Paradigma pengawasan bergeser dari pendekatan sanksi menjadi pendekatan pembinaan. Peningkatan kapabilitas pengawasan internal menjadi level 3 yang menerapkan praktik audit profesional. Itjen Kemenhub berupaya meningkatkan tata kelola dan menyelamatkan uang negara melalui reviu HPS besar dan tindak lanjut hasil audit.

1. Inspektur Jenderal Kemenhub
Dr. C r i s Ku n ta d i , CA, CPA, QIA, FCMA, CGMA, Ak
oleh
pada
DIKLAT BERJENJANG MADYA JABATAN FUNGSIONAL
PENGAWAS PEMERINTAH KEMENDAGRI
PENGAWASAN
URUSAN PEMERINTAH
BIDANG PERHUBUNGAN
Created by Maizar Radjin, M.AK, QIA

2. KETIGA
03
KEDUA
02
PERTAMA
01
PARADIGMA PENGAWASAN
LATAR BELAKANG
• GambaranUmum
• Sasaran Bidang Perhubungan
P E N G A W A S A N
• S t r a t e g i
• C a p a i a n - c a p a i a n
p e n g a w a s a n
OUT lines

3. PARADIGMA
Pertama

4. KM NO: KP 482 TAHUN 2015
Kebijakan Pengawasan Intern Kementerian Perhubungan
1 Reorientasi peran pengawasan (RBA & Tematik)
Peningkatan kualitas LK (WTP-DPP  WTP)2
Pengawasan kegiatan-kegiatan strategis (Quality Assurance)
3
1. Target RPJM 2015-2019 kapabilitas APIP Level 3
sebanyak 85%. Kondisi 2014 pada Level 1.
2. APIP dengan Level 3 (Integrated):
a. Menerapkan praktik profesional audit
b. Melakukan performance audit/value for money audit
c. Melakukan compliance auditing
HARAPAN AKAN APIP

5. Peningkatan Tata Kelola Kapabilitas Pengawasan (IACM) menjadi Level 3)
Level 3 (Integrated) bahwa praktik
profesional dan audit internal telah
ditetapkan secara seragam dan selaras
dengan standar audit yang ada
Poses penetapan menjadi level 3
Pada 18 Desember 2015 Menteri
Perhubungan (Ignasius Jonan)
didampingi dengan Inspektur
Jenderal Kemenhub (Cris Kuntadi)
menerima dokumen pencapaian
level 3 IACM dari Deputi
Pengawasan Instansi Pemerintah
Bidang Perekonomian BPKP
(Nurdin)
1. Itjen Kementerian Keuangan
2. BPKP
3. Itjen Kementerian Perhubungan
5
31-Des-14
31-Des-15
Level 1
Level 2
Level 3
404
69
1
386
87
3
TINGKAT KAPABILITAS APIP NASIONAL

6. LATAR
Kedua

7. BELAWAN
JAKARTA
SURABAYA
MAKASSAR
SORONG
BATAM
BITUNG
AMBON
JAYAPURA
MERAUKE
POMAKO
Kondisi saat ini muatan terkonsentrasi di Kawasan Barat Indonesia, maka untuk menyeimbangkan muatan ke Kawasan
Timur Indonesia diperlukan upaya optimalisasi kerjasama antar sektor seperti perindustrian, pertanian, pertambangan,
dsb guna menyeimbangkan mata rantai jaringan logistik barat dan timur Indonesia, selain itu didukung dengan
peningkatan infrastruktur pelabuhan di Kawasan Timur Indonesia antara lain pengadaan peralatan bongkar muat
sehingga dapat meningkatkan kinerja pelayanan pelabuhan lebih efisien
TANTANGAN PEMBANGUNAN TRANSPORTASI SEBAGAI
PENYEIMBANG LOGISTIK MUATAN BARAT DAN TIMUR INDONESIA

8.  Pengembangan 100 Pelabuhan Non Komersial
 Pengerukan alur pelayaran/kolam pelabuhan
pada 65 lokasi
 Pembangunan 103 Kapal Perintis
 Terlayaninya 193 lintas angkutan laut perintis
 Penyelenggaraan Rute Angkutan Laut Tetap
Dan Teratur untuk Mendukung Tol Laut pada 13
rute
 Penyelesaian dan Pembangunan Kapal
Negara Kenavigasian 41 Unit
 Penyelesaian dan Pembangunan Kapal Patroli
282 Unit
 Pembangunan 15 Bandara baru
 Pengembangan Bandara untuk pelayanan
Kargo Udara di 9 Lokasi
 Pembangunan/ pengembangan bandara di
100 lokasi
 Pembangunan/ pengembangan terminal
penumpang di 26 bandara
 Pembangunan BRT di 34 kota dengan
pengadaan 3.170 bus
 Pembangunan angkutan massal cepat di
kawasan kota metropolitan
 Pembangunan/ pengembangan Terminal
Penumpang Tipe A pada 47 lokasi
 Penerapan teknologi ATCS di seluruh ibu
kota provinsi
 Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan
di 65 lokasi
 Pembangunan/ pengembangan dermaga
sungai dan danau di 120 lokasi
 Pengadaan kapal penyeberangan
(terutama perintis) sebanyak 50 unit
 Pembangunan Jalur sepanjang KA 3.258
km’sp di Jawa, Sumatera, Sulawesi,
Kalimantan dan Papua
 Penyelenggaraan kereta api perintis pada
10 lintas
 Pembangunan dan pengembangan
kampus baru pada 27 lokasi
DIREKTIF PRESIDEN DALAM RPJMN TAHUN 2015-2019
PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR TRANSPORTASI

9. Jaringan Transportasi Udara yang melebihi
kapasitas
35
45
55
65
75
85
95
1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014
PASSENGERS(MillionPassengersPerAnnum)
Year
Top10 Airports of Passengers in the World
1st:ATLANTAGA
2nd:BEIJING
3rd:LONDON
4th:CHICAGOIL
5th:TOKYO,JP
6th:LOSANGELESCA
7th:PARIS
8th:DALLAS/FORTWORTHTX
9th:JAKARTA
10th:DUBAI
Jakarta
1.1
2
3
3
4
4
5
8
0 2 4 6 8 10
Singapore
Hong Kong
France
Australia, NZ
UK, Los Angeles (USA)
Malaysia (Port Klang)
Thailand
Tanjung Priok
Waktu Dwelling/Dwelling Time (hari)
6
Kurang optimalnya kinerja dari sektor
transportasi laut
PERMASALAHAN INFRASTRUKTUR TRANSPORTASI
7.700%
13.400%
18.00%
28.400%
38.800%
41.100%
Indonesia
Thailand
Malaysia
India
China
Japan
Rasio Double Tracking Jalur KA (%)
Pangsa Moda (%)
2.3
14
25
62.2
46
11
12.9
20
63
22.6
19
0
0% 50% 100%
Jakarta
Taipei
Hong Kong
Rail Private Transport
Non-Rail Public Transport Others
Lambatnya pembaharuan dan pembangunan pada
sektor kereta api
Kurang berimbangnya komposisi moda dalam bidang
transportasi

10. Urusan Pemerintah Bidang Perhubungan
berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014
PEMERINTAH PUSAT

11. Pengawasan
Ketiga

12. bertindak secara profesional
membangun kepercayaan guna
memberikan dasar bagi pengambilan
keputusan yang handal
mengemban amanah dalam menjamin
Kualitas dalam Pengelolaan Tata
Kepemerintahan yang Baik
TRI MATRA ITJEN KEMENHUB

13. PENYERAHAN IHTISAR HASIL AUDIT 4X SETAHUN
Penyerahan IHAT IV oleh Menteri Perhubungan didampingi Inspektur Jenderal kepada Anggota I
BPK RI. Temuan Itjen dalam LHA Kemenhub tahun 2015 sebanyak 2.596 temuan, menurun signifikan
dibandingkan jumlah LHA tahun 2014 yang berjumlah 4.130 temuan. Dari 2.596 temuan telah
ditindaklanjuti telah ditindak lanjuti sebanyak 2.594 temuan (99.92%), dengan rincian 2.229
(85.86%) tuntas dan 365 (14.06%) proses.
IHAT (Ihtishar Hasil Audit Triwulanan) disusun untuk
memenuhi Undang– Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggung Jawab Keuangan Negara yang menyatakan bahwa Aparat Pengawasan Intern
Pemerintah (APIP) wajib menyampaikan hasil pemeriksaannya kepada BPK. Penyerahan IHAT
merupakan upaya mewujudkan fokus kerja Menteri Perhubungan (Ignasius Jonan) dalam
meningkatkan tata kelola dan regulasi. Anggota I BPK RI (Dr. Agung Firman Sampurna)
Mengapresiasi kepatuhan Itjen Kemenhub dalam menyampaikan LHA secara rutin triwulanan.
Penyampaian LHA dalam bentuk IHAT merupakan yang pertama dan satu-satunya diantara
APIP. Anggota I BPK mendorong APIP lain untuk mengikuti langkah Itjen Kemenhub.
13

14. Total Temuan
TLT
TLP
BTL
TDTL
37,267
35,887
943 398
-
Total Temuan
TLT
TLP
BTL
TDTL
1.87
1.17
0.28
0.03
0.38
Total Temuan
TLT
TLP
BTL
TDTL
125.57
117.20
2.43 0.03
5.91
TINDAK LANJUT HASIL AUDIT ITJEN
Posisi 23 Mei 2016
Jumlah Temuan
Nilai Temuan
Rp (dalam triliun)
Nilai Temuan
$ (dalam jutaan)

15. 520 / 81.38%…
115 / 18.00%
(132.19miliar)
2 / 0.31%…
12.939
(35.61%)
12.681
(34.90%)
10.713
(29.49%)
TINDAK LANJUT HASIL AUDIT BPK
Posisi 23 Mei 2016
Sumber: Koran Tempo Rabu 13 April 2016, Hal. 13

16. PENGHEMATAN dini melalui reviu HPS > 10 Milliar
Surat Edaran Menteri Perhubungan No. 50 Tahun 2015 antara lain
menyatakan bahwa kegiatan Investasi berupa belanja modal/barang
yang nilainya per paket kegiatan di atas Rp10Miliar sebelum
dilakukan pelalangan, HPS yang telah ditetapkan oleh PPK wajib
dahulu direviu oleh Inspektorat Jenderal. Reviu HPS untuk
memastikan bahwa penyusunan HPS oleh PPK telah dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan, standar, rencana atau norma yang telah
ditetapkan, sehingga diperoleh kewajaran harga.
DITJEN KA
DITJEN HUBLA
BPSDM
DITJEN HUBDAT
5.70%
798 miliar dari
total anggaran
14 triliun
Jumlah total paket 453 paket
Yang diserahkan ke ITJEN 258 paket
Tidak diserahkan ke ITJEN /Sudah Kontrak 195 paket
1 ITJEN 0 151,926,600.00
2 BPSDM-P 19 72,958,406,350.00
3 LITBANG 1 36,230,000.00
4 DITJEN HUBDAT 6 10,156,951,494.24
5 DITJEN KA 120 327,749,193,777.19
6 DITJEN HUBLA 58 313,954,415,799.00
7 DITJEN HUBUD 54 73,709,658,107.47
258 798,716,782,127.90J U M L A H
No.
Nilai
Penghematan
(Rp)
Unit Kerja
Jumlah
Paket

17. KE ANGGOTA IAI : 8
KEANGGOTAAN IIA : 3
CPA (Certified Public Accountant)
FCMA (Fellow of the Chartered Institute of Management Accountants)
CGMA (Chartered Global Management Accountant)
CFrA (Certified Forensic Auditor)
CA (Certified Accounting)
QIA (Qualified Internal Auditor)
1
1
1
16
8
20
• PENGURUS PUSAT AAIPI : 5
•KEANGGOTAAN AAIPI : 117
Organisasi
Internal Audit dan
Sertifikasi Keahlian

18. Penyelamatan & Penghematan Uang Negara
Keterangan gambar
1. http://www.merdeka.com/uang/audit-2015-
kemenhub-klaim-selamatkan-uang-negara-rp-
112-triliun.html
2. http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/u
mum/16/04/14/o5l0t9280-itjen-kemenhub-
selamatkan-uang-negara-rp-1117-triliun
3. http://www.tribunnews.com/nasional/2016/04/1
4/kemenhub-klaim-selamatkan-uang-negara-rp-
1117-triliun
4. http://netralitas.com/nasional/read/4333/review
-irjen-kemenhub-hemat-rp79857-miliar
5. http://beritatrans.com/2016/05/18/reviu-itjen-
kemenhub-atas-hps-menjadi-sumber-
penghematan-anggaran-kementerian-
perhubungan/
1
2
3
4
5

19. AUDIT
SISTEM INFORMASI
IDEA (Interactive Data Analysis Software)
Software audit yang digunakan untuk
membuat rekonsiliasi, investigasi
kecurangan, internal/operational audit,
pemindahan file, mempersiapkan
laporan manajemen dan analisis-
analisis lainnya, termasuk menelusuri
security log. 19

20. 1 UPG UTAMA (ITJEN)
29 UPG WILAYAH
(koordinator provinsi)
469 UPG tersebar
disetiap UPG wilayah
GRATIFIKASI
Penetapan
Status
15 Laporan
• 8 Uang
• 7 Barang2015
2016
NILAI
Uang
• Rp14.290.000
• $ 500
Barang
• Senilai Rp5.390.00
• 7 Milik Negara
• 5 Milik Pelapor
• 4 selesai di UPG
(dikelola dan
disalurkan)
10Laporan
• 1 Uang
• 9 Barang
Uang
• Rp30.500.000
Barang
• Senilai Rp2.025.000
• 1 Milik Negara
• 8 menunggu
penetapan status
• 1 Laporan penolakan
Jumlah Lap.TAHUN
Progress Pelaporan
Proses Pengajuan Peraturan Menteri
20
Sumber UPG Utama Kemenhub

21. MOU ITJEN KEMENHUB
DAN PPATK
HK.201/1/1/ITJEN-2011 dan NK-42/1.02/PPATK/01.11
Pertukaran
Informasi
Sosialisasi
Pendidikan
dan
Pelatihan
Penelitian
dan Riset
RUANG LINGKUP
21

22. Telaahan Sejawat Eksternal
22

23. ITJEN MENDENGAR
23

24. http://simadu.dephub.go.id/
Merlyn Park Hotel 7 Oktober 2015
 Pelapor tidak perlu KHAWATIR
terungkapnya identitas karena setiap
pelapor akan mendapat register pengaduan
untuk dapat memonitor progress
pengaduannya
24

25. SURVEY KEPUASAN OLEH EKSTERNAL
Mengetahui kinerja Inspektorat Jenderal dimata Auditee
Mengevalusi outcome pengawasan internal
Meningkatkan secara berkelanjutan pola pengawasan
Mengetahui seberapa besar perkembangan Itjen dibandingkan
dengan APIP lainnya
Apakah auditee benar-benar merasakan manfaat keberadaaan
Itjen
25

26. Koordinasi Pengawasan
17 Juni 2015
Studi Banding Ke Itjen
Kemen PU dan PR
14 Agustus 2015
Studi Banding Ke Itjen
Kemenkeu
21 September 2015
Studi Banding ke Irtama BPK
23 Februari 2016
Menerima Kunjungan
Itjen Kemesos
17 Maret 2016
Menerima Kunjungan Itjen
Kemenkes
14 April 2016
Menerima Kunjungan Itjen
Kementerian PDTT

27. wisthleblower swistemsimadu.dephub.go.id
0811 807 2020
pengaduan.itjen@dephub.go.id
wbs@dephub.go.id
upg@dephub.go.id
konsultasi.itjen@dephub.go.id
SEKIAN dan Terima Kasih
Inspektorat Jenderal
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN