, Ak,
MSocSc, QIA, CIA, CCSA, CFSA, CGAP, CRMA,
CISA, CRMP, CFE
PENUTUP..(2) : Auditor Internal Navigator di Era Disruptiv
Profesional – Integritas - Amanah

More Related Content

What's hot

Bahan PMPRB Kab Magelang
Bahan PMPRB Kab MagelangBahan PMPRB Kab Magelang
Bahan PMPRB Kab MagelangZainul Ulum
 
Model PMPRB pada PEMDA
Model PMPRB pada PEMDAModel PMPRB pada PEMDA
Model PMPRB pada PEMDAZainul Ulum
 
Grand Design dan Road Map Reformasi Birokrasi Pemda
Grand Design dan Road Map Reformasi Birokrasi PemdaGrand Design dan Road Map Reformasi Birokrasi Pemda
Grand Design dan Road Map Reformasi Birokrasi PemdaTri Widodo W. UTOMO
 
Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025
Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025
Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025Noviyarti Badri
 
Zona integritas
Zona integritasZona integritas
Zona integritas93220872
 
Panel 1.1 - Presentasi Reformasi Birokrasi dan Reformasi Regulasi (Eryanto Nu...
Panel 1.1 - Presentasi Reformasi Birokrasi dan Reformasi Regulasi (Eryanto Nu...Panel 1.1 - Presentasi Reformasi Birokrasi dan Reformasi Regulasi (Eryanto Nu...
Panel 1.1 - Presentasi Reformasi Birokrasi dan Reformasi Regulasi (Eryanto Nu...Kurniawan Saputra
 
Grand Design RB
Grand Design RBGrand Design RB
Grand Design RBrbpkalbar
 
21 Reformasi Birokrasi (Prof. Kristiadi)
21 Reformasi Birokrasi (Prof. Kristiadi)21 Reformasi Birokrasi (Prof. Kristiadi)
21 Reformasi Birokrasi (Prof. Kristiadi)Massaputro Delly TP
 
2021-Permenpan RB nomor 70 Tahun 2021.pdf
2021-Permenpan RB nomor 70 Tahun 2021.pdf2021-Permenpan RB nomor 70 Tahun 2021.pdf
2021-Permenpan RB nomor 70 Tahun 2021.pdfYuliasfaHayati
 
Gambaran Umum Reformasi Birokrasi Pemerintah berdasarkan Perpres 81/2010
Gambaran Umum Reformasi Birokrasi Pemerintah  berdasarkan Perpres 81/2010Gambaran Umum Reformasi Birokrasi Pemerintah  berdasarkan Perpres 81/2010
Gambaran Umum Reformasi Birokrasi Pemerintah berdasarkan Perpres 81/2010Dadang Solihin
 
Sosialisasi Reformasi Birokrasi Juli 2018
Sosialisasi Reformasi Birokrasi Juli 2018Sosialisasi Reformasi Birokrasi Juli 2018
Sosialisasi Reformasi Birokrasi Juli 2018Adi Pujakesuma
 

What's hot (20)

Pentingnya pengendalian risiko bagi organsiasi menghadapi revolusi global dar...
Pentingnya pengendalian risiko bagi organsiasi menghadapi revolusi global dar...Pentingnya pengendalian risiko bagi organsiasi menghadapi revolusi global dar...
Pentingnya pengendalian risiko bagi organsiasi menghadapi revolusi global dar...
 
Tahapan Zona Integritas
Tahapan Zona IntegritasTahapan Zona Integritas
Tahapan Zona Integritas
 
Bahan PMPRB Kab Magelang
Bahan PMPRB Kab MagelangBahan PMPRB Kab Magelang
Bahan PMPRB Kab Magelang
 
Model PMPRB pada PEMDA
Model PMPRB pada PEMDAModel PMPRB pada PEMDA
Model PMPRB pada PEMDA
 
Grand Design dan Road Map Reformasi Birokrasi Pemda
Grand Design dan Road Map Reformasi Birokrasi PemdaGrand Design dan Road Map Reformasi Birokrasi Pemda
Grand Design dan Road Map Reformasi Birokrasi Pemda
 
Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025
Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025
Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025
 
Zona integritas
Zona integritasZona integritas
Zona integritas
 
Kumpulan aturan reformasi birokrasi sesi 2
Kumpulan aturan reformasi birokrasi sesi 2Kumpulan aturan reformasi birokrasi sesi 2
Kumpulan aturan reformasi birokrasi sesi 2
 
Paparan bappeda
Paparan bappedaPaparan bappeda
Paparan bappeda
 
Reformasi birokrasi
Reformasi birokrasiReformasi birokrasi
Reformasi birokrasi
 
Panel 1.1 - Presentasi Reformasi Birokrasi dan Reformasi Regulasi (Eryanto Nu...
Panel 1.1 - Presentasi Reformasi Birokrasi dan Reformasi Regulasi (Eryanto Nu...Panel 1.1 - Presentasi Reformasi Birokrasi dan Reformasi Regulasi (Eryanto Nu...
Panel 1.1 - Presentasi Reformasi Birokrasi dan Reformasi Regulasi (Eryanto Nu...
 
Sistem pengendalian intern pemerintah spip internal control_birokrasi bersih ...
Sistem pengendalian intern pemerintah spip internal control_birokrasi bersih ...Sistem pengendalian intern pemerintah spip internal control_birokrasi bersih ...
Sistem pengendalian intern pemerintah spip internal control_birokrasi bersih ...
 
Grand Design RB
Grand Design RBGrand Design RB
Grand Design RB
 
Peta proses bisnis permen panrb no 19 tahun 2018
Peta proses bisnis   permen panrb no 19 tahun 2018Peta proses bisnis   permen panrb no 19 tahun 2018
Peta proses bisnis permen panrb no 19 tahun 2018
 
21 Reformasi Birokrasi (Prof. Kristiadi)
21 Reformasi Birokrasi (Prof. Kristiadi)21 Reformasi Birokrasi (Prof. Kristiadi)
21 Reformasi Birokrasi (Prof. Kristiadi)
 
Membangun manajemen talenta dalam penerapan sistem merit
Membangun manajemen talenta dalam penerapan sistem meritMembangun manajemen talenta dalam penerapan sistem merit
Membangun manajemen talenta dalam penerapan sistem merit
 
2021-Permenpan RB nomor 70 Tahun 2021.pdf
2021-Permenpan RB nomor 70 Tahun 2021.pdf2021-Permenpan RB nomor 70 Tahun 2021.pdf
2021-Permenpan RB nomor 70 Tahun 2021.pdf
 
Gambaran Umum Reformasi Birokrasi Pemerintah berdasarkan Perpres 81/2010
Gambaran Umum Reformasi Birokrasi Pemerintah  berdasarkan Perpres 81/2010Gambaran Umum Reformasi Birokrasi Pemerintah  berdasarkan Perpres 81/2010
Gambaran Umum Reformasi Birokrasi Pemerintah berdasarkan Perpres 81/2010
 
Sosialisasi Reformasi Birokrasi Juli 2018
Sosialisasi Reformasi Birokrasi Juli 2018Sosialisasi Reformasi Birokrasi Juli 2018
Sosialisasi Reformasi Birokrasi Juli 2018
 
Strategy pembenahan sakip tangerang
Strategy pembenahan sakip tangerangStrategy pembenahan sakip tangerang
Strategy pembenahan sakip tangerang
 

Similar to Langkah inspektorat jenderal kemenhub menjadi stratagic patner

Itjen Kemenkeu-Sharing Knowledge KemenESDM.pptx
Itjen Kemenkeu-Sharing Knowledge KemenESDM.pptxItjen Kemenkeu-Sharing Knowledge KemenESDM.pptx
Itjen Kemenkeu-Sharing Knowledge KemenESDM.pptxInterimLKBatam2023
 
3. BAHAN TAYANG RB.pdf
3. BAHAN TAYANG RB.pdf3. BAHAN TAYANG RB.pdf
3. BAHAN TAYANG RB.pdfNezarAbdillah
 
'Sipi, ramsey ramli, hapzi ali, tugas 1b uas sistim informasi dan pengendalia...
'Sipi, ramsey ramli, hapzi ali, tugas 1b uas sistim informasi dan pengendalia...'Sipi, ramsey ramli, hapzi ali, tugas 1b uas sistim informasi dan pengendalia...
'Sipi, ramsey ramli, hapzi ali, tugas 1b uas sistim informasi dan pengendalia...Ramsey Ramli
 
Presentasi seminar proposal diklat pim IV
Presentasi seminar proposal diklat pim IVPresentasi seminar proposal diklat pim IV
Presentasi seminar proposal diklat pim IValiyudhi_h
 
07022022 - Overview dan Konsep Dasar SAKIP.pptx
07022022 - Overview dan Konsep Dasar SAKIP.pptx07022022 - Overview dan Konsep Dasar SAKIP.pptx
07022022 - Overview dan Konsep Dasar SAKIP.pptxAgus834172
 
Paparan-SPI-RTM-2019-1 (2).pptx
Paparan-SPI-RTM-2019-1 (2).pptxPaparan-SPI-RTM-2019-1 (2).pptx
Paparan-SPI-RTM-2019-1 (2).pptxTriZenzitsyam
 
PAPARAN-PERENCANAAN-PENGAWASAN-19122016.ppt
PAPARAN-PERENCANAAN-PENGAWASAN-19122016.pptPAPARAN-PERENCANAAN-PENGAWASAN-19122016.ppt
PAPARAN-PERENCANAAN-PENGAWASAN-19122016.pptMahmudToha
 
Paparan SDS 4 Zona Integritas Menuju WBK/WBBM.pptx
Paparan SDS 4 Zona Integritas Menuju WBK/WBBM.pptxPaparan SDS 4 Zona Integritas Menuju WBK/WBBM.pptx
Paparan SDS 4 Zona Integritas Menuju WBK/WBBM.pptxjhijria87
 
BAHAN PAPARAN REFORMASI BIROKRASI 090621 FIX (1).pptx
BAHAN PAPARAN REFORMASI BIROKRASI 090621 FIX (1).pptxBAHAN PAPARAN REFORMASI BIROKRASI 090621 FIX (1).pptx
BAHAN PAPARAN REFORMASI BIROKRASI 090621 FIX (1).pptxMuhammadMubarakChady1
 
Its proceeding-12319-abstract-mi
Its proceeding-12319-abstract-miIts proceeding-12319-abstract-mi
Its proceeding-12319-abstract-mibgastomo
 
14. si-pi, adi nurpermana, hapzi ali, internal control over financial reporti...
14. si-pi, adi nurpermana, hapzi ali, internal control over financial reporti...14. si-pi, adi nurpermana, hapzi ali, internal control over financial reporti...
14. si-pi, adi nurpermana, hapzi ali, internal control over financial reporti...Adi Permana
 
Be&gg ruslan hapzi ali_executive and director_universitas mercu buana_2017
Be&gg ruslan hapzi ali_executive and director_universitas mercu buana_2017Be&gg ruslan hapzi ali_executive and director_universitas mercu buana_2017
Be&gg ruslan hapzi ali_executive and director_universitas mercu buana_2017Ruslan -
 
Model Risk Control Matrix Mujiastono1 , Dody Mardiansyah2 , Gustian Wiwaha
Model Risk Control Matrix Mujiastono1 , Dody Mardiansyah2 , Gustian WiwahaModel Risk Control Matrix Mujiastono1 , Dody Mardiansyah2 , Gustian Wiwaha
Model Risk Control Matrix Mujiastono1 , Dody Mardiansyah2 , Gustian WiwahaBesarArdhiNugraha
 
Hasil Uji Coba Pengukuran Good Governance Index
Hasil Uji Coba Pengukuran Good Governance IndexHasil Uji Coba Pengukuran Good Governance Index
Hasil Uji Coba Pengukuran Good Governance IndexDadang Solihin
 
Presentasi Seminar Proyek Perubahan Diklat PIM III
Presentasi Seminar Proyek Perubahan Diklat PIM IIIPresentasi Seminar Proyek Perubahan Diklat PIM III
Presentasi Seminar Proyek Perubahan Diklat PIM IIIaliyudhi_h
 
Materi Microlearning Gambaran Umum PKSPI Korporasi.pdf
Materi Microlearning Gambaran Umum PKSPI Korporasi.pdfMateri Microlearning Gambaran Umum PKSPI Korporasi.pdf
Materi Microlearning Gambaran Umum PKSPI Korporasi.pdfInovLakiah
 
BE & GG, Rizki Aditama, Hapzi Ali, Business Ethics & GG Audit Internal Contro...
BE & GG, Rizki Aditama, Hapzi Ali, Business Ethics & GG Audit Internal Contro...BE & GG, Rizki Aditama, Hapzi Ali, Business Ethics & GG Audit Internal Contro...
BE & GG, Rizki Aditama, Hapzi Ali, Business Ethics & GG Audit Internal Contro...Rizki Aditama
 

Similar to Langkah inspektorat jenderal kemenhub menjadi stratagic patner (20)

Itjen Kemenkeu-Sharing Knowledge KemenESDM.pptx
Itjen Kemenkeu-Sharing Knowledge KemenESDM.pptxItjen Kemenkeu-Sharing Knowledge KemenESDM.pptx
Itjen Kemenkeu-Sharing Knowledge KemenESDM.pptx
 
3. BAHAN TAYANG RB.pdf
3. BAHAN TAYANG RB.pdf3. BAHAN TAYANG RB.pdf
3. BAHAN TAYANG RB.pdf
 
'Sipi, ramsey ramli, hapzi ali, tugas 1b uas sistim informasi dan pengendalia...
'Sipi, ramsey ramli, hapzi ali, tugas 1b uas sistim informasi dan pengendalia...'Sipi, ramsey ramli, hapzi ali, tugas 1b uas sistim informasi dan pengendalia...
'Sipi, ramsey ramli, hapzi ali, tugas 1b uas sistim informasi dan pengendalia...
 
Presentasi seminar proposal diklat pim IV
Presentasi seminar proposal diklat pim IVPresentasi seminar proposal diklat pim IV
Presentasi seminar proposal diklat pim IV
 
07022022 - Overview dan Konsep Dasar SAKIP.pptx
07022022 - Overview dan Konsep Dasar SAKIP.pptx07022022 - Overview dan Konsep Dasar SAKIP.pptx
07022022 - Overview dan Konsep Dasar SAKIP.pptx
 
Paparan-SPI-RTM-2019-1 (2).pptx
Paparan-SPI-RTM-2019-1 (2).pptxPaparan-SPI-RTM-2019-1 (2).pptx
Paparan-SPI-RTM-2019-1 (2).pptx
 
OPTIMALISASI KONSULTASI APIP.pdf
OPTIMALISASI KONSULTASI APIP.pdfOPTIMALISASI KONSULTASI APIP.pdf
OPTIMALISASI KONSULTASI APIP.pdf
 
Membangung integritas melalui wawasan kebangsaan dalam mewujudkan infrastruks...
Membangung integritas melalui wawasan kebangsaan dalam mewujudkan infrastruks...Membangung integritas melalui wawasan kebangsaan dalam mewujudkan infrastruks...
Membangung integritas melalui wawasan kebangsaan dalam mewujudkan infrastruks...
 
PAPARAN-PERENCANAAN-PENGAWASAN-19122016.ppt
PAPARAN-PERENCANAAN-PENGAWASAN-19122016.pptPAPARAN-PERENCANAAN-PENGAWASAN-19122016.ppt
PAPARAN-PERENCANAAN-PENGAWASAN-19122016.ppt
 
Paparan SDS 4 Zona Integritas Menuju WBK/WBBM.pptx
Paparan SDS 4 Zona Integritas Menuju WBK/WBBM.pptxPaparan SDS 4 Zona Integritas Menuju WBK/WBBM.pptx
Paparan SDS 4 Zona Integritas Menuju WBK/WBBM.pptx
 
BAHAN PAPARAN REFORMASI BIROKRASI 090621 FIX (1).pptx
BAHAN PAPARAN REFORMASI BIROKRASI 090621 FIX (1).pptxBAHAN PAPARAN REFORMASI BIROKRASI 090621 FIX (1).pptx
BAHAN PAPARAN REFORMASI BIROKRASI 090621 FIX (1).pptx
 
Its proceeding-12319-abstract-mi
Its proceeding-12319-abstract-miIts proceeding-12319-abstract-mi
Its proceeding-12319-abstract-mi
 
14. si-pi, adi nurpermana, hapzi ali, internal control over financial reporti...
14. si-pi, adi nurpermana, hapzi ali, internal control over financial reporti...14. si-pi, adi nurpermana, hapzi ali, internal control over financial reporti...
14. si-pi, adi nurpermana, hapzi ali, internal control over financial reporti...
 
Be&gg ruslan hapzi ali_executive and director_universitas mercu buana_2017
Be&gg ruslan hapzi ali_executive and director_universitas mercu buana_2017Be&gg ruslan hapzi ali_executive and director_universitas mercu buana_2017
Be&gg ruslan hapzi ali_executive and director_universitas mercu buana_2017
 
Model Risk Control Matrix Mujiastono1 , Dody Mardiansyah2 , Gustian Wiwaha
Model Risk Control Matrix Mujiastono1 , Dody Mardiansyah2 , Gustian WiwahaModel Risk Control Matrix Mujiastono1 , Dody Mardiansyah2 , Gustian Wiwaha
Model Risk Control Matrix Mujiastono1 , Dody Mardiansyah2 , Gustian Wiwaha
 
Hasil Uji Coba Pengukuran Good Governance Index
Hasil Uji Coba Pengukuran Good Governance IndexHasil Uji Coba Pengukuran Good Governance Index
Hasil Uji Coba Pengukuran Good Governance Index
 
Presentasi Seminar Proyek Perubahan Diklat PIM III
Presentasi Seminar Proyek Perubahan Diklat PIM IIIPresentasi Seminar Proyek Perubahan Diklat PIM III
Presentasi Seminar Proyek Perubahan Diklat PIM III
 
isu strategis pengawasan
isu strategis pengawasanisu strategis pengawasan
isu strategis pengawasan
 
Materi Microlearning Gambaran Umum PKSPI Korporasi.pdf
Materi Microlearning Gambaran Umum PKSPI Korporasi.pdfMateri Microlearning Gambaran Umum PKSPI Korporasi.pdf
Materi Microlearning Gambaran Umum PKSPI Korporasi.pdf
 
BE & GG, Rizki Aditama, Hapzi Ali, Business Ethics & GG Audit Internal Contro...
BE & GG, Rizki Aditama, Hapzi Ali, Business Ethics & GG Audit Internal Contro...BE & GG, Rizki Aditama, Hapzi Ali, Business Ethics & GG Audit Internal Contro...
BE & GG, Rizki Aditama, Hapzi Ali, Business Ethics & GG Audit Internal Contro...
 

More from Dr .Maizar Radjin, SE., M.Ak., QIA., QRMA, CRGP

More from Dr .Maizar Radjin, SE., M.Ak., QIA., QRMA, CRGP (20)

Detasering_secondment_BLU_SPI_APIP.pdf
Detasering_secondment_BLU_SPI_APIP.pdfDetasering_secondment_BLU_SPI_APIP.pdf
Detasering_secondment_BLU_SPI_APIP.pdf
 
Aturan pALING LENGKAP Manajemen ASN_pns _sESUAI_NSPK_SLIDE SHARE.pdf
Aturan pALING LENGKAP Manajemen ASN_pns _sESUAI_NSPK_SLIDE SHARE.pdfAturan pALING LENGKAP Manajemen ASN_pns _sESUAI_NSPK_SLIDE SHARE.pdf
Aturan pALING LENGKAP Manajemen ASN_pns _sESUAI_NSPK_SLIDE SHARE.pdf
 
Transformasi Internal Audit_APIP_Auditor Agile_Itjen_Kemenhub_Agile Auditing_...
Transformasi Internal Audit_APIP_Auditor Agile_Itjen_Kemenhub_Agile Auditing_...Transformasi Internal Audit_APIP_Auditor Agile_Itjen_Kemenhub_Agile Auditing_...
Transformasi Internal Audit_APIP_Auditor Agile_Itjen_Kemenhub_Agile Auditing_...
 
Perilaku Kerja Inovatif Memediasi Pengaruh Integritas, Kompetensi Dan Leader...
Perilaku Kerja Inovatif Memediasi Pengaruh Integritas, Kompetensi Dan  Leader...Perilaku Kerja Inovatif Memediasi Pengaruh Integritas, Kompetensi Dan  Leader...
Perilaku Kerja Inovatif Memediasi Pengaruh Integritas, Kompetensi Dan Leader...
 
Buku Saku Perilaku Kerja Inovatif dan Efektivitas Kerja Internal Audit
Buku Saku Perilaku Kerja Inovatif dan Efektivitas Kerja Internal AuditBuku Saku Perilaku Kerja Inovatif dan Efektivitas Kerja Internal Audit
Buku Saku Perilaku Kerja Inovatif dan Efektivitas Kerja Internal Audit
 
Sistem manajemen kinerja pns permenpan 8 tahun 2021
Sistem manajemen kinerja pns permenpan 8 tahun 2021Sistem manajemen kinerja pns permenpan 8 tahun 2021
Sistem manajemen kinerja pns permenpan 8 tahun 2021
 
Change it today birokrasi is modern model
Change it today birokrasi is modern modelChange it today birokrasi is modern model
Change it today birokrasi is modern model
 
Penyederhanaan struktur organisasi kementerian lembaga penyederhanaan birokrasi
Penyederhanaan struktur organisasi kementerian  lembaga penyederhanaan birokrasiPenyederhanaan struktur organisasi kementerian  lembaga penyederhanaan birokrasi
Penyederhanaan struktur organisasi kementerian lembaga penyederhanaan birokrasi
 
Manajemen talenta ASN arah model birokrasi 2020 2024
Manajemen talenta ASN arah model birokrasi 2020 2024Manajemen talenta ASN arah model birokrasi 2020 2024
Manajemen talenta ASN arah model birokrasi 2020 2024
 
Mewujudkan birokrasi di era disrupsi dan tatanan normal baru
Mewujudkan birokrasi di era disrupsi dan tatanan normal baruMewujudkan birokrasi di era disrupsi dan tatanan normal baru
Mewujudkan birokrasi di era disrupsi dan tatanan normal baru
 
Three lines model updated, IIA update model tiga lapis pertahanan risiko
Three lines model updated, IIA update model tiga lapis pertahanan risikoThree lines model updated, IIA update model tiga lapis pertahanan risiko
Three lines model updated, IIA update model tiga lapis pertahanan risiko
 
Dua model pengukuran dampak ekonomi proyek infrastruktur publik
Dua model pengukuran dampak ekonomi proyek infrastruktur publikDua model pengukuran dampak ekonomi proyek infrastruktur publik
Dua model pengukuran dampak ekonomi proyek infrastruktur publik
 
Perencanaan dan penganggaran yang lebih efisien, efektif dan bermanfaat bagi ...
Perencanaan dan penganggaran yang lebih efisien, efektif dan bermanfaat bagi ...Perencanaan dan penganggaran yang lebih efisien, efektif dan bermanfaat bagi ...
Perencanaan dan penganggaran yang lebih efisien, efektif dan bermanfaat bagi ...
 
Redesain sistem perencanaan dan penganggaran kementerian dan lembaga
Redesain sistem perencanaan dan penganggaran kementerian dan lembagaRedesain sistem perencanaan dan penganggaran kementerian dan lembaga
Redesain sistem perencanaan dan penganggaran kementerian dan lembaga
 
Proses audit jarak jauh selama dan setelah corona virus disease 2019 covid 19
Proses audit jarak jauh selama dan setelah corona virus disease 2019 covid 19Proses audit jarak jauh selama dan setelah corona virus disease 2019 covid 19
Proses audit jarak jauh selama dan setelah corona virus disease 2019 covid 19
 
Value based internal auditing - Nilai Dasar Internal Audit
Value based internal auditing - Nilai Dasar Internal AuditValue based internal auditing - Nilai Dasar Internal Audit
Value based internal auditing - Nilai Dasar Internal Audit
 
Pedoman telaah sejawat ekstern bagi apip inspektorat jenderal pusat dan daerah
Pedoman telaah sejawat ekstern bagi apip inspektorat jenderal pusat dan daerahPedoman telaah sejawat ekstern bagi apip inspektorat jenderal pusat dan daerah
Pedoman telaah sejawat ekstern bagi apip inspektorat jenderal pusat dan daerah
 
Kerangka konseptual pengawasan intern aaipi-inspektorat-intansi pemerintah
Kerangka konseptual pengawasan intern aaipi-inspektorat-intansi pemerintahKerangka konseptual pengawasan intern aaipi-inspektorat-intansi pemerintah
Kerangka konseptual pengawasan intern aaipi-inspektorat-intansi pemerintah
 
Redesign sistem penganggaran pemerintah
Redesign sistem penganggaran pemerintahRedesign sistem penganggaran pemerintah
Redesign sistem penganggaran pemerintah
 
Meningkatkan peran audit internal fungsi peran digital
Meningkatkan peran audit internal fungsi peran digital Meningkatkan peran audit internal fungsi peran digital
Meningkatkan peran audit internal fungsi peran digital
 

Recently uploaded

Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptxKonsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptxBudyHermawan3
 
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama DesapptxPB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama DesapptxBudyHermawan3
 
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptxMembangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptxBudyHermawan3
 
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptxInovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptxBudyHermawan3
 
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptxAparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptxBudyHermawan3
 
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptxTata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptxBudyHermawan3
 
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptxPengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptxBudyHermawan3
 
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdfPemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdfHarisKunaifi2
 
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptxPB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptxBudyHermawan3
 
mars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptx
mars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptxmars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptx
mars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptxSusatyoTriwilopo
 
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptxLAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptxBudyHermawan3
 
IPSKelas12BABSMANEGERI1 3 April 2024perikanan.pptx
IPSKelas12BABSMANEGERI1 3 April 2024perikanan.pptxIPSKelas12BABSMANEGERI1 3 April 2024perikanan.pptx
IPSKelas12BABSMANEGERI1 3 April 2024perikanan.pptxrohiwanto
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditYOSUAGETMIRAJAGUKGUK1
 
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptxPB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptxBudyHermawan3
 
Salinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdf
Salinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdfSalinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdf
Salinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdfdrmdbriarren
 
Penyesuaian AK Jabatan Fungsional Konvensional Ke Integrasi
Penyesuaian AK Jabatan Fungsional Konvensional Ke IntegrasiPenyesuaian AK Jabatan Fungsional Konvensional Ke Integrasi
Penyesuaian AK Jabatan Fungsional Konvensional Ke Integrasiasaliaraudhatii
 

Recently uploaded (16)

Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptxKonsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
 
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama DesapptxPB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
 
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptxMembangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
 
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptxInovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
 
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptxAparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
 
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptxTata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
 
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptxPengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
 
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdfPemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
 
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptxPB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
 
mars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptx
mars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptxmars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptx
mars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptx
 
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptxLAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
 
IPSKelas12BABSMANEGERI1 3 April 2024perikanan.pptx
IPSKelas12BABSMANEGERI1 3 April 2024perikanan.pptxIPSKelas12BABSMANEGERI1 3 April 2024perikanan.pptx
IPSKelas12BABSMANEGERI1 3 April 2024perikanan.pptx
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
 
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptxPB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
 
Salinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdf
Salinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdfSalinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdf
Salinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdf
 
Penyesuaian AK Jabatan Fungsional Konvensional Ke Integrasi
Penyesuaian AK Jabatan Fungsional Konvensional Ke IntegrasiPenyesuaian AK Jabatan Fungsional Konvensional Ke Integrasi
Penyesuaian AK Jabatan Fungsional Konvensional Ke Integrasi
 

Langkah inspektorat jenderal kemenhub menjadi stratagic patner

  • 1. Program Pengawasan INSPEKTORAT JENDERAL DALAM MENGAWAL Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Maizar Radjin, M. AK, QIA
  • 2. 2 01 02 03 PRESIDEN KEMENHUB ITJENHUB Terwujudnya KONEKTIVITAS Nasional yang Handal, Berdaya Saing dan Memberikan Nilai Tambah Terwujudnya ITJEN sebagai penjamin mutu kinerja Kemenhub dalam mewujudkan konektivitas nasional yang handal, berdaya saing dan memberikan nilai tambah Terwujudnya INDONESIA yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong VISI PEMERINTAH 2015-2019
  • 3. OBJEK PENGAWASAN 3 55 553KANTOR 31.244PEGAWAIUPTPUSAT 2.403 Paket Kegiatan Strategis Rp28,43 T Keterangan : 1. Kantor Pusat : Seluruh Eselon 2 Pusat di Entitas Eselon I ditambah dengan 8 Atase Kemenhub 2. UPT : Unit Pelaksana Teknis mandiri di seluruh Indonesia
  • 4. 4 PRIORITAS PENGAWASAN INTERN MANDATORY PENGAWASAN INTERN PENINGKATAN PERAN CONSULTANT & CATALYST UPAYA MENINGKATKAN TATA KELOLA PENGAWASAN & PENGENDALIAN PROGRAM KERJA PENGAWASAN ITERN Adalah kegiatan-kegiatan pengawasan Intern yang bersifat Tematik, Prioritas dan Direktif Pimpinan Adalah kegiatan pengawasan yang wajib dilakukan dan terdapat di seluruh APIP di K/L Menjadi penasihat dan memberikan pendapat tambahan serta menjadi objek yang mempercepat terciptanya tujuan. upaya yang telah dilakukan untuk mendukung terwujudnya pengawasan intern yang efektif dan efesien. Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan
  • 5. PENGAWALAN PROYEK STRATEGIS NASIONAL (PSN) PENGAWASAN DAN REVIU ASET YANG BELUM DITEMUKAN, ASET-ASET YANG MASIH DALAM STATUS KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN (KDP) ATAU BELUM DIOPERASIKAN PENGAWASAN TERHADAP PELAKSANAAN PEMELIHARAAN ASET BARANG MILIK NEGARA REVIU HARGA PERKIRAAAN SENDIRI (HPS) PENYELESAIAN PENGADUAN MASYARAKAT DARI TIM SABER PUNGLI NASIONAL, TIM PEMBERANTASAN PUNGLI KEMENHUB DAN SARANA PENGADUAN LAINNYA. PENGAWASAN TERHADAP PELAKSANAAN LELANG DAN PENYERAPAN ANGGARAN AUDIT DENGAN TUJUAN TERTENTU (KASUS KHUSUS / KASUS YANG MEMERLUKAN PENDALAMAN ATAU DIREKTIF PIMPINAN). 5 1. PRIORITAS PENGAWASAN INTERN
  • 6. 2. MANDATORY PENGAWASAN INTERN REVIU LAPORAN KEUANGAN (LK) REVIU RENCANA KERJA DAN ANGGARAN (RKA) REVIU RENCANA KEBUTUHAN BARANG MILIK NEGARA (BMN) REVIU LAPORAN KINERJA (LAKIP) & EVALUASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INTANSI PEMERINTAH (SAKIP) PENGENDALIAN INTERN ATAS LAPORAN KEUANGAN (PIPK) 6 AUDIT KINERJA TERHADAP UPT (AUDITI) YANG MEMILIKI PROFIL RISIKO TINGGI (Risk Based Audit Model)
  • 7. 3. PENINGKATAN PERAN ITJEN SEBAGAI CONSULTANT DAN CATALYST 7 Reviu revisi anggaran Reviu pengelolaan anggaran Penilaian Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Kemenhub Pelaksanaan Aksi Pencegahan Korupsi Kolusi Nepotisme Evaluasi maturitas implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Pemutakhiran data pengawasan melalui Sistem Informasi Audit Pelaksanaan periodik Telahaan Sejawat Kinerja ITJEN (Internal dan Eksternal) Koordinasi dan pelaksanaan pengawasan dalam kegiatan di Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI) Peningkatan kapabilitas pengawasan intern melalui Internal Audit Capability Model (IACM) Pendampingan evaluasi pembangunan Zona Integritas (ZI) Pengawasan dan pengendalian Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Perhubungan Evaluasi implementasi Reformasi Birokrasi Organisasi Fit For Puspose
  • 8. 8 4. UPAYA MENINGKATKAN TATA KELOLA PENGAWASAN & PENGENDALIAN PENATAAN KELEMBAGAAN yang semula didasarkan pada pendekatan per subsektor, diubah menjadi pendekatan wilayah dengan tujuan agar fungsi pengawasan dapat dilaksanakan dengan lebih efektif , efisien dan terpadu PEMBENTUKKAN UNIT PENGENDALAN GRATIFIKASI (UPG UTAMAN, UPG ES. I dan UPG UPT pada Seluruh Unit Pelaksana Teknis / Unit Kerja di Seluruh Indonesia PEMBENTUKKAN UNIT KEPATUHAN INTERNAL (UKI) pada Seluruh Unit Pelaksana Teknis / Unit Kerja di Seluruh Indonesia PEMBENTUKKAN INSPEKTORAT INVESTIGASI, dengan tugas khusus menangani pengaduan masyarakat dan meningkatkan kerja sama dengan aparat penegak hukum (KPK, Bareskrim Polri, Kejaksaan Agung) serta membina Unit Pengendali Gratifikasi dan Unit Kepatuhan Internal pada seluruh UPT/ Unit Kerja di seluruh Indonesia MONITORING BERKELANJUTAN DAN EVALUASI PERIODIKAL terkait tindak lanjut penyelesaian hasil audit internal (TLHA ITJEN) mapun hasil audit ekternal (TLHP BPK dan BPKP) Menginisiasi penyempurnaan Peraturan Menteri Perhubungan tentang TATA CARA PENGAWASAN INTERNAL di lingkungan Kementerian Perhubungan
  • 9. 9 PENUTUP ..(1) : Internal Audit in the Age of Disruption 1. A real, formidable challenge is how to explain the implications of a coming disruption to business leaders, so the organization can respond. Tantangan berat dan sesungguhnya adalah untuk menjelaskan kepada Pimpinan mengenai implikasi disrupsi yang akan datang tersebut, sehingga organisasi dapat meresponnya. (Carolyn Saint, IIA–North America) Audit Internal di Era Disrupsi 2. If the audit function is bogged down with immediate compliance concerns, the CAE can’t necessarily devote enough time to pondering disruption and becoming a trusted advisor Jika fungsi audit terperosok dengan kekhawatiran kepatuhan seketika, maka CAE tidak dapat mengabdikan lebih banyak waktunya untuk mempertimbangkan disrupsi dan menjadi penasehat yang terpercaya. (Anna Cristina Zambrano, IIA–Colombia) Mengetahui nilai tambah auditor internal
  • 10. 10 Hari Setianto,Ak,MSocSc,QIA,CIA,CCSA,CFSA,CGAP,CRMA,CISA, CRMP,CFE Menyikapi perubahan yang dinamis saat ini, APIP juga harus semakin intens mengembangkan unit Audit Teknologi Informasi, “Metode sampling sebaiknya semakin ditinggalkan karena harus mengarah ke data analytic” auditor agile ini bukan hanya masa lalu dan menemukan selisih stok dan sebagainya, namun melihat bagaimana risiko kedepannya, sehingga para perusahaan bisa menghadapi risiko Nurturing Agile Internal Auditors in Disruptive Times Menyikapi perubahan yang dinamis saat ini, APIP harus semakin intens mengembangkan Audit melalui Teknologi Informasi, metode sampling sebaiknya semakin ditinggalkan karena harus mengarah ke data analytic Di era disruptive, organisasi harus memiliki Internal Auditor Agile. Seorang internal auditor agile tidak hanya fokus terhadap metode selisih stok dan sebagainya, namun ia mampu melihat bagaimana risiko kedepannya, sehingga organsiasi bisa menghadapi dan mengantisipasi risiko-risiko (trusted advisor) Presiden IIA Indonesia – Hari Setianto, Ak, MSocSc, QIA, CIA, CCSA, CFSA, CGAP, CRMA, CISA, CRMP, CFE PENUTUP..(2) : Auditor Internal Navigator di Era Disruptiv