Paparan Wamen PPN Bappenas - RBSummit

1. REFORMASI BIROKRASI
UNTUK MENDUKUNG PEMBANGUNAN YANG BERDAULAT, MANDIRI DAN BERKEPRIBADIAN
1
Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

2. 3 Tantangan Besar Negara
Tingkat perubahan harapan masyarakat yang sangat cepat dengan kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi. Kecepatan ini bergerak menurut deret ukur, sedangkan perubahan birokrasi menurut deret hitung
Globalisasi yang semakin masif dan komprehensif. Tahun 2015 Indonesia akan berada dalam Asean Economic Community dengan Asean Free Trade
Sumber daya alam yang semakin terbatas karena pemanfaatannya yang tidak terkontrol
2

3. ASIAN Countries

4. 0
20
40
60
80
100
120
1996
1998
2000
2002
2004
2006
2008
2010
1012
Governance Effectiveness
Indexes of Seven Asian Economies 1996-2012
S'pore
Malaysia
India
Thailand
Philippines
China
Indonesia
Vietnam

5. 5

6. 6

7. Birokrasi dalam Konteks Pembangunan
7
BIROKRASI
Kemajuan ICT dan Gaya hidup: Personal computing, internet, telepon seluler, cloud computing, jaringan sosial
Harapan Masyarakat:
Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat dalam pengambilan keputusan
Progres Demokrasi dan Pasar:
Open Government, Desentralisasi, Kompetisi pasar tebuka
Trends Demografi:
Kelas Menengah yang kuat, masyarakat terdidik, peran wanita yang lebih besar

8. Organisasi yang Gemuk
Peraturan perundang- undangan overlapping
SDM Aparatur
Tidak Kompeten
Tumpang Tindih Kewenangan
Pelayanan publik masih buruk
Pola pikir
rule based
Budaya kinerja belum terbangun
KONDISI UMUM BIROKRASI DI INDONESIA
8

9. Tujuan dan Sasaran Reformasi Birokrasi
9
Pemerintahan terbuka berbasis IT
Pemerintahan partisipatif dan melayani
SDM Aparatur yang kompeten dan kompetitif
Pemerintahan yang efektif dan efisien
Tujuan Akhir Birokrasi:
1.Bersih dari KKN
2.Akuntabel dan berkinerja
3.Pelayanan Publik Prima

10. TRANSFORMASI BIROKRASI SAMPAI 2025
10
Rule based bureaucracy
Performance based bureaucracy
Dynamics governance
2013
2018
2025

11. REFORMASI BIROKRASI
UU No. 39 Tahun 2008 Kementerian Negara
UU No 25 Tahun 2009
Pelayanan Publik
UU Aparatur Sipil Negara
RUU Adminsitrasi Pemerintahan
RUU Sistem Pengawasan Intern Pemerintah
FONDASI HUKUM REFORMASI BIROKRASI
11

12. 9 PROGRAM PERCEPATAN REFORMASI BIROKRASI
12
Sistem Seleksi CPNS dan Promosi PNS secara TerbukaPenataan Jumlah dan Distribusi PNSa.Analisis & Pemetaan Jabatan di K/L & Pemdab.Kebijakan Minus Growth (Penerimaan < Jumlah PNS Pensiun setiap tahun) c.Kebijakan Pembatasan dan/atau Pengurangan Belanja Pegawaid.Monev Redistribusi/Realokasi PNSe.Kebijakan Pemberian Pensiun Dini secara sukarelaPenataan Struktur BirokrasiProfesionalisasi PNSPengembangan Sistem Elektronik Pemerintah (E-Government) Penyederhanaan Perizinan UsahaPeningkatan Kesejahteraan Pegawai NegeriEfisiensi Penggunaan Fasilitas, Sarana dan Prasarana Kerja Pegawai Negeria.Evaluasi & Penataan Organisasi K/Lb.Evaluasi dan Penataan Jabatan Struktural Es. III, IV & V pada Unsur Pelaksana & Penunjangc.Evaluasi Pemdad.Evaluasu LNSe.Evaluasi UPT Es. IIa.Kebijakan seleksi CPNS melalui: •Kerjasama dengan Konsorsium PTN untuk seleksi CPNS•Penggunaan Computer Assissted Text (CAT) untuk seleksi CPNSb.Kebijakan Promosi PNS•Penguatan Assessment Center untuk Promosi Jabatan, Diklat Penjenjangan dan/atau Fungsionalc.Kebijakan Pengisian Lowongan Jabatan Secara Terbuka Antar Instansi baik Tingkat Nasional maupun Regionala.Penetapan Standar Kompetensib.Peningkatan Kemampuan PNS Berbasis Kompetensic.Sistem Nasional Diklat PNS Berbasis Kompetensid.Penegakan Etika dan Disiplin Pegawai Negerie.Sertifikasi Kompetensi Profesif.Mutasi dan Rotasi Sesuai dengan Kompetensi Secara Periodikg.Pengukurn Kinerja Individuh.Penguatan Jabatan Fungsional: •Penambahan jumlah•Penetapan Pola Karier•Peningkatan Kemampuan •Peningkatan Tunjangana.Perbaikan struktur Penggajianb.Pemberian Tunjangan Berbasis Kinerja secara bertahapc.Penyempurnaan Sistem Pensiund.Peningkatan Jaminan Kesehatan bagi Aparatur dan Pensiunana.Kebijakan E-Officeb.Kebijakan E-Planningc.Kebijakan E-Budgetingd.Kebijakan E-Procuremente.Kebijakan E-Performancea.Deregulasi Perizinan Usahab.Penguatan Pelayanan Terpadu Satu Pintuc.Pembatasan Waktu Pengurusan Izind.Kejelasan Biaya dan Persyaratan Perizinane.Penguatan Budaya Pelayanan Prima melalui: •Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan Publik dan Maklumat Pelayanan•Pemeringkatan Pelayanan Publik Seluruh K/L dan Pemda•Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) •Pengelolaan Pengaduan Masyarakat a.Kebijakan Efisiensi Penggunaan Fasilitas Kedinasanb.Standarisasi Sarana dan Prasarana KerjaPeningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Aparatura.Harta kekayaan PNS1.Wajib dilaporkan2.Sebagai dasar dalam promosi dan kenaikan pangkat3.Sanksi tegas bagi PNS yang punya transaksi keuangan yang tidak wajar (rekening gendut) (PP 53/2010) b.Larangan Penggunaan rekening pribadi untuk keperluan proyekc.Penertiban pembuatan rekening untuk penampungan sementara (escrow account) d.Penerapan sistem pengaduan dugaan penyimpangan yang terjadi di K/L/Pemda yang dapat memberikan perlindungan terhadap pelapor (whistle blower) e.Pekerjaan yang tidak selesai dalam satu tahun dilaksanakan bertahap (multi years) f.Pengajuan APBN/D-P harus melalui evaluasig.Peningkatan peran APIP dalam pengawasan dan pencegahan korupsih.Peningkatan akuntabilitas keuangan dan kinerja instansi pemerintah

13. 13
Program Percepatan Reformasi Birokrasi: Kebijakan, Rencana Aksi dan Pencapaian Hasil 2011-2014

14. 1. Penataan Struktur Organisasi Pemerintahan
14
KEBIJAKAN DAN RENCANA AKSI
1.Evaluasi Organisasi Kementrian;
2.Evaluasi Organisasi LPNK dan LNS;
3.Evaluasi Organisasi Pemda;
4.Penataan dan Penyederhanaan Struktur Organisasi Pemerintahan.
HASIL
1.Audit/Assesment Organisasi K/L : 16 selesai, 3 terbentuk
2.Audit LNS : 10 LNS diusulkan untuk dibubarkan, 5 menyusul
3.Sudah disusun konsep arsitektur Pemerintah Pusat (MoG)
4.Pengurangan secara bertahap eselon III dan IV di beberapa K/L
14

15. 2. Penataan Jumlah, Dan Distribusi PNS
KEBIJAKAN DAN RENCANA AKSI
1.Analisis jabatan, analisis beban kerja dan evaluasi jabatan di K/L dan Pemda;
2.Kebijakan moratorium dan minus growth PNS;
3.Redistribusi/realokasi PNS.
HASIL
1.Melatih analis kebijakan sebanyak 4.261 orang
2.Pengajuan formasi pegawai baru dilengkapi ANJAB, ABK, EVJAB (2012,2013,2014)
3.Pelaksanaan Moratorium PNS 2011 – 2012
4.Pelaksanaan Minus Growth PNS
5.Penyelesaian masalah honorer K1 dan K2
15

16. 3. Pengembangan Sistem Seleksi CPNS dan Promosi PNS Secara Terbuka
KEBIJAKAN DAN RENCANA AKSI
A.Kebijakan Penerimaan CPNS berkualitas dan bebas KKN
B.Kebijakan Mutasi dan Promosi PNS dengan sistem merit (SE Menpan 16/2012)
HASIL :
1.Pelaksanaan Seleksi CPNS 2012, 2013, 2014 transparan, objektif dan Bebas KKN
2.Berbasis CAT (Computer Assisted Test) di 12 KanReg BKN, 2304 UKG dan Instansi
3.Promosi Terbuka di beberapa K/L/Pemda: DKI Jakarta, Jawa Tengah
16
16

17. 4. Peningkatan Profesionalisasi PNS
KEBIJAKAN DAN RENCANA AKSI
1.Penetapan Standar Kompetensi Jabatan
2.Peningkatan Kompetensi PNS
3.Pengukuran Kinerja individu
4.Penegakan Etika dan Disiplin Pegawai Negeri
5.Pengembangan dan Penguatan Jabatan Fungsional
6.Kebijakan pemberian kesempatan Pensiun Dini
HASIL
1.Perubahan Kurikulum diklat PIM dan Diklat Prajabatan oleh LAN
2.Penerapan Kinerja Individu (PP 46/2011)
3.Penambahan dan Penguatan Jabatan Fungsional
4.RPP Pensiun Dini
17

18. 5. Pengembangan Sistem Pemerintahan Elektronik yang terintegrasi
KEBIJAKAN DAN RENCANA AKSI
1.Peningkatan efisiensi belanja infrastruktur TIK
2.Pengintegrasian TIK dari silo ke resource sharing
3.Penerapan Aplikasi IT dalam:e-Office, e-Planning, e- Budgetting, e-Procurement, e-Performance, e-Audit
HASIL:
1.Rperpres Masterplan Nasional E-Government dan Roadmap
2.Pelaksanaan e-office di K/L/Pemda
3.Penggunaan email PNS: @pnsmail.go.id
4.RUU Tata Kelola Pemerintahan Elektronis (E-government)
18

19. 6. Peningkatan Pelayanan Publik
KEBIJAKAN DAN RENCANA AKSI
1.Peningkatan Kualitas Pelayanan Dasar
2.Peningkatan Kemudahan Berusaha/Investasi
3.Program Quick Wins Nasional, K/L/Pemda
4.Pengelolaan Pengaduan Masyarakat
HASIL
1.Penetapan Standar Pelayanan Publik di K/L/Pemda
2.Pelaksanaan Survei Indeks Kepuasan Masyarakat) di K/L/Pemda
3.Perpres Pengelolaan Pengaduan Masyarakat
4.Penyusunan Sistem Informasi Pelayanan Publik (on going)
5.Proses perbaikan ease of doing business melibatkan K/L/Pemda
6.Peningkatan efektifitas PTSP di K/L/Pemda
19
19

20. 7. PENINGKATAN INTEGRITAS DAN AKUNTABILITAS KINERJA APARATUR
KEBIJAKAN DAN RENCANA AKSI
A.Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK & WBBM
•Pelaporan Harta Kekayaan PNS
•Whistle Blower System
•Keterbukaan Informasi Publik
•Program Pengendalian Gratifikasi
•Penguatan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (RUU SPIP)
B.Akuntabilitas
•Pengintegrasian Sistem Perencanaan, Penganggaran dan Manajemen Kinerja
•Peningkatan Akuntabilitas dan Kinerja Instansi Pemerintah
HASIL
1.246 K/L sudah menandatangani Zona Integritas
2.Clearance dari PPATK untuk pengangkatan eselon I
3.RUU Sistem Pengawasan Internal Pemerintah
4.Penerapan akuntabilitas kinerja K/L/Pemda
5.Permenpan penangganan konflik kepentingan, Whistle Blower dll
20

21. 8. Peningkatan Kesejahteraan Pegawai Negeri
KEBIJAKAN DAN RENCANA AKSI
1.Perbaikan Struktur Penggajian;
2.Pemberian Tunjangan Berbasis Kinerja
3.Perbaikan Sistem Pensiun/purna tugas
HASIL
1.Penyusunan draft RPP Penggajian dan Pensiun (sebagai pelaksanaan dari ditetapkannya UU ASN)
21

22. 9. Efisiensi Belanja Pegawai
RENCANA AKSI
1.Efisiensi Sarana dan Prasarana Kerja;
2.Pendayagunaan Fasilitas Pemerintah yang Ada
3.Efisiensi Perjalanan Dinas.
HASIL
1.Review belanja perjalanan dinas, konsyinering, belanja honor, belanja diklat
2.Mendorong penggunaan sarana fasilitas Pemerintah
3.Kebijakan pengetatan belanja perjalanan dinas
22

23. 23
Komitmen Pimpinan terhadap perubahan (reformasi birokrasi)
Komitmen seluruh jajaran terhadap perubahan (reformasi birokrasi)
Komunikasi
•Strategi
•Sender?
•Receiver?
•Apa yang dikomunikasikan
Strategi perubahan
•Incremental
•Radical
Pengelolaan terhadap para penentang perubahan
Penolakan terhadap perubahan akan meningkat jika komitmen pimpinan terhadap perubahan menurun
Konsistensi
Karakteristik
Budaya
Sumber-sumber daya
APA YANG HARUS DIMILIKI UNTUK MEMPERCEPAT REFORMASI BIROKRASI?

24. 24
Sebelum Reformasi Birokrasi
Single Actor
Fragmented
Centralized
Static
Authority
State
Local
Manual
Public
Sesudah Reformasi Birokrasi
Multi Actors
Interconnected
Decentralized
Dynamics
Knowledge
Society
International
Digital
Private
Perubahan DNA Birokrasi di Indonesia

25. 25
MELALUI REFORMASI BIROKRASI…
Sumber: Mckinsey GLOBAL INSTITUTE 2012

26. “kita bisa membangun jutaan gedung, ribuan kilometer jalan dan jembatan, kecuali anak cucu kita kelak dapat mengatakan bahwa indonesia adalah negara yang lebih baik untuk bertempat tinggal, sejatinya kita tidak mencapai apapun dalam pembangunan itu” Terima kasih
26