Mengenai pengertian dan ruang lingkup hukum perikatan termasuk di dalamnya hukum perikatan Islam

1. PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP
HUKUM PERIKATAN

2. HUKUM APA SAJA YANG ADA DI INDONESIA ? BERDASAR JENIS DAN CAKUPANNYA
H.PUBLIK
HTN
HTUN
PIDANA
INTERNASIONAL
1. Hub Negara dengan alat
negara.
2. Hub Negara dengan warga
negara.
3. Melindungi kepentingan
umum.
H.PRIVAT
UMUM
KHUSUS
Orang dan keluarga, Harta kekayaan (perikatan dan
benda), Badan Hukum.
Asuransi, Perbankan, LKS dll.

3. KUHPERDATA
BAB I = Orang
BAB II = Benda
BAB III = Perikatan
BAB IV = Pembuktian dan Daluwarsa
PERIKATAN
BAB I = Perikatan pada umumnya, jenis-jenis perikatan
BAB II = Perikatan yang lahir dari perjanjian
BAB II = Perikatan yang lahir dari UU
BAB IV = Hapusnya perikatan
BAB V dan VIIa - XVIII = Perikatan bernama/perjanjian khusus

4. HUKUM PERIKATAN
HARTA KEKAYAAN
Verbintenis (Belanda), obligatio (latin),
obligation (Prancis, Inggris)
Suatu hubungan hukum (dalam lapangan
harta kekayaan) antara dua orang berdasarkan
mana pihak yang satu berhak menuntut hal
dari pihak lain dan pihak lain berkewajiban
untuk memenuhi tuntutan itu
Di dalam sistem hukum Indonesia,
perikatan ditempatkan dalam Buku
III Kitab Undang-Undang Perdata
(KUHPerdata) tentang perikatan
(van verbintenis).
Di sini diatur perikatan yang lahir
dari perjanjian (kontrak) dan
perikatan lahir karena undang-
undang seperti perbuatan melawan
hukum, perwakilan sukarela, dan
pembayaran yang tidak terutang.
H. Perikatan & H.Benda

5. UNSUR PERIKATAN
Hubungan Hukum
• Hubungan antara dua atau lebih subjek hukum. Dalam hubungan hukum ini hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan
dengan hak dan kewajiban pihak yang lain. Tidak semua hubungan merupakan hubungan hukum karena suatu hubungan hukum
harus ada dasar hukum yang mengaturnya dan diikuti dengan adanya peristiwa hukum.
• Peristiwa hukum adalah sebuah peristiwa yang dapat menggerakkan hukum/menimbulkan akibat hukum. Tidak semua
peristiwa dapat dikatakan sebagai peristiwa hukum. Contoh peristiwa hukum: kelahiran, kematian, jual beli, dan
sewa menyewa.
Prestasi
• Pemenuhan Kewajiban tertentu. Dalam pasal 1234 KUHPerdata disebutkan bahwa wujud dari prestasi adalah
memberi sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu.
Kekayaan
• Cirinya adalah bahwa hubungan hukum tersebut dapat dinilai dengan uang.
Pihak-pihak
• Kalau sepihak namanya bukan perikatan. Debitur (pihak yang wajib memenuhi prestasi) & Kreditur (yang berhak menerima
prestasi). Pihak bisa berupa orang pribadi (naturlijkpersoon) atau badan hukum (rechtpersoon)

6. PERUMPAMAAN TERISINYA HAK DAN KEWAJIBAN BAGI MEREKA YANG MELAKUKAN
PERIKATAN

7. HUBUNGAN DAN PERBEDAAN ANTARA PERJANJIAN DAN PERIKATAN
PERIKATAN
PERJANJIAN
JANJI MENIMBULKAN
IKATAN

8. Mengapa Perjanjian perlu dibedakan dengan Perikatan?
PERIKATAN MENURUT SUMBERNYA
PERJANJIAN
UNDANG-UNDANG
1. Undang-Undang Semata
2. UU + Perbuatan Orang
Kata Undang-Undang tidak hanya merujuk pada aturan tertulis melainkan juga hukum adat,
kontrak sosial, kesusilaan contoh gadai tanah secara adat.

9. Ketentuan Umum Hukum Perikatan
Schuld Haftung
Hutang debitur kepada kreditur Harta kekayaan yang dimiliki debitur yang
dijaminkan/dipertanggungjawabkan/dicadangkan
untuk pelunasan hutang.
1. Schuld tanpa Haftung
Terjadi pada perikatan alam (naturlijk verbintenis). Dalam perikatan alam debitur memiliki hutang
(Schuld) kepada kreditur, namun jika debitur tidak melaksanakan prestasinya, kreditur tidak dapat
menuntut pemenuhannya. Contohnya dapat ditemukan dalam hutang yang timbul karena perjudian.
Sebaliknya jika debitur memenuhi prestasi, debitur tidak dapat menuntut pengembalian apa yang telah
dibayarkan. sisa utang seorang pailit setelah dilakukan pembayaran dengan perdamaian.
2. Schuld dengan Haftung terbatas
Misalnya dalam pewarisan, ahli waris yang menerima warisan secara bersyarat (benefisier)
hanya berkewajiban membayar utang-utang yang ditinggalkan pewaris terbatas seharga harta kekayaan
yang ditinggalkan.

10. 3. Haftung dengan schuld pada orang lain
Misalnya dalam perikatan pihak ketiga, pihak ketiga memberikan jaminan
barangnya untuk dipakai sebagai jaminan oleh debitur terhadap kreditur. Dalam hal ini
pihak ketiga tersebut tidak mempunyai kewajiban memenuhi prestasi (yang
memenuhi kewajiban ialah debitur) namun tetap bertanggungjawab atas pemenuhan
prestasi.

11. Pengertian Akad
Lughowi
• Simpul, ikatan, menyambung, menghubungkan
Istilahi
• Pertalian Ijab dan Qabul sesuai syariat yang berpengaruh pada objek akad.

12. KEHENDAK JUAL KEHENDAK BELI
Kehendak tersebut harus muncul dari dua belah pihak, maka akad menurut
ulama modern hanya terjadi antara dua belah pihak. Tidak ada akad yang
sifatnya sepihak.

13. Maka sesuatu janji yang muncul karena kehendak sepihak tidak
dinamakan akad.
•Wakaf, hibah dan sedekah merupakan akad yang muncul dari keinginan sepihak
Tidak bisa disebut akad
•Wakaf, hibah dan sedekah masuk kategori pengertian akad dalam arti luas (yakni sesuatu
yang muncul berdasarkan keinginan sendiri
Disebut akad sepihak (ulama klasik)
•Jika pemaknaan Ijab dan Qabul didefenisikan secara lebih luas. Maka kehendak sepihak
dalam wakaf, hibah, dan sedekah harus diiringi dengan penerimaan/kehendak menerima.
Bisa disebut akad

14. Akad dalam Hukum Positif
• Akad adalah kesepakatan tertulis antara bank syariah atau UUS dan
pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-
masing sesuai prinsip syariah
Pasal 1 angka 13 UU No.21 Tahun 2008
• Akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak
atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan
hukum tertentu
KHES angka 1

17. KESIMPULAN
Akad Perjanjian
Iltizam Perikatan
Wa’ad Janji

20. •Keadaan dimana seseorang diwajibkan menurut hukum syara’ untuk melakukan atau tidak
melakukan sesuatu bagi kepentingan orang lain
Mustafa Ahmad Zarqa
•Pertemuan dua macam kewajiban yang wajib dilaksanakan berdasarkan hutang-piutang
Syafi’iyah
•Kewajiban seseorang untuk melakukan sesuatu, karena pengikatan dirinya atas hal-hal yang
sudah jelas secara mutlhaq dan muqayyad, atau menggantungkan sebuah perikatan dengan
suatu hal
Malikiyah
Iltizam

21. Iltizam dalam versi ulama kontemporer digunakan untuk menyatakan
terisinya dzimmah seseorang atau suatu hak yang wajib ditunaikannya
kepada orang lain.
Dzimmah adalah tanggungan,
kewajiban, termasuk hutang