Kedudukan hukum perikatan Islam

2. PLURALISME HUKUM SUATU KENISCAYAAN DI INDONEISA
Pluralisme hukum secara umum didefinisikan sebagai
situasi dimana terdapatdua atau lebih sistem hukum
yang berada dalam suatu kehidupan sosial. Pluralisme
hukum harus diakui sebagai sebuah realitas masyarakat.
POSITIF ISLAM
ADAT

3. CIRI PLURALISME HUKUM
• Menjelaskan relasi hukum yang bekerja di Masyarakat
Relasi Hukum
• Memetakan berbagai hukum yang ada dalam suatu bidang sosial
Pemetaan Hukum
• Menjelaskan relasi, adaptasi, dan kompetisi antar sistem hukum
Dinamika
• Memperlihatkan pilihan warga dalam menentukan hukum tertentu
ketika berkonflik
Pilihan hukum

4. DINAMIKA PLURALISME HUKUM DI INDONESIA
• Hukum mengikuti agama yang dianut
Receptie in Complexiu
• Yang belaku adalah hukum adat
Receptie
• Hukum adat baru berlaku ketika sesuai dengan hukum Islam
Receptio a Contrario

5. PENGAKUAN INDONESIA ATAS PLURALISME HUKUM
Hukum Islam
Hukum Produk Kolonial
Hukum Adat
Hukum produk legislasi nasional
Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945

6. TIPOLOGI PLURALISME HUKUM
Weak
Pluralisme
Strong
Pluralisme
ketika negara mengakui
kehadiran anasir sistem hukum
lain di luar hukum negara, tetapi
sistem-sistem hukum non
negara tersebut tunduk
keberlakuannya di bawah
hukum negara
ketika negara mengakui
keberadaan hukum non negara dan
sistem hukum tersebut mempunyai
kapasitas keberlakuan yang sama
dengan hukum negara.

7. BAGAIMANA DENGAN INDONESIA
UNIFIKASI
• Memberlakukan satu jenis hukum untuk semua
golongan penduduk dalam satu tempat/daerah.
Contoh: UUPA dan UU No.1 Tahun 1974
KODIFIKASI
• Pengumpulan hukum-hukum yang sejenis ke dalam
satu kitab yang disusun secara sistematis dan
lengkap. Contoh: KUHPerdata, KUHP, KHES

8. HUKUM APA SAJA YANG ADA DI INDONESIA ? BERDASAR JENIS
DAN CAKUPANNYA
H.PUBLIK
HTN
HTUN
PIDANA
INTERNASION
AL
1. Hub Negara dengan
alat negara.
2. Hub Negara dengan
warga negara.
3. Melindungi
kepentingan umum.
H.PRIVAT
UMUM
KHUSUS
Orang dan keluarga, Harta kekayaan
(perikatan dan benda), Badan Hukum.
(KUHPerdata)
Asuransi, Perbankan, LKS dll, KHES

9. BAGAIMANA DENGAN KEDUDUKAN HUKUM PERIKATAN ISLAM

10. PERKEMBANGAN HUKUM PERIKATAN ISLAM
Masa Kerajaan
• Tradisi perikatan Islam muncul bersamaan dengan masuknya Islam di Indonesia melalui
jalur perdagangan. Tradisi tersebut saat ini masih hidup contohnya di masyarakat
Banjar
Di masa Kolonial
• Munculnya Serikat Dagang Islam
• Muhammadiyah mendirikan BMT
• NU mendirikan Koperasi Syirkah Ta’awuniyyah
• Persatuan Islam
Munculnya teori mengenai dinamika keberlakukan hukum adat, Islam dan
Positif

11. MASA KEMERDEKAAAN
 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan
 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat
 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama
 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga
Syariah Nasional (SBSN)
 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk
Halal (JPH)